Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03 Mahfud MD mengatakan bahwa program food estate merupakan proyek yang gagal.
Hal itu disampaikan oleh Mahfud pada Debat Keempat atau Debat Cawapres Kedua di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024). "Jangan seperti food estate, yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong," ujar Mahfud, Minggu (21/1/2024).
Adapun program food estate dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada area lahan sekitar 30.000 hektare. Namun demikian, pada saat yang sama, impor beras mencapai level tertinggi dalam lima tahun terakhir.
(GFD-2024-15421) CEK FAKTA: Uji Klaim Mahfud MD Sebut Proyek Food Estate Gagal
Sumber:Tanggal publish: 22/01/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Dalam hitungan ribu ton, impor beras pada 2019 tercatat sebesar 444,51 ton; 356,29 ton (2020); 407,74 ton (2021); 429,21 ton (2022); dan melonjak pada 2023 menjadi 3.062,86 ton atau sekitar 3,06 juta ton.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2024 yang sama, impor komoditas beras pada 2023 tertinggi dalam lima tahun terakhir. Impor itu berasal dari Thailand dengan volume 1,38 juta ton atau mencakup 45,12% dari total impor beras.
Sementara itu, dari Vietnam 1,14 juta ton, Pakistan 309.000 ton, Myanmar 141.000 ton dan lainnya 83.000 ton.
Akademisi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Masitoh Nur Rohma menyampaikan bahwa program food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektare dari bekas proyek lahan gambut dengan komoditas padi dinyatakan gagal karena sejumlah faktor.
Berdasarkan jurnal penelitian Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future pada 2023, yang dilakukan oleh Alsafana Rasman dkk dari Universitas Indonesia (UI), terdapat lima faktor di belakang kegagalan proyek tersebut.
Pertama, terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen serta hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya.
Kedua, masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal.
Ketiga, pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan.
Keempat, masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian.
Kelima, tidak melibatkan masyarakat terkait pembangunan food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2024 yang sama, impor komoditas beras pada 2023 tertinggi dalam lima tahun terakhir. Impor itu berasal dari Thailand dengan volume 1,38 juta ton atau mencakup 45,12% dari total impor beras.
Sementara itu, dari Vietnam 1,14 juta ton, Pakistan 309.000 ton, Myanmar 141.000 ton dan lainnya 83.000 ton.
Akademisi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Masitoh Nur Rohma menyampaikan bahwa program food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektare dari bekas proyek lahan gambut dengan komoditas padi dinyatakan gagal karena sejumlah faktor.
Berdasarkan jurnal penelitian Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future pada 2023, yang dilakukan oleh Alsafana Rasman dkk dari Universitas Indonesia (UI), terdapat lima faktor di belakang kegagalan proyek tersebut.
Pertama, terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen serta hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya.
Kedua, masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal.
Ketiga, pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan.
Keempat, masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian.
Kelima, tidak melibatkan masyarakat terkait pembangunan food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.
Rujukan
(GFD-2024-15420) CEK FAKTA: Cak Imin Singgung Anggaran Krisis Iklim Sedikit, Benarkah?
Sumber:Tanggal publish: 22/01/2024
Berita
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa anggaran untuk mengatasi krisis iklim di Indonesia jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya.
Hal itu disampaikan oleh Cak Imin pada Debat Keempat atau Debat Cawapres Kedua di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024).
Cak Imin mengatakan, krisis iklim dan bencana ekologis terjadi di mana-mana sehingga negara harus serius mengatasinya.
"Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan, kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya," kata Cak Imin, Minggu (21/1/2024).
Hal itu disampaikan oleh Cak Imin pada Debat Keempat atau Debat Cawapres Kedua di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024).
Cak Imin mengatakan, krisis iklim dan bencana ekologis terjadi di mana-mana sehingga negara harus serius mengatasinya.
"Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan, kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya," kata Cak Imin, Minggu (21/1/2024).
Hasil Cek Fakta
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa hasil penandaan alokasi anggaran perubahan iklim pada APBN 2018-2020 mencapai Rp307,48 triliun. Dengan alokasi tersebut, dinilai masih ada gap yang sangat besar dengan kebutuhan pendanaan perubahan iklim untuk mencapai NDCs pada 2030.
Adapun, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI pernah merilis perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai kebutuhan pendanaan perubahan iklim. Kebutuhan dimaksud mencapai Rp3.779 triliun jika mengikuti peta jalan Dokumen Kontribusi Nasional (NDC).
Artinya, setiap tahun anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp200 triliun-Rp300 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 7-11% anggaran belanja negara 2022.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor Afni Regita Cahyani Muis menyebut, pernyataan Cak Imin sebagian benar. Menurutnya, kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim masih sebatas proyeksi dan belum maksimal.
Selama 5 tahun terakhir, dia mencatat rata-rata sembilan belanja iklim hanya 3,9% dari alokasi APBN pertahun dari 2022.
"Data ini menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat terbilang serius melakukan aksi penanggulangan perubahan iklim dari anggaran negara. Padahal, isu lingkungan hidup tengah menjadi isu krusial di Indonesia," ujarnya.
Adapun, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI pernah merilis perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai kebutuhan pendanaan perubahan iklim. Kebutuhan dimaksud mencapai Rp3.779 triliun jika mengikuti peta jalan Dokumen Kontribusi Nasional (NDC).
Artinya, setiap tahun anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp200 triliun-Rp300 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 7-11% anggaran belanja negara 2022.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor Afni Regita Cahyani Muis menyebut, pernyataan Cak Imin sebagian benar. Menurutnya, kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim masih sebatas proyeksi dan belum maksimal.
Selama 5 tahun terakhir, dia mencatat rata-rata sembilan belanja iklim hanya 3,9% dari alokasi APBN pertahun dari 2022.
"Data ini menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat terbilang serius melakukan aksi penanggulangan perubahan iklim dari anggaran negara. Padahal, isu lingkungan hidup tengah menjadi isu krusial di Indonesia," ujarnya.
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, klaim Anggaran Krisis Iklim Sedikit adalah benar.
Rujukan
(GFD-2024-15419) Benar, Klaim Muhaimin Iskandar bahwa 16 juta Petani Hanya Memiliki 0,5 Hektare Tanah
Sumber:Tanggal publish: 22/01/2024
Berita
Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengatakan merujuk sensus pertanian 10 tahun terakhir, telah terjadi jumlah rumah tangga petani gurem hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta hanya memiliki tanah setengah hektare.
"Assalamualaikum Wr Wb. Selamat malam salam sejahtera untuk kita semua. KH Hasyim Ashari, pendiri NU mengatakan petani adalah penolong negeri. Akan tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bahwa hasil sensus BPS pertanian kita bahwa sepuluh tahun terakhir ini telah terjadi kenaikan jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," kata Muhaimin dalam debat debat cawapres yang digelar KPU, Minggu, 21 Januari 2024.
Benarkah klaim tersebut?
"Assalamualaikum Wr Wb. Selamat malam salam sejahtera untuk kita semua. KH Hasyim Ashari, pendiri NU mengatakan petani adalah penolong negeri. Akan tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bahwa hasil sensus BPS pertanian kita bahwa sepuluh tahun terakhir ini telah terjadi kenaikan jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," kata Muhaimin dalam debat debat cawapres yang digelar KPU, Minggu, 21 Januari 2024.
Benarkah klaim tersebut?
Hasil Cek Fakta
Menurut Romauli Panggabean dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, jumlah petani gurem berdasarkan sensus pertanian 2023 sebesar kurang lebih 17 juta petani. Selama 10 tahun memang telah terjadi kenaikan jumlah petani gurem dari 14,25 juta menjadi 16.89 juta.
“Karena kenaikan tersebut terindikasi kalau kepemilikan lahan pertanian semakin sempit, namun belum disebutkan beberapa hektar,” kata Romauli.
Hasil Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RUTP) gurem atau yang bertani di pekarangan rumah di Indonesia meningkat selama 10 tahun terakhir.
Jumlah petani gurem pada 2023 mencapai 16,89 juta rumah tangga. Angkanya naik 18,54% dari 2013 yang terdapat 14,25 juta petani gurem.
Sekretaris Utama BPS, Atqo Merdiyanto menjelaskan bahwa kenaikan tersebut disebabkan oleh faktor lahan yang semakin menyempit, sehingga banyak petani yang beralih menjadi petani gurem.
"Salah satu konsep petani gurem ini kan yang lahannya sempit. Ini pasti ada korelasinya. Makin kesini, lahan pasti makin sempit," katanya dalam konferensi pers secara daring, Senin, 4 Desember 2023.
Atqo menyebut, dengan meningkatnya jumlah petani gurem, program pertanian yang dapat dikembangkan pemerintah bukan lagi soal penambahan lahan, tapi peningkatan produktivitas petani.
Proporsi tertinggi petani gurem berada di Pulau Maluku dan Papua, tepatnya di Papua Pegunungan, sebesar 98,63% dari total RUTP gurem di pulau tersebut. Artinya, hampir seluruh petani di wilayah tersebut adalah petani gurem.
Lalu terbanyak kedua berada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 87,75%. "Untuk di Jawa, paling tinggi di Yogyakarta karena petani gurem ada kaitannya dengan lahan. Tentu kita paham yang lahannya sempit (di Pulau Jawa) itu di Yogyakarta," kata Atqo.
“Karena kenaikan tersebut terindikasi kalau kepemilikan lahan pertanian semakin sempit, namun belum disebutkan beberapa hektar,” kata Romauli.
Hasil Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RUTP) gurem atau yang bertani di pekarangan rumah di Indonesia meningkat selama 10 tahun terakhir.
Jumlah petani gurem pada 2023 mencapai 16,89 juta rumah tangga. Angkanya naik 18,54% dari 2013 yang terdapat 14,25 juta petani gurem.
Sekretaris Utama BPS, Atqo Merdiyanto menjelaskan bahwa kenaikan tersebut disebabkan oleh faktor lahan yang semakin menyempit, sehingga banyak petani yang beralih menjadi petani gurem.
"Salah satu konsep petani gurem ini kan yang lahannya sempit. Ini pasti ada korelasinya. Makin kesini, lahan pasti makin sempit," katanya dalam konferensi pers secara daring, Senin, 4 Desember 2023.
Atqo menyebut, dengan meningkatnya jumlah petani gurem, program pertanian yang dapat dikembangkan pemerintah bukan lagi soal penambahan lahan, tapi peningkatan produktivitas petani.
Proporsi tertinggi petani gurem berada di Pulau Maluku dan Papua, tepatnya di Papua Pegunungan, sebesar 98,63% dari total RUTP gurem di pulau tersebut. Artinya, hampir seluruh petani di wilayah tersebut adalah petani gurem.
Lalu terbanyak kedua berada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 87,75%. "Untuk di Jawa, paling tinggi di Yogyakarta karena petani gurem ada kaitannya dengan lahan. Tentu kita paham yang lahannya sempit (di Pulau Jawa) itu di Yogyakarta," kata Atqo.
Kesimpulan
Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim 16 juta petani hanya memiliki 0,5 hektar tanah, adalah benar.
Rujukan
(GFD-2024-15418) Cek Fakta: Mahfud Sebut Laju Deforestasi Indonesia Tertinggi di Dunia
Sumber: liputan6.comTanggal publish: 22/01/2024
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4633300/original/017622000_1698919891-cak_imin_mahfud_gibran.jpg)
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md menyebut bahwa Indonesia merupakan negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia.
Hal ini disampaikan Mahfud saat debat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada Minggu (21/1/2024).
"Pada tahun 2014 kita berada di posisi yang berbeda. Saya di tim Pak Prabowo dan Pak Muhaimin di Tim Pak Jokowi. Ada pertanyaan dari Pak Jokowi pada 2014 ke Prabowo, saat ini kita dihadapkan pada bencana ekologis dan laju penggundulan hutan di negara kita tertinggi di dunia saat ini situasinya sama dengan tahun 2014," kata Mahfud.
Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara, Adhitya Adhyaksa menyebut bahwa Indonesia berkontribusi sebesar 5,6 persen atas deforestasi hutan alam primer global dan menempati urutan keempat sebagai negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia. Sedangkan pada urutan pertama negara dengan deforestasi tertinggi di dunia adalah Brasil.
"Kontributor utama deforestasi 2022 adalah Brasil. Namun laju deforestasi Indonesia bila dicermati relatif tetap tinggi pada provinsi kaya hutan," kata Adhitya, Minggu (21/1/2024).
Sementara dikutip dari artikel berjudul "Laju Deforestasi Hutan Primer Indonesia Peringkat 4 di Dunia" yang dimuat situs databoks.katada.co.id, Brasil menjadi negara yang paling tinggi laju deforestasinya.
Laju deforestasi hutan primer Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Global Forest Watch, lahan hutan primer Indonesia tercatat hanya berkurang 270 ribu hektare (ha) pada 2020, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 323,6 ribu ha.
Meski demikian, laju deforestasi Indonesia masih masuk daftar 10 terbesar di dunia pada tahun lalu. Indonesia menempati posisi keempat, diapit oleh Bolivia dan Peru.
Brasil masih menjadi negara dengan laju pengurangan hutan primer terbesar di dunia pada 2020, yakni 1,7 juta ha. Setelahnya ada Republik Demokratik Kongo yang kehilangan hutan primer seluas 491 ribu ha.
Bolivia tercatat kehilangan hutan primer seluas 277 ribu ha. Peru yang berada di bawah Indonesia kehilangan 166 ribu ha.
Kolombia berada di posisi keenam lantaran kehilangan hutan primer seluas 166 ribu ha. Kemudian, Kamerun tercatat kehilangan hutan primer sebanyak 100 ribu ha.
Laos dan Malaysia masing-masing kehilangan hutan primer seluas 89,7 ribu ha dan 73 ribu ha. Sementara, Meksiko tercatat kehilangan hutan primer seluas 68,4 ribu ha.
Adapun, pengurangan hutan primer di dunia seluas 4,21 juta ha sepanjang 2020. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya 3,75 juta ha.
Kehilangan lahan hutan primer terbesar terjadi pada 2016, yakni 6,13 juta ha. Kondisi itu terjadi karena kebakaran hutan yang cukup besar di beberapa negara seiring terjadinya kemarau panjang dan meningkatnya suhu udara.
Hasil Cek Fakta
Halaman: 2846/6087