Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar di thumbnail video yang memperlihatkan, Mahfud sedang bersalaman sambil memegang sejumlah dokumen.
Hasilnya gambar tersebut identik dengan yang ada di laman Detik.com ini.
Video itu adalah momen ketika Mahfud MD menerima kunjungan dari Amnesty Internasional Indonesia dan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada 5 Agustus 2022. 
Dalam pertemuan itu Amnesty Internasional Indonesia dan MRP  menyerahkan keputusan kultural MRP sepanjang 2021-2022.
Keputusan tersebut memuat tentang penghentian kekerasan dan diskriminasi oleh aparat penegak hukum terhadap orang asli Papua. 
Sementara, setelah disimak sampai tuntas tidak ditemukan informasi Mahfud MD melaporkan Gibran ke KPU.
Narator video hanya membacakan artikel di laman Seword.com ini, yang berjudul "SGIE dan Carbon Storage, Trik Licik Gibran yang Terindikasi Menjebak Lawan Politik". 
Artikel tersebut memuat opini yang menyebut bahwa Gibran menggunakan trik licik untuk menjebak Mahfud MD dan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar.
Menurut artikel, salah satu trik licik tersebut yakni dengan memberikan pertanyaan kepada Muhaimin terkait SGIE tanpa menjelaskan arti singkatan tersebut. 
Gibran juga dianggap ingin menjebak Mahfud MD dengan bertanya menggunakan istilah carbon capture storage yang sebenarnya bisa disederhanakan. 

Narasi yang mengeklaim Mahfud MD melaporkan Gibran ke KPU karena memakai alat dan trik licik saat debat cawapres tidak benar atau hoaks.
Thumbnail merupakan hasil rekayasa. Gambar aslinya adalah momen ketika Mahfud menerima kunjungan Amnesty Internasional Indonesia dan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada 5 Agustus 2022.
Sementara itu judul dengan isi video juga tidak sesuai, narator hanya membahas artikel opini yang menyebut Gibran menggunakan trik licik untuk menjebak Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar dalam debat cawapres.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka laman resmi Pemkot Malang dan juga akun media sosial Pemkot Malang yang sudah terverikasi. Hasilnya tidak ada informasi resmi terkait program yang beredar dalam pesan berantai.
Penelusuran dilanjutkan dengan memasukkan kata kunci "Ngrekso Ban Kempes" yang disebutkan dalam pesan berantai. Hasilnya program tersebut bukan diluncurkan oleh Pemkot Malang melainkan oleh Pemkot Solo pada tahun 2018 lalu.
Berikut artikel yang diunggah di akun Surakarta.go.id pada 10 Desember 2018 lalu dengan judul "Layanan Tambal Ban Keliling, “Ngrekso Ban Kempes” Siap Meluncur di Tiap Kecamatan"
"Setiap kecamatan di Kota Solo sekarang dilengkapi dengan jasa tambal ban keliling dan berbasis daring atau online. Jasa tambal ban ini dapat diakses melalui aplikasi Solo Destination. Pengguna tinggal masuk ke menu fasilitas publik dan memilih Tambal Ban.
Sebanyak 6 unit sepeda motor beroda tiga yang sudah dimodifikasi untuk pelayanan tambal ban secara keliling diserahkan langsung oleh Walikota dan didampingi Wakil Walikota beserta Sekda Surakarta, hari ini Senin (10/12/2018) di Halaman Balaikota setelah upacara.
Walikota, FX. Hadi Rudyatmo mengatakan 6 unit itu disebar di lima kecamatan di Solo. Program ini salah satunya berfungsi untuk merapikan kota dari tambal ban yang biasa beraktivitas di tepi jalan. “Dengan ngrekso tambal ban ini lingkungan jadi bersih, program ini juga untuk menata kota Solo agar semakin nyaman, sebab selama ini banyak tukang tambal ban yang mangkal di trotoar atau tempat umum lain.
Selain itu masyarakat yang mengalami kebocoran ban di perjalanan bisa meminta bantuan melalui aplikasi Solo Destination. Tidak perlu repot-repot menuntun sepedanya, tinggal buka aplikasi Solo Destination. Nantinya keberadaan pengendara akan diketahui melalui perangkat GPS dan penyedia jasa tambal ban Ngrekso Ban Kempes akan bergerak menuju lokasi berdasarkan informasi dari GPS tersebut,” ungkapnya.
Selain itu juga diserahkan bantuan CSR senilai 200 juta bagi 5 unit perangkat tambal ban dari rekanan kontraktor pembangunan kereta bandara.
Serta penyerahan 10 unit Gerobak Motor Sampah kepada 9 Kelurahan yaitu Pajang, Sewu, Jebres, Gilingan, Tipes, Baluwarti, Gajahan dan Karangasem masing-masing 1 unit serta Kadipiro 2 unit."

Pesan berantai yang mengklaim Pemkot Malang membuka layanan tambal ban online adalah tidak benar. Faktanya program tersebut diluncurkan Pemkot Solo pada 2018 lalu.

Dilansir media pemeriksa fakta PolitiFact.org, foto yang disertakan dalam unggahan tersebut tampak seperti hasil manipulasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Tidak ada bukti, baik dari pemberitaan kredibel atau pernyataan dari perusahaan-perusahaan Musk, bahwa ia telah menciptakan perangkat penghemat tagihan listrik.
Selain itu, Musk tidak mengumumkan di akun media sosial pribadinya bahwa ia telah menciptakan alat semacam itu.
Konten yang menyebutkan Musk menciptakan alat penghemat tagihan listrik disertai tautan pembelian perangkat bernama Slash Watts. Alat itu diklaim dapat menghemat tagihan listrik.
Menurut Malware Tips, situs yang melacak penipuan daring, alat tersebut palsu dan sebelumnya dikaitkan dengan pendiri Microsoft, Bill Gates, serta pebisnis Mark Cuban.
Media pemeriksa fakta lainnya, termasuk Snopes.com dan LeadStories.com, juga telah membantah klaim Musk menciptakan alat penghemat tagihan listrik.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim Elon Musk berhasil menciptakan alat penghemat tagihan listrik perlu diluruskan karena informasinya keliru.
Sejumlah media pemeriksa fakta independen seperti PolitiFact.org, Snopes.com, dan LeadStories.com telah membantah klaim tersebut.
Tidak ada bukti, baik dari pemberitaan kredibel atau pernyataan dari perusahaan-perusahaan Musk, bahwa ia telah menciptakan perangkat penghemat tagihan listrik.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa ketiga klaim itu tidak sesuai fakta yang terjadi. Pengungsi Rohingya datang ke Indonesia bukan untuk menjajah melainkan untuk mencari keselamatan dan stabilitas pasca kekerasan yang menimpa mereka di Myanmar, dan kondisi kamp pengungsian di Bangladesh yang tidak layak.
Klaim 1: Sebagai Muslim, etnis Rohingya tidak melakukan perlawanan dan justru kabur dari Myanmar
Fakta: Penelitian Mohajan berjudul "History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya", menjelaskan PBB telah mengidentifikasi etnis Rohingya sebagai salah satu kelompok yang paling teraniaya di dunia minoritas, dan salah satu kelompok terbesar masyarakat tanpa kewarganegaraan. Rohingnya adalah etnis Muslim minoritas di Rakhine, negara di pantai barat Myanmar, salah satu negara termiskin di wilayah itu. 
Keliru jika menyebut etnis Rohingya tidak melakukan perlawanan. Sejarah perlawanan etnis Rohingya telah lama dilakukan. Engy Abdelkader dalam "Sejarah persekusi Rohingya di Myanmar", pada 1950, beberapa orang Rohingya memberontak terhadap kebijakan pemerintah Myanmar. Mereka meminta kewarganegaraan. Mereka juga meminta wilayah yang telah dijanjikan kepada mereka. Tentara menghancurkan gerakan pemberontakan tersebut.
Namun selama masa pemerintahan yang dipegang militer sejak 1962, melemahkan gerakan Rohingya secara sistematis. Penguasa militer mencap Rohingya sebagai orang asing, tentara membunuh, menyiksa, dan memperkosa warga minoritas ini. Mereka melarang organisasi-organisasi sosial dan politik Rohingya. Mereka juga mentransfer usaha swasta milik kelompok Rohingya kepada pemerintah, melemahkan kelompok tersebut secara finansial. Lebih jauh, kelompok Rohingya mengalami kerja paksa, penahanan tanpa peradilan, dan serangan fisik. Pada 1991 dan 1992, lebih dari 250.000 mencoba melarikan diri ke Bangladesh.
Persekusi panjang yang dialami etnis Rohingya kemudian memunculkan kelompok milisi di Myanmar yang beranggotakan sebagian minoritas Muslim Rohingya bernama Tentara Pembebasan Rohingya Arakan atau The Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Menurut BBC, ARSA berpusat di Rakhine, negara bagian di wilayah utara Myanmar yang menjadi pusat Muslim Rohingya mengalami persekusi. 
ARSA selama ini hanya melancarkan serangan sporadis, namun pada 25 Agustus 2017, mereka menyerang 30 polisi dan markas tentara. Serangan itu memicu balasan yang masif dari militer Myanmar. Namun tidak seluruh warga Rohingya mendukung ARSA. Selain itu, ARSA tidak menyusun strategi secara matang.
Otoritas militer Myanmar menganggap ARSA sebagai kelompok teroris Islam untuk menjustifikasi seluruh respons mereka pasca-serangan Agustus 2017. Menurut Penduduk etnis Rohingya mengungsi besar-besaran pada 2017, saat aparat bersenjata Myanmar melakukan penyerangan bersenjata, dan membakar rumah-rumah mereka. Mereka juga memenggal para pria, memperkosa para perempuan dan membunuh anak-anak. Puluhan ribu masyarakat Rohingya kehilangan tempat tinggal. Sebelum krisis ini, 120.000 Rohingya yang kehilangan tempat tinggal tinggal dalam kamp-kamp pengasingan.
Sesungguhnya sebuah kelompok perlawanan etnis Rohingya pernah terbentuk, yakni ARSA, yang sebelumnya dikenal sebagai Al-Yaqeen Faith Movement, sebagaimana juga diberitakan Aljazeera.
Namun kemunculan kelompok perlawanan itu pada tahun 2017, justru dijadikan alasan tambahan oleh pemerintah Myanmar untuk menyerang mereka dan menuduhnya sebagai teroris. Selanjutnya, etnis Rohingya terdorong mengungsi ke Bangladesh.
Klaim 2: Pemerintah Bangladesh telah membangun tempat yang mewah untuk kelompok Rohingya, namun justru ditinggalkan dan berimigrasi
Fakta: Klaim ini tidak benar. Tempo telah membantah klaim yang beredar ini sebelumnya.Dari laporan BBC, Pemerintah Bangladesh memang membangun kamp pengungsian di Bhasan Char, terletak 60 km dari daratan utama Bangladesh, yang muncul ke permukaan laut kurang dari 20 tahun lalu. Ketinggian tanahnya kurang dari dua meter di atas permukaan laut. Materi tanahnya adalah tanah lempung, berasal dari sedimen Himalaya yang dibawa sungai ke laut. 
Pemerintah Bangladesh bertujuan merelokasi lebih dari 100.000 pengungsi ke pulau itu guna meredakan ketegangan di kamp-kamp pengungsian di Cox Bazar. 
Akan tetapi, bagi banyak orang Rohingya, pulau itu adalah "penjara" dan dari 306 pengungsi yang kini bermukim di pulau tersebut, semuanya direlokasi tanpa persetujuan mereka. Tidak ada pengungsi yang diperbolehkan pergi. PBB mengatakan sebagian besar 306 orang itu adalah perempuan dan anak-anak.
Orang-orang Rohingya yang datang ke Provinsi Aceh sejak November, sesungguhnya mereka yang berasal dari kamp pengungsian Cox Bazar, bukan Pulau Bhasan Char. kondisi Kamp pengungsian Cox Bazar semakin tidak aman dengan lebih seringnya terjadi kriminalitas. Situasi itu membuat mereka merasa masa depan semakin suram.
Menurut UNFPA per Juni 2023, hampir 1 juta pengungsi Rohingya tinggal di Cox Bazar, yang disebut sebagai kamp pengungsi terbesar di dunia. Namun kondisi di Cox Bazar sangat sulit. Banyak pengungsi Rohingya tinggal di tempat penampungan sementara yang penuh sesak dan tidak memberikan privasi yang memadai serta menimbulkan risiko perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan. 
Layanan dasar juga terbatas di dalam jaringan kamp. Banyak pengungsi Rohingya yang sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan. Bangladesh juga rentan terhadap bencana alam dan para pengungsi di Cox Bazar telah terpapar banjir, angin topan, dan tanah longsor, yang kemungkinan besar akan meningkat frekuensi dan intensitasnya dari waktu ke waktu.
Klaim 3: Ada permainan politik internasional yang tidak diketahui masyarakat Indonesia di balik kedatangan etnis Rohingya.
Fakta: Kedatangan pengungsi etnis Rohingya tidak hanya ke Indonesia, melainkan ke sejumlah negara seperti Bangladesh dan Malaysia.Di Indonesia, pengungsi Rohingya mulai terjadi pada 2023. Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami dikutip dari laman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan secara global, data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sudah ada 1,2 juta orang pengungsi dari Myanmar di mana 80% adalah etnis Rohingya.
Khusus di Indonesia, sudah terdapat 1200 pengungsi sejak November 2023. Berdasarkan pemberitaan terakhir, jumlah mereka bertambah sekitar 300 orang sebagai bagian dari gelombang ke-9 kedatangan pengungsi Rohingya.
Etnis Rohingnya mengungsi ke luar Myanmar karena persekusi panjang yang mereka alami. Penelitian Mohajan berjudul “History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya”, umat Islam di Myanmar mengalami penganiayaan sejak masa pemerintahan Raja Bodawpayar (1782-1819) karena ketakutan akan penyebaran Islam. Hal itu berlanjut hingga pemerintahan militer yang dipimpin oleh Jenderal Angkatan Darat Burma Ne Win antara tahun 1966 dan 1988. Sejak tahun 1970-an, sejumlah tindakan keras terhadap Rohingya di Rakhine menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi ke negara tetangga Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.  
Laman UNHCR menjelaskan dalam tiga dekade terakhir sekitar 1 juta orang etnis Rohingya melarikan diri ke kamp-kamp di negara tetangga Bangladesh dan kebanyakan pada tahun 2017 setelah beberapa insiden kekerasan dan pelanggaran HAM berskala besar. Kondisi

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang beredar di media sosial yang mengatakan kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia merupakan bagian dari propaganda politik untuk menjajah Indonesia, adalahkeliru.
Sejarah etnis Rohingya dalam menghadapi berbagai penindasan telah tercatat, yang mendorong mereka mencari tempat aman untuk hidup ke berbagai negara, termasuk Indonesia.