Mengutip data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2023, terdapat jumlah orang yang bekerja mencapai 138,63 juta orang. BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat hingga Juli 2023, jumlah kepesertaan baru mencapai 37,40 juta orang. Artinya, dari seluruh penduduk bekerja, hanya 26,97 persen yang telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Para capres menyampaikan visi dan misi serta beradu program dalam debat capres-cawapres kelima yang diselenggarakan pada 4 Februari 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Tema debat terakhir ini mengangkat tema Kesejahteraan Sosial, Pembangunan SDM dan Inklusi dengan sub tema, antara lain Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Teknologi Informasi serta Kesejahteraan Sosial dan Inklusi.

Mengutip data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2023, terdapat jumlah orang yang bekerja mencapai 138,63 juta orang. BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat hingga Juli 2023, jumlah kepesertaan baru mencapai 37,40 juta orang. Artinya, dari seluruh penduduk bekerja, hanya 26,97 persen yang telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dina Listiorini, menyebut jika klaim tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan data.

“Disabilitas juga bukan satu-satunya kelompok rentan sebagaimana dinyatakan dalam PMKS apabila mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial,” kata Dina.

Dia menjelaskan hal itu ada pada nomor 14, meski kata menyimpang sebagai alasan tidak bisa dibenarkan.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, mengatakan bahwa klaim tersebut berlebihan karena UU No 8 tahun 2016 bukan hanya didukung oleh Partai Gerindra.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2021 memasukan guru dan tenaga kependidikan sebagai salah satu pihak yang dibebaskan dari pembayaran PBB.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengumumkan bahwa 'warga kehormatan' DKI Jakarta dibebaskan dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Mereka yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara sehingga dibebaskan dari pembayaran PBB-P2 adalah guru dan tenaga kependidikan, dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi, veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan gubernur dan mantan wakil gubernur, purnawirawan TNI/Polri, dan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS).

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023 menunjukkan, pekerja yang mendapat gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP) sebanyak 24,8 juta orang. Menurut laporan “Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia” yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 sebanyak 14,83 juta buruh menerima upah yang rendah, naik dari tahun sebelumnya sebesar 13,59 juta pekerja. Para capres ini menyampaikan visi dan misi dalam rangkaian debat capres-cawapres kelima yang diselenggarakan di JCC Senayan, pada 4 Februari 2024.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023 menunjukkan, pekerja yang mendapat gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP) sebanyak 24,8 juta orang. Menurut laporan “Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia” yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 sebanyak 14,83 juta buruh menerima upah yang rendah, naik dari tahun sebelumnya sebesar 13,59 juta pekerja.