Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina Prasetia Nugraha merujuk pada data Central Intelligence Agency (CIA) bahwa sebagian besar negara di dunia khususnya negara berkembang dan kurang berkembang memang menggunakan atau membeli alutsista bekas. Namun, untuk persentase spesifik perlu ditinjau lebih jauh. Kemudian, Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional Universitas Tidar Bonifasius Endo Gauh Perdana juga menjelaskan bahwa Amerika Serikat (AS) sebagai negara produksi produk pertahanan terbesar militer di dunia setidaknya membutuhkan waktu 29 bulan untuk memproduksi kebutuhan domestik alutsista mereka.

Apabila ada negara lain yang ingin membeli produk mereka, katanya, hal tersebut harus melalui persetujuan DPR atau Kongres yang juga membutuhkan waktu yang lama. "Seringkali, hanya alutsista bekas yang diizinkan untuk dijual ke negara lain kecuali ada pertimbangan lain. Oleh karena itu, seringkali negara-negara pengimpor alutsista hanya bisa mendapatkan alutsista bekas yang masih layak pakai," kata Bonifasius. Sementara itu, dia menyebut bahwa klaim Prabowo mengenai 50% alutsista bekas yang dibeli tidak bisa diverifikasi. Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media dan 7 panel ahli di Indonesia.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina Prasetia Nugraha merujuk pada data Central Intelligence Agency (CIA) bahwa sebagian besar negara di dunia khususnya negara berkembang dan kurang berkembang memang menggunakan atau membeli alutsista bekas. Namun, untuk persentase spesifik perlu ditinjau lebih jauh.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Prasetia Nugraha, mengatakan pernyataan Prabowo membatalkan kerja sama pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan merupakan salah. Pada 2021, Indonesia (Menhan Prabowo) masih menerima hasil kerja sama PT PAL Dengan DSME Korea Selatan yakni kapal selam Alugoro-405.

Namun memang benar Indonesia sedang dihadapkan pada tuduhan meninggalkan kontrak kerja sama untuk tiga kapal selam senilai 1,02 miliar dolar AS oleh situs Asian Military Review untuk beralih ke jenis kapal selam Scorpene produksi Naval Group (Prancis).

Dengan adanya serah terima satu kapal selam pada 2021, maka dapat dianggap bahwa Indonesia tidaklah sepenuhnya meninggalkan kontrak kerja sama yang ditanda-tangani pada tahun 2019 tersebut.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Indonesia tak pernah mengalami gagal bayar utang atau default sepanjang sejarah.

“Alhamdulillah dalam sejarah Indonesia tidak pernah default atau gagal bayar utang,” kata Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan, dilansir dari ANTARA.

Deni menyinggung informasi yang ramai dibicarakan belakangan. Ia membenarkan utang pemerintah saat ini mencapai tingkat tertinggi sejak Indonesia merdeka pada 1945, sebagaimana yang disampaikan oleh Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK). Namun, Deni menjelaskan pernyataan JK tidak lengkap.

“Selama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita defisit, artinya pendapatan kita masih lebih kecil dari belanja, maka nominal utang kita meningkat. Jadi, pernyataan itu berlaku sejak zaman Presiden Soekarno,” jelas dia.

Selain itu, Deni menjamin bahwa Pemerintah Indonesia saat ini bisa mengelola utang dengan baik. Hal itu tercermin dari posisi utang yang masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Posisi utang pemerintah per April 2023 tercatat sebesar Rp7.849,89 triliun. Jumlah tersebut turun Rp28,19 triliun dari Maret 2023 yang tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,15 persen.

Catatan tersebut masih berada di bawah batas aman atau thresold rasio utang pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa rasio utang maksimal 60 persen dari PDB dan defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebutkan Divisi Cyber di Markas Besar Polri tidak dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga.

“LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang orang anak anak hebat ke sana. Namun demikian ketika mereka sudah balik mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Kemudian pengamanan di kepolisian saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh jenderal bintang tiga dan kita perlu duta besar cyber,” ujarnya dalam Debat Capres yang digelar KPU, Minggu, 7 Januari 2024.

Lantas, benarkah Divisi Cyber Mabes Polri tidak dipimpin Jenderal Bintang Tiga ?

PEMERIKSAAN KLAIM

Menurut Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data and Democracy Research Hub Monash University Indonesia, saat ini Divisi Cyber atau Direktur Tindak Pidana Cyber dipimpin oleh Brigjen Himawan Bayu Aji, seorang perwira tinggi yang memiliki pangkat Bintang Satu.

Padahal sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Budi Arie telah mengajukan saran untuk memberikan jabatan tersebut pada jenderal bintang dua atau tiga. “Usulan itu bahkan sudah disampaikan sejak Agustus 2023,” kata Prasetia mengutip berita dari Detik.com.

Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi mengatakan usulan agar jabatan Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri diisi oleh jenderal bintang dua dikarenakan kejahatan di bidang siber di Indonesia semakin canggih dan kompleks. Ia menekankan bahwa security in digital economic ini sudah menjadi isu dunia lantaran kejahatannya transnasional. “Servernya ada di mana, pelakunya ada di mana.”

Dikutip dari Detik.com, Brigadir Jenderal, Himawan Bayu Aji diangkat menjadi Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri berdasarkan surat telegram bernomor ST/2750/XII/KEP/2023 tanggal 7 Desember 2023. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. Himawan menggantikan Brigadir Jenderal, Adi Vivid Agustiadi Bachtiar.

KESIMPULAN

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, klaim Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyebutkan apabila Divisi Cyber di Markas Besar Polri tidak dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga, adalah benar.

Berdasarkan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST/2750/XII/KEP/2023 tanggal 7 Desember 2023, Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri dijabat Brigadir Jenderal, Himawan Bayu Aji. Ia menggantikan Brigadir Jenderal, Adi Vivid Agustiadi Bachtiar. Himawan sendiri adalah perwira tinggi dengan pangkat polisi bintang satu.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, klaim Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyebutkan apabila Divisi Cyber di Markas Besar Polri tidak dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga, adalah benar.

Berdasarkan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST/2750/XII/KEP/2023 tanggal 7 Desember 2023, Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri dijabat Brigadir Jenderal, Himawan Bayu Aji. Ia menggantikan Brigadir Jenderal, Adi Vivid Agustiadi Bachtiar. Himawan sendiri adalah perwira tinggi dengan pangkat polisi bintang satu.