Kanal YouTube CCTV BENCANA (@bencanaalam294) mengunggah video dengan judul dan thumbnail yang mengklaim bahwa telah terjadi bencana gempa bumi yang menerjang 278 gedung di ibukota pada 26 Desember 2023.

Setelah menonton keseluruhan video, faktanya narator hanya membaca ulang artikel dari dua peristiwa yang tidak saling berkaitan.

Pertama, artikel berjudul “Gempa Magnitudo 4.8 Guncang Wilayah Banten” milik Tribata News yang menjelaskan mengenai bencana gempa di wilayah barat daya Sumur, Banten. Gempa pada 24 Desember 2023 tersebut terjadi sekitar pukul 09.05 WIB.

Kedua, artikel berjudul “Gempa M4,7 Guncang Sumbawa, Terasa hingga Dompu” milik Okezone News. Dalam artikel diberitakan mengenai gempa bermagnitudo 4.7 yang mengguncang Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 24 Desember 2023 pukul 13.00 WIB.

Sepanjang video pun tidak ditemukan adanya informasi mengenai hancurnya 278 gedung di ibukota akibat gempa bumi seperti yang tertulis pada judul dan thumbnail unggahan.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh kanal YouTube CCTV BENCANA merupakan informasi yang salah.

Hasil periksa fakta ‘Ainayya Al Fatikhah.

Unggahan video yang mengklaim bahwa sebanyak 278 gedung di ibukota telah hancur akibat bencana gempa bumi yang terjadi pada 26 Desember 2023 merupakan konten yang dimanipulasi. Faktanya, narator hanya membaca ulang artikel dari dua peristiwa yang tidak saling berkaitan.

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan video berjudul "Aku membeli Pulau Sentinel Utara untuk Ditempati Etnis Rohingya".
Ada beberapa video terkait pulau pribadi, seperti "Aku Membeli Pulau Pribadi" yang diunggah pada 14 Agustus 2020, dan "Aku Memberikan Pulau Pribadi Untuk Subscriber-ku Ke-100.000.000" yang diunggah pada 5 Agustus 2022.
Namun, tidak ada satu video pun yang menyebutkan MrBeast membeli Pulau Sentinel Utara untuk dijadikan tempat penampungan bagi etnis Rohingya.
Adapun Pulau Sentinel Utara dihuni oleh Suku Sentinel, yang merupakan suku paling terisolasi di dunia, dan diketahui menolak kontak dengan orang luar.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, akun TikTok yang mengunggah narasi tersebut mencantumkan keterangan "meme only" pada bagian bio-nya.
Sehingga, narasi MrBeast membeli Pulau Sentinel Utara untuk pengungsi Rohingnya kemungkinan adalah satire atau candaan.
Etnis Rohingya merupakan kelompok masyarakat yang terusir dari tempat tinggal mereka di Myanmar. Selama beberapa tahun mereka menjadi korban penindasan, terutama oleh junta militer, karena dianggap bukan bagian dari Myanmar.
Apa yang terjadi dengan masyarakat Rohingya merupakan masalah kemanusiaan. Satire yang menyudutkan etnis Rohingya tidak semestinya dilakukan dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim MrBeast membeli Pulau Sentinel Utara untuk menampung etnis Rohingya perlu diluruskan.
Setelah ditelusuri, MrBeast tidak pernah mengunggah video tentang membeli Pulau Sentinel Utara untuk menampung etnis Rohingya.

Setelah video disimak sampai tuntas tidak ditemukan informasi bahwa polisi menemukan gudang yang digunakan untuk menyimpan ijazah palsu Gibran.
Narator video hanya membacakan artikel di laman Gelora.co ini. Artikel itu berjudul “Gibran Tunjukkan Ijazah Imbas Tudingan Palsu, Dokter Tifa Makin Heran Keterangan Riwayat Berubah”.
Artikel tersebut membahas pernyataan Dokter Tifa  yang mempermasalahkan keaslian ijazah Gibran. Menurut dia, riwayat pendidikan Gibran janggal karena berubah-ubah. 
Sementara itu beberapa klip dalam video juga tidak terkait dengan narasi polisi menemukan gudang yang digunakan untuk menyimpan ijazah palsu Gibran.
Video tersebut lebih banyak menampilkan pernyataan Dokter Tifa yang meragukan keaslian ijazah Gibran, video tersebut identik dengan yang ada di kanal YouTube ini. 
Sementara itu, sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid polisi menemukan gudang yang digunakan untuk menyimpan ijazah palsu Gibran. 
Menanggapi soal isu ijazah soal palsu, pada 20 November 2023 Gibran menunjukkan dua dokumen kepada wartawan di Balai Kota Solo.
Diberitakan Kompas.com, dokumen tersebut berisi ijazah dari University of Brodfard Singapura dan surat keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atas namanya.
Dalam surat keterangan itu, Gibran mendapatkan gelar Bachelor of Science (BSc) atau setara S1 di bidang marketing. Ijazah Gibran yang diperoleh dari Universitas Bradford dikeluarkan pada 13 November 2010 di Singapura.
Menurut Gibran, alasan ia menunjukkan ijazah aslinya yakni supaya masalah tersebut tidak berlarut-larut.

Narasi yang mengeklaim polisi menemukan gudang yang digunakan untuk menyimpan ijazah palsu Gibran tidak benar atau hoaks.
Judul dengan isi video tidak sesuai. Narator hanya membahas pernyataan Dokter Tifa yang mempermasalahkan keaslian ijazah Gibran karena  riwayat pendidikannya dianggap berubah-ubah.
Adapun sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid polisi menemukan gudang yang digunakan untuk menyimpan ijazah palsu Gibran. Sehingga, informasi yang beredar di media sosial dipastikan hoaks. 

Untuk memeriksa klaim tersebut, Tim Cek Fakta Tempo menggunakan sumber-sumber kredibel dan menghubungi UNHCR Indonesia. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh klaim dalam video itu tidak sesuai fakta.
Klaim 1: UNHCR tidak pernah bersuara atas apa yang terjadi di Palestina, termasuk berdiam diri saat penduduk Palestina ingin mengungsi ke negara-negara tetangga.
Fakta: UNHCR tidak memiliki mandat untuk menangani pengungsi Palestina di Lebanon, Yordania, Suriah, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. UNHCR adalah Badan Pengungsi PBB, sebuah organisasi global yang berdedikasi untuk menyelamatkan nyawa, melindungi hak-hak dan memimpin aksi internasional untuk melindungi pengungsi, komunitas yang terpaksa mengungsi, dan orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan.
UNHCR didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1950 setelah Perang Dunia Kedua untuk membantu jutaan orang yang kehilangan tempat tinggal. Saat ini, UNHCR bekerja di 135 negara dengan memberikan bantuan yang menyelamatkan jiwa, termasuk tempat tinggal, makanan, air dan perawatan medis bagi orang-orang yang terpaksa mengungsi dari konflik dan penganiayaan.
Akan tetapi UNHCR tidak memiliki mandat untuk menangani pengungsi Palestina karena berada pengungsi Palestina di wilayah-wilayah itu berada di bawah koordinasi UNRWA. UNRWA adalah badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina. Perbedaan mandat itu, bukan merupakan keputusan UNRWA atau UNHCR. Dalam laman UNRWA dijelaskan bahwa hal itu merupakan keputusan komunitas internasional yang tercantum dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Statuta UNHCR yang diadopsi oleh Majelis Umum. 
Pada tahun 1949, Majelis Umum PBB membentuk dua badan pengungsi PBB yang berbeda, yakni UNHCR dan UNRWA untuk menangani krisis pengungsi yang berbeda. Majelis Umum PBB memberi Badan-badan ini mandat yang saling melengkapi untuk membantu dan melindungi pengungsi, sebagaimana tercantum dalam instrumen yang relevan, termasuk Statuta UNHCR (diadopsi melalui resolusi Majelis Umum) dan Konvensi Terkait Status Pengungsi (sebuah perjanjian internasional tahun 1951). Baik UNRWA maupun UNHCR tidak dapat mengubah instrumen-instrumen ini secara sepihak.
Mandat UNRWA mencakup pemberian layanan kepada pengungsi Palestina di lima wilayah operasinya: Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur), Jalur Gaza, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Oleh karena itu, pengungsi Palestina dalam bidang ini tidak termasuk dalam mandat UNHCR. Namun UNHCR mempunyai mandat mengenai pengungsi Palestina ketika mereka berada di luar wilayah operasi UNRWA dalam keadaan tertentu.
Meski tidak memiliki mandat untuk menangani pengungsi di wilayah operasi UNRWA, UNHCR tetap bersuara atas krisis yang terjadi di jalur Gaza. Pada 31 Oktober 2023, Fillipo Grandi, Komisaris Tinggi UNHCR mengeluarkan pernyataan sikap kepada Komite Ketiga Majelis Umum PBB. Dia menggemakan seruan Sekretaris Jenderal PBB untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan, akses kemanusiaan tanpa hambatan, pembebasan sandera, dan agar proses perdamaian yang terabaikan agar dimulai kembali sehingga siklus kekerasan yang berulang dan semakin mematikan pada akhirnya dapat diakhiri.
“UNHCR, seperti yang Anda ketahui, tidak mempunyai mandat untuk beroperasi di Wilayah Pendudukan Palestina, namun sebagai organisasi kemanusiaan kami sedih atas hilangnya nyawa warga sipil Israel dan Palestina, dan – saat ini – atas penderitaan luar biasa yang menimpa rakyat. Gaza akibat operasi militer Israel. Warga sipil dan infrastruktur sipil harus dilindungi sejalan dengan hukum humaniter internasional dan bantuan kemanusiaan yang memadai harus menjangkau warga sipil. Jangan lupa bahwa sekitar setengah dari seluruh warga Gaza adalah anak-anak,” isi pernyataan itu.
Klaim 2: UNHCR memaksa pemerintah Indonesia untuk memberikan fasilitas yang lebih layak kepada pengungsi Rohingya, bahkan menyarankan pemerintah untuk memberikan pulau.
Fakta: Juru bicara UNHCR Indonesia Mitra Salima, membantah telah meminta Pemerintah Indonesia menyediakan pulau bagi pengungsi Rohingya.“UNHCR tidak pernah menuntut Pemerintah Indonesia menyediakan pulau tersendiri untuk pengungsi Rohingya,” kata Mitra kepada Tempo, 27 Desember 2023.  
Menurut Mitra, dalam hal penampungan pengungsi diputuskan oleh otoritas di negara tersebut. Di Indonesia, penentuan tempat pengungsian telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. “Jadi sebenarnya sudah ada dasar hukumnya,” kata dia.
Setelah tempat pengungsian ditentukan, UNHCR kemudian akan bekerja sama dengan otoritas dan para mitra di lapangan untuk mencukupi kebutuhan dasar para pengungsi seperti makanan, minuman, air bersih, pelayanan medis dan sebagainya.
Tempo juga tidak menemukan dalam siaran pers atau pemberitaan media mengenai permintaan UNHCR kepada Pemerintah Indonesia agar menyediakan pulau. 
Sebaliknya, hasil dari penelusuran terhadap pemberitaan media online, permintaan agar Pemerintah Indonesia menyediakan pulau bagi pengungsi Rohingya, disampaikan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT). Tempo menemukan media CNN Indonesia pernah menayangkan pernyataan Presiden ACT Ahyudin itu pada 27 September 2017 pada artikel berjudul Pemerintah RI Diminta Sediakan Pulau untuk Terima Rohingya. 
Selain ACT, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf pada 2017 juga mendorong pemerintah menyediakan pulau untuk pengungsi Rohingya. Pasalnya, Indonesia pernah menerima ratusan ribu pengungsi Vietnam di Pulau Galang. 
Klaim 3: UNHCR memprioritaskan Indonesia sebagai tempat pengungsi rohingya. Padahal Indonesia adalah negara dengan kemiskinan terbanyak di dunia, sementara masih banyak negara yang super power yang menolak Rohingya. 
Fakta: Indonesia bukan satu-satunya negara yang menjadi tempat bagi pengungsi Rohingya.Menurut data UNCHR, lebih dari 1 juta penduduk etnis Rohingya saat ini sebagian besar  (967.842 jiwa) berada di Bangladesh and sisanya ada di Malaysia, India, dan Thailand. 
Juru bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima, pengungsi Rohingya atau pengungsi manapun lainnya di dunia, melarikan diri dari konflik. Mereka mencari keselamatan ke negara lain yang mampu mereka capai dengan upaya mereka sendiri, bukan diarahkan oleh pihak lain. Sebagian besar pengungsi Rohingya, kata Mitra, mencari keselamatan ke Bangladesh karena negara itu paling dekat dengan Myanmar. 
“Di Bangladesh ada hampir 1 juta pengungsi Rohingya. Sisanya ada di Malaysia sekitar 105 ribu orang dan India lebih dari 22 ribu pengungsi Jadi tiga negara itu jumlah pengungsi Rohingya jauh lebih banyak dari Indonesia,” kata Mitra kepada Tempo, 27 Desember 2023. 

Dengan demikian klaim bahwa klaim kejanggalan tentang  UNHCR yang dianggap tidak peduli pada pengungsi Palestina dan minta pulau untuk pengungsi Rohingya adalahkeliru.
UNHCR memang tidak memiliki mandat untuk menangani pengungsi Palestina yang menjadi kewenangan UNRWA atau Badan PBB untuk Pengungsi Palestina. UNHCR juga tidak pernah meminta pulau ke Pemerintah Indonesia untuk pengungsi Rohingya.