Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut.

Panel Ahli Cek Fakta Debat ke-5 Pilpres 2024, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance, Klara Esti, mengatakan pernyataan Ganjar Pranowo kurang tepat karena angka 12.000 desa masih blank spot kemungkinan mengacu data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI), namun yang dimaksud sebenarnya adalah 12.584 desa dan kelurahan yang belum tersentuh sinyal internet 4G.

“Adapun Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional mencatat terdapat 25.000 desa saat ini masih black spot tidak ada sinyal telekomunikasi,” tulis Klara Esti kepada Tim Cek Fakta.

Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Nabyla Risfa Izzati, juga mengatakan hal yang sama.

“Sebagian benar. Karena data ini (12.000 desa) hanya tepat jika konteksnya adalah internet 4G. Pada 2022, Kominfo menyebutkan bahwa masih ada 12.548 yang belum mendapatkan internet 4G,” tulisnya.

Lebih lanjut, melansir Kemenkominfo RI pada tahun 2022, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate menyebut ada 12.548 desa dan kelurahan belum mendapatkan layanan internet alias blank spot. Tak hanya di wilayah terluar, terpencil, dan terdepan (3T), wilayah blank spot itu juga ada yang masuk kategori wilayah komersial.

"Blank spot ini ada 12.548 desa dan kelurahan bukan seluruhnya ada di wilayah 3T, ada juga di wilayah komersial atau non 3T yang menjadi wilayah operasi operator seluler dan fiber optik," kata Johnny Plate.

Plate pun mendorong pihak operator seluler berinvestasi di wilayah-wilayah tersebut. Hal itu berguna untuk pemerataan dan mempersempit disparitas digital di Indonesia.
Sumber: https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/45272/siaran-pers-no-488hmkominfo102022-tentang-percepat-pemerataan-akses-telekomunikasi-menteri-johnny-dorong-operator-seluler-berani-investasi/0/siaran_pers

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 83.794 desa/kelurahan di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut lebih sedikit 0,06% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 83.843 desa/kelurahan. Dari jumlah itu, sebanyak 8.562 desa/kelurahan terletak di Jawa Tengah. Jumlah itu setara dengan 10,21% dari total desa/kelurahan di dalam negeri pada 2022.

Jawa Timur menyusul di urutan kedua dengan 8.496 desa/kelurahan. Kemudian, jumlah desa/kelurahan di Aceh dan Sumatera Barat masing-masing sebanyak 6.515 dan 6.113. Sebanyak 5.957 desa/kelurahan berada di Jawa Barat. Sementara, Papua tercatat memiliki 5.561 desa/kelurahan.
Sumber: https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html

Pernyataan Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres 2024 tentang ada 12 ribu desa masih blankspot sebagian benar.

Data dari Kemenkominfo RI Tahun 2022, ada 12.584 desa dan kelurahan yang belum tersentuh sinyal internet 4G. Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 83.794 desa/kelurahan di Indonesia pada 2022.

Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati, mengatakan data itu sebagian benar, karena ini hanya tepat jika konteksnya adalah internet 4G. Pada tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebutkan bahwa masih ada 12.548 yang belum mendapatkan internet 4G.

Dilansir dari Liputan6.com pada 12 Februari 2022, masih ada sekitar 12 ribu desa atau kelurahan di Indonesia yang belum mendapatkan akses internet 4G. Menurut Staf Khusus Menkominfo yang juga Co-Chair Digital Economy Working Group G20 2022, Dedy Permadi, dari 83.218 desa dan kelurahan, masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum memiliki akses internet 4G.

Dikutip dari Kompas.id, dari 74.000 lebih desa di Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat juga masih ada 12.000 desa yang belum memiliki akses internet serta lebih dari 9.000 desa merupakan desa terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

Informasi yang diunggah di website Kominfo pada 26 Juli 2018, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mengungkapkan, jumlah akses internet 2G dan 3G lebih luas dibandingkan 4G. Dengan luas permukiman di Indonesia sebesar 44.565 km persegi dengan jumlah desa 83.218, layanan 2G sudah menjangkau 88,28 persen desa atau 98,31 persen pemukiman, 3G (75,09 persen desa dan 92,91 persen pemukiman), dan 4G (50,88 persen desa dan 74,09 persen pemukiman).

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim Ganjar Pranowo menyebut ada 12 ribu desa masih blank spot, adalah sebagian benar.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar tersebut dengan teknik reverse image search. Hasilnya, gambar itu identik dengan foto di laman Liputan 6 ini.
Dalam gambar tersebut, Prabowo menghadiri kampanye Pilpres 2014 di Gelora Bung Karno. Kampanye itu diisi dengan konser penyanyi asal Lebanon, Maher Zain.
Pada Pilpres 2014, Prabowo maju sebagai capres nomor urut 1 didampingi cawapres Hatta Rajasa.
Dengan demikian, gambar Prabowo mengacungkan salam satu jari bukan bentuk dukungan kepada Anies dan Muhaimin, melainkan ketika berkampanye pada Pilpres 2014. 

Narasi soal Prabowo Subianto mengacungkan salam satu jari untuk mendukung Anies dan Muhaimin merupakan satire.
Foto Prabowo mengacungkan salam satu jari diabadikan saat kampanye Pilpres 2014 di Gelora Bung Karno. Ketika itu, ia maju sebagai capres nomor urut 1 bersama Hatta Rajasa.

Setelah ditelusuri, video tersebut bersumber dari YouTube Sindonews, 16 Januari 2024, berjudul "Sidang DKPP Hadirkan Tiga Saksi Ahli".
Video itu memberitakan sidang etik DKPP terhadap semua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Berdasarkan pemberitaan Kompas.comsebelumnya, agenda sidang DKPP yang digelar pada 15 Januari 2024 adalah mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak pengadu dan KPU.
Gugatan soal dugaan pelanggaran etik penerimaan pendaftaran Gibran diajukan oleh Tim Pembela Demokrasi (TPDI) 2.0 yang diwakili oleh aktivis 98, Petrus Hariyanto.
Pihak pengadu menghadirkan dua saksi ahli, yaitu Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Bandung, Ratno Lukito dan pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura.
Sementara, KPU menghadirkan saksi ahli Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi.
Namun, sidang DKPP pada 15 Januari 2024 belum menghasilkan keputusan apa pun.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim DKPP menyatakan Gibran tidak sah mengikuti Pemilu 2024 adalah hoaks.
Agenda sidang DKPP yang digelar pada 15 Januari 2024 adalah mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak pengadu dan KPU.
Namun, sidang tersebut belum menghasilkan keputusan apa pun.