Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut perizinan investasi di Indonesia sulit. Bahkan untuk perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu melewati 24 meja.

"Di lapangan, investasi itu sulit. Bertele-tele. Ada conflict of interest, di mana pejabat yang mengurus itu, harus mendapat sesuatu, disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan yang harusnya diinvestasikan untuk rakyat, malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri, rakyatnya tidak kebagian. Minta izin, misalnya, UMKM itu perlu 24 meja untuk mendapat izin UMKM," kata Mahfud MD saat mengikuti Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Verifikasi:

Staf pengajar Fakultas Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia Neni Susilawati berpendapat pernyataan bahwa izin untuk UMKM di Indonesia memerlukan 24 meja tampaknya tidak akurat. Menurutnya, proses untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) baik secara offline maupun online tidak menyebutkan kebutuhan untuk melalui 24 meja atau langkah yang serupa.

"Untuk membuat IUMK secara offline, pemohon hanya perlu mengajukan permohonan perizinan di kantor kecamatan, mengisi formulir, dan menyediakan dokumen persyaratan. Setelah itu, camat akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran formulir serta dokumen. Apabila dokumen sudah lengkap dan benar, camat akan memberikan naskah 1 lembar IUMK," kata Neni Susilawati kepada Tim Kolaborasi Cekfakta.

Sedangkan proses pengajuan izin secara online, bisa dilakukan melalui website resmi OSS. Proses ini melibatkan pembuatan akun OSS, pengisian data, dan mengunduh NIB dan IUMK. Proses ini tidak melibatkan langkah yang rumit atau membutuhkan melalui banyak ""meja"" atau tahapan.

Dari informasi di atas, tampaknya tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa izin untuk UMKM di Indonesia memerlukan proses melalui 24 meja. Proses pengajuan izin cukup langsung dan dapat dilakukan dengan relatif mudah baik secara offline maupun online.

Sementara itu, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan seharusnya melalui Online Single Submission (OSS) cukup satu pintu saja.

"Meski kenyataannya di balik OSS ada beberapa kementerian dan daerah yang harus terlibat dan sinkronisasi data. Masalahnya, kerjasama antar lembaga ini masih problematik. Tetapi nggak jelas, 24 meja ini dari mana," kata Krisna.

Namun keluhan soal perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik melalui OSS memang masih banyak dikeluhkan oleh komunitas UMKM.

Keluhan ini pernah disampaikan Kolaborasi Usaha Kecil Menengah Nasional Komnas UKM) yang terdiri dari 14 asosiasi, komunitas dan organisasi UMKM pada September 2021.

Kesulitan itu dihadapi para pelaku usaha seperti CV, firma, usaha dagang (UD) yang sudah berdiri selama ini dalam proses migrasi ke OSS. Termasuk mengganti alamat surat elektronik (e-mail) belum bisa dijalankan, sehingga untuk mengurus perizinan lain tidak bisa dilakukan.

Pada 2020, berdasarkan Indeks Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) yang dibuat Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat enam di ASEAN. Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei dan Vietnam.

Dari informasi di atas, tampaknya tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa izin untuk UMKM di Indonesia memerlukan proses melalui 24 meja. Proses pengajuan izin cukup langsung dan dapat dilakukan dengan relatif mudah baik secara offline maupun online.

Dilansir dari situs resmi DPR RI, diketahui bahwa pembangunan IKN diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp466 triliun dan sebesar 30 persen pembiayaannya berasal dari kocek negara alias APBN. “Kita tahu bahwa desain dari pembiayaan IKN yang dari awal itu adalah hanya sebagian kecil, 30 persen yang dikeluarkan APBN sisanya adalah swasta. Tapi kita paham bahwa swasta akan masuk trigger kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah desain kebijakan inilah yang sebetulnya sangat penting untuk kelanjutan dari pada proses IKN,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI di Gedung Nusantara I.

Sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah, pembiayaan IKN menjadi bagian fokus strategis belanja negara tahun 2024. Agenda prioritas lain yang pembiayaannya bergantung pada apbn adalah terselenggaranya pemilu dan pilkada. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa terdapat 7 (tujuh) fokus strategis belanja negara dari total 33 fokus Kemenkeu.

Adapun setelah 2024, pembiayaan pembangunan IKN akan berlanjut hingga 2045 dengan mengandalkan porsi non-APBN. Pada kesempatan berbeda, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan bahwa realisasi investasi di IKN hingga saat ini tercatat telah mencapai Rp35 triliun.

Agung mengatakan, groundbreaking tahap pertama di IKN telah dilakukan pada 21-22 September 2023, dengan nilai investasi sebesar Rp23 triliun. Selanjutnya, groundbreaking tahap kedua dilakukan pada 1-2 November 2023, dengan nilai investasi sebesar Rp12,5 triliun. Groundbreaking sejumlah proyek tahap ketiga direncanakan akan dilakukan pada Desember 2023, dengan nilai investasi sekitar Rp10 triliun. Sejumlah proyek tersebut terdiri atas tiga kategori, di antaranya pembangunan 3 proyek terkait sektor hijau, 6 proyek yang mendukung ekosistem kawasan to work, to live, and to play, serta 3 proyek pembangunan gedung lembaga negara. Lembaga negara yang siap dibangun, yaitu gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan.

Dilansir dari situs resmi DPR RI, diketahui bahwa pembangunan IKN diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp466 triliun dan sebesar 30 persen pembiayaannya berasal dari kocek negara alias APBN.

“Kita tahu bahwa desain dari pembiayaan IKN yang dari awal itu adalah hanya sebagian kecil, 30 persen yang dikeluarkan APBN sisanya adalah swasta. Tapi kita paham bahwa swasta akan masuk trigger kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah desain kebijakan inilah yang sebetulnya sangat penting untuk kelanjutan dari pada proses IKN,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI di Gedung Nusantara I.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono mengatakan, nilai investasi pihak swasta untuk pembangunan Ibu Kota baru itu mencapai Rp45 triliun hingga akhir 2023.

Rinciannya, senilai Rp23 triliun sudah dikucurkan untuk pembangunan fisik awal atau groundbreaking pada September 2023. Lalu senilai Rp12 triliun dikucurkan pada groundbreaking November 2023.

"Sehingga, totalnya paling tidak Rp45 triliun investasi swasta akan mengiringi apa yang sudah dimasukkan pemerintah sebagai investasi dari APBN," kata Bambang, dilansir dari Databoks.

Bambang menjelaskan, mesin pembangunan IKN tak hanya berasal dari pihak swasta, tetapi juga APBN. Dia memuji kinerja Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sudah membangun infrastruktur IKN.

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa sudah ada 21 investor dalam dan luar negeri yang sudah dan akan masuk ke IKN Nusantara. Jumlah investasi di yang masuk di ibu kota baru pun sudah mencapai US$ 2 miliar atau Rp 31,4 triliun (Kurs Rp 15.723).

Di kesempatan lain, Presiden menekankan sudah ada 300 letter of intent (LoI) atau surat kesepakatan awal minat investasi asing untuk ibu kota baru tersebut. "Sampai sekarang sudah lebih dari 300 LoI yang sudah ditandatangani, saya kira itu sudah segera akan tambah terus.

Tapi memang sampai saat ini yang real (sungguhan) untuk memulai (investasi) memang belum," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Pernyataan Jokowi lantas diperkuat oleh Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono dalam konferensi pers secara daring, Senin (20/11/2023). Ia menyatakan, sejatinya investor asing sudah masuk ke IKN. Namun, status investor asing itu merupakan mitra dari perusahaan di dalam negeri.

Dengan kata lain, maksud pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu adalah belum ada investor asing yang masuk secara individu tanpa bermitra dengan perusahaan di Indonesia.

Agung kemudian mencontohkan beberapa proyek kolaborasi antara investor domestik dan internasional dalam pembangunan Nusantara. Proyek-proyek tersebut, antara lain Hotel Nusantara dan Swiss Hotel (Accor Group Swiss), Nusantara Intercultural School dengan JIS, Training Center PSSI dan FIFA, PLN untuk PLTS 50 megawatt (MW) dengan Sembcorp Singapura, RS Mayapada dan Apollo hospital India, serta Pakuwon dengan Marriot International AS

"Ada hotel, ada rumah sakit. Kita bisa lihat Mayapada, Pakuwon, PLN, JIS semuanya putra mitra investor asing. Jadi lagi-lagi investor asing masuk Nusantara," tuturnya. Adapun hingga kini, pemerintah sudah meletakkan batu pertama tanda groundbreaking IKN tahap II dimulai. Nilai investasi groundbreaking tahap II ini mencapai Rp 12,5 triliun. Sementara nilai investasi pada groundbreaking tahap I sebesar Rp 23 triliun. Pada Desember 2023 IKN akan kembali melakukan groundbreaking dengan nilai investasi sebesar Rp 10 triliun untuk melengkapi target realisasi investasi sebesar Rp 45 triliun pada tahun 2023.

Info tentang tidak adanya investor belum lama ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Amerika Serikat pada 17 November 2023. Namun, yang dimaksud Presiden Jokowi adalah investasi asing.