TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dalam Debat Capres Pemilu 2024 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024) malam, Prabowo Subianto dalam debat menjawab soal pengadaan alutsista dan alat militer yang separuhnya bekas. Hal itu disampaikan oleh Prabowo ketika menjawab pertanyaan mengenai penanganan isu keamanan di Laut China Selatan.

Liputan6.com, Jakarta- Calon Presiden Nomor Urut Tiga, Ganjar Pranowo menyatakan kerja sama pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan dibatalkan Prabowo.
Pernyataan Ganjar tersebut dilontarkan dalam acara Debat Capres, Minggu (7/1/2024).
Berikut pernyataan Ganjar Pranowo terkait kerja sama pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan dibatalkan Prabowo.
"Maka peningkatan itu pak di awal saya sampaikan, kenapa pertumbuhan harus di kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas bahkan saya sebut tadi tank dibuat di mana haylie bereaksi berdebat di mana agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan, termasuk ketika kita membuat kapal selam yang sudah dimulai dari bapak yang kalau tidak salah bapak batalkan dengan Korea Selatan."
Benarkah pernyataan Ganjar Pranowo terkait kerja sama pembuatan kapal selam PT PAL dengan Korea Selatan dibatalkan Prabowo? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Penelusuran Fakta
Dalam artikel berjudul "TNI AL Koordinasi dengan Kemhan soal Kerja Sama Pembuatan Kapal Selam dengan Korsel" yang dimuat situs nasional.kompas.com, (16/1/2023),
TNI Angkatan Laut (AL) masih berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait lanjutan kerja sama batch ke-2 pembuatan kapal selam bersama Korea Selatan (Korsel).
"Batch ke-2 juga masih dalam pertimbangan, nanti kami rapatkan dengan pihak Kemenhan," ujar Kepala Staf AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (16/1/2023).
Ali mengatakan, TNI AL akan membahas lanjutan kerja sama dengan Korsel saat rapat pimpinan (rampin) Kemenhan dalam pekan ini.
"Masih dipertimbangkan oleh pihak Kemenhan terutama. Tentu ada masukan dari pihak kami, dari TNI AL, untuk memilih kapal selam mana yang terbaik," kata Ali.
Untuk diketahui Indonesia dan Korsel telah menyelesaikan batch pertama kerja sama pembuatan kapal selam, yakni dengan adanya KRI Nagapasa-403, KRI Ardadeli-404, dan KRI Alugoro-405.
Ketiga kapal selam itu merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Korsel lewat perusahaan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Co Ltd.
Alugoro resmi menjadi alutsista TNI AL setelah diresmikan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya, Jawa Timur, pada 17 Maret 2021.
Dalam artikel berjudul "Cek fakta, Ganjar sebut Prabowo batalkan kerjasama pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan" yang dimuat situs antaranews.com Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Prasetia Nugraha, mengatakan pernyataan Prabowo membatalkan kerja sama pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan merupakan salah. Pada 2021, Indonesia (Menhan Prabowo) masih menerima hasil kerja sama PT PAL Dengan DSME Korea Selatan yakni kapal selam Alugoro-405.
Namun memang benar Indonesia sedang dihadapkan pada tuduhan meninggalkan kontrak kerja sama untuk tiga kapal selam senilai 1,02 miliar dolar AS oleh situs Asian Military Review untuk beralih ke jenis kapal selam Scorpene produksi Naval Group (Prancis).
Dengan adanya serah terima satu kapal selam pada 2021, maka dapat dianggap bahwa Indonesia tidaklah sepenuhnya meninggalkan kontrak kerja sama yang ditanda-tangani pada tahun 2019 tersebut.
 

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyebut kenaikan gaji TNI dan Polri hanya terjadi sebanyak tiga kali selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Ia mengklaim dalam debat Capres ketiga yang digelar Minggu (7/1/2024).
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel dari Liputan6.com berjudul "Melihat Kembali Kenaikan Gaji PNS saat Era Jokowi" yang tayang pada 16 Agustus 2023. Berikut isi artikelnya:
"Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), pusat dan daerah/TNI/Polri diusulkan naik 8 persen, dan pensiunan PNS naik 12 persen.
Kenaikan gaji PNS pusat dan daerah/TNI/Polri dan pensiunan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
“RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen,” kata Jokowi saat pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023 dikutip Kamis (17/8/2023).
Jokowi menuturkan, untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, reformasi harus terus diperkuat, sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional dan berintegritas.
“Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas,” ujar Jokowi.
Jokowi berharap dengan kenaikan gaji untuk ASN, TNI, Polri dan pensiunan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan Pembangunan nasional.
Kenaikan Gaji PNS Era JokowiSebelum usulan kenaikan gaji ASN pusat dan daerah, TNI, Polri dalam RAPBN 204, selama masa pemerintahan Presiden Jokowi dalam dua periode, ia telah menaikkan dua kali gaji PNS.
Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang dimulai sejak 2014, ia menaikkan gaji PNS pertama kali pada 2015. Jokowi menaikkan gaji PNS sekitar 5 persen.  Pada saat itu, ia telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dengan kenaikan lima persen, demikian mengutip berbagai sumber.
Selanjutnya, Jokowi hampir tidak pernah menaikkan gaji PNS. Pada 2019, Jokowi kembali menaikkan gaji PNS sekitar 5 persen. Kenaikan gaji PNS itu ditetapkan pemerintah dalam Peraturan  Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut mengatur mengenai daftar gaji Pegawai Negeri Sipil mulai dari golongan IA-IVE."
Selain itu ada artikel dari DataIndonesia berjudul "Beda dengan SBY, Jokowi Hanya Naikkan Gaji PNS 3 Kali" yang tayang 18 Agustus 2023.
Berikut isi artikelnya:
"Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sebesar 8% pada 2024. Selain itu, Jokowi juga menjanjikan gaji pensiunan meningkat sebesar 12% pada tahun depan. 
Menurut Jokowi, kenaikan gaji tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja PNS dan anggota TNI/Polri. Dia pun berharap kenaikan gaji itu akan mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Berdasarkan data yang dihimpun DataIndonesia.id, kenaikan gaji PNS ini merupakan kali ketiga selama pemerintahan Jokowi. Jokowi pertama kali menaikkan gaji PNS pada 2015 sekitar 6%.
Selanjutnya, Jokowi menaikkan gaji PNS sebesar 5% pada 2019. Ini membuat gaji PNS paling rendah sebesar Rp1,56 juta, sedangkan tertingginya senilai Rp5,9 juta.
Kebijakan untuk meningkatkan gaji PNS selama pemerintahan Jokowi berbeda dibandingkan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa pemerintahan SBY, kenaikan gaji PNS terjadi hampir setiap tahun. Gaji PNS terpantau meningkat sebesar 15% pada 2004.
Kemudian, pemerintahan SBY menaikkan gaji PNS dengan persentase yang sama, yakni 15% pada 2005. Kenaikan gaji PNS paling tinggi mencapai 20% pada 2008.
Pemerintahan SBY lalu kembali menaikkan gaji PNS di kisaran 14,4%-16% atau rata-rata 15% pada 2009. Kenaikan gaji PNS kembali terjadi pada 2010, meski hanya sebesar 5%.
Gaji PNS lantas meningkat lagi sebesar 10% pada 2011 dan 2012. Pada 2013, pemerintahan SBY menaikkan gaji PNS sebesar 7%. Sedangkan, kenaikan gaji PNS pada 2014 atau tahun terakhir pemerintahan SBY sebesar 6%.
Berikut data kenaikan gaji PNS setiap tahun sejak 2004-2024:
2004: 15%
2005: 0%
2006: 0%
2007: 15%
2008: 20%
2009: 15%
2010: 5%
2011: 10%
2012: 10%
2013: 7%
2014: 6%
2015: 6%
2016: 0%
2017: 0%
2018: 0%
2019: 5%
2020: 0%
2021: 0%
2022: 0%
2023: 0%
2024: 8%"

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar terhadap utang luar negeri.
Menurut Prabowo, saat ini utang luar negeri Indonesia masih rendah, yakni sebesar 40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Mengenai utang luar negeri, Indonesia sekarang utang luar negeri kita, sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto kita salah satu terendah di dunia. Jadi itu masih berada di sekitar 40 persen. Kita tidak pernah default, kita tidak pernah gagal utang," kata Prabowo saat debat capres Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Berdasarkan informasi dari Kementeri Keuangan (Kemenkeu), Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar utang luar negeri atau default.
Informasi ini dikutip dari dari artikel berjudul "Kemenkeu: Indonesia tak pernah gagal bayar utang sepanjang sejarah" yang dimuat situs antaranews.com pada 14 Juni 2023.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Indonesia tak pernah mengalami gagal bayar utang atau default sepanjang sejarah.
“Alhamdulillah dalam sejarah Indonesia tidak pernah default atau gagal bayar utang,” kata Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan dalam CNBC - Money Talks on Location di Jakarta, Rabu.
Deni menyinggung informasi yang ramai dibicarakan belakangan. Ia membenarkan utang pemerintah saat ini mencapai tingkat tertinggi sejak Indonesia merdeka pada 1945, sebagaimana yang disampaikan oleh Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK). Namun, Deni menjelaskan pernyataan JK tidak lengkap.
“Selama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita defisit, artinya pendapatan kita masih lebih kecil dari belanja, maka nominal utang kita meningkat. Jadi, pernyataan itu berlaku sejak zaman Presiden Soekarno,” jelas dia.
Deni mengatakan utang negara akan terus meningkat lebih tinggi dari masa pemerintahan sebelumnya. Kendati demikian, saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga mencapai tingkat tertinggi sejak Kemerdekaan Indonesia.
Artinya, sambung Deni, utang Indonesia yang meningkat turut diiringi oleh kemampuan membayar utang yang juga meningkat. Jadi, utang pemerintah dalam kondisi yang aman dan tidak berbahaya.
Selain itu, Deni menjamin bahwa Pemerintah Indonesia saat ini bisa mengelola utang dengan baik. Hal itu tercermin dari posisi utang yang masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Posisi utang pemerintah per April 2023 tercatat sebesar Rp7.849,89 triliun. Jumlah tersebut turun Rp28,19 triliun dari Maret 2023 yang tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,15 persen.
Catatan tersebut masih berada di bawah batas aman atau thresold rasio utang pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa rasio utang maksimal 60 persen dari PDB dan defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB.