Adapun berdasarkan standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), jumlah ideal dokter adalah 1:1.000 populasi penduduk. Indonesia memiliki penduduk sektar 270 juta jiwa. Maka, kebutuhan dokter di Indonesia mencapai 270.000 dokter. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes mencatat bahwa data Bappenas 2018 menunjukkan bahwa rasio dokter spesialis per 1.000 penduduk tahun 2025 sebesar 0,28 artinya 28 dokter spesialis untuk 100.000 penduduk.

Dengan komposisi ketersediaan dokter spesialis saat ini, maka target rasio Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3 orang untuk 100.000 penduduk, Spesialis Obstetri dan Ginekologi juga 3 orang untuk 100.000 penduduk. Data tersebut disampaikan oleh Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Sugiyanto pada Workshop Pembahasan Kerjasama Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan, dan Dinas Kesehatan dalam rangka Academic Health System di Bali, 12 April 2022. "Per 1 April 2022 jumlah Dokter dan Dokter Spesialis di rumah sakit seluruh Indonesia sebanyak 122.023 orang dan kekurangan sebesar 8.182 orang dokter. Kekurangan ini hanya didasarkan pada pada standar minimal ketersediaan dokter pada rumah sakit dan belum memperhitungkan beban kerja pelayanan," kata Sugiyanto. Merujuk keterangan dari Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Kemenkes, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti menilai jelas bahwa Indonesia mengalami kekurangan dokter apabila sesuai dengan standar rasio WHO. "Namun, jika memperhatikan rasio standar WHO yang minimalnya adalah 1 dokter per 1.000 penduduk, angka kekurangan dokter yang disampaikan Kemenkes ini jelas belum memenuhi rasio standar WHO," kata Klara. Sementara itu, Associate Professor Data Science Program Monash University sekaligus Co-Director Monash Data and Democracy Research Hub Derry Wijaya menyebut klaim Prabowo itu salah. Derry lalu merujuk pada jurnal ilmiah yang ditulis oleh akademisi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya Sutrisno, di Asian Journal of Health Research. Sutrisno menuliskan bahwa berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Indonesia memiliki total 214.878 dokter dan didominasi oleh dokter umum 165.453 dokter dan dokter spesialis 49.425 dokter. "Salah. Memang benar bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter, dan termasuk juga spesialis medis. Namun jumlahnya bukan 140.000," kata Derry.

Derry lalu merujuk pada jurnal ilmiah yang ditulis oleh akademisi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya Sutrisno, di Asian Journal of Health Research. Sutrisno menuliskan bahwa berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Indonesia memiliki total 214.878 dokter dan didominasi oleh dokter umum 165.453 dokter dan dokter spesialis 49.425 dokter. "Salah. Memang benar bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter, dan termasuk juga spesialis medis. Namun jumlahnya bukan 140.000," kata Derry.

Menurut Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hasil dari pengukuran Low Pay Rate (LPR) atau seberapa banyak buruh yang bekerja dengan gaji yang rendah atau tidak layak terdapat 13,59 juta orang di tahun 2021 dan meningkat menjadi 14,83 juta pada 2022.

Mengacu pada data BPS tahun 2023, jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat di Indonesia merupakan jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pada 2023 tercatat ada sebanyak 66,44% penduduk Indonesia memiliki BPJS Kesehatan.

Menurut Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya, mengutip dari data BPJS, data yang menyebut bahwa ada 77 juta orang belum punya jaminan sosial adalah data pada tahun 2017.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Mengacu pada data BPS tahun 2023, jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat di Indonesia merupakan jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pada 2023 tercatat ada sebanyak 66,44% penduduk Indonesia memiliki BPJS Kesehatan.

Menurut Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya, mengutip dari data BPJS, data yang menyebut bahwa ada 77 juta orang belum punya jaminan sosial adalah data pada tahun 2017.

Mengutip laman Kementerian Kesehatan, menurut riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018, lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Kemudian, lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Celestinus Eigya Munthe mengatakan, sekitar satu dari lima penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa. Sementara, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sebanyak 29.883 orang menjadi korban kekerasan seksual pada 2023.

Perinciannya, 6.332 korban berjenis kelamin laki-laki, dan 26.161 berjenis kelamin perempuan. Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub Derry Wijaya menyampaikan, dalam penelitian I-NAMHS (Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey) satu dari tiga remaja di Indonesia mengalami kesehatan mental di tahun 2022. "Angka tersebut setara dengan 15,5 juta remaja," ucap Derry. Sedangkan, menurut Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengungkapkan, pernyataan Anies tak bisa diverifikasi lantaran tidak ada parameter waktu yang digunakan. "Pernyataan calon (presiden) sulit diverifikasi, karena tidak ada parameter waktu yang digunakan. Berbasis data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022, kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi (sebanyak 1.127 kasus)," kata Halili.

Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengungkapkan, pernyataan Anies tak bisa diverifikasi lantaran tidak ada parameter waktu yang digunakan. "Pernyataan calon (presiden) sulit diverifikasi, karena tidak ada parameter waktu yang digunakan. Berbasis data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022, kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi (sebanyak 1.127 kasus)," kata Halili.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri pernyataan Ganjar tentang anggaran kesehatan terpotong.

Penelusuraan mengarah pada artikel berjudul "Kesehatan dan Ekonomi Sama Penting, Ini Cara Kemenkeu Siasati Masalah Keterbatasan Anggaran!" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 25 September 2023.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024, Kementerian Keuangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Anggaran Kesehatan sebesar Rp187,5 triliun. Nilai ini setara dengan 5,6 persen dari APBN.

Secara tren 5 tahun terakhir, anggaran kesehatan cenderung meningkat selama lima tahun terakhir, utamanya untuk penanganan Covid-19 dan menyesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Saat guncangan besar pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan banyak anggaran untuk menangani krisis kesehatan nilainya mencapai Rp312,4 triliun.

Tercatat, pada tahun 2020 anggaran kesehatan berjumlah Rp172,3 triliun, tahun 2021 menjadi Rp312,4 triliun, kemudian di tahun 2022 menjadi Rp188,1 triliun. Dan outlook tahun 2023 ini sebesar Rp172,5 triliun. Dengan Anggaran Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp187,5 triliun, maka jumlahnya meningkat 8,7 persen atau Rp15,0 triliun dibandingkan outlook Anggaran Kesehatan tahun sekarang.

Dalam artikel berjudul "Dalam Nota Keuangan, Jokowi Patok Anggaran Kesehatan Capai Rp 186,4 Triliun" yang dimuat Liputan6.com, Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah akan mengalokasikan Rp 186,4 triliun untuk sektor kesehatan di tahun 2024 mendatang. Hal ini diungkap Jokowi dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024.

Angka yang dipatok Jokowi itu setara dengan 5,6 persen dair total besaran APBN. Satu perhatiannya adalah untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan produktif.

"Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN," kata dia dalam Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Anggaran Kesehatan 2024 Ditetapkan Sebesar 5.6% dari APBN, naik 8.1% dibanding 2023" yang dimuat situs resmi Kementerian Kesehatan, sehatnegeriku.kemkes.go.id.

Untuk tahun 2024, Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6 persen dari APBN. Jumlah ini meningkat 8,1 persen atau Rp 13,9 triliun, dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik setelah guncangan hebat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0%. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022.

“Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik,” jelas Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin.