Beredar di Facebook, sebuah video protes warga pendukung pasangan calon nomor urut 2 Zul Uhel soal surat suara tercoblos di sebuah Tempat Pemungutan Suara di Sumbawa. Dalam video tersebut, seorang laki-laki berkaos dan bertopi bertuliskan Zul Uhel mengatakan bahwa di TPS 6 Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, NTB terindikasi kartu suara sudah dicoblos duluan.

Laki-laki lain berbaju merah menyebutkan jumlah surat suara yang sudah dicoblos sebanyak 60 untuk Cagub No.3, 1 surat suara untuk Cagub No.1 dan 1 batal. Kemudian surat suara untuk calon bupati nomor urut 2 sebanyak 59 yang sudah dicoblos duluan.



Benarkah surat suara di Desa Juran Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tercoblos?

Sebuah video dugaan bagi-bagi amplop yang diklaim dilakukan oleh Kepala Lingkungan di Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan untuk memenangkan salah satu paslon Pilgub Sumut. Dalam video yang diunggah di Facebook [ arsip ] dan Instagram itu terlihat sejumlah orang mengantri untuk menerima uang.

Kemudian terdengar suara pria yang menyebut nama Bobby untuk dicoblos. Tidak itu saja, salah satu warga juga menunjukkan sebuah kartu berwarna biru muda dengan gambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, yaitu Bobby Nasution-Surya, dan calon Wali Kota Medan, Rico Waas.

Pengunggah konten juga menuliskan narasi sebagai berikut: Diduga seorang kepling sedang melakukan serangan fajar di wilayah labuhan di belakang pajak pagi (pekong) kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Pekan Labuhan. Selasa (26/11/2024) malam.



Sejak diunggak pada 26 November 2024, video ini sudah ditonton 4 ribuan kali, 22 komentar, disukai 119 kali dan dibagikan ulang 23 kali. Namun, benarkah kepala lingkungan membagikan uang serangan fajar untuk memenangkan calon tertentu di Pilgub Sumatera Utara?

MUI Bantah Mengeluarkan Fatwa 125 Daftar Produk Pro Israel, Ini Penjelasannya

Benarkah MUI merilis produk-produk pro Israel? Simak penelusurannya

Beredar di media sosial X (Twitter) yang mengeklaim Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai 125 daftar produk pro Israel di Indonesia.

Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa aksi ini telah terbukti tidak efektif karena pernah memakan korban orang-orang di Indonesia sendiri yang bekerja di bisnis-bisnis yang produknya diklaim pro Israel.

Berikut narasinya:

MUI mengeluarkan fatwa mengenai 125 daftar produk Pro Israel di Indonesia yg perlu dihindari. Aksi boikot gaya firaun ini masih saja dijalankan padahal dl sdh memakan korban org2 Indonesia sendiri yg menjadi pekerja/pengusaha dari produk2 tsb.

Benarkah MUI merilis produk-produk pro Israel? Simak penelusurannya:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak pernah merilis daftar produk Israel dan afiliasinya yang harus diboikot. Belakangan diketahui sempat beredar di internet produk-produk Israel dan afiliasinya yang harus diboikot atas saran MUI.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda menyebut MUI tak berwenang merilis produk-produk tersebut.

"Jadi, MUI tidak berkompeten untuk merilis produk Israel, atau yang terafiliasi ke Israel. Dan yang kita haramkan bukan produknya, tapi aktivitas dukungannya," ujar dia dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Huda menegaskan MUI juga tidak berhak mencabut produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Dia mengatakan MUI juga belum mengetahui apakah produk-produk yang beredar di internet itu memang benar-benar produk Israel dan afiliasinya atau bukan.

"Jadi, misalnya produk itu sudah bersertifikat halal, maka kita tidak berhak untuk mencabutnya. Karena, sistem sertifikasi halal itu sudah melibatkan banyak pihak. Jadi, kita tidak pernah merilis daftar produk itu," kata dia.

"Yang jelas, MUI sama sekali tidak pernah merilis daftar produk itu. Itu dari pihak lain ya, bukan MUI. Kami tidak merilis," kata dia.

Kolaborasi CekFakta menyelenggarakan kegiatan Live Fact-Checking Pilkada 2024 dan membongkar laporan hoaks dari berbagai daerah di Indonesia, Rabu (27/11/2024).

Kegiatan ini melibatkan jaringan pemeriksa fakta yang tergabung dari setidaknya 40 media di berbagai wilayah di Indonesia. Kolaborasi ini memantau dan memverifikasi konten di media sosial yang dapat berpotensi mengganggu jalannya proses demokrasi.

Berikut adalah beberapa hasil utama dari kegiatan tersebut:

1. Laporan dari Berbagai Provinsi:
Tim menerima 98 laporan terkait informasi diduga hoaks selama kegiatan berlangsung. Laporan ini masuk dari 18 provinsi di Indonesia. Provinsi dengan jumlah laporan tertinggi termasuk DKI Jakarta (14), Sumatera Utara (11), dan Sumatera Barat (11). Provinsi lainnya, Jawa Tengah (9), Jawa Timur (5), Riau (2), Sulawesi Tenggara (1), Sulawesi Utara (5), Sulawesi Selatan (2), Lampung (1), NTB (10), Kepri (1), Papua Pegunungan (1), Aceh (9), Bali (2), Maluku (1), Maluku Utara (1).

2. Platform Media Sosial yang Dilaporkan:
TikTok menjadi platform dengan jumlah laporan terbanyak, yaitu 43 laporan, diikuti oleh Facebook (32 laporan) dan Twitter/X (15 laporan). Sementara itu, laporan lainnya berasal dari WhatsApp (4), Instagram (2), dan portal berita (2).

3. Jumlah Laporan Hoaks yang Diverifikasi:
Dari 98 laporan, sebanyak 77 diidentifikasi sebagai hoaks, sementara 21 laporan lainnya tidak memenuhi kategori hoaks. Hingga penutupan kegiatan live fact-checking, tim berhasil memproduksi 24 laporan yang telah diverifikasi dan dijadikan konten debunking, sedangkan 53 laporan masih dalam proses verifikasi lebih lanjut.

4. Produksi Konten Debunking:
Dari 24 laporan yang sudah dibongkar itu, tim kolaborasi memproduksi 61 konten, termasuk 10 konten untuk media sosial. Konten-konten ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada pemahaman masyarakat terkait kebenaran informasi selama Pilkada.

Meningkatkan Kolaborasi Demi Informasi yang Akurat.
Kegiatan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemeriksa fakta, media, dan masyarakat dalam memerangi hoaks yang terus berkembang di era digital. Penyebaran informasi yang salah tidak hanya membahayakan proses demokrasi, tetapi juga dapat memicu konflik sosial di masyarakat.

Komitmen untuk Pemilu yang Bersih dan Berintegritas
Dengan hasil dari kegiatan Live Fact-Checking ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga kualitas informasi selama Pilkada 2024. Kami juga mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat umum, untuk berperan aktif dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

Koalisi Cek Fakta terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI, dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO, bersama 102 media. Kegiatan pemeriksaan fakta ini sebelumnya juga sudah pernah dilakukan semasa pemilihan presiden dan kegiatan debat pemilihan presiden pada Februari 2024. Koalisi bertujuan menciptakan pemilu yang kredibel dan berintegritas.

Untuk informasi lebih lanjut atau kolaborasi, silakan hubungi di cekfaktacom@gmail.com.

***

Mari bersama-sama melindungi demokrasi Indonesia dari ancaman hoaks dan misinformasi.