Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, menilai bahwa membangun sistem pertahanan seharusnya dilakukan sejak masa damai atau saat tidak ada perang.
“Jangan ketika perang baru membeli persenjataan, itu jadinya sangat terlambat. Kita membangun sistem pertahanan berdasarkan analisis terhadap potensi ancaman dalam lingkungan strategis negara kita,” kata Rahadian.
Menurut Rahadian, terdapat sejumlah potensi ancaman di kawasan yang membuat pembangunan pertahanan semakin mendesak seperti sengketa Laut Cina Selatan (LCS), ketegangan Cina-Taiwan dan Cina-Amerika Serikat (AS). 
Dengan posisi Indonesia sebagai  non-claimant di sengketa LCS, namun secarade facto, wilayah Indonesia berada di Natuna yang diklaim sebagai wilayah Cina. Sehingga, Indonesia perlu meningkatkan kekuatan persenjataan untuk mempertahankan Natuna, tidak cukup hanya melalui diplomasi. 
“Kalau hubungan Cina-Taiwan dan Cina-AS di kawasan semakin memanas hingga berpotensi terekskalasi jadi konflik. Skenario konflik yang akan terjadi, sangat mungkin membawa pengaruh ke wilayah Indonesia," ujar Rahadian. 
Dalam diskursus studi keamanan, terdapat adagiumSi Vis Pacem Parabellumyang artinya jika menginginkan perdamaian harus siap dengan perang. Sehingga, pemutakhiran persenjataan adalah keniscayaan dan harus dipersiapkan, meskipun tidak di masa perang. 
Selain itu, utang luar negeri telah dimasukkan sebagai salah satu komponen pendapatan belanja negara di Indonesia. Praktik ini juga lumrah terjadi di banyak negara. 
“Ada dua frame sudut pandang untuk menanggapi pernyataan tersebut. Pertama, pernyataan Gus Imin terlalu politis mengingat lokasi dimana pernyataan itu keluar. Kedua, jika ide besar dari pernyataan itu digali, hutang alat pertanian jika dikelola dengan baik bisa saja kata ‘lebih baik’ ini benar, karena keuntungan dari pertanian bisa menambah devisa negara untuk pelunasan hutang,” kata dia. 
Tangguh Chairil, dosen Hubungan Internasional dari Binus University, menilai pernyataan Muhaimin tersebut menunjukkan adanyamindset yang disebutguns vs butter,sebuah  istilah terkait alokasi anggaran pemerintah. 
Guns artinya anggaran untuk militer atau pertahanan, sedangkanbutter merujuk pada anggaran untuk kesejahteraan sosial. 
“Orang-orang yang berpikir dengan cara ini menganggap anggaran untuk pertahanan ituzero-sum atau harus ada yang menang dan kalah dengan anggaran untuk kesejahteraan sosial. Sehingga, mereka menganggap agar anggaran kesejahteraan sosial bisa ditingkatkan, anggaran pertahanan harus diturunkan,” kata Tangguh Chairil.
Menurutnya, belum tentu anggaran pertahanan dan kesejahteraan sosial itu selaluzero-sumatautrade-off (harus ada keuntungannya). Hasil kajian ekonomi pertahanan terhadap berbagai studi kasus berbeda-beda. Ada kasus ketika anggaran pertahanan justru berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial.
“Anggaran pertahanan belum tentuzero-sumatautrade-offdengan kesejahteraan sosial. Ketika hubungannya positif, istilahnya menjadi guns and butter, yaitu menggunakan anggaran pertahanan untuk merangsang dampak perekonomian. Pola pikirguns vs butterini yang sudah mulai diusahakan pemerintah Indonesia melalui istilah investasi pertahanan,” kata Teguh.

Berdasarkan verifikasi Tempo bersama ahli, pernyataan Muhaimin bahwa lebih baik utang untuk beli alat pertanian dibanding beli alat perang adalahmenyesatkan. 
Hasil kajian ekonomi pertahanan terhadap berbagai studi kasus berbeda-beda. Ada kasus-kasus ketika anggaran pertahanan justru berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial.
Dalam perencanaan pertahanan justru kita harus membangun sistem pertahanan sejak masa damai. 

Sebuah akun Instagram dengan nama pengguna “s4ranjan4172” menggunggah video dengan narasi DKPP putuskan Gibran tidak sah mengikuti pilpres 2024.

Setelah melakukan penelusuran, narasi tersebut tidak benar. Faktanya ditemukan video identik yang diunggah oleh kanal Youtube dengan nama akun SINDOnews dengan Judul Video “Sidang DKPP Hadirkan Tiga Saksi Ahli”.

Isi video tersebut merupakan agenda sidang DKPP yang digelar pada 15 Januari 2024 adalah mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak pengadu dan KPU. Namun, sidang DKPP pada 15 Januari 2024 belum menghasilkan keputusan apa pun.

Dengan demikian, klaim tentang DKPP putuskan Gibran tidak sah mengikuti pilpres 2024 adalah salah dan masuk kategori konten yang menyesatkan.

Hasil pemeriksa fakta Yudho Ardi

Setelah melakukan penelusuran, Video itu memberitakan tentang sidang etik DKPP terhadap semua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres bukan soal DKPP putusan Gibran gagal dalam pilpres 2024.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan menggunakan Google Lens. Hasilnya ada foto yang identik dengan postingan. Foto itu diunggah dalam akun Sandiaga Uno pada 22 Februari 2017.

Liputan6.com menulisnya dalam artikel berjudul "Titiek Soeharto Dukung Anies, Setnov Serahkan Sanksi ke Partai" yang tayang pada 27 Februari 2017.

"Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hadiati Hariyadi atau Titiek Soeharto dikabarkan mendukung pasangan calon (paslon) Anies Baswedan dan Sandiaga Uno atau Anies-Sandi pada putaran kedua Pilkada DKI 2017 mendatang. Hal itu terungkap dari foto yang beredar usai pertemuan Titiek Soeharto dengan Anies-Sandi.

Padahal pada putaran pertama Pilkada DKI 2017, Partai Golkar mengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat atau Ahok-Djarot. Dan pada putaran kedua pun diyakini tidak akan berubah.

Terkait Titiek Soeharto, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan, dirinya sudah menyerahkan kepada lembaga internal partai yang bertugas mengurusi hal tersebut.

"Ya itu sudah saya serahkan pada pihak kepartaian dan juga kepala bidang organisasi untuk menindaklanjuti," kata Novanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Saat disinggung apakah akan ada sanksi terhadap sikap Titiek Soeharo itu karena tidak sejalan dengan partai, Novanto menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga internal tersebut.

"Kita harus lakukan semua berdasarkan AD/ART Partai Golkar kita tunggu hasilnya apa. Ada Ketua Mahkamah Partai Golkar yang akan menindaklanjutinya," ujar Novanto.

Titiek Soeharto sebelumnya bertemu dengan pasangan calon Pilkada DKI Jakarta Anies-Sandi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di sebuah restoran di kawasan Jakarta Pusat, Rabu 22 Februari malam."

Postingan foto Anies Baswedan dan Titiek Soeharto berpose tiga jari sebagai dukungan pada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah tidak benar. Faktanya, foto tersebut diambil pada tahun 2017 lalu saat Anies Baswedan maju sebagai Cagub DKI Jakarta.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunggah foto pada Google Images. Penelusuran menemukan foto yang identik dengan postingan.

Foto itu diunggah oleh situs Presidenri.go.id. pada 13 April 2023. Berikut narasi yang disertakan dalam foto tersebut:

Presiden Joko Widodo menyaksikan penyerahan bantuan paket sembako bagi para pengemudi ojek daring atau ojol di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 13 April 2023. Sekitar pukul 11.50 WIB, Presiden tiba di lokasi dan langsung menyaksikan pembagian sembako di depan gerbang pintu utama Istana Merdeka.

Tampak antusiasme ratusan pengemudi ojek daring ikut mengantre untuk bertemu dengan Presiden sekaligus mendapatkan bantuan sembako. Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menyapa para penerima bantuan. Perasaan senang dirasakan oleh Bonar, pengemudi ojek daring yang menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi atas perhatiannya kepada masyarakat.

“Terima kasih Pak Jokowi yang sudah memperhatikan para driver baik Grab, maupun ojol, maupun Maxim dan lain-lain lain sebagainya. Terima kasih banyak Tuhan memberkati Pak Jokowi,” tutur Bonar."

Penelusuran juga dilanjutkan dengan membuka link website yang tertaut dalam postingan. Link itu mengarah pada laman Gelora.co dengan judul artikel "Bagikan Sembako di Depan Istana, Jokowi Dicurigai Sogok Rakyat" yang tayang pada 28 Januari 2024.

Artikel itu sendiri berisi pernyataan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi terkait sikap dan pernyataan yang ditunjukkan Presiden Jokowi jelang pelaksanaan Pilpres 2024. Di dalam artikel sama sekali tidak disinggung kapan peristiwa foto yang disertakan dalam postingan.

Di sisi lain, artikel itu sendiri menyadur dari website Rmol.id dengan judul yang sama dan juga tayang 28 Januari 2024.

Postingan foto yang diklaim Presiden Jokowi membagikan sembako di depan Istana Merdeka saat Pemilu 2024 ternyata tidak benar. Faktanya, foto tersebut diambil pada 13 April 2023. Pembagian sembako tersebut dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 2023.