Berdasarkan data World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir hingga tahun 2022 rata-rata di angka 4,26  persen. Baru pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen.

Dalam Laporan Ekonomi & Keuangan Perekonomian Indonesia 2022 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI, Perekonomian Indonesia 2022 tumbuh solid di angka 5,3%.
Sedangkan pada tahun 2023, pada kuartal ketiga tahun 2023, Produk Domestik Bruto (PDB) mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,94% dibanding tahun sebelumnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyampaikan "Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di tengah tantangan global. Hal ini menunjukkan APBN telah menjalankan fungsinya sebagai stabilisator dan shock absorber untuk melindungi masyarakat dengan baik. Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi."
Dilansir Badan Pusat Statistik, sampai dengan triwulan III-2023, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen. Namun, secara spasial, perekonomian Indonesia pada triwulan III-2023 di hampir seluruh provinsi mengalami  perlambatan.
Alexander Michael Tjahjadi, ahli ekonomi digital dari Think Policy Indonesia mengatakan “ Dari data pertumbuhan ekonomi tersebut, 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi 4,26 sehingga susah diklaim bahwa secara rata-rata 5 persen pertumbuhan ekonomi terjadi”.
Menurut Putu S. Kurniawan, mengutip Katadata, dalam sekitar dua dekade terakhir (1998—2022), nilai tengah atau median pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,03%. Sementara pada era Presiden Jokowi (2015—2022), pertumbuhan normalnya berada di kisaran 4,8—5,3%. Kondisi tidak normal sempat terjadi pada 2020—2021, saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan klaim Gibran Rakabumi yang mengatakan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5 persen adalahbenar.
Dalam data World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir hingga tahun 2022 rata-rata di angka 4,26  persen. Tapi jika ditarik sejak 1998-2022 nilai tengah atau median pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,03%.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Mahfud MD tidak mencapai 7 persen benar.

Hasil penelusuran melalui mesin pencari ditemukan Data BPS pada 5 Agustus 2021, Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78 persen.

Sumber:
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--y-on-y-.html

Menteri keuangan Sri Mulyani juga pernah mengungkapkan pertumbuhan pertumbuhan hingga 7,1% tersebut dipicu oleh efek baseline dari pertumbuhan minus di tahun sebelumnya. Pernyataan ini dikutip dari cnbc.indonesia.com pada 21 Februari 2023.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia terbukti pernah tumbuh sebesar 7,1 persen. Pencapaian ini terjadi pada kuartal II-2021. Dari data BPS, di tengah-tengah pandemi, ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 dibanding kuartal II-2020 (yoy) sempat mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen.

Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 25,10 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 21,58 persen.

Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,58 persen. Sebagai catatan, Sri Mulyani saat itu mengungkapkan pertumbuhan pertumbuhan hingga 7,07 persen tersebut dipicu oleh efek baseline dari pertumbuhan minus di tahun sebelumnya.

Namun, ada faktor pemicu lainnya, dia menuturkan momentum Ramadan dan hari raya Lebaran juga menjadi penyelamat. Turut menopang, saat itu, ekspor dan impor Indonesia juga meningkat tajam, diiring oleh kenaikan di sisi investasi.

Sumber:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230222125925-4-416002/sri-mulyani-ungkap-ekonomi-ri-pernah-tumbuh-7-ini-buktinya

Pernyataan Mahfud MD tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai 7 persen benar. Data BPS pada 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai pertumbuhan 7,07 persen di Triwulan II. Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.

Tim Cek Fakta Tempo pernah memeriksa pernyataan Mahfud MD yang sama saat ia berbicara di acara dialog Andalas Lawyers Club di Universitas Andalas, Senin, 18 Desember 2023.

Klaim 1: Data 1 persen penduduk menguasai 75 persen lahan di Indonesia

Peneliti Think Policy, Alexander Michael Tjahjadi, menyoroti kata-kata Mahfud MD terkait peningkatan rasio lahan. Meski angkanya sempat sangat tinggi pada 2003, peningkatan yang sempat membuat 99 persen masyarakat berebut 25 persen lahan tidak terbukti secara statistik.

“Penurunan ketimpangan distribusi lahan juga tidak dapat diverifikasi karena data tidak mencukupi, dan data yang ada menggunakan penghitungan yang berbeda.” Meski begitu, data-data yang ada masih mengindikasikan tingginya tingkat ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia.

Merujuk data Badan Pusat Statistik yang ditampilkan oleh situs KataData, rasio gini ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia sejak 1973 hingga 2013 berfluktuasi pada rentang nilai 0,50-0,72.

Rasio gini terendah terjadi pada 1983 dengan 0,50 sedangkan rasio gini tertinggi berada di tahun 2003 dengan angka 0,72. Rasio gini kepemilikan lahan pada 2003 mencapai 0,72, artinya 1 persen penduduk Indonesia menguasai 72 persen sumber daya lahan.

Rasio atau Indeks Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Indeks Gini dapat digunakan untuk melihat tingkat kemerataan atau ketimpangan distribusi luas penguasaan tanah dan pemilikan tanah yang terjadi di suatu wilayah. Rasio Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Koefisien Gini di atas 0,5 menunjukkan ketimpangan yang tinggi, sedangkan ketimpangan sedang, ada di antara 0,4-0,5.

Setelah 2014, BPS belum mengeluarkan data rasio gini ketimpangan lahan. Namun merujuk data lain, menurut Alexander Michael Tjahjadi, di tahun 2016, angka ketimpangan kepemilikan lahan ada di kisaran 0,58, menurut Menteri Agraria Sofyan Djalil. Sementara di tahun 2019, USAID melaporkan bahwa rasio gini pertanahan mencapai 0,57 .

Selain itu, berdasarkan dokumen yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional pada 2022, level rasio gini pertanahan saat ini berada di kisaran 0,58. Ini menunjukkan bahwa 1% populasi masih menguasai 58% lahan.

Namun, perlu menjadi catatan bahwa BPS dan BPN mempunyai cara perhitungan rasio gini pertanahan yang berbeda secara signifikan. Menurut Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Ahmad Nashih Luthfi, BPN tidak menghitung lahan di dalam kawasan hutan sehingga hanya mengolah data di bawah otoritasnya. Sedangkan BPS menghitung seluruh pertanahan baik yang masuk kawasan hutan, maupun di luar kawasan hutan. Sehingga data rasio gini lahan dari BPN lebih rendah dibanding BPS.

Dengan demikian, klaim tentang rasio gini ketimpangan lahan sebesar 0,75 atau 1 persen penduduk menguasai 75 persen lahan tidak bisa diverifikasi atau ditelusuri sumber datanya. Sebab berdasarkan data yang tersedia menurut BPS pada 1973-2013, rasio gini ketimpangan lahan tertinggi terjadi pada 2003 yakni 0,72 atau 1 persen populasi menguasai 72 persen lahan.

Meski begitu, merujuk seluruh sumber yang tersedia tersebut, kepemilikan lahan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Klaim 2: penguasaan lahan di Indonesia perlu ditata karena segelintir orang telah menguasai sebagian besar lahan di Indonesia

Dikutip dari riset tahun 2022 oleh Samosir dan Moeis yang menjelaskan tentang urgensi pertanahan, terungkap bagaimana pemberian tanah lebih dari 0,5 ha akan memberikan efek kesejahteraan pada masyarakat. Namun, redistribusi tanah bukan hanya dengan skema sewa pertanahan, karena akan menyebabkan hilangnya kesejahteraan (welfare loss).

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam siaran persnya menyampaikan, mengingat ketimpangan agraria, kemiskinan struktural, krisis pangan dan regenerasi petani maka kandidat yang terpilih harus menempatkan agenda reforma agraria sebagai landasan utama pembangunan nasional.

Empat agenda dalam reforma agraria yang ditawarkan KPA:

1. Meluruskan dan mengoreksi paradigma kebijakan praktik reforma agraria di nasional.

2. Reformasi kelembagaan di bidang agraria dan sumber daya alam (SDA).

3. Reformasi sistem administrasi tanah dan SDA untuk mempercepat dan mengembangkan pengakuan negara atas keragaman bentuk penguasaan kekayaan agraria-SDA baik di darat, pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petani, masyarakat adat nelayan dan perempuan yang sedang memperjuangkan hak atas tanah dan wilayah hidupnya di berbagai landscape agraria (daratan, tanah, wilayah adat, perairan, laut, pesisir pulau kecil).

Pernyataan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, adalah sebagian benar.

Sebab pernyataan Mahfud MD mengenai 1 persen populasi menguasai 75 persen lahan di Indonesia, tidak dapat diverifikasi. Meski begitu, seluruh data yang tersedia menunjukkan ketimpangan lahan masih cukup tinggi.

Memang benar, lahan harus ditata, namun ini mesti datang dari pemerintah. Riset yang terbit pada 2022 menunjukkan bahwa redistribusi lahan lebih dari 0,5 ha akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada. Tak hanya itu, reforma agraria juga harus mempertimbangkan lebih dari redistribusi lahan dan melihat konteks pembangunan yang lebih luas, terutama terkait pengaruhnya ke mata pencaharian.

Dilansir Tempo.co, dalam laporan Oxfam di Indonesia (Oxfam) dan International NGO Forum on Indonesia Development atau INFID disebutkan kekayaan empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.

“Dalam 20 tahun terakhir, kesenjangan antara kaum superkaya dan penduduk lainnya di Indonesia tumbuh lebih cepat dibanding di negara-negara lain di Asia Tenggara,” ujar Direktur INFID Sugeng Bahagijo dalam acara Peluncuran Laporan Ketimpangan Menuju Indonesia yang setara di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Februari 2017.

Dalam laporan itu juga disebutkan harta total empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.

Dilansir Kata Data, Badan Pusat Statistik (BPS) hasil penghitungan ketimpangan pengeluaran atau ekonomi penduduk Indonesia yang dengan menggunakan rasio Gini mencapai 0,388 poin dari skala 0-1 poin pada Maret 2023.

Angka itu meningkat 0,007 poin bila dibandingkan rasio Gini September 2022 yang sebesar 0,381. Rasio Gini Maret 2023 juga lebih tinggi 0,004 poin dibandingkan torehan Maret 2022 lalu yang sebesar 0,384 poin.

Dilansir laman Bappenas, rasio Gini bernilai 0 poin menunjukkan kesetaraan sempurna, yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama.

Sedangkan koefisien Gini bernilai 1 poin menunjukkan ketimpangan sempurna. Hal itu menggambarkan, hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali.

Dilansir BPS, pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan Maret 2022 sebesar 0,384.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,04 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim Muhaimin adalah sebagian benar.

Memang benar ada ketidakadilan dari sisi ekonomi penduduk di Indonesia. Namun berdasarkan data yang bisa dirujuk, bahwa harta total empat orang terkaya di Indonesia (bukan 100 orang), yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.

Menurut BPS, pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,388. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.