Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan konten serupa pernah beredar pada tahun lalu. Cek Fakta Liputan6.com menulisnya dalam artikel berjudul "Cek Fakta: Tidak Benar Video Anies Baswedan Pindah Agama Sembahyang di Vihara" yang tayang pada 4 Oktober 2023.
Dalam artikel tersebut terdapat penjelasan dari tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma dalam artikel Fajar.co.id berjudul "Bakar Dupa di Vihara, Anies Dikecam Netizen, Lieus Sungkharisma: Itu Bukan Sembahyang".
Lieus menegaskan, dalam ritual agama di vihara (klenteng), ada tiga unsur utama yang harus dipenuhi untuk bisa disebut sembahyang. Yakni pembakaran dupa, kertas emas, dan lilin. Ketiga ritual itu wajib dilakukan dalam sembahyang di vihara maupun klenteng.
Kata Lieus, Anies tak melakukan ketiga hal itu, hanya membakar dan memasang dupa (hio) lalu memberi hormat. Penelusuran juga menemukan bahwa peristiwa itu terjadi di Vihara Dharma Jaya Toasebio Jakarta Barat, 4 September 2021 lalu.
Artikel terkait kunjungan Anies tersebut juga pernah diunggah website berita resmi Pemprov DKI Jakarta, Beritajakarta.id pada 4 September 2021.
Kunjungan Anies saat itu adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak pengurus vihara tersebut, karena telah turun tangan dalam menyukseskan kegiatan vaksinasi di Jakarta, agar warga di Ibu Kota bisa mencapai herd immunity.
"Kami sampaikan terima kasih karena Vihara Toasebio menjadi fasilitator, dan kami berharap dengan penyelenggaraan ini, maka lebih banyak lagi warga yang mau datang ikut program vaksinasi. Lalu, khususnya untuk Walubi, kami sampaikan terima kasih dengan organisasi keagamaan ikut turun tangan langsung terhadap umatnya, akan lebih yakin untuk mengikuti vaksinasi," ujar Anies.

Postingan foto Anies Baswedan yang diklaim berdoa di tempat ibadah lain demi jabatan adalah tidak benar.

Menurut Senior Analyst Climateworks Centre, Fikri Muhammad, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis pada 21 Desember 2021 lalu, total tenaga kerja asing (TKA) di sektor pertambangan mineral dan batu bara, termasuk di smelter, tercatat mencapai 5.355 orang. Sementara tenaga kerja Indonesia (TKI) tercatat mencapai 244.945 orang. Total tenaga kerja bekerja di sektor pertambangan, termasuk smelter, di Indonesia mencapai 250.300 orang.

Artinya, jumlah tenaga kerja asing di sektor pertambangan dan juga smelter di Tanah Air hanya sekitar 2,1 persen dari total tenaga kerja di sektor ini. Sedangkan tenaga kerja Indonesia masih mendominasi hingga 97,9 persen.

Namun memang dari total TKA tersebut, paling banyak terdapat di Izin Usaha Pertambangan (IUP) OPK Olah Murni Mineral atau smelter, yakni mencapai 2.270 orang dari total tenaga kerja di smelter mencapai 21.688 orang. Artinya, TKA di bidang smelter mencapai 10,5 persen. Sedangkan jumlah TKI di bidang olah murni mineral ini tercatat mencapai 19.418 orang.

Berikut rincian jumlah TKI dan TKA berdasarkan jenis izin untuk tahun 2023, yang dikutip dari ESDM, sebagai berikut: Mineral sebanyak 48.356 orang TKI dan 921 orang TKA;Batubara sebanyak 43.335 orang TKI dan 122 orang TKA;IUJP sebanyak 216.416 orang TKI dan 1.031 orang TKA.

Data Kementerian Perdagangan RI, Indonesia mengalami peningkatan impor pangan yang signifikan sejak 2004 hingga 2023 seperti gandum, gula pasir, bawang putih dan buah-buahan.

Ini diakui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat acara Peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional pada 26 Juni 2023.

Dari catatan Kemendag, pada 2004 impor gandum Indonesia hanya 2-3 juta ton. Namun pada 2023 impor mencapai 13 juta ton.

Untuk gula pasir impor meningkat dari sebelumnya rata-rata 1 juta ton hingga 2 juta ton per tahun. Namun pada 2023, impor gula pasir mencapai 5 juta ton per tahun. Begitu juga impor garam pada 2023 mencapai sekitar 3 juta ton, dibanding sebelumnya rata-rata kurang dari 1 juta ton.

Untuk impor bawang putih, pada 2004 jumlahnya sekitar 25 ribu hingga 30 ribu ton per tahun. Namun pada 2023, impor bawang putih mencapai 600 ribu ton per tahun.

Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyebut klaim Mahfud MD sebagian benar. Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 2019 hingga 2023 yang menunjukkan impor pangan Indonesia berfluktuasi seperti daging hewan, ikan, sayuran dan buah-buahan.

Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean menilai klaim Mahfud MD sebagian besar. Menurut Romauli, impor beras berdasarkan volume beratnya mengalami tren penurunan, dari sebanyak 444.508,8 ton pada 2018 menjadi 429.207,3 ton pada 2022. Namun, berdasarkan nilai CIF (cost insurance freight) mengalami peningkatan, dari 184 juta USD pada 2019 menjadi 202 juta USD pada 2022. Jadi yang meningkat adalah nilai mpornya sedangkan secara volume trennya menurun.

Sementara itu, volume impor sayur meningkat cukup tajam dari 770 ribu ton pada 2019 menjadi 1 juta ton pada 2022. Nilai impornya juga meningkat dari 770 juta USD tahun 2019 menjadi 952 juta USD pada tahun 2022.

Sedangkan untuk daging sejenis lembu, volume impor menurun dari tahun 2019 ke 2022. Volume impor daging sejenis lembu pada tahun 2019 sebesar 262 ribu ton menjadi 225 ribu ton pada tahun 2022. Sedangka untuk nilai impornya meningkat tidak terlalu tinggi yaitu dari 829 juta USD tahun 2019, menjadi 861 juta USD pada tahun 2022.

Untuk buah-buahan, volume impor dan nilai impor sama-sama meningkat tetapi tidak setinggi impor sayuran. Volume impor buah meningkat dari 724 ribu ton tahun 2019, menjadi 749 ribu ton tahun 2022. Sedangkan nilai impor buah juga mengalami kenaikan, yaitu dari 1.4 miliar USD tahun 2019 menjadi 1.5 miliar USD pada tahun 2022.

Untuk gula, volume impor meningkat sangat tajam, dari 4 juta ton pada 2019, menjadi 6 juta ton pada tahun 2022

Namun Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M. Iqbal memberi data berbeda. Ia menyebut impor beras tahun 2023 merupakan impor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Bahkan tertinggi ketiga setelah tahun 1998 dan 1999.

Kiagus merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 yang menyebut impor beras selama 2023 mencapai 3,06 juta ton. Angka ini meningkat 613 persen dibanding pada 2022 yang hanya sebesar 429 ribu ton. Impor beras pada 2023 juga merupakan yang paling besar sejak 2019.

Klaim Mahfud MD bahwa impor pangan di era Jokowi makin banyak, benar.

Berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto, menyampaikan, sejak tahun 2016 hingga 2023, pemerintah Indonesia telah menetapkan 131 surat keterangan (SK) hutan adat yang tersebar di 18 provinsi dan 40 kabupaten dengan total luas sekitar 244.195 hektar. Pada 2023, ada tambahan 23 hutan adat dengan luas 90.873 hektar, dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang tersebar di 16 provinsi.

Berdasarkan penambahan tersebut, hutan adat yang diakui hanya berjumlah 1.171.209 hektare alias tidak mencapai 1,5 juta hektare seperti pernyataan Gibran.