KOMPAS.com - Sebuah video di media sosial mengabarkan soal relawan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menganiaya relawan dari kubu lain.
Melalui sebuah video yang beredar, relawan Gibran diklaim telah menganiaya relawan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks.
Video soal relawan Gibran menganiaya relawan Ganjar disebarkan oleh akun Facebook ini pada Kamis (4/1/2024).
Berikut judul yang tertera pada video berdurasi 13 menit 33 menit tersebut:
V1ral..!Aksi Brut4l Rel4wan Gibran An1ay4 Re1awan Ganjar Hingga Ggr
(GFD-2024-15056) [HOAKS] Relawan Gibran Menganiaya Relawan Ganjar
Sumber: kompas.comTanggal publish: 05/01/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Video yang beredar muncul setelah insiden penganiayaan relawan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ada tujuh relawan yang dianiaya oleh 15 orang diduga anggota TNI, di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, Sabtu (30/12/2023).
Video yang beredar berisi potongan klip dari berbagai media soal insiden tersebut.
Salah satunya video yang diunggah di kanal YouTube Metro TV pada 1 Januari 2024, ketika Ganjar mengunjungi salah satu korban penganiayaan.
Sementara itu, narator video membacakan artikel berita yang diterbitkan Tribunnews, Minggu (31/12/2023).
Berita tersebut memuat pendapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud terkait insiden penganiayaan relawan di Boyolali.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis berpendapat, kekerasan yang dialami relawan membahayakan integritas pemilu.
Ada 15 anggota TNI yang melakukan penganiayaan, tetapi sejauh ini belum ditemukan bukti bahwa pelaku penganiayaan merupakan relawan Gibran.
Sebagai tanggapan atas insiden tersebut, Komandan Kodim (Dandim) 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo memastikan tidak ada motif politik yang melatarbelakanginya.
Dilansir Kompas.com, insiden penganiayaan terjadi karena kesalahpahaman.
"Sampai dengan saat ini TNI tetap menjunjung tinggi dan memegang teguh komitmen netralitas yang diamanatkan undang-undang," kata Wiweko.
"Informasi sementara yang diterima bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas. Karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak," imbuhnya.
Sebagai informasi, netralitas TNI dan Polri diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004 pasal 39 dan UU Nomor 28 tahun 2008 ayat 1 dan 2 yang menyatakan tidak boleh berpolitik praktis.
Ada tujuh relawan yang dianiaya oleh 15 orang diduga anggota TNI, di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, Sabtu (30/12/2023).
Video yang beredar berisi potongan klip dari berbagai media soal insiden tersebut.
Salah satunya video yang diunggah di kanal YouTube Metro TV pada 1 Januari 2024, ketika Ganjar mengunjungi salah satu korban penganiayaan.
Sementara itu, narator video membacakan artikel berita yang diterbitkan Tribunnews, Minggu (31/12/2023).
Berita tersebut memuat pendapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud terkait insiden penganiayaan relawan di Boyolali.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis berpendapat, kekerasan yang dialami relawan membahayakan integritas pemilu.
Ada 15 anggota TNI yang melakukan penganiayaan, tetapi sejauh ini belum ditemukan bukti bahwa pelaku penganiayaan merupakan relawan Gibran.
Sebagai tanggapan atas insiden tersebut, Komandan Kodim (Dandim) 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo memastikan tidak ada motif politik yang melatarbelakanginya.
Dilansir Kompas.com, insiden penganiayaan terjadi karena kesalahpahaman.
"Sampai dengan saat ini TNI tetap menjunjung tinggi dan memegang teguh komitmen netralitas yang diamanatkan undang-undang," kata Wiweko.
"Informasi sementara yang diterima bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas. Karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak," imbuhnya.
Sebagai informasi, netralitas TNI dan Polri diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004 pasal 39 dan UU Nomor 28 tahun 2008 ayat 1 dan 2 yang menyatakan tidak boleh berpolitik praktis.
Kesimpulan
Narasi soal relawan Gibran menganiaya relawan Ganjar merupakan hoaks.
Isi video membahas soal insiden penganiayaan yang dilakukan 15 anggota TNI terhadap tujuh relawan Ganjar di Boyolali.
Kodim (Dandim) 0724/Boyolali memastikan insiden terjadi akibat kesalahpahaman dan tidak ada motif politik.
Isi video membahas soal insiden penganiayaan yang dilakukan 15 anggota TNI terhadap tujuh relawan Ganjar di Boyolali.
Kodim (Dandim) 0724/Boyolali memastikan insiden terjadi akibat kesalahpahaman dan tidak ada motif politik.
Rujukan
- https://www.facebook.com/Parametermajor1/videos/381158924585508
- https://www.youtube.com/watch?v=T1cz5IL3qUA
- https://muria.tribunnews.com/2023/12/31/1-relawan-ganjar-mahfud-meninggal-4-lain-luka-korban-kekerasan-tpn-bahayakan-integritas-pemilu
- https://regional.kompas.com/read/2023/12/31/145939478/15-oknum-tni-diduga-aniaya-relawan-ganjar-mahfud-dandim-pastikan-tak-ada?page=all#page2
- https://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004
- https://peraturan.bpk.go.id/Details/39671
- https://t.me/kompascomupdate
(GFD-2024-15055) [KLARIFIKASI] Belum Ada Kesepakatan Pemprov Kepri dan UNHCR soal Pengungsian Rohingya di Pulau Galang
Sumber: kompas.comTanggal publish: 05/01/2024
Berita
KOMPAS.com - Beredar narasi mengenai kesepakatan untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat pengungsi Rohingya.
Dalam sebuah unggahan disebutkan, kesepakatan itu terjalin antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR).
Namun, narasi tersebut tidak benar.
Narasi soal kesepakatan antara Pemprov Kepri dan UNHCR untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat pengungsi Rohingya muncul dibagikan oleh akun TikTok ini (arsip)
Akun tersebut membagikan video yang menampilkan poster yang diklaim berasal dari UNHCR. Poster tersebut bertuliskan demikian:
Kami dari pihak UNHCR INDONESIA Menyampaikan kepada masyarakat Indonesia Bahwa UNHCR IINDONESIA dan Pemerintah kepulauan Riau telah menyetujui Bahwa pulau Galang menjadi tempat tinggal Kaum Rohingya.pihak UNHCR juga sudah menerima tanah kosomh dari pemberian Pemerintah kepulauan riau. Semoga masyarakat/rakyat di Indonesia Bisa menerima suadara kita kaum Rohingya Demikian kami selaku STAFF UNHCR INDONESIA Yang bisa saya sampaikan TERIMKASIH.
Kemudian terdapat keterangan demikian:
Apakah otak pemerintah sudah mulai rusak yak kok malah Rohingya di jadi kan seperti spesial dari pada rakyat sendiri permainan duit ini seperti nya.
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang menyebut Pemprov Kepri dan UNHCR telah sepakat menjadikan Pulau Galang sebagai tempat tinggal pengungsi Rohingya
Dalam sebuah unggahan disebutkan, kesepakatan itu terjalin antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR).
Namun, narasi tersebut tidak benar.
Narasi soal kesepakatan antara Pemprov Kepri dan UNHCR untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat pengungsi Rohingya muncul dibagikan oleh akun TikTok ini (arsip)
Akun tersebut membagikan video yang menampilkan poster yang diklaim berasal dari UNHCR. Poster tersebut bertuliskan demikian:
Kami dari pihak UNHCR INDONESIA Menyampaikan kepada masyarakat Indonesia Bahwa UNHCR IINDONESIA dan Pemerintah kepulauan Riau telah menyetujui Bahwa pulau Galang menjadi tempat tinggal Kaum Rohingya.pihak UNHCR juga sudah menerima tanah kosomh dari pemberian Pemerintah kepulauan riau. Semoga masyarakat/rakyat di Indonesia Bisa menerima suadara kita kaum Rohingya Demikian kami selaku STAFF UNHCR INDONESIA Yang bisa saya sampaikan TERIMKASIH.
Kemudian terdapat keterangan demikian:
Apakah otak pemerintah sudah mulai rusak yak kok malah Rohingya di jadi kan seperti spesial dari pada rakyat sendiri permainan duit ini seperti nya.
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang menyebut Pemprov Kepri dan UNHCR telah sepakat menjadikan Pulau Galang sebagai tempat tinggal pengungsi Rohingya
Hasil Cek Fakta
Dilansir Antara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad membantah bahwa Pemprov dan UNHCR Indonesia sepakat menjadikan Pulau Galang sebagai tempat tinggal pengungsi Rohingya.
"Rumor itu tidak benar dan disebarkan oleh akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan belum ada kesepakatan apa pun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang," kata Ansar, Selasa (2/1/2024).
Ansar menjelaskan, Pemprov Kepri tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR untuk dijadikan tempat tinggal pengungsi Rohingya.
Ia menegaskan, sampai saat ini tak ada arahan dari pemerintah pusat untuk menempatkan pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
Sementara itu, melalui akun Instagramnya UNHCR menjelaskan, banyak beredar informasi keliru di media sosial yang mencatut institusinya.
Salah satunya, terkait kesepakatan untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
"Rumor itu tidak benar dan disebarkan oleh akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan belum ada kesepakatan apa pun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang," kata Ansar, Selasa (2/1/2024).
Ansar menjelaskan, Pemprov Kepri tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR untuk dijadikan tempat tinggal pengungsi Rohingya.
Ia menegaskan, sampai saat ini tak ada arahan dari pemerintah pusat untuk menempatkan pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
Sementara itu, melalui akun Instagramnya UNHCR menjelaskan, banyak beredar informasi keliru di media sosial yang mencatut institusinya.
Salah satunya, terkait kesepakatan untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
Kesimpulan
Narasi soal Pemprov Kepri dan UNHCR sepakat menjadikan Pulau Galang sebagai tempat tinggal pengungsi Rohingya adalah tidak benar.
Pemprov Kepri memastikan kabar tersebut adalah hoaks. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Pemrov Kepri dan UNHCR.
Selain itu, UNCHR membantah soal poster yang berisi kesepakatan untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
Pemprov Kepri memastikan kabar tersebut adalah hoaks. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Pemrov Kepri dan UNHCR.
Selain itu, UNCHR membantah soal poster yang berisi kesepakatan untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
Rujukan
- https://www.tiktok.com/@ismailjoeshim/video/7313404856801185029?_r=1&_t=8ilgpK0SAhL
- https://ghostarchive.org/archive/ueaVv
- https://www.antaranews.com/berita/3896241/gubernur-kepri-bantah-pulau-galang-jadi-penampungan-pengungsi-rohingya
- https://www.instagram.com/p/C01OE7moGCe/?igsh=MXBuZDluZ2M4dnBjMA%3D%3D&img_index=3
- https://t.me/kompascomupdate
(GFD-2024-15054) [SALAH] KPU Temukan Bukti Vital Kecurangan Gibran di Debat Cawapres
Sumber: YouTube.comTanggal publish: 08/01/2024
Berita
GEGER MALAM INI || KPU TEMUKAN BVKTI V1TAL, KECUR4NG4N GIBRAN DI PILPRES T£RB0NGK∆R
Hasil Cek Fakta
Kanal YouTube KABAR NEWS (@kabarnews672) pada 29 Desember 2023 mengunggah video dengan klaim bahwa kecurangan pada saat debat cawapres yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming akhirnya terbongkar setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan bukti vital.
Setelah dilakukan penelusuran, faktanya narator hanya membaca ulang artikel milik CNBC Indonesia berjudul “Gibran Dicap Curang di Debat Cawapres, 3 Hal Ini Jadi Sorotan”.
Artikel asli tersebut memberitakan mengenai kecurigaan seorang pakar telematika, Roy Suryo, kepada Gibran yang terlihat mengenakan tiga mikrofon sekaligus dalam acara debat cawapres yang berlangsung pada 22 Desember 2023 lalu.
Namun, kecurigaan tersebut langsung dibantah oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asyhari, yang mengungkapkan bahwa semua cawapres mengenakan alat yang sama selama acara debat berlangsung. Hasyim juga menjelaskan bahwa alat yang berada di telinga para cawapres bukanlah ear feeder atau pengumpan telinga, melainkan cantolan mik.
Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh kanal YouTube KABAR NEWS merupakan informasi yang salah.
Setelah dilakukan penelusuran, faktanya narator hanya membaca ulang artikel milik CNBC Indonesia berjudul “Gibran Dicap Curang di Debat Cawapres, 3 Hal Ini Jadi Sorotan”.
Artikel asli tersebut memberitakan mengenai kecurigaan seorang pakar telematika, Roy Suryo, kepada Gibran yang terlihat mengenakan tiga mikrofon sekaligus dalam acara debat cawapres yang berlangsung pada 22 Desember 2023 lalu.
Namun, kecurigaan tersebut langsung dibantah oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asyhari, yang mengungkapkan bahwa semua cawapres mengenakan alat yang sama selama acara debat berlangsung. Hasyim juga menjelaskan bahwa alat yang berada di telinga para cawapres bukanlah ear feeder atau pengumpan telinga, melainkan cantolan mik.
Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh kanal YouTube KABAR NEWS merupakan informasi yang salah.
Kesimpulan
Hasil periksa fakta ‘Ainayya Al Fatikhah.
Unggahan video yang mengklaim bahwa KPU telah menemukan bukti vital atas kecurangan yang dilakukan Gibran Rakabuming pada saat debat cawapres merupakan konten yang dimanipulasi. Faktanya, narator hanya membaca ulang artikel berjudul “”Gibran Dicap Curang di Debat Cawapres, 3 Hal Ini Jadi Sorotan”.
Unggahan video yang mengklaim bahwa KPU telah menemukan bukti vital atas kecurangan yang dilakukan Gibran Rakabuming pada saat debat cawapres merupakan konten yang dimanipulasi. Faktanya, narator hanya membaca ulang artikel berjudul “”Gibran Dicap Curang di Debat Cawapres, 3 Hal Ini Jadi Sorotan”.
Rujukan
- https://www.cnbcindonesia.com/news/20231225100105-4-500162/gibran-dicap-curang-di-debat-cawapres-3-hal-ini-jadi-sorotan
- https://www.antaranews.com/berita/3885426/kpu-klarifikasi-dugaan-kecurangan-gibran-oleh-roy-suryo
- https://turnbackhoax.id/2024/01/08/salah-kpu-temukan-bukti-vital-kecurangan-gibran-di-debat-cawapres/
(GFD-2024-15053) [SALAH] Ombak Mirip Tsunami Terjang 15 Pantai Wisata
Sumber: YouTube.comTanggal publish: 08/01/2024
Berita
Live; 15 PANTAI WISATA REMUK… DAHSYATNYA TERJANGAN OMBAK MIRIP TSUNAMI PULUHAN NELAYAN TERSERET
Hasil Cek Fakta
Kanal YouTube CCTV BENCANA (@bencanaalam294) pada 4 Januari 2023 mengunggah video dengan klaim bahwa terjangan ombak mirip tsunami telah menghancurkan 15 pantai wisata dan menyeret puluhan nelayan.
Setelah menonton keseluruhan video, faktanya narator hanya membaca ulang artikel milik Tribun Flores berjudul “Tinggi Gelombang Laut di Selat Sumba Dua Meter”.
Artikel asli tersebut memberitakan mengenai perkiraan BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang akan kondisi gelombang di Selat Sumba bagian barat. Diketahui bahwa gelombang di wilayah tersebut dapat mencapai tinggi hingga dua meter sehingga masyarakat dihimbau untuk memperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran.
Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh kanal YouTube CCTV BENCANA merupakan informasi yang salah.
Setelah menonton keseluruhan video, faktanya narator hanya membaca ulang artikel milik Tribun Flores berjudul “Tinggi Gelombang Laut di Selat Sumba Dua Meter”.
Artikel asli tersebut memberitakan mengenai perkiraan BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang akan kondisi gelombang di Selat Sumba bagian barat. Diketahui bahwa gelombang di wilayah tersebut dapat mencapai tinggi hingga dua meter sehingga masyarakat dihimbau untuk memperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran.
Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh kanal YouTube CCTV BENCANA merupakan informasi yang salah.
Kesimpulan
Hasil periksa fakta ‘Ainayya Al Fatikhah.
Unggahan video yang mengklaim bahwa sebanyak 15 pantai wisata hancur diterjang ombak mirip tsunami merupakan konten yang dimanipulasi. Faktanya, narator hanya membaca ulang artikel berjudul “Tinggi Gelombang Laut di Selat Sumba Dua Meter”.
Unggahan video yang mengklaim bahwa sebanyak 15 pantai wisata hancur diterjang ombak mirip tsunami merupakan konten yang dimanipulasi. Faktanya, narator hanya membaca ulang artikel berjudul “Tinggi Gelombang Laut di Selat Sumba Dua Meter”.
Rujukan
Halaman: 2810/5962