Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengeklaim, program food estate yang ada di Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil. Hal itu disampaikan Gibran dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).
“Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak bilang bahwa food estate gagal, saya tegaskan sekali lagi pak, memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen misalnya di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Itu sudah panen jagung, singkong. Cek saja datanya,” ujar dia.
(GFD-2024-15409) CEK FAKTA: Gibran Sebut “Food Estate” di Kalteng Berhasil
Sumber:Tanggal publish: 22/01/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Dikutip dari Kompas.id, food estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, telah berlangsung sejak 2019 lalu. Di bawah Kementerian Pertanian, lahan di wilayah ini ditanami tanaman singkong. Namun, singkong yang ditanam tak tumbuh dengan ukuran ideal.
Berdasarkan pengamatan Kompas di lokasi, singkong yang tumbuh di sana, yang berusia dua tahun, berukuran kerdil. Menurut Forest Campaign Team Leader Greenpeace Indonesia Arie Rompas, singkong yang ditanam gagal tumbuh karena tanahnya kurang subur. Pasalnya, lahan ratusan hektar yang digunakan tak memiliki pepohonan apapun. Semua pohon yang ada dibabat habis hanya untuk food estate.
Maka dari itu, pemerintah akhirnya mengganti tanaman yang ada di Kabupaten Gunung Mas baru-baru ini. Singkong yang telah tertanam diganti dengan komoditas jagung. Hasilnya, memang ada sedikit perbedaan.
Arie menyebut, beberapa jagung tumbuh subur dan berwarna hijau. Hanya, jagung yang tumbuh apik diduga tak langsung ditanam di dalam tanah. Jagung itu ditanam menggunakan media polybag, sehingga mampu tumbuh dengan baik. “Soal digantinya komoditas singkong ke jagung, kami juga mengunjungi.
Jadi bukan hanya 1-3 pot saja, kami punya data dan foto, di lokasi itu hampir sebagian besar yang sudah tumbuh memang ditanam di atas polybag. Dan kami melihat memang ada logonya Kementan,” ujar Arie, seperti dikutip dari Voice of America (VOA).
Dikutip dari Kompas.com, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Belgis Habiba mengatakan, kondisi food estate Gunung Mas hari ini tak jauh berbeda, meski sudah berselang satu tahun sejak pihaknya memotret kegagalan proyek ini pada November 2022.
Tidak ada kebun singkong yang dijanjikan. Padahal sudah sekitar 760 hektar hutan alam dibabat untuk proyek strategis nasional (PSN) ini.
"Ini adalah hutan yang sebenarnya menyediakan sumber kehidupan untuk flora fauna di dalamnya, untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan menjadi benteng pertahanan kita untuk menahan laju krisis iklim,” tegas Belgis, dalam laman Greenpeace Indonesia, Minggu (3/12/2023).
Berdasarkan pengamatan Kompas di lokasi, singkong yang tumbuh di sana, yang berusia dua tahun, berukuran kerdil. Menurut Forest Campaign Team Leader Greenpeace Indonesia Arie Rompas, singkong yang ditanam gagal tumbuh karena tanahnya kurang subur. Pasalnya, lahan ratusan hektar yang digunakan tak memiliki pepohonan apapun. Semua pohon yang ada dibabat habis hanya untuk food estate.
Maka dari itu, pemerintah akhirnya mengganti tanaman yang ada di Kabupaten Gunung Mas baru-baru ini. Singkong yang telah tertanam diganti dengan komoditas jagung. Hasilnya, memang ada sedikit perbedaan.
Arie menyebut, beberapa jagung tumbuh subur dan berwarna hijau. Hanya, jagung yang tumbuh apik diduga tak langsung ditanam di dalam tanah. Jagung itu ditanam menggunakan media polybag, sehingga mampu tumbuh dengan baik. “Soal digantinya komoditas singkong ke jagung, kami juga mengunjungi.
Jadi bukan hanya 1-3 pot saja, kami punya data dan foto, di lokasi itu hampir sebagian besar yang sudah tumbuh memang ditanam di atas polybag. Dan kami melihat memang ada logonya Kementan,” ujar Arie, seperti dikutip dari Voice of America (VOA).
Dikutip dari Kompas.com, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Belgis Habiba mengatakan, kondisi food estate Gunung Mas hari ini tak jauh berbeda, meski sudah berselang satu tahun sejak pihaknya memotret kegagalan proyek ini pada November 2022.
Tidak ada kebun singkong yang dijanjikan. Padahal sudah sekitar 760 hektar hutan alam dibabat untuk proyek strategis nasional (PSN) ini.
"Ini adalah hutan yang sebenarnya menyediakan sumber kehidupan untuk flora fauna di dalamnya, untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan menjadi benteng pertahanan kita untuk menahan laju krisis iklim,” tegas Belgis, dalam laman Greenpeace Indonesia, Minggu (3/12/2023).
Kesimpulan
Food estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, telah berlangsung sejak 2019 lalu. Di bawah Kementerian Pertanian, lahan di wilayah ini ditanami tanaman singkong. Namun, singkong yang ditanam tak tumbuh dengan ukuran ideal karena tanahnya kurang subur. Maka dari itu, pemerintah akhirnya mengganti tanaman yang ada di Kabupaten Gunung Mas baru-baru ini. Singkong yang telah tertanam diganti dengan komoditas jagung. Hasilnya, memang ada sedikit perbedaan.
(GFD-2024-15408) Cek Fakta: Cak Imin Sebut Tambang Ilegal Capai 2.500, Benarkah?
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Calon Wakil Presiden nomor urut satu Muhamaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut jumlah tambang ilegal mencapai 2.500.
Pernyataan Cak Imin tersebut dilontarkan saat debat cawapres, pada Minggu (21/1/2024).
Selain yang disampaikan Pak Mahfud, data ESDM itu ada 2500 tambang ilegal. Sementara, tambang yang legal saja, tidak membawa kesejahteraan. Dan, kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan."
Pernyataan Cak Imin tersebut dilontarkan saat debat cawapres, pada Minggu (21/1/2024).
Selain yang disampaikan Pak Mahfud, data ESDM itu ada 2500 tambang ilegal. Sementara, tambang yang legal saja, tidak membawa kesejahteraan. Dan, kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan."
Hasil Cek Fakta
Dalam artikel berjudul "Cak Imin Sebut Ada 2.500 Tambang Ilegal Keruk Bumi RI, Ini Faktanya!" yang dimuat situs cnbcindonesia.com, pada 21 Januari 2024, berdasarkan catatan ESDM telah identifikasi terdapat PETI di 2.741 lokasi, dari jumlah tersebut sebanyak 1.215 lokasi telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "SERIUS TANGANI TAMBANG ILEGAL, DITJEN MINERBA ESDM AKAN BENTUK SATGAS!" yang dimuat situs resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara minerba.esdm.go.id, pada 8 Desember 2023.
Artikel situs minerba.esdm.go.id menyebutkan, berdasar hasil pemetaan, telah identifikasi terdapat PETI di 2.741 Lokasi, dari jumlah tersebut sebanyak 1.215 lokasi telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "SERIUS TANGANI TAMBANG ILEGAL, DITJEN MINERBA ESDM AKAN BENTUK SATGAS!" yang dimuat situs resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara minerba.esdm.go.id, pada 8 Desember 2023.
Artikel situs minerba.esdm.go.id menyebutkan, berdasar hasil pemetaan, telah identifikasi terdapat PETI di 2.741 Lokasi, dari jumlah tersebut sebanyak 1.215 lokasi telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Rujukan
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5510473/cek-fakta-cak-imin-sebut-tambang-ilegal-capai-2500-benarkah?page=2
- https://www.cnbcindonesia.com/research/20240121201120-128-507681/cak-imin-sebut-ada-2500-tambang-ilegal-keruk-bumi-ri-ini-faktanya
- https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20231208-serius-tangani-tambang-ilegal-ditjen-minerba-esdm-akan-bentuk-satgas
(GFD-2024-15407) [HOAKS] Kedatangan Pengungsi Rohingya untuk Menambah Suara di Pemilu
Sumber: kompas.comTanggal publish: 19/01/2024
Berita
KOMPAS.com - Kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia diklaim sebagai upaya untuk memenangkan salah satu calon presiden (capres).
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks.
Informasi soal kedatangan pengungsi Rohingya untuk memenangkan salah satu capres disebarkan oleh akun Facebook ini pada 9 Januari 2024. Arsipnya dapat dilihat di sini.
Pengungsi Rohingya diklaim datang ke Indonesia untuk menambah suara dalam Pemilu 2024. Lantas dikaitkan dengan temuan nama pengungsi Rohingya yang masuk dalam DPT di Tulungagung, Jawa Timur.
Berikut narasi yang ditulis pengunggah:
Tujuan Rohingya masuk ke indonesia menambah Suara salah satu Capres... Terus Menhan kerja nya apa ?? Rohingya saja yg hanya pakai kapal Kayu bisa jebol gimana dgn Musuh.. kebanyakan omon omon..
Sementara, berikut teks yang tertera pada gambar yang diunggah:
PENGUNGSI ROHINGYA DI TULUNGAGUNG JATIM, MASUK DALAM DPT PEMILU 2024, KOK BISA?
Pengungsi Rohingya merupakan etnis minoritas beragama Muslim, yang berasal dari Myanmar yang didominasi Buddhis.
Namun kewarganegaraan mereka ditolak karena bukan bagian dari etnis yang diakui negara.
Dikutip dari situs Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR, etnis Rohingya mengalami diskriminasi dan persekusi di Myanmar.
Pada Agustus 2017, mereka mengalami serangan skala besar oleh militer sehingga harus kabur melewati hutan dan laut. Sebagian mengungsi ke Bangladesh, Thailand, dan sebagian kecil di Indonesia dan Nepal.
Belakangan, kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh kembali memicu kontroversi di tengah masyarakat Indonesia.
Dilansir Harian Kompas, sudah tiga minggu 157 pengungsi Rohingya berada di tepi pantai hutan mangrove Deli Serdang tanpa kejelasan penanganan.
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Palang Merah Indonesia mendirikan tenda pengungsian. Sayangnya, tidak ada fasilitas mandi cuci kakus bagi para pengungsi.
Warga sekitar juga memberikan pakaian, makanan, hingga rokok.
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Medan Kementerian Hukum dan HAM Sarsaralos Sivakkar mengatakan, pemerintah berusaha melakukan penanganan darurat dengan prinsip kemanusiaan.
Terkait kasus pengungsi asal Myanmar yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Tulungagung betul terjadi.
Seperti diwartakan oleh Kompas.com, nama Mohammad Sofi terdaftar sebagai DPT di Desa/Kecamatan Ngunut. Ia terdaftar karena dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP.
KPU melakukan pengecekan ulang di lapangan, lantas menemukan KK yang dipakai terbitan 2006 dan menggunakan KTP SIAK, bukan KTP elektronik.
Sekretaris KPU Tulungagung, Muchammad Anam Rifai telah mencoret nama Mohammad Sofi setelah temuan tersebut.
KPU Tulungagung juga menerima surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), tentang pencabutan kewarganegaraan Sofi.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks.
Informasi soal kedatangan pengungsi Rohingya untuk memenangkan salah satu capres disebarkan oleh akun Facebook ini pada 9 Januari 2024. Arsipnya dapat dilihat di sini.
Pengungsi Rohingya diklaim datang ke Indonesia untuk menambah suara dalam Pemilu 2024. Lantas dikaitkan dengan temuan nama pengungsi Rohingya yang masuk dalam DPT di Tulungagung, Jawa Timur.
Berikut narasi yang ditulis pengunggah:
Tujuan Rohingya masuk ke indonesia menambah Suara salah satu Capres... Terus Menhan kerja nya apa ?? Rohingya saja yg hanya pakai kapal Kayu bisa jebol gimana dgn Musuh.. kebanyakan omon omon..
Sementara, berikut teks yang tertera pada gambar yang diunggah:
PENGUNGSI ROHINGYA DI TULUNGAGUNG JATIM, MASUK DALAM DPT PEMILU 2024, KOK BISA?
Pengungsi Rohingya merupakan etnis minoritas beragama Muslim, yang berasal dari Myanmar yang didominasi Buddhis.
Namun kewarganegaraan mereka ditolak karena bukan bagian dari etnis yang diakui negara.
Dikutip dari situs Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR, etnis Rohingya mengalami diskriminasi dan persekusi di Myanmar.
Pada Agustus 2017, mereka mengalami serangan skala besar oleh militer sehingga harus kabur melewati hutan dan laut. Sebagian mengungsi ke Bangladesh, Thailand, dan sebagian kecil di Indonesia dan Nepal.
Belakangan, kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh kembali memicu kontroversi di tengah masyarakat Indonesia.
Dilansir Harian Kompas, sudah tiga minggu 157 pengungsi Rohingya berada di tepi pantai hutan mangrove Deli Serdang tanpa kejelasan penanganan.
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Palang Merah Indonesia mendirikan tenda pengungsian. Sayangnya, tidak ada fasilitas mandi cuci kakus bagi para pengungsi.
Warga sekitar juga memberikan pakaian, makanan, hingga rokok.
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Medan Kementerian Hukum dan HAM Sarsaralos Sivakkar mengatakan, pemerintah berusaha melakukan penanganan darurat dengan prinsip kemanusiaan.
Terkait kasus pengungsi asal Myanmar yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Tulungagung betul terjadi.
Seperti diwartakan oleh Kompas.com, nama Mohammad Sofi terdaftar sebagai DPT di Desa/Kecamatan Ngunut. Ia terdaftar karena dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP.
KPU melakukan pengecekan ulang di lapangan, lantas menemukan KK yang dipakai terbitan 2006 dan menggunakan KTP SIAK, bukan KTP elektronik.
Sekretaris KPU Tulungagung, Muchammad Anam Rifai telah mencoret nama Mohammad Sofi setelah temuan tersebut.
KPU Tulungagung juga menerima surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), tentang pencabutan kewarganegaraan Sofi.
Hasil Cek Fakta
Kesimpulan
Narasi soal kedatangan pengungsi Rohingya untuk memenangkan salah satu capres merupakan hoaks.
KPU Tulungagung telah mencoret satu nama pengungsi asal Myanmar yang masuk dalam DPT.
Pengungsi Rohingya mengalami diskriminasi, represi, dan persekusi yang dialami di negara asal mereka. Mereka melarikan diri dari Myanmar, lalu mencari suaka ke negara-negara terdekat, termasuk Indonesia.
KPU Tulungagung telah mencoret satu nama pengungsi asal Myanmar yang masuk dalam DPT.
Pengungsi Rohingya mengalami diskriminasi, represi, dan persekusi yang dialami di negara asal mereka. Mereka melarikan diri dari Myanmar, lalu mencari suaka ke negara-negara terdekat, termasuk Indonesia.
Rujukan
- https://www.facebook.com/groups/237618358122689/posts/809452407605945
- https://ghostarchive.org/archive/hUopk
- https://www.unrefugees.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/#Bangladesh
- https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/18/tiga-pekan-nasib-pengungsi-rohingya-di-deli-serdang-tak-menentu
- https://surabaya.kompas.com/read/2024/01/06/211600078/pengungsi-rohingya-di-tulungagung-diduga-pernah-ikut-pemilu-kini-namanya?page=all
- https://t.me/kompascomupdate
(GFD-2024-15406) [HOAKS] OJK Berikan Bantuan untuk Lunasi Pinjol
Sumber: kompas.comTanggal publish: 19/01/2024
Berita
KOMPAS.com - Sebuah artikel menginformasikan soal bantuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melunasi pinjaman online atau pinjol.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks.
Artikel soal bantuan OJK untuk melunasi pinjol disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.
"Assalamualaikum. Teman-Teman, mudah2an Lampiran ini bisa menjadi jalan keluar dan setidaknya meringankan...Silahkan dicoba," tulis salah satu pengguna Facebook, pada Jumat (19/1/2024).
Sementara, berikut judul artikel yang disebarkan:
Nasabah Galbay Bisa Tidur Nyenyak, Kini Ada Bantuan Melunasi Utang Pinjol dari OJK, Begini Syaratnya
OJK membantah soal bantuan bagi masyarakat untuk melunasi jeratan pinjol. Artikel yang beredar menyebutkan sejumlah dokumen sebagai syarat menerima bantuan.
"Marak beredar informasi adanya Program Bantuan OJK untuk melunasi utang pinjol dengan mengajukan dokumen persyaratan. Faktanya informasi ini hoaks," tulis OJK, Kamis (18/1/2024), dikutip dari akun Instagram @ojkindonesia.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks.
Artikel soal bantuan OJK untuk melunasi pinjol disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.
"Assalamualaikum. Teman-Teman, mudah2an Lampiran ini bisa menjadi jalan keluar dan setidaknya meringankan...Silahkan dicoba," tulis salah satu pengguna Facebook, pada Jumat (19/1/2024).
Sementara, berikut judul artikel yang disebarkan:
Nasabah Galbay Bisa Tidur Nyenyak, Kini Ada Bantuan Melunasi Utang Pinjol dari OJK, Begini Syaratnya
OJK membantah soal bantuan bagi masyarakat untuk melunasi jeratan pinjol. Artikel yang beredar menyebutkan sejumlah dokumen sebagai syarat menerima bantuan.
"Marak beredar informasi adanya Program Bantuan OJK untuk melunasi utang pinjol dengan mengajukan dokumen persyaratan. Faktanya informasi ini hoaks," tulis OJK, Kamis (18/1/2024), dikutip dari akun Instagram @ojkindonesia.
Hasil Cek Fakta
Kesimpulan
Artikel soal bantuan OJK untuk melunasi utang atau pinjol merupakan hoaks.
OJK membantah soal dokumen persyaratan bantuan pelunasan pinjol seperti yang disebutkan dalam artikel.
OJK membantah soal dokumen persyaratan bantuan pelunasan pinjol seperti yang disebutkan dalam artikel.
Rujukan
- https://www.facebook.com/groups/komunitasantiribaindonesia/posts/7509159112427487/
- https://www.facebook.com/groups/1252573362190839/posts/1509081926539980/
- https://www.facebook.com/najwanasya.nasya/posts/pfbid02qTp5sRYhKGQR791NJTBJJyeQW7YM3L9ftkLENQtTiStqHfUkW9pWM5AkkGGtNqrml
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iD8oJkJqEkwS6JTXqXQTxanKX464Zcc6zaPrRnGuobyeDC9d21c358JpPGo22zKsl&id=100045732752543
- https://www.instagram.com/p/C2PjXBgprWZ/?hl=en
- https://t.me/kompascomupdate
Halaman: 2849/6087