Data pemerintah Provinsi Jawa Timur, gas alam di Madura memasok 60 persen kebutuhan industri di Jawa Timur. Gas alam diambil dari wilayah Kepulauan Kangean menggunakan pipa laut sejauh 450 kilometer ke arah Pulau Jawa.

Pada 2012, PT Energi Mineral Langgeng menemukan sumur gas dan minyak di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi. Kandungan gasnya diperkirakan mencapai 170 mmscfd---setara aliran listrik se-Pulau Madura.

BPH Migas memperkirakan kandungan gas di Sumenep Madura mencapai 6 triliun kaki kubik gas dan bisa dieksploitasi selama 30 tahun. Sebanyak 10 blok minyak dan gas di wilayah itu sudah bisa dieksplorasi.

Meski kaya dengan kandungan gas alam, wilayah Madura masih kerap mengalami gangguan aliran listrik. Seperti di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Dapil Madura, Mohammad Aziz pada Februari 2023 menyebut wilayah Madura tidak memiliki pembangkit listrik. Padahal, Madura memiliki 7 blok migas dan menyumbang pasokan migas yang luar biasa.

Berdasarkan Data Produksi Migas Nasional 2022, Provinsi Jatim menjadi lumbung energi nasional. Produksi minyak bumi Jatim sebesar 225 ribu Barrel Oil Per Day (BOPD) atau lebih dari sepertiga produksi minyak nasional yang mencapai 650 ribu BOPD. Dari total produksi minyak bumi Jatim itu, Madura dengan 7 blok offshore migas menghasilkan lebih dari separuh produksi minyak Jatim.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang menjelaskan klaim tersebut. Artikel itu diunggah di Liputan6.com dengan judul "Pengangguran di Indonesia Sentuh 7,8 Juta Orang per Agustus 2023" yang tayang 6 November 2023.

"Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,86 juta jiwa atau 5,32 persen di periode Agustus 2023. Angka pengangguran ini turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022.

"Jumlah pengangguran turun dibandingkan Agustus 2022 yang mencapai 8,42 juta jiwa," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/11/2023).

Meski menurun, lanjut Amalia, angka pengangguran di periode Agustus 2023 tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan era sebelum pandemi Covid-19. Pada Agustus 2019, tercatat jumlah pengangguran hanya mencapai 7,10 juta jiwa.

"Jumlah dan tingkat pengangguran (Agustus 2023) ini masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan sebelum pandemi," tegasnya.

Sementara itu, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 mencapai 147,71 juta jiwa. Angka ini naik sebanyak 3,99 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Adapun, lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 1,18 juta orang," pungkas Amalia."

Berdasarkan data BPS yang dirilis 6 November 2023, jumlah pekerja komuter Agustus 2023 sebesar 7,38 juta orang, turun sebesar 0,69 juta orang dibanding Agustus 2022.

Pada 19 Desember 2023 lalu muncul unggahan video di Youtube membagikan sebuah klaim pada judul Gunung Merapi kembali meletus hingga akibatkan 12 desa terkubur abu vulkanik.

Setelah disimak isi dari video tersebut hanya menyampaikan informasi yang disampaikan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) tentang status Gunung Merapi yang dapat kita baca sendiri di akun Twitter/X @BPPTKG.

Gunung Merapi sendiri memang sudah ditetapkan berstatus siaga sejak 5 November 2020 lalu, namun klaim pada judul video yang mengatakan jika Gunung Merapi baru saja erupsi dan kubur 12 desa dengan abu vulkanik merupakan informasi yang tidak benar.

Isi video hanya memaparkan informasi mengenai status Merapi yang disampaikan BPPTKG, tidak benar jika Merapi baru saja erupsi hingga kubur 12 desa dengan abu vulkanik.

Ada sebuah unggahan di Instagram yang menyebutkan jika Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, telah melontarkan pernyataan untuk mengusir Rohingya dari Indonesia sekarang juga.

Sementara itu dalam pertemuan Global Refugee Forum (GRF) yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss (13/12/2024) Retno Marsudi menyampaikan agar masyarakat internasional mampu bekerja sama untuk menghentikan konflik dan membantu memulihkan demokrasi di Myanmar, sehingga masyarakat Rohingya dapat kembali ke asalnya.

Ia menambahkan jika Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, yang artinya Indonesia bukanlah negara tujuan pengungsi, melainkan negara transit untuk pengungsi saja. Menlu Retno mengkritik sikap negara-negara tujuan akhir-akhir ini yang ogah menerima pengungsi, padahal mereka meratifikasi Konvensi 1951.

Melalui hal tersebut maka klaim jika Menlu memerintahkan untuk mengusir para pengungsi Rohingya sekarang juga tersebut tidak benar. Menlu, Retno Marsudi hanya menyampaikan ajakan masyarakat internasional bekerja sama untuk menghentikan konflik yang terjadi dan memulihkan demokrasi di Myanmar dan mengkritik negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, namun tidak menerima para pengungsi.

Retno Marsudi hanya menyampaikan ajakan masyarakat internasional bekerja sama untuk menghentikan konflik yang terjadi dan memulihkan demokrasi di Myanmar dan mengkritik negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, namun tidak menerima para pengungsi.