Sebuah cuitan muncul melalui media sosial Twitter perihal Pemilu 2024. Di dalam unggahannya, akun dengan nama @abu_waras menuliskan narasi yang menyebutkan bahwa Sandiaga Uno diusir oleh PDIP karena memaksa untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Capres Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. Narasi lengkapnya adalah sebagai berikut: “Sok Pede Karena Merasa Punya Modal Untuk Mencawapres, Sandiaga Uno Malah Diusir PDIP Karena Ngebet Ingin Jadi Cawapres Ganjar. Netizen: Kenapa Engga Dukung Anies Saja? Kan Bisa Jadi Menteri kayak LBP..” Apakah benar Sandiaga Uno diusir oleh PDIP karena bersikeras menjadi wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo?

Setelah melakukan penelusuran terkait dengan narasi unggahan tersebut, ditemukan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa klaim di dalam cuitan tersebut mengandung kekeliruan. Pertama, di dalam cuitan tersebut terlampir sebuah gambar yang berasal dari salah satu TV Nasional, dengan narasi yang menyebutkan bahwa PDIP persilahkan PPP hengkang dari koalisi jika bersikeras mengusulkan Sandiaga sebagai wakil presiden bersama Capres Ganjar Pranowo. Dalam hal ini dapat dilihat, bahwa PDIP tidak secara personal mengusir Sandiaga Uno seperti yang dituliskan di dalam cuitan tersebut.

Kedua, perihal PPP akan hengkang dari koalisi bersama PDIP apabila Sandiaga Uno tidak menjadi calon presiden mendampingi Ganjar, sampai hari ini masih menjadi isu. Belum ada penjelasan lebih lanjut dari PPP terkait isu yang beredar ini. Melansir dari artikel Tribunnews, Sandiaga Uno menuturkan bahwa sesuai arahan dari pimpinan PPP, sampai saat ini PPP masih istiqomah untuk berkonsolidasi secara internal dan berkoalisi dengan PDIP.

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa mengenai penentuan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 akan dibahas bersama dan melihat dinamika politik mutakhir. Ia menambahkan, kandidat bakal cawapres yang masuk radar PDIP sejauh ini, seperti Sandiaga Salahuddin Uno, Menko Polhukam Mahfud MD, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Menteri BUMN Erick Thohir.

“Saya kira probability mereka untuk menjadi cawapres Pak Ganjar cukup tinggi, kita tunggu nanti pada batas akhir pendaftaran capres cawapres yang telah diatur KPU, kita lihat bagaimana formasi grouping parpolnya, dan formasi capres cawapresnya,” demikian ungkap Basarah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa klaim di dalam cuitan yang menyebutkan bahwa PDIP mengusir Sandiaga Uno karena bersikeras ingin menjadi wakil presiden, merupakan informasi yang termasuk ke dalam jenis konten menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Pemeriksa Fakta Junior)

Faktanya, pengusungan Sandiaga Uno menjadi wakil presiden adalah keputusan dari partai yang menaunginya yaitu PPP.

Selengkapnya ada di penjelasan.

Akun media sosial Facebook Menuju Istana kembali mengunggah sebuah video dengan judul yang tidak biasa. Video yang diunggah pada tanggal 4 Agustus 2023 ini diberi judul dan narasi sebagai berikut, “Ist4na Resmi Pol1sikan Rocky Gerung, Jokowi Tunjuk Moe1doko Jadi Pang1ima T3mpur, Ben4rkah”.

Namun setelah dilakukan penelusuran terhadap kebenaran narasi dan video ini, ditemukan sebuah kekeliruan yang terkandung di dalamnya. Perlu diketahui bahwa munculnya isu ini diawali oleh adanya pernyataan dari seorang akademisi, Rocky Gerung, yang diduga menghina Presiden Jokowi. Melansir dari artikel Detik.com, hal ini kemudian menimbulkan kemarahan sejumlah elemen Masyarakat dan berujung pada adanya laporan dan pengaduan kepada pihak kepolisian. Salah satunya adalah laporan dari pendukung Jokowi dan beberapa organisasi di Jawa Barat yaitu: arikade 98, Gerakan Pemuda Marhaenis (GMP), BARA JP, BP2MP, Projo Jabar, Pakarang Adat Nusantara dan Paguyuban Penyanyi Pop Sunda dan Acting Kota Bandung ke Ditreskrimsus Polda Jawa Barat. Selain itu, melansir dari artikel Kompas.com, terdapat pula gugatan mengenai dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung oleh seorang Advokat bernama David Tobing, pada Kamis, 3 Agustus 2023. Gugatan dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum (PHM) itu telah teregistrasi dengan nomor perkara: 712/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL. Bareskrim Polri dalam keterangannya menyebutkan bahwa terkait dengan pernyataan Rocky Gerung ini, setidaknya ada 13 laporan polisi dan dua pengaduan yang dibuat sejumlah pihak terhadap Rocky Gerung.

Perihal pernyataan Rocky Gerung ini juga mendapat respon dari pihak Istana. Dalam video di kanal Youtube Kompas TV yang berjudul, “BREAKING NEWS – Moeldoko Buka Suara Soal Rocky Gerung Usai Dipanggil Presiden Jokowi”, yang tayang pada Kamis, 3 Agustus 2023, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, menyebutkan bahwa perilaku dari Rocky Gerung telah menyebabkan kerusuhan di Masyarakat. Moeldoko menambahkan bahwa dirinya siap pasang badan jika Presiden Jokowi diserang oleh Rocky Gerung. Sebagai kepala KSP, Moeldoko mengaku memiliki tanggungjawab penuh untuk menjaga kehormatan Jokowi sebagai presiden. Namun, selama di dalam keterangannya, tidak terdapat informasi yang menyebutkan bahwa pihak Istana turut melaporkan Rocky Gerung ke pihak berwajib terkait dengan pernyataannya di Masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan bahwa Istana polisikan Rocky Gerung dan Moeldoko siap jadi panglima tempur adalah sebuah klaim keliru dan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori manipulated content atau konten yang dimanipulasi.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Pemeriksa Fakta Junior)

Faktanya, Kantor Staf Kepresidenan mengungkapan bahwa pernyataan Rocky Gerung memang telah menimbulkan kericuhan di masyarakat. Namun, tidak informasi yang menyebutkan bahwa pihak Istana secara resmi melakukan pelaporan atas tindakan dari Rocky Gerung ini kepada pihak berwajib.

Beredar flyer lowongan kerja oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk untuk posisi admin data, staff kantoran, dan telemarketing. Dalam flyer tersebut dituliskan persayaratan juga keuntungan yang didapat sebagai karyawan. Tercantum pula nomor telepon atas nama Karina dan lokasi KPP Pratama Luwuk.

Setalah ditelusuri, lowongan kerja tersebut adalah palsu. KPP Pratama Luwuk melalui akun media sosial resminya @pajakluwuk menjelaskan bahwa DJP tidak membuka lowongan pekerjaan. Segala bentuk rekrutmen pegawai DJP dilaksanakan langsung oleh Kementrian Keuangan. Dan informasi terkai KPP Pratama Luwuk dapat dilihat melalui media sosial:
Instagram: @pajakluwuk
Twitter: @pajakluwuk
Facebook: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa lowongan kerja di KPP Pratama Luwuk adalah palsu dan termasuk kategori Konten Tiruan.

KPP Pratama Luwuk tidak membuka lowongan pekerjaan. Segala bentuk rekrutmen pegawai DJP langsung dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Informasi resmi hanya di media sosial Instagram, Twitter @pajakluwuk dan Facebook Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk.

Beredar akun Facebook Layanan Imigrasi Online yang menawarkan layanan pembuatan paspor imigrasi online yang akan di arahkan ke aplikasi WhatsApp untuk pengajuan permohonannya dengan biaya PNBP sebesar Rp 1 juta.

Berdasarkan hasil penelusuran, akun Facebook yang beredar adalah tidak benar. Ditjen Imigrasi melalui akun media sosialnya menegaskan bahwa permohonan peaspor secara online hanya melalui aplikasi M-Paspor yang ada di Playstore atau Appstore dengan biaya PNBP:

Rp 350 ribu untuk paspor biasa
Rp 650 ribu untuk paspor elektronik/polikarbonat
Rp 1 juta untuk layanan percepatan paspor selesai di hari yang sama
Informasi terkait direkoterat jenderal imigrasi dapat di akses melalui Instagram, Twitter, Tiktok (@ditjen_imigrasi) dan Facebook Ditjen Imigrasi. Dari penjelasan di atas akun Facebook “Layanan Imigrasi Online” adalah tidak benar dan masuk kategori konten tiruan.

Ditjen Imigrasi mngonfirmasi akun Facebook yang beredar adalah tidak benar dan menegaskan permohonan pembuatan paspor secara online hanya melalui aplikasi M-Paspor yang ada di Plyastore atau Appstore.