Dilansir Tempo.co, dalam laporan Oxfam di Indonesia (Oxfam) dan International NGO Forum on Indonesia Development atau INFID disebutkan kekayaan empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.
“Dalam 20 tahun terakhir, kesenjangan antara kaum superkaya dan penduduk lainnya di Indonesia tumbuh lebih cepat dibanding di negara-negara lain di Asia Tenggara,” ujar Direktur INFID Sugeng Bahagijo dalam acara Peluncuran Laporan Ketimpangan Menuju Indonesia yang setara di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Februari 2017.
Dalam laporan itu juga disebutkan harta total empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.

Dilansir Kata Data, Badan Pusat Statistik (BPS) hasil penghitungan ketimpangan pengeluaran atau ekonomi penduduk Indonesia yang dengan menggunakan rasio Gini  mencapai 0,388 poin dari skala 0-1 poin pada Maret 2023.
Angka itu meningkat 0,007 poin bila dibandingkan rasio Gini September 2022 yang sebesar 0,381. Rasio Gini Maret 2023 juga lebih tinggi 0,004 poin dibandingkan torehan Maret 2022 lalu yang sebesar 0,384 poin.
Dilansir laman Bappenas, rasio Gini bernilai 0 poin menunjukkan kesetaraan sempurna, yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama.
Sedangkan koefisien Gini bernilai 1 poin menunjukkan ketimpangan sempurna. Hal itu menggambarkan, hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali.
Dilansir BPS, pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan Maret 2022 sebesar 0,384.
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,04 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim Muhaimin adalahsebagian benar.
Memang benar ada ketidakadilan dari sisi ekonomi penduduk di Indonesia. Namun berdasarkan data yang bisa dirujuk, bahwa harta total empat orang terkaya di Indonesia (bukan 100 orang), yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.
Menurut BPS, pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,388. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarak

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Neni Susilawati, menyatakan bahwa bahwa pernyataan Mahfud MD tersebut tidak akurat.
Neni menjelaskan, mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bisa dilakukan secara daring (online) dan luring (offline). Secara luring, pelaku usaha UMKM datang ke kantor kecamatan dan mengisi formulir, serta menyerahkan berkas persyaratan.
“Setelah itu, camat akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran formulir serta dokumen. Apabila dokumen sudah lengkap dan benar, camat akan memberikan naskah 1 lembar IUMK,” kata Neni, Jumat, 22 Desember 2023.
Sementara secara daring, izin itu bisa diproses pelaku UMKM ke website resmi Sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku UMKM bisa mendaftar untuk memiliki akun, mengisi data, dan mengunduh NIB dan IUMK.
“Dari informasi di atas, tampaknya tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa izin untuk UMKM di Indonesia memerlukan proses melalui 24 meja. Proses pengajuan izin tampaknya cukup langsung dan dapat dilakukan dengan relatif mudah, baik secara offline maupun online,” kata Neni.
Peneliti perdagangan dari Center for Indonesian Policy Studies, Krisna Gupta, mengatakan bahwa ucapan Mahfud MD terkait pelaku UMKM harus melewati 24 meja untuk mengurus izin, tidak begitu jelas.
Krisna mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki OSS yang disediakan untuk pengurusan perizinan usaha. Namun di baliknya, memang terjadi kerja sama antar lembaga yang masih problematik.
“Tapi gak jelas juga ini 24 meja dari mana (sumber informasinya). Kalau Mahfud dapat laporan (terkait rumitnya perizinan), sepertinya laporan ini tidak dipublikasi,” kata Krisna.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Mahfud MD yang menyatakan pelaku UMKM yang ingin mengurus izin usahanya harus melalui 24 meja pelayanan,belum ada bukti.
Di satu sisi pemerintah Indonesia telah memiliki layanan daring bagi UMKM untuk mengurus izin usaha. Sejauh ini belum ada bukti-bukti yang bisa dirujuk mengenai informasi bahwa UMKM masih harus melewati 24 meja untuk mengurus izin usaha.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Menurut Pengajar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Neni Susilawati, pernyataan bahwa untuk membangun kota Pontianak setahun hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 1 triliun tidak sepenuhnya akurat berdasarkan data anggaran terkini. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:
Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pontianak tahun 2022 secara keseluruhan berjumlah Rp1,87 triliun.
Sedangkan anggaran APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1,9 triliun. 
Data ini menunjukkan bahwa anggaran tahunan untuk pembangunan dan operasional Kota Pontianak lebih besar dari Rp 1 triliun, berkisar antara Rp 1,7 triliun hingga Rp 1,9 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Anggaran ini mencakup berbagai aspek pengelolaan kota, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kegiatan pemerintahan lainnya.
Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Dwiyanti Kusumaningrum, mengatakan bahwa membangun kota bukan soal seberapa besar investasi yang masuk atau dimiliki. Akan tetapi seberapa besar kemampuan suatu tempat dan masyarakat untuk berkembang secara organik menjadi kota. 
“Ini bergantung pada sumber daya yang dimiliki sebuah kota, karena pada hakikatnya kota adalah soal akses dan sumber daya,” kata Dwiyanti.
Ia juga mengatakan melihat pembangunan tidak biasa parsial. Kota tidak bisa dilihat dari dari segi ekonomi regional dan investasi, namun  perlu melihat sisi historis, sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan klaim Muhaimin yang mengatakan mengatakan Investasi pengembangan kota Pontianak, satu tahun hanya Rp1 triliun adalahkeliru.
APBD Kota Pontianak pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp.1.834.686.185.305, dan total pagu anggaran rencana kerja pembangunan kota sebesar Rp.11,305,200,000.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Menurut Peneliti Think Policy Indonesia Alexander Michael Tjahjadi, pencurian data tidak hanya bisa diselesaikan dengan meningkatkan keamanan digital tapi terkait dengan pemenuhan perlindungan data pribadi. Perusahaan, kata dia, harus mematuhi dengan aturan perlindungan data mulai dari kewajiban penyedia data sampai dengan hilirnya yakni penggunaan hingga retensi data.
Indonesia sendiri baru memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai payung hukum perlindungan data pribadi di internet. 
Rendahnya perlindungan data pribadi dapat menyebabkan risiko kebocoran data yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan lain. Menurut kajian Novi Kurnia dalam The Conversation Indonesia, UU PDP dapat menjadi solusi mencegah kebocoran data pribadi. Namun sebelum regulasi diimplementasikan, masyarakat dapat memperhatikan aspek keamanan digital seperti memperkuat password, Sandi keamanan pun harus diperbaharui secara berkala, dan dibuat berbeda untuk setiap aplikasi atau platform. Selain itu, kode sementara termasuk One Time Password (OTP) harus selalu dirahasiakan dari orang lain.
Terkait keamanan data, dilansir Tempo.co, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mendeteksi 207 dugaan insiden kebocoran data di Indonesia sepanjang tahun 2023.
“Pada bulan Februari 2023 dalam Annual Report 2022, insiden kebocoran data meliputi data breach (kebocoran data) hingga social engineering (rekayasa sosial)” kata Ariandi Putra, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dilansir Kata Data, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, terdapat 35 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari-Juni 2023. Jumlah itu melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun sejak 2019 hingga 2021.
Dilansi Detik.com, aktivitas  jual beli online paling sering dilaporkan dan menjadi sarana utama kejahatan siber. Jual belionline menempati peringkat 1 dengan 53.793 insiden dan menguasai 45,87% laporan dari keseluruhan laporan yang diikuti oleh scamming pada peringkat 3 dengan 12.472 insiden atau 10,63%.
Krisna Gupta, peneliti perdagangan dari Center for Indonesian Policy Studies kepada Tempo mengatakan perlu kajian untuk mengetahui dampak Solo Technopark. “Apakah ada usaha yg merasa dibantu? Apakah lulusannya pada kerja distartup? Bagaimana kurikulumnya?” kata Krisna.
Namun dengan adanya idecyber securitytentu merupakan terobosan dan perlu ditindaklanjuti dampaknya terhadap isu keamanan data.
Dilansir laman Solo Technopark, pada tanggal 10 Agustus 2022, Badan Siber dan Sandi Negara menyelenggarakan pelatihan dengan tajuk "Born to Defense" secara luring di Cyber Security Hub yang ada di Solo Technopark. 
Penelitian “ Evaluation of education and training programs in Solo Technopark Central Java in Indonesia ” yang diterbitkan Jurnal REiD (Research and Evaluation in Education) UNY disebutkan Solo Technopark sudah cukup berhasil dalam proses pembelajaran dan  para peserta didik cukup puas dengan sistem pendidikan di Solo Technopark.
Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis ataue-commercedi rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi.

Hasil pemeriksaan fakta Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan klaim Gibran Rakabuming yang mengatakan masalah pencurian data harus dikuatkancybersecurity dancyber defense, adalahsebagian benar.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, terdapat 35 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari-Juni 2023. Aktivitas jual belionline merupakan yang paling sering dilaporkan dan menjadi sarana utama kejahatan siber. Hal ini ditengarai karena lemahnya keamanan digital.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia