Debat Pilpres 2024 jilid kedua untuk Pemilu 2024 berlangsung di Jakarta Convention Center, Jumat (22/12/2023) malam. Cawapres Muhaimin Iskandar dalam debat kali ini 20 Persen APBN digunakan untuk membayar utang luar negeri.
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Pilpres 2024 seri kedua:
Target 5,5 - 6 % itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban-beban pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja prosentase 3000T aja untuk membayar utang cukup tinggi, sehingga mengurangi tidak kurang 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri.
(GFD-2023-14704) Cek Fakta: Muhaimin Iskandar Sebut 20 Persen APBN untuk Bayar Utang Luar Negeri
Sumber:Tanggal publish: 22/12/2023
Berita
Hasil Cek Fakta
Penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta ahli, menemukan bahwa pernyataan Muhaimin Iskandar, benar.
Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan 20,87% dari APBN untuk membayar bunga utang. Rinciannya, Rp 393,69 triliun untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan Rp 12,17 triliun untuk bunga utang luar negeri.
Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/pemerintah-alokasikan-2087-dari-apbn-untuk-bayar-bunga-utang-pada-2022
Pada tahun 2024, alokasi pembayaran bunga utang di RAPBN tumbuh 12,7 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pengurangan pembiayaan utang pada tahun 2022 dan 2023.
Sumber: https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/fc988907-0b0e-489b-b88d-5c3885ba3b5f/Publikasi-APBNKITA-Des-23.pdf?ext=.pdf
Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan 20,87% dari APBN untuk membayar bunga utang. Rinciannya, Rp 393,69 triliun untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan Rp 12,17 triliun untuk bunga utang luar negeri.
Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/pemerintah-alokasikan-2087-dari-apbn-untuk-bayar-bunga-utang-pada-2022
Pada tahun 2024, alokasi pembayaran bunga utang di RAPBN tumbuh 12,7 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pengurangan pembiayaan utang pada tahun 2022 dan 2023.
Sumber: https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/fc988907-0b0e-489b-b88d-5c3885ba3b5f/Publikasi-APBNKITA-Des-23.pdf?ext=.pdf
Kesimpulan
Pernyataan Muhaimin Iskandar tentang 20 Persen APBN digunakan untuk membayar utang luar negeri benar. Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.
(GFD-2023-14703) (CEK FAKTA Debat) Mahfud MD Sebut 1 Persen Penduduk RI Kuasai 75 Persen Lahan, Apa Benar?
Sumber:Tanggal publish: 22/12/2023
Berita
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut sebanyak 1 persen penduduk Indonesia menguasai 75 persen lahan.
"Data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo, 1 persen penduduk menguasai 75 persen lahan. (Sebanyak) 99 persen berebut mengelola 25 persen lahan sisanya. Memang timpang. Perlu upaya-upaya pemerataan. Harus dilakukan caranya, tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan. Banyak lahan diperoleh secara kolusi tidak jelas," kata Mahfud MD saat mengikuti Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023).
"Data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo, 1 persen penduduk menguasai 75 persen lahan. (Sebanyak) 99 persen berebut mengelola 25 persen lahan sisanya. Memang timpang. Perlu upaya-upaya pemerataan. Harus dilakukan caranya, tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan. Banyak lahan diperoleh secara kolusi tidak jelas," kata Mahfud MD saat mengikuti Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Hasil Cek Fakta
Ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia benar terjadi, meski belum ada angka pasti.
Berdasarkan Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga petani (RTP) di Indonesia mencapai 26,13 juta lebih. Dari jumlah ini, 55,95 persen adalah petani gurem (menguasai lahan kurang dari 0,5 ha) dan 31,68 persen adalah petani kecil (menguasai 0,5-1,99 ha). Sisanya sebesar 12,37 persen merupakan petani mampu yang terdiri atas 6,21 persen petani menengah (menguasai 2-2,99 ha) dan 6,16 persen petani kaya (menguasai > 3 ha).
Dari data sensus ini juga diketahui total lahan pertanian rakyat mencapai hampir 22,428 juta ha. Sebagian besar lahan ini (38,49 persen) dikuasai 6,16 persen petani kaya yang rata-rata menguasai 5,37 ha.
Sedangkan, 33,77 persen lahan rakyat dikuasai petani kecil dengan rata-rata penguasaan lahan 0,91 ha. Lalu, 15,8 persen dikuasai petani menengah yang rata-rata menguasai 2,18 ha. Petani gurem yang merupakan mayoritas petani hanya menguasai 11,94 persen lahan rakyat dengan rata-rata penguasaan 0,18 ha.
Pada 2022, ketimpangan data kepenguasaan tanah juga menjadi sorotan Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyebut ketimpangan dan ketidakadilan dalam hal penguasaan tanah merupakan akar konflik agraria dan menjadi persoalan yang sangat akut. Menurut Saan, 68 persen tanah yang berada di wilayah Indonesia dikuasai oleh 1 persen sekelompok pengusaha dan korporasi besar. Sedangkan 16 juta keluarga petani menggantungkan hidupnya dari tanah seluas kurang dari setengah hektare.
Sedangkan di sektor kehutanan, alokasi kawasan hutan pada korporasi mencapai 95,76 persen dari kawasan hutan. Sedangkan rakyat hanya sekitar 4,14 persen dan untuk kepentingan umum hanya sejumlah 0,1 persen.
Analisis
Advisory Lead dari Think Policy Indonesia Alexander Michael Tjahjadi membenarkan data-data yang ada masih mengindikasikan tingginya tingkat ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia.
"Hanya saja, kata-kata Mahfud terkait peningkatan rasio lahan yang sempat membuat 99 persen masyarakat berebut 25 persen sisa lahan belum terbukti secara statistik, meski angkanya sempat sangat tinggi pada 2003. Penurunan ketimpangan distribusi lahan juga tidak dapat diverifikasi karena data tidak mencukupi, dan data yang ada menggunakan penghitungan yang berbeda," kata Alexander Michael.
Sementara itu, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan berdasarkan konsep Gini rasio, penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 59 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang. Gini rasio merupakan salah satu cara mengukur ketimpangan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari Laporan Akhir Penelitian Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (2019) yang dirilis Kementerian Agraria dan Tata Ruang, rasio gini kepemilikan tanah berfluktuasi pada rentang nilai 0,50-0,72. Nilai tersebut berada dalam kategori ketimpangan sedang dan tinggi.
Pada 2013, ketimpangan kepemilikan tanah mencapai 0,68. Artinya hanya 1 persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya tanah. Sementara pada 2020, indeks gini rasio kepemilikan tanah berada di 0,54-0,67.
Berdasarkan Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga petani (RTP) di Indonesia mencapai 26,13 juta lebih. Dari jumlah ini, 55,95 persen adalah petani gurem (menguasai lahan kurang dari 0,5 ha) dan 31,68 persen adalah petani kecil (menguasai 0,5-1,99 ha). Sisanya sebesar 12,37 persen merupakan petani mampu yang terdiri atas 6,21 persen petani menengah (menguasai 2-2,99 ha) dan 6,16 persen petani kaya (menguasai > 3 ha).
Dari data sensus ini juga diketahui total lahan pertanian rakyat mencapai hampir 22,428 juta ha. Sebagian besar lahan ini (38,49 persen) dikuasai 6,16 persen petani kaya yang rata-rata menguasai 5,37 ha.
Sedangkan, 33,77 persen lahan rakyat dikuasai petani kecil dengan rata-rata penguasaan lahan 0,91 ha. Lalu, 15,8 persen dikuasai petani menengah yang rata-rata menguasai 2,18 ha. Petani gurem yang merupakan mayoritas petani hanya menguasai 11,94 persen lahan rakyat dengan rata-rata penguasaan 0,18 ha.
Pada 2022, ketimpangan data kepenguasaan tanah juga menjadi sorotan Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyebut ketimpangan dan ketidakadilan dalam hal penguasaan tanah merupakan akar konflik agraria dan menjadi persoalan yang sangat akut. Menurut Saan, 68 persen tanah yang berada di wilayah Indonesia dikuasai oleh 1 persen sekelompok pengusaha dan korporasi besar. Sedangkan 16 juta keluarga petani menggantungkan hidupnya dari tanah seluas kurang dari setengah hektare.
Sedangkan di sektor kehutanan, alokasi kawasan hutan pada korporasi mencapai 95,76 persen dari kawasan hutan. Sedangkan rakyat hanya sekitar 4,14 persen dan untuk kepentingan umum hanya sejumlah 0,1 persen.
Analisis
Advisory Lead dari Think Policy Indonesia Alexander Michael Tjahjadi membenarkan data-data yang ada masih mengindikasikan tingginya tingkat ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia.
"Hanya saja, kata-kata Mahfud terkait peningkatan rasio lahan yang sempat membuat 99 persen masyarakat berebut 25 persen sisa lahan belum terbukti secara statistik, meski angkanya sempat sangat tinggi pada 2003. Penurunan ketimpangan distribusi lahan juga tidak dapat diverifikasi karena data tidak mencukupi, dan data yang ada menggunakan penghitungan yang berbeda," kata Alexander Michael.
Sementara itu, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan berdasarkan konsep Gini rasio, penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 59 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang. Gini rasio merupakan salah satu cara mengukur ketimpangan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari Laporan Akhir Penelitian Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (2019) yang dirilis Kementerian Agraria dan Tata Ruang, rasio gini kepemilikan tanah berfluktuasi pada rentang nilai 0,50-0,72. Nilai tersebut berada dalam kategori ketimpangan sedang dan tinggi.
Pada 2013, ketimpangan kepemilikan tanah mencapai 0,68. Artinya hanya 1 persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya tanah. Sementara pada 2020, indeks gini rasio kepemilikan tanah berada di 0,54-0,67.
(GFD-2023-14702) CEK FAKTA: Gibran Sebut Ekonomi Berkualitas Didukung Angka Kemiskinan, Pengangguran, Ketimpangan, dan Inflasi yang Terkendali
Sumber:Tanggal publish: 22/12/2023
Berita
Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka menyebut, angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan penduduk atau gini ratio, dan inflasi di Indonesia terkendali.
Hal itu disampaikan Gibran dalam debat kedua Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Hal itu disampaikan Gibran dalam debat kedua Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Hasil Cek Fakta
Angka kemiskinan
Dikutip dari data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Tanah Air memang cenderung terkendali dalam tiga tahun terakhir.
Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022, dan menurun 0,78 persen terhadap Maret 2021.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 berjumlah 23,90 juta orang, menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022, dan menurun 1,64 juta orang terhadap Maret 2021.
Angka pengangguran
Sementara itu, menyoal angka pengangguran di Indonesia, terjadi penurunan pengangguran sepanjang Agustus 2022 hingga Agustus 2023.
Pengangguran selama periode tersebut turun 0,56 juta orang. Penurunan itu terjadi karena adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,55 juta orang sepanjang Agustus 2022 hingga Agustus 2023.
Kalau dilihat berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), terdapat penurunan TPT dalam tiga tahun terakhir. TPT pada Agustus 2023 sebesar 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022, dan turun 1,17 persen persen poin dibanding Agustus 2021.
Angka gini ratio
Menyoal tingkat ketimpangan penduduk atau gini ratio, terjadi peningkatan ketimpangan penduduk dalam satu tahun terakhir.
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia per Maret 2023 sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384.
Angka Inflasi Di lain sisi, tingkat inflasi year-on-year (yoy) di Indonesia dalam satu tahun terakhir cenderung menurun.
Pada September 2023, Indonesia mengalami inflasi tahunan 2,28 persen. Angka ini lebih baik daripada inflasi pada September 2022 yang mengalami inflasi tahunan 5,95 persen.
Adapun, komoditas yang memiliki andil besar terhadap inflasi adalah beras, rokok kretek filter, kontrak rumah, emas perhiasan, dan bawang putih.
Dikutip dari data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Tanah Air memang cenderung terkendali dalam tiga tahun terakhir.
Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022, dan menurun 0,78 persen terhadap Maret 2021.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 berjumlah 23,90 juta orang, menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022, dan menurun 1,64 juta orang terhadap Maret 2021.
Angka pengangguran
Sementara itu, menyoal angka pengangguran di Indonesia, terjadi penurunan pengangguran sepanjang Agustus 2022 hingga Agustus 2023.
Pengangguran selama periode tersebut turun 0,56 juta orang. Penurunan itu terjadi karena adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,55 juta orang sepanjang Agustus 2022 hingga Agustus 2023.
Kalau dilihat berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), terdapat penurunan TPT dalam tiga tahun terakhir. TPT pada Agustus 2023 sebesar 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022, dan turun 1,17 persen persen poin dibanding Agustus 2021.
Angka gini ratio
Menyoal tingkat ketimpangan penduduk atau gini ratio, terjadi peningkatan ketimpangan penduduk dalam satu tahun terakhir.
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia per Maret 2023 sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384.
Angka Inflasi Di lain sisi, tingkat inflasi year-on-year (yoy) di Indonesia dalam satu tahun terakhir cenderung menurun.
Pada September 2023, Indonesia mengalami inflasi tahunan 2,28 persen. Angka ini lebih baik daripada inflasi pada September 2022 yang mengalami inflasi tahunan 5,95 persen.
Adapun, komoditas yang memiliki andil besar terhadap inflasi adalah beras, rokok kretek filter, kontrak rumah, emas perhiasan, dan bawang putih.
(GFD-2023-14701) CEK FAKTA : Gibran Sebut 53 Persen Investasi Berada di Luar Jawa
Sumber:Tanggal publish: 22/12/2023
Berita
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, investasi di Indonesia 53 persen berada di luar Jawa.
Hal itu disampaikan Gibran saat debat cawapres di Kantor KPU RI pada Jumat (22/12/2023).
“Baik Gus Muhaimin, saya jelaskan ya, sekarang Indonesia sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan cuma Solo saja, 53 persen investasi kita sudah ada di luar Jawa,” kata Gibran.
Hal itu disampaikan Gibran saat debat cawapres di Kantor KPU RI pada Jumat (22/12/2023).
“Baik Gus Muhaimin, saya jelaskan ya, sekarang Indonesia sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan cuma Solo saja, 53 persen investasi kita sudah ada di luar Jawa,” kata Gibran.
Hasil Cek Fakta
Dikutip dari Kompas.id, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), realisasi investasi pada semester I 2023 sebesar Rp 678,7 triliun.
Jumlah investasi pada periode Januari-Juni 2023 itu secara akumulatif lebih besar di luar Jawa dibanding Jawa yakni Rp 354,9 triliun atau 52,3 persen dari total investasi.
Sedangkan, investasi di Jawa tercatat senilai Rp 323,8 triliun.
Adapun lima provinsi dengan investasi terbanyak berada di Jawa, yakni:
1. Jawa Barat senilai Rp 53,7 triliun
2. DKI Jakarta senilai Rp 43 triliun
3. Jawa Timur senilai Rp 31,1 triliun,
4. Sulawesi Tengah senilai Rp 26,6 triliun.
5. Banten senilai Rp 24,9 triliun.
Hal senada juga disampaikan peneliti Think Policy Indonesia Alexander Tjahjadi. Ia mengatakan, investasi di luar Jawa mencapai 52,3%.
Kata dia, Sulawesi Tengah menjadi provinsi di luar Jawa dengan realisasi invetasi tertinggi yakni Rp26,6 triliun.
Jumlah investasi pada periode Januari-Juni 2023 itu secara akumulatif lebih besar di luar Jawa dibanding Jawa yakni Rp 354,9 triliun atau 52,3 persen dari total investasi.
Sedangkan, investasi di Jawa tercatat senilai Rp 323,8 triliun.
Adapun lima provinsi dengan investasi terbanyak berada di Jawa, yakni:
1. Jawa Barat senilai Rp 53,7 triliun
2. DKI Jakarta senilai Rp 43 triliun
3. Jawa Timur senilai Rp 31,1 triliun,
4. Sulawesi Tengah senilai Rp 26,6 triliun.
5. Banten senilai Rp 24,9 triliun.
Hal senada juga disampaikan peneliti Think Policy Indonesia Alexander Tjahjadi. Ia mengatakan, investasi di luar Jawa mencapai 52,3%.
Kata dia, Sulawesi Tengah menjadi provinsi di luar Jawa dengan realisasi invetasi tertinggi yakni Rp26,6 triliun.
Halaman: 2852/5918