Dikutip dari Greennetwork.id, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggunakan skenario net zero emission, Indonesia berpotensi memiliki 1,2 juta green jobs pada 2020. Angka ini akan terus bertambah hingga mencapai 3 juta lapangan pekerjaan pada 2060. Sementara itu berdasarkan dara Institute for Essential Services Reform (IESR) jumlah potensi lapangan kerja green jobs di Indonesia pada 2030 mencapai 1.721.435. Angka ini dihitung menggunakan metode resmi yang diusung oleh Greenpeace dan disesuaikan dengan target RUEN 2030. Dikutip dari Kompas.com, Component Manager-Formal Education Renewable Energy Skills Development (RESD) Bakhtiyar Salam mengatakan kebutuhan tenaga kerja green jobs di Indonesia pada 2030 mencapai 4,4 juta orang.

Salah satu sektor yang dibidik yakni Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Bakhtiyar menjelaskan, Indonesia saat ini tengah mempersiapkan transisi energi menjadi ramah lingkungan. Target yang dipasang pemerintah dalam bauran energi terbarukan mencapai 23 persen pada 2025. Sedangkan yang ada sekarang masih di bawah 1 persen. Sehingga, untuk mencapai target bauran energi tersebut diperlukan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempuni di bidang EBT.

Dikutip dari Kompas.com, Component Manager-Formal Education Renewable Energy Skills Development (RESD) Bakhtiyar Salam mengatakan kebutuhan tenaga kerja green jobs di Indonesia pada 2030 mencapai 4,4 juta orang.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka bisa ditelusuri sebagai berikut.

Dana desa yang telah disalurkan selama sembilan tahun terakhir terbukti memberi manfaat pada pengurangan angka kemiskinan di desa dan peningkatan kemandirian desa.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) 2022, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berdampak pada turunnya jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.

Pada 2018 terdapat 14.047 desa yang statusnya sangat tertinggal. Pada 2021 jumlah desa sangat tertinggal menurun menjadi 5.333 desa. Sedangkan desa tertinggal pada 2018 berjumlah 33.339 desa, maka pada 2021 menurun menjadi 15.935 desa.

Sedangkan berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat dalam tujuh tahun, mulai 2015-2022, jumlah desa sangat tertinggal berkurang dari 13.453 menjadi 4.438 desa.

Sedangkan jumlah desa tertinggal berkurang dari 33.592 menjadi 9.238 desa. Jumlah desa berkembang pada 2015 yakni 22.882 menjadi 33.893 desa pada 2022.

Mengenai desa maju, bertambah dari 3.608 desa pada 2015 menjadi 20.249 pada 2022. Sedangkan desa mandiri, jumlahnya bertambah dari 174 desa pada 2015 menjadi 6.239 desa pada 2022.

Mengutip KBR, klaim dana desa berhasil mengurangi desa tertinggal benar, namun itu tidak bebas dari masalah. Pengucuran dana desa juga menyebabkan persoalan lain yakni kasus korupsi dana desa yang tinggi.

Pernyataan Gibran Rakabuming dalam debat Cawapres 2024 soal dana desa mampu menurunkan jumlah desa tertinggal, benar. Data-data tersaji dalam penjelasan di atas.

Sebagai informasi dalam Debat Pilpres 2024 seri keempat ini, para Cawapres membahas isu mengenai pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat dan desa adat. Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.

Putusan yang disinggung Mahfud merupakan Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Risalah sidang halaman 21 mencatat, hakim anggota Ahmad Fadlil Sumadi menyebutkan bahwa Mhajamah perlu menilai pemberian HP3 sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ada empat tolak ukur yang dipergunakan, yakni:
1. kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat
2. tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat
3. tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta
4. penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Sebagai informasi, HP3 merupakan hak pengusahaan perairan pesisir.

KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyebutkan, proyek food estate di Indonesia gagal dan merusak lingkungan. Hal ini disampaikan Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). "Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja? Rugi dong kita," kata Mahfud. Bagaimana faktanya? Berdasarkan laporan Greenpeace berjudul Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim, lumbung pangan yang direncanakan untuk food estate mencakup lahan 2,3 juta hektar secara nasional. Luas wilayah ini kemungkinan lebih besar, sebagaimana tersirat oleh Area of Interest yang totalnya mencapai 3,2 juta hektar yang tersebar di tiga kabupaten di Papua bagian selatan. Greenpeace Indonesia mencatat diperkirakan sekitar 3 juta hutan berpotensi hilang jika proyek food estate terus dilanjutkan. Salah satu yang disorot Greenpeace yakni proyek food estate garapan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Perkebunan singkong di Gunung Mas dikonversi menjadi area pertanian skala besar oleh pemerintah melalui program food estate. "Sistem monokultur ini tak hanya gagal menghasilkan singkong yang dijanjikan, tetapi juga meminggirkan kearifan dan pengetahuan masyarakat lokal. Ada cara yang lebih baik dengan pertanian ekologis dan agroforestri tradisional, sehingga kita mempunyai solusi untuk krisis pangan sekaligus krisis iklim,” kata Juru Kampanye Hutan Senior Greenpeace Indonesia, Syahrul Fitra. Di sisi lain, Direktur LBH Palangkaraya Aryo Nugroho berpendapat proyek food estate mengabaikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan pemenuhan hak atas pangan. "Kami mencatat terjadi perluasan wilayah banjir di Kalimantan Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Pembukaan hutan untuk proyek food estate berpotensi memperluas risiko tersebut. Pemerintah harus menghentikan proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah, dan memulihkan kerusakan lingkungan akibat pembukaan hutan untuk garapan tersebut," kata Aryo, dikutip dari situs Greenpeace Indonesia. Ambil contoh produksi beras di Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Hanya sekitar 400 hektar beras dilaporkan bertahan di 8.000 hektar konsesi Medco pada 2020. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa proyek food estate ada yang berhasil, setengah berhasil, dan yang belum berhasil. Penanaman pertama biasanya gagal. Keberhasilan di penanaman kedua pun masih sekitar 25 persen. "Baru biasanya (pada penanaman) keenam, ketujuh itu baru pada kondisi normal. Jadi, tidak semudah yang kita bayangkan,” kata Jokowi, dikutip dari Harian Kompas.

"Kami mencatat terjadi perluasan wilayah banjir di Kalimantan Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Pembukaan hutan untuk proyek food estate berpotensi memperluas risiko tersebut. Pemerintah harus menghentikan proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah, dan memulihkan kerusakan lingkungan akibat pembukaan hutan untuk garapan tersebut," kata Aryo, dikutip dari situs Greenpeace Indonesia.