Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut.

Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu menjelaskan, TNI tidak meninggalkan modernisasi militer pasca 2024, namun mengubahnya dari kerangka MEF.

MEF sudah pasti tidak tercapai pada 2024, karena tantangan ekonomi pertahanan, kondisi alat utama sistem senjata (alutsista), dan berbagai faktor global, seperti dampak perang Rusia-Ukraina, dampak Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) dan sanksi lainnya. Serta risiko geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

Menurut asisten Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan Peneliti di Monash University Indonesia, Prasetia Anugrah Pratama, capaian MEF memang berada pada kisaran 65%. Dengan demikian, memang terdapat kondisi yang meragukan bahwa Indonesia dapat mencapai target 100% pada 2024.

“Namun hal ini tidak lepas dari perkembangan geopolitik dan pandemi global,” ujar Prasetia Anugrah Pratama.

Pernyataan Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres 2024 mengenai target Minimum Essential Force pada tahun 2024 tidak tercapai hanya 65,49 persen, benar. Dengan capaian Minimum Essential Force yang masih berada pada kisaran 65%, cukup meragukan buat Indonesia untuk bisa mencapai target 100% pada 2024.

Menurut Prasetia Nugraha, Peneliti Data and Democracy Research Hub Monash University, persentase rasio utang luar negeri Indonesia mendekati 40 persen, yaitu 39,6 persen dari PDB pada 2022. Angka ini lebih rendah dibandingkan Korea Selatan di posisi keempat yang mencapai 54,1% dibandingkan PDB negara.

Namun menurut Ludiro Madu, Dosen Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, tidak benar jika hutang tersebut terendah dibanding negara-negara lainnya.

Berdasarkan studi Bank Dunia yang berjudul “Finding the Tipping Point—When Sovereign Debt Turns Bad (2010)”, pertumbuhan ekonomi suatu negara berisiko melambat jika rasio utang terhadap PDB-nya melebihi 77% dalam jangka panjang. Adapun rasio utang Indonesia masih jauh dari ambang batas risiko tersebut.

Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF), rasio utang pemerintah Indonesia pada 2023 hanya 39% dari total PDB, paling rendah ke-3 di kelompok G20.

Di sisi lain, ada 11 anggota G20 yang rasio utangnya di atas 77%, melampaui ambang batas risiko versi Bank Dunia. Negara-negara itu adalah Jepang, Italia, Amerika Serikat, Perancis, Kanada, Inggris, Argentina, Brasil, Uni Eropa, China, dan India. Sementara anggota G20 lainnya memiliki rasio utang di bawah 77%, yaitu Afrika Selatan, Jerman, Korea Selatan, Meksiko, Australia, Arab Saudi, dan Rusia. Ada satu lagi anggota G20, yaitu Turki. Namun, rasio utangnya tidak tercatat di basis data IMF.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim bahwa utang luar negeri Indonesia sekitar 40 persen adalah sebagian benar.

Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF), rasio utang pemerintah Indonesia pada 2023 hanya 39% dari total PDB, paling rendah ke-3 di kelompok G20.

Dari hasil cek fakta tim Medcom.id, klaim Prabowo bahwa utang luar negeri (ULN) Rusia dan Arab Saudi terhadap produk domestik bruto (PDB) masing-masing negara berada di bawah Indonesia, adalah benar. ULN Arab Saudi mencapai 24,8 persen terhadap PDB pada 2022. Kemudian Rusia mencapai 16,2 persen terhadap PDB.

Sementara Indonesia yang dirilis pada 2022 mencapai 39,6 persen terhadap PDB. Kemudian berdasarkan data terbaru mencapai 28,9 persen pada triwulan III 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan posisi ULN Indonesia dan sejumlah negara lainnya Dalam paparan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 16 Januari 2023. Ia menyebut rasio ULN Indonesia hanya lebih tinggi dari Arab Saudi dan Rusia di antara negara G20.

"Tercatat rasio utang pemerintah Indonesia sebesar 39,6 persen. Rasio utang RI lebih rendah dari Korea Selatan yang berada di posisi keempat (54,1 persen). Namun, lebih tinggi dari Arab Saudi (24,8 persen) dan Rusia (16,2 persen) yang menempati posisi pertama dengan utang paling kecil di antara negara G20 dan Asean," tulis Bisnis.com dalam laporannya pada Rabu 18 Januari 2023.

Klaim bahwautang luar negeri (ULN) Rusia dan Arab Saudi terhadap produk domestik bruto (PDB) masing-masing negara berada di bawah Indonesia, adalah benar.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan bisa ditelusuri dari informasi panel ahli live fact checking Debat Pilpres 2024 sesi ketiga sebagai berikut.

Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional Universitas Tidar Magelang, Bonifasius Endo Gauh Perdana mengatakan informasi yang disampaikan salah.

“Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berlaku sejak era reformasi, batas aman (threshold) utang pemerintah maksimal 60% dari PDB,” kata Endo.

Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan menyampaikan kondisi utang Indonesia tidak berbahaya saat ini atau dalam batas aman.

Hal ini terbukti juga dari nota keuangan, Pemerintah Indonesia tetap konsisten membayar bunga dan utang pokoknya, meski hingga April 2023, utang pemerintah mencapai Rp7.849,89 triliun dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 38,15%.

"Jika dibandingkan rasio utang terhadap PDB negara lain, Malaysia 67%, Filipina 57%. Jadi lebih besar. Ada nggak negara besar yang tidak punya utang? Bahkan negara Middle East yang produksi minyak pun punya utang. Arab Saudi itu level utangnya juga mencapai 24%," jelas Denny dalam CNBC Indonesia Money Talks On Location, Rabu (14/6/2023).

Meski utang pemerintah Indonesia mengalami peningkatan, tetapi dibarengi pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan PDB yang lebih tinggi artinya utangnya produktif dan efektif. Di sisi lain berdasarkan historisnya, negara Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar.

Pernyataan Anies Baswedan dalam debat Pilpres 2024 tentang rasio utang Indonesia belum ideal karena lebih dari 30 persen GDP, salah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berlaku sejak era reformasi, batas aman (threshold) utang pemerintah maksimal 60% dari PDB.