Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan dari Donald Trump atau Gedung Putih mengenai pengakuan terhadap Palestina dan penempatannya di Perancis.

Narasi di media sosial beredar setelah Perancis mengumumkan mengenai pengakuan terhadap Palestina sebagai negara pada Juni 2025.

Perancis dijadwalkan memimpin konferensi PBB selama dua hari bersama Arab Saudi di New York pada bulan tersebut.

Dilansir Euro News, Presiden Perancis Emmanuel Macron menyampaikan kemungkinan pembahasan pengakuan sebagai negara terhadap Palestina dalam konferensi mendatang.

Berdasarkan data Al Jazeera, per 10 April 2025, Palestina diakui sebagai negara berdaulat oleh 147 dari 193 negara anggota PBB.

Angka tersebut menunjukkan bahwa 75 persen masyarakat dunia mengakui Palestina sebagai negara.

Vatikan, sebagai negara yang memegang status sebagai pengamat di PBB juga mengakui Palestina.

Sementara AS tidak termasuk dalam daftar negara yang mengakui Palestina sebagai negara.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengusulkan akan merelokasi warga Palestina ke negara-negara tetangga. Ia berencana mengambil alih dan membangun kembali Jalur Gaza.

"AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana," kata Trump, pada 4 Februari 2025, saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Netanyahu.

Pernyataan itu menuai berbagai kecaman. Pasalnya, warga Gaza beserta tanah yang mereka diami merupakan bagian dari Palestina.

Militer Israel melancarkan operasi untuk menghancurkan Hamas sebagai respons atas serangan 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang.

Lebih dari 48.200 orang telah tewas di Gaza sejak saat itu.

Sebagian besar penduduk Gaza juga telah mengungsi dan hampir 70 persen bangunan di wilayah tersebut rusak atau hancur.

Dilansir BBC, pemimpin Mesir dan Yordania, sebagai negara tetangga, telah menolak rencana Trump tersebut.

Narasi mencatut Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa Palestina akan berdiri di Perancis merupakan hoaks.

Narasi itu merupakan respons atas rencana Perancis mengenai pengakuan kepada Palestina sebagai negara berdaulat pada Juni 2025.

Trump memiliki rencana mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina ke negara tetangga. Namun ia tidak spesifik menyebut Perancis.

Berdasarkan penelusuran, potongan berita dalam unggahan tersebut merupakan tangkapan layar berita Tempo yang berjudul "Bill Gates Akan Uji Coba Vaksin TBC Buatannya di Indonesia".

Pada berita itu, tidak ada narasi peserta uji coba vaksin TBC Bill Gates akan mendapatkan bansos Rp150.000. Hanya menjelaskan Indonesia menjadi salah satu tempat uji coba vaksin TBC Bill Gates.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan vaksin TBC itu sudah memasuki tahap uji klinis tahap tiga sejak November 2024 dan diikuti lebih dari 2.000 relawan di Indonesia.

Video yang beredar merupakan video lama yang telah ada di internet setidaknya sejak 2019.

Video serupa ditemukan di akun X @ANI pada 14 September 2019.

Times of India menerbitkan laporan terkait video yang beredar di media sosial tersebut.

Menurut artikel, video memperlihatkan saat seorang anggota Angkatan Darat Pakistan mengibarkan bendera putih untuk mengevakuasi jenazah dua prajuritnya di sektor Haji Pir di Kashmir pada 13 September 2019.

Dua prajurit Pakistan itu tewas dalam tembakan balasan oleh India antara 10 dan 11 September 2019.

Angkatan Darat India merilis video yang memperlihatkan momen tersebut.

Peristiwa itu terkait dengan konflik bersenjata antara India dan Pakistan yang berlangsung pada Juli-Agustus 2019, di wilayah utara dan selatan pegunungan Pir Panjal.

Video itu disebarkan ulang di media sosial tetapi dengan konteks keliru.

Video lama tentara Pakistan mengibarkan bendera putih untuk mengevakuasi jenazah dua prajuritnya disebarkan dengan konteks keliru.

Sosok dalam video bukanlah pasukan India, melainkan anggota Angkatan Darat Pakistan yang berusaha mengevakuasi jenazah dua prajuritnya di sektor Haji Pir di Kashmir pada 13 September 2019.

Setelah ditelusuri, video yang menampilkan Saldi Isra identik dengan unggahan di kanal YouTube Tribunnews. 

Video itu bersumber dari unggahan YouTube Mahkamah Konstitusi RI pada 17 Februari 2025. 

Adapun video itu adalah sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

Dalam sidang itu, Saldi Isra selaku hakim menanyakan soal keberadaan rapor semester 5 SMA milik Bupati Pesawaran Aries Sandi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung Thomas Amirico.

Thomas dihadirkan sebagai saksi oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesawaran nomor urut 2, Nanda Indira-Antonius Muhammad Ali yang merupakan penggugat.

Kepada hakim,  Thomas menjelaskan, Aries Sandi tidak mengikuti ujian nasional karena sakit.

Kemudian, ia mengikuti ujian persamaan dengan syarat memiliki nilai rapor SMA dari kelas 1 sampai kelas 3.

Aries lantas menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) sebagai syarat mendaftar sebagai calon bupati.

Disdikbud Lampung secara resmi menyatakan bahwa yang digunakan Aries Sandi tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi.

Video yang diklaim menampilkan Saldi Isra menanyakan soal ijazah Jokowi  tidak benar. Informasi dalam unggahan itu tidak disampaikan dalam konteks yang tepat.

Faktanya, video aslinya adalah momen ketika Saldi Isra menanyakan keberadaan rapor semester 5 SMA milik Bupati Pesawaran Aries Sandi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico.

Pertanyaan itu Saldi lontarkan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.