Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya, mengatakan ada sejumlah faktor risiko berkaitan dengan kemunculan gangguan mental pada remaja.

“Penelitian tersebut juga menemukan satu dari tiga remaja Indonesia mempunyai masalah kesehatan di rentang usia 10-17 tahun. Angka tersebut setara dengan 15,5 juta remaja,” kata Derry.

Jenis gangguan mental yang banyak diderita remaja adalah gangguan kecemasan (gabungan fobia sosial dan gangguan cemas menyeluruh) 3,7 persen, gangguan depresi mayor (1,0 persen), gangguan perilaku (0,9 persen), hingga gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD) dengan angka masing-masing 0,5 persen.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, mengatakan pernyataan calon sulit diverifikasi, karena tidak ada parameter waktu yang digunakan.

“Berbasis data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022, kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi (1.127 kasus),” kata Halili.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

Disitat dari pemberintaan di laman detik.com berjudul 'Bahas UU Ciptaker Bareng Serikat Buruh, Ganjar: Rasanya Perlu Direvisi', Ganjar melakukan pertemuan di kawasan Patra Kuningan Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu (3/2/2024).

Setelah mendengarkan keluhan serikat buruh, Ganjar membuka peluang merevisi UU Ciptaker jika terpilih menjadi Presiden RI.

"Tadi ada dua tamu, yang pertama kelompok perempuan menyampaikan titipan kepada saya untuk membawa isu-isu tentang keperempuanan, pendidikan, akses kesehatan akses pekerjaan, akses kesetaraan, termasuk penyandang disabilitas dan itu saya kira PR penting yang sering saya dengungkan," ujar Ganjar.

"Hari ini juga kawan-kawan dari buruh datang, sama-sama ada keresahan terkait dengan UU Ciptaker. Saya kira semua masukannya bagus, terkait dengan klaster tenaga kerja rasanya UU ini perlu direvisi, perlu dikoreksi, dan inilah menurut saya agar terjadi keseimbangan," sambungnya.

Ganjar menilai untuk merevisi undang-undang cipta kerja diperlukan perbaikan dalam konsensus. Dia menyebut sedang meminta masukan dari salah seorang buruh yang berkantor di Singapura untuk mencari ilmu kemudian dapat diadopsi sebagai perbaikan regulasi.

"Maka konsensusnya yang harus diperbaiki, bagaimana cara kita membangun konsensus. Ini ada teman-teman komplet berkantor di Singapura, coba carikan bagaimana hubungan industri yang paling bagus, yang harmoni, cara pengupahannya bagus, cara memberlakukan status pekerjanya bagus atau cara kerja formal informal bagus, carikan agar itu nanti menjadi satu materi untuk memperbaiki sebuah regulasi. Ini dari dua pertemuan saya hari ini," jelasnya.

Sementara Andi Gani yang merupakan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meyakini puluhan juta buruh bakal memberikan dukungan kepada pasangan Ganjar-Mahfud. Dia mengatakan sekitar 70 persen jumlah buruh akan masuk ke pasangan Ganjar-Mahfud.

"Peritungan saya sekitar 35-40 juta suara buruh akan masuk ke Pak Ganjar. Karena buruh di Indonesia itu ada sekitar 125 jutaan, termasuk buruh migran. Jadi hampir sekitar 50, 60, 70 persen bisa masuk ke Pak Ganjar," ungkap Andi di lokasi.

Disitat dari pemberintaan di laman detik.com berjudul 'Bahas UU Ciptaker Bareng Serikat Buruh, Ganjar: Rasanya Perlu Direvisi', Ganjar melakukan pertemuan di kawasan Patra Kuningan Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu (3/2/2024). Setelah mendengarkan keluhan serikat buruh, Ganjar membuka peluang merevisi UU Ciptaker jika terpilih menjadi Presiden RI.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo yang menyebut buruh menuntut revisi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), benar.

Beberapa waktu lalu, ada aksi buruh menuntut MK untuk mengabulkan gugatan judicial review atau uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Aksi dilakukan ribuan buruh pabrik se-Jabodetabek menggeruduk Mahkamah Konstitusi (MK) di dekat Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/9/2023) lalu.
Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6931816/buruh-tuntut-uu-ciptaker-dicabut-ancam-lumpuhkan-kawasan-industri-jika-ditolak

Aksi buruh menuntut pencabutan UU Ciptaker dilakukan saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2023. Ribuan buruh yang melakukan aksi long march May Day itu, mengusung spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah mencabut Omnibus Law Cipta Kerja.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230502180828-4-433837/ternyata-ini-sebab-buruh-gerah-tuntut-cabut-uu-cipta-kerja

Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti menyampaikan, serikat pekerja telah mengajukan uji formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan sejak pertama kali disahkan pada 2020 lalu,

“UU Cipta Kerja ditolak oleh berbagai serikat pekerja, akademisi, pegiat HAM, hingga mahasiswa,” ujar Klara Esti dalam keterangannya terkait pernyataan Ganjar Pranowo dalam debat pilpres, Minggu (4/2/2024).
Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0q33n9p1qo

Kemudian, dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati, menyampaikan alasan sebagian besar pekerja/buruh untuk menuntut revisi UU Cipta Kerja.

Hal itu dikarenakan sebagian besar kluster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja merugikan pekerja. Terdapat beragam pengurangan hak-hak ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja seperti penghapusan batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menyebabkan pekerja sulit untuk menjadi pekerja tetap.

Pernyataan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres 2024 yang menyebut buruh menuntut revisi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), benar.

Sebagai informasi dalam Debat Pilpres 2024 seri kelima ini, para Capres membahas isu mengenai kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, SDM, dan inklusi.

KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan bahwa akses terhadap pekerjaan layak dan jaminan sosial masih menjadi masalah di Indonesia. Menurut dia, sebanyak 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Ini disampaikan Anies pada debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam. "Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial," kata Anies. Bagaimana faktanya? Dilansir Kompas.id, Bank Dunia mendefinisikan pekerjaan layak sebagai pekerjaan yang memiliki upah layak untuk membiayai hidup dengan standar kelas menengah, disertai perlindungan atau jaminan sosial yang memadai, serta kepastian kerja. Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas di Indonesia tercatat sudah mandek sejak sebelum pandemi Covid-19, berdasarkan data Bank Dunia. Pada 2018, dari total 85 juta tenaga kerja bergaji tetap di Indonesia, hanya 13 juta orang (15,3 persen) yang memiliki pekerjaan berkualitas yang layak sesuai standar kelas menengah. Sementara, hanya 3,5 juta orang (4,1 persen) yang mendapat gaji di atas standar kelas menengah. Sisanya, 68,5 juta orang atau 80,6 persen, memiliki pekerjaan tidak layak dengan upah rendah serta minim perlindungan dan kepastian kerja. Sementara berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal Keadaan Pekerja di Indonesia pada Agustus 2023, sebesar 47,13 persen atau 24,84 juta pekerja menerima gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP). Sedangkan 27,86 juta pekerja atau 52,87 persen menerima gaji di atas UMP. Adapun rata-rata UMP Indonesia pada tahun 2023 sebesar Rp 2,92 juta. Senior Researcher Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Kiara Esti mengatakan, berdasarkan data BPS, jumlah buruh dengan upah rendah meningkat dari 13,59 juta orang pada 2021 menjadi 14,83 juta pada 2022. Sementara, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM Nabiyla Risfa Izzati mengatakan, klaim "45 juta orang belum bekerja dengan layak" kemungkinan merujuk pada orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak layak. Menurut Nabiyla, jika dilihat dalam konteks pekerja sektor informal, maka data BPS tahun 2023 mencatat, pekerja di sektor informal ada di angka 82,57 juta orang.

Senior Researcher Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Kiara Esti mengatakan, berdasarkan data BPS, jumlah buruh dengan upah rendah meningkat dari 13,59 juta orang pada 2021 menjadi 14,83 juta pada 2022. Sementara, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM Nabiyla Risfa Izzati mengatakan, klaim "45 juta orang belum bekerja dengan layak" kemungkinan merujuk pada orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak layak.