Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa konten dan klaim tersebut pernah diajukan sebagai alat bukti pada sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019. Konten tersebut kemudian beredar kembali pada Desember 2023.
Tempo mendapatkan petunjuk bahwa video serupa pernah diunggah salah satu akun di YouTube pada 3 April 2019. Video itu memperlihatkan suasana persidangan di Mahkamah Konstitusi yang membawa dugaan kecurangan Pemilu 2019, salah satunya dugaan manipulasi Kartu Keluarga di Kota Bogor. 
Dikutip dari CNBC Indonesia, kasus dugaan manipulasi kartu keluarga di Kota Bogor ini, pernah diajukan sebagai alat bukti dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.  
Dalam sidang itu, Saksi Pemohon, Agus Maksum menyatakan bahwa timnya menemukan kartu keluarga (KK) manipulatif yang berasal dari 4 Kabupaten. Namun, ia menyatakan tidak mengetahui dengan pasti apakah nama yang ada di dalam KK manipulatif tersebut menggunakan hak suaranya atau tidak.
Saksi penggugat Agus menyebut ada 1.355 anggota keluarga dengan alamatnya berbeda-beda dari total 117.333 ribu KK yang tersebar di empat wilayah dan salah satunya di Kota Bogor, selain Majalengka, Magelang, dan Banyuwangi
Dikutip dari Beritasatu.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor membantah data manipulasi kartu keluarga (KK) di Kota Bogor yang disampaikan Agus Maksum. Dalam persidangan, KPU menyebut data yang disampaikan kemungkinan merupakan data lama.
Saat itu Samsudin menjelaskan bahwa semua data Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah diperbaiki di tingkat KPUD Kota Bogor sebelum proses pemilu. Proses pemutakhiran data pemilu dilakukan secara berjenjang. Ia pun memastikan setiap data yang mengalami kekeliruan sudah diperbaiki sebelum pelaksanaan pemilu.
Namun, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 (PHPU Presiden 2019) yang dimohonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi). Demikian bunyi amar putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno yang digelar pada Kamis (27/6/2019) di MK.
Dilansir Bogordaily.net, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Ganjar Gunawan, bahkan membantah video soal temuan manipulasi kartu keluarga itu sebagai video yang terjadi mendekati Pemilu 2024. Sebab, video itu merupakan video lama yang beredar saat Pilpres 2019.
Ia mengimbau seluruh masyarakat Kota Bogor untuk tidak secara langsung mempercayai berita yang beredar di konten media sosial sebelum diverifikasi. Dalam konteks Pilpres 2024, ia memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sudah ditetapkan oleh tiap KPU Kabupaten/Kota. Ia meyakini, sangat tidak mungkin ada data tercecer yang menyebabkan ada 1 KK berisi ribuan anggota keluarga.

Video berdurasi 1 menit 23 detik yang memperlihatkan sebuah rapat sebagai bukti manipulasi data kepala keluarga menjelang Pemilu 2024 di Kota Bogor adalahkeliru. 
Hasil pemeriksaan fakta Tempo, video itu merupakan video lawas yang pernah beredar pada April 2019 dan tidak terkait dengan Pemilu 2024. 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Ganjar Gunawan, telah membantahnya, karena video itu merupakan video lama yang beredar saat Pilpres 2019.

Telah beredar surat bernomor UND-2/KNL.0503/2023 perihal validasi data aset BMN untuk penghapusan gedung dan bangunan kantor/rumah negara mengatasnamakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro. Pada surat tersebut tercantum nama Kepala KPKNL Metro Ramson Damanil dan kode QR di bawahnya.

Setelah ditelusuri, surat tersebut palsu. KPKNL Metro melalui akun resmi Instagramnya @kpknl_metro, menyampaikan bahwa surat tersebut hoaks dan mengimbau kepada seluruh stakeholder agar lebih waspada jika mendapatkan informasi sejenis.

“Sehubungan dengan beredarnya surat yang mengatasnamakan KPKNL Metro, dapat kami sampaikan bahwa informasi dalam surat tersebut merupakan informasi yang tidak benar (hoax).” demikian keterangan yang tertulis pada akun Instagram @kpknl_metro pada 11 Desember 2023.

Meskipun terdapat tanda tangan elektronik dalam surat, namun tidak memenuhi persyaratan. KPKNL Metro memberikan Langkah-langkah untuk memastikan keaslian surat dengan beberapa cara yaitu:
1. Memindai QR Code penandatangan pada laman https://office.kemenkeu.go.id
2. Unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPD
3. Memindai QR Code penandatangan menggunakan aplikasi pemindai dari ponsel pintar

Berdasarkan penjelasan di atas validasi data aset BMN untuk penghapusan Gedung dan bangunan kantor/rumah negara adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten palsu.

Surat palsu. KPKNL Metro menyampaikan informasi dalam surat tersebut ialah hoaks.

Telah beredar pesan berantai WhatsApp terkait ibu Dubes KBRI Kuala Lumpur melarang mengonsumsi produk dari Thailand karena Departemen Kesehatan Thailand telah menyita produksi makanan kaleng, terutama buah-buahan. Dalam pesan terdapat link yang mengatasnamakan liputan6.com, yang jika diklik mengarahkan ke situs lain bukan situs resmi milik liputan 6. Selain itu terdapat larangan dari IDI terkait produk minuman beserta daftar merknya yang mengandung aspartame karena dapat menyebabkan kanker otak, diabetes, pengerasan sumsum tulang belakang.

Faktanya narasi yang beredar adalah gabungan dari 2 berita hoaks yang kerap tersebar sejak 2010. Dilansir dari kumparan, KPRI Kuala Lumpur menegaskan bahwa pesan tersebut hoaks. Begitu pula dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menjamin Aspartam itu aman asal dikonsumsi sesuai ambang batas konsumsi yaitu 40 mg/kg berat badan.
Pada laman turnbackhoaks.id, konten serupa pernah dibahas pada 2016 berjudul “(HOAX) Makanan Kalengan Dari Thailand Mengandung Virus AIDS
“ dan terbaru di 2022 berjudul “[SALAH] Makanan Kaleng Produksi Thailand Terkontaminasi Darah Penderita AIDS dan Daftar Minuman Penyebab Kanker”

Dengan demikian, pesan berantai imbauan ibu dubes KBRI Kuala Lumpur dan IDIkeluarkan daftar minuman mengandung aspartam adalah hoaks lama muncul iembali sehingga masuk ke kategori Konteks yang Menyesatkan.

HLBK. KBRI Kuala Lumpur menegaskan informasi tersebut hoaks dan IDI tidak mengeluarkan pesan tersebut.

Postingan di Facebook diunggah pada 23 November 2023 membagikan narasi menjelaskan tentang penolakan penyebaran nyamuk Wolbachia di Indonesia karena menimbulkan penyakit radang otak Japanese Encephalitis diikuti tagar #TolakprogramWHO dan #Saveparapenolaksebarannyamuk.

Namun faktanya narasi terebut adalah tidak benar. Kementerian Kesehatan RI mengunggah tangkapan layar postingan tersebut di media sosial Facebook resminya dengan label hoaks. Penyebab penyakit Japanese Encephalitis (JE) bukan disebabkan oleh nyamuk ber-wolbachia, melainkan nyamuk culex.

Lebih lanjut dilansir dari sehatnegeriku.kemkes.go.id, Japanese Encephalitis (JE) adalah penyakit radang otak otak (Ensefalitis) yang disebabkan oleh virus JE. Virus ini dapat ditularkan melalui vektor penyebar virus yaitu nyamuk Culex. Sedangkan nyamuk Wolbachia adalah nyamuk aedes aegypti berisi bakteri Wolbachia. Wolbachia adalah bakteri yang dapat menurunkan replikasi virus dengue. Teknologi nyamuk ber-Wolbachia ini diterapkan untuk menangani penyakit demam berdarah di Indonesia. Teknologi ini telah dilakukan di Yogyakarta, diperoleh kasus demam berdarah turun sebesar 77% dan 86% kasus perawatan di rumah sakit.

Dengan demikian, klaim nyamuk Wolbachia menyebabkan radang otak Japanese Encephalitis adalah keliru. Tidak ada kaitannya nyamuk ber-Wolbachia dengan penyakit Japanese Enchephalitis. Maka dari itu narasi tersebut termasuk kategori konten menyesatkan.

Kementerian Kesehatan menegaskan postingan tersebut hoaks. Penyakit Japanese Encephalitis (JE) disebabkan oleh virus JE dan ditularkan melalui nyamuk culex. BUKAN NYAMUK AEDES AEGYPTI BER-WOLBACHIA.