Menurut Prasetia Nugraha, Peneliti Data and Democracy Research Hub Monash University, persentase rasio utang luar negeri Indonesia mendekati 40 persen, yaitu 39,6 persen dari PDB pada 2022. Angka ini lebih rendah dibandingkan Korea Selatan di posisi keempat yang mencapai 54,1% dibandingkan PDB negara. 
Namun menurut Ludiro Madu, Dosen Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, tidak benar jika hutang tersebut terendah dibanding negara-negara lainnya.  
Berdasarkan studi Bank Dunia yang berjudul “Finding the Tipping Point—When Sovereign Debt Turns Bad (2010)”, pertumbuhan ekonomi suatu negara berisiko melambat jika rasio utang terhadap PDB-nya melebihi 77% dalam jangka panjang. Adapun rasio utang Indonesia masih jauh dari ambang batas risiko tersebut. 
Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF), rasio utang pemerintah Indonesia pada 2023 hanya 39% dari total PDB, paling rendah ke-3 di kelompok G20.
Di sisi lain, ada 11 anggota G20 yang rasio utangnya di atas 77%, melampaui ambang batas risiko versi Bank Dunia. Negara-negara itu adalah Jepang, Italia, Amerika Serikat, Perancis, Kanada, Inggris, Argentina, Brasil, Uni Eropa, China, dan India. Sementara anggota G20 lainnya memiliki rasio utang di bawah 77%, yaitu Afrika Selatan, Jerman, Korea Selatan, Meksiko, Australia, Arab Saudi, dan Rusia. Ada satu lagi anggota G20, yaitu Turki. Namun, rasio utangnya tidak tercatat di basis data IMF.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim bahwa utang luar negeri Indonesia sekitar 40 persen adalahsebagian benar.
Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF), rasio utang pemerintah Indonesia pada 2023 hanya 39% dari total PDB, paling rendah ke-3 di kelompok G20.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Menurut Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data and Democracy Research Hub Monash University Indonesia, saat ini Divisi Cyber atau Direktur Tindak Pidana Cyber dipimpin oleh Brigjen Himawan Bayu Aji, seorang perwira tinggi yang memiliki pangkat Bintang Satu. 
Padahal sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Budi Arie telah mengajukan saran untuk memberikan jabatan tersebut pada jenderal bintang dua atau tiga. “Usulan itu bahkan sudah disampaikan sejak Agustus 2023,” kata Prasetia mengutip berita dari Detik.com.
Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi mengatakan usulan agar jabatan Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri diisi oleh jenderal bintang dua dikarenakan kejahatan di bidang siber di Indonesia semakin canggih dan kompleks. Ia menekankan bahwa security in digital economic ini sudah menjadi isu dunia lantaran kejahatannya transnasional. “Servernya ada di mana, pelakunya ada di mana.” 
Dikutip dari Detik.com, Brigadir Jenderal, Himawan Bayu Aji diangkat menjadi Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri berdasarkan surat telegram bernomor ST/2750/XII/KEP/2023 tanggal 7 Desember 2023. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. Himawan menggantikan Brigadir Jenderal, Adi Vivid Agustiadi Bachtiar.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, klaim Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyebutkan apabila Divisi Cyber di Markas Besar Polri tidak dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga, adalahbenar. 
Berdasarkan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST/2750/XII/KEP/2023 tanggal 7 Desember 2023, Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri dijabat Brigadir Jenderal, Himawan Bayu Aji. Ia menggantikan Brigadir Jenderal, Adi Vivid Agustiadi Bachtiar. Himawan sendiri adalah perwira tinggi dengan pangkat polisi bintang satu.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data & Democracy Research Hub Monash University-Indonesia mengatakan Cina memanfaatkan kedekatan dengan Laos untuk mengintervensi ASEAN atas isu Laut Cina Selatan dengan memanfaatkan krisis Myanmar.
Dilansir SCMP, pada tanggal 8 September 2023, Liu Jianchao, kepala Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok bertemu dengan Presiden Laos Thongloun Sisoulith.  Ini bersamaan dengan kesiapkan Laos untuk mengambil alih posisi Ketua ASEAN. 
Sementara itu, dilansir OFR, hubungan perdagangan antara Myanmar dan Cina  juga terus berkembang meskipun ketidakstabilan dalam negeri di Myanmar terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah menjadi salah satu mitra dagang terbesar Myanmar. 
Menurut Kementerian Perdagangan Myanmar, perdagangan bilateral antara April 2022 dan setengah Januari 2023 pada tahun keuangan 2022-2023, mencapai hingga 2159.412 juta dolar.

Dalam laporan SafeGuard Global, besarnya kekuatan CIina menjadikan berbagai negara Asia Tenggara bergantung pada perekonomian Cina. Khususnya yang berada di sepanjang sungai Mekong Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, hingga Vietnam. 
Ketergantungan negara ASEAN juga tercermin juga dari kontribusi 20% atau US$ 669,2 miliar dari Cina sebagai partner dagang terbesar.

Dilansir Kemenlu, pada tanggal 13 Juli 202 di Jakarta ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah menyepakati Pedoman untuk mempercepat negosiasi Kode Etik (Code of Conduct/COC) di Laut Cina Selatan (LTS). Pedoman tersebut diadopsi dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Direktur Komite Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis China, Wang Yi.
"Hanya dengan kesepakatan ini kita dapat mencapai kerja sama yang saling menguntungkan demi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di Indo-Pasifik," ujar Menlu Retno.
?Ludiro Madu, dosen Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta mengatakan Cina sudah sejak lama menggunakan Laos dan Myanmar ke wilayah LCS.
“Sampai saat ini China mempertahankan ketergantungan negara-negara di sekitar Sungai Mekong di bawah pengaruh China sebelum mereka bergabung ke ASEAN,” kata Ludiro.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Fakta Tim Cek Fakta Tempo, pernyataan Anies bahwa Tiongkok memanfaatkan Laos dan Myanmar untuk mempertahankan pengaruhnya di Laut China Selatan adalah Benar.
China mempertahankan pengaruhnya di tengah  ketidakstabilan dalam negeri di Myanmar. Pada beberapa tahun terakhir, Cina telah menjadi salah satu mitra dagang terbesar Myanmar. Pada tahun 2022-2023 nilai perdagangan China dan Myanmar mencapai US $ 2.159.412 juta. China juga berkontribusi  sebesar 20% atau US$ 669,2 miliar dalam perdagangan dengan negara ASEAN

Menurut Bonifasius Endo Gauh Perdana, Dosen Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional, Universitas Tidar, pada awalnya kerjasama selatan-selatan yang diinisiasi Indonesia cenderung bersifat normatif dan pragmatis namun sekarang memang bergeser ke arah yang lebih material (ekonomi). Akan tetapi, dampak model ini akan berbeda-beda pada setiap negara. 
Sebuah riset menunjukan meningkatnya aktivitas diplomasi Indonesia di kawasan Afrika. Akan tetapi, belum ada bukti konkret negara-negara Afrika tersebut juga meningkatkan aktivitas ekonominya ke Indonesia. 
Peneliti Data and Democracy Research Hub Monash University, Prasetia Anugrah, menyatakan jika merujuk pada kedatangan delegasi Afrika pada Indonesia Africa Forum maka benar adanya negara-negara afrika sempat mengunjungi Indonesia. 
“Namun untuk mengklaim bahwa negara negara Afrika menjadikan Indonesia sebagai panutan, lebih tepat jika konteksnya diarahkan pada pola diplomasi yang dilakukan di era Presiden Jokowi melalui diplomasi Bilateral,” katanya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim Prabowo bahwa Indonesia menjadi panutan negara-negara Afrika adalah belum ada bukti. 
Menurut Dosen Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional, Universitas Tidar, aktivitas diplomasi Indonesia di kawasan Afrika memang meningkat. Akan tetapi, belum ada bukti konkret negara-negara Afrika tersebut juga meningkatkan aktivitas ekonominya ke Indonesia.