Berdasarkan proses penelusuran fakta oleh Pemeriksa Fakta Mafindo, rumah yang digeledah oleh Tim Satgas Gabungan tersebut adalah rumah Bobby pemilik PT Bobby Jaya Perkasa (BJP) di Muara Enim, Sumatera Selatan. Rumah Bobby yang digeledah dalam video tersebut bukanlah Bobby Nasution menantunya Presiden Jokowi.

Berdasarkan penelusuran fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa video rumah Bobby Nasution di geledah Tim Gabungan adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Berdasarkan penelusuran fakta Suara.com, setelah ditelusuri pada Google dengan memasukkan kata kunci Nyoto tokoh PKI pencipta istilah kadrun, hasilnya ditemukan artikel periksa fakta yang dimuat oleh kompas.com dengan judul “[HOAKS] Tokoh PKI Njoto Mencetuskan Istilah Kadrun” yang diunggah pada 15 Oktober 2022 pukul 14.58. Dalam artikel tersebut ditemukan informasi bahwa, menurut sejarawan dan pendiri komunitas Historia Indonesia, Asep Kambali menerangkan bahwa istilah berasal dari PKI maupun Njoto.

“Istilah ini untuk memecah belah sebenarnya. Istilah kadrun menjadi disinformasi ketika dinarasikan sudah ada sejak zaman PKI. Ini tidak benar,” ujar Asep saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

Istilah kadrun muncul pada 2012 ketika momentum Pilkada DKI, kemudian semakin banyak pada tahun 2019. Istilah tersebut muncul beriringan dengan maraknya politik identitas. Hoaks ini merupakan hoaks lama yang kembali beredar.

Menurut sejarawan dan pendiri komunitas Historia Indonesia, Asep Kambali menerangkan bahwa istilah kadrun bukan berasal dari PKI maupun Njoto. Istilah kadrun muncul saat momen Pilkada DKI pada 2012 dan semakin marak pada 2019.

Dengan demikian narasi bahwa Njoto pencipta istilah kadrun yang diperuntukkan kepada orang Islam merupakan Informasi yang tidak benar. Hal tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Berdasarkan penelusuran fakta Suara.com, gambar thumbnail yang ditampilkan dalam video merupakan hasil manipulasi dari gabungan beberapa gambar berbeda. Gambar yang menampilkan massa sedang berunjuk rasa tersebut merupakan momen ketika sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa, 24 September 2019 silam.

Gambar aslinya dimuat dalam situs antaranews.com dengan judul “Aksi mahasiswa di depan gedung DPR”.

Dalam video terdapat narasi yang membahas tentang Habib Rizieq Shihab yang ikut menyoroti ucapan Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang menyinggung soal Raja Jawa. Narasi itu bersumber dari artikel suara.com berjudul “Sindir Raja Jawa yang Disebut Bahlil, Rizieq Shihab Puji Sultan Yogyakarta: Anaknya Naik Becak, Gak Naik Jet Pribadi”.

Selain itu terdapat juga narasi yang membahas tentang Indonesia yang mengulang kembali sejarah kelam Orde Baru yang lekat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di bawah kekuasaan Presiden Jokowi. Narasi ini berasal dari artikel ti.or.id yang berjudul “Beyond Soeharto: Rusaknya Konstitusi, Demokrasi dan Ambruknya Pemberantasan Korupsi di Rezim Joko Widodo”.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa klaim narasi yang menyatakan Prabowo usut hutang ilegal tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Cek Fakta Merdeka.com melakukan penelusuran dengan mengonfirmasi kebenaran kontak WhatsApp yang tercantum pada postingan tersebut merupakan kontak resmi milik BPJS Kesehatan melalui aplikasi pencari nomor telepon.

Hasilnya, kontak WhatsApp dengan nomor 0853-1856-8923 bukanlah milik BPJS Kesehatan melainkan nama yang terdaftar adalah Agitpermana.

Kemudian, berdasarkan penelusuran pada website resmi BPJS Kesehatan, sejak April lalu seluruh layanan terkait BPJS Kesehatan hanya melalui WhatsApp Pandawa milik BPJS Kesehatan dengan nomor 0811-8-165-165.

Selain itu, jika menghubungi nomor yang tertera pada postingan tersebut, akan dikirimkan sebuah link yang mengharuskan kita mengisi data diri seperti nama, usia, provinsi, serta alamat sesuai yang terdata pada e-KTP.

Sementara, pada WhatsApp Pandawa milik BPJS Kesehatan kita akan diarahkan untuk memilih menu layanan yang ingin dipilih berdasarkan keperluan pengguna BPJS Kesehatan.

Informasi yang beredar di media sosial Facebook terkait pemberian bantuan dana kesehatan senilai Rp10 juta hingga Rp150 juta yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan merupakan penipuan.

Faktanya, nomor WhatsApp yang tercantum pada postingan tersebut bukan nomor resmi milik BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan hanya memiliki WhatsApp Pandawa dengan nomor 0811-8-165-165 yang terverifikasi oleh WhatsApp.

WhatsApp Pandawa ini merupakan kontak resmi untuk mengurus segala bentuk administrasi mengenai pembuatan BPJS Kesehatan.

Jangan mudah percaya dan periksa setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Referensi:

https://www.facebook.com/groups/705543374810930/permalink/887984783233454/?rdid=AKhhA1yes5UVTTFF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2FXjLhTqGsKKuLMLfa%2F

https://bpjs-kesehatan.go.id/#/

BANTUAN BPJS KESEHATAN ✅ (us.to)

Reporter Magang : Maria Hermina Kristin