Sebuah akun Facebook membagikan unggahan tangkapan layar artikel dengan klaim Pemerintah DKI menghabiskan Rp 90,45 Miliar untuk membayar Buzzer membuat hoaks. Dalam tangkapan layar itu tertulis keterangan penulis artikel bernama Hilda Julaika. Faktanya, tangkapan layar tersebut adalah hasil manipulasi aplikasi pengolah gambar.

Berdasarkan penelusuran Google Image Search, ditemukan sumber artikel dengan nama penulis yang sama serta gambar/ foto di artikel yang sama. Artikel itu dimuat oleh mediaindonesia.com pada Kamis 20 Agustus 2020. Artikel aslinya berjudul “Pemerintah Habiskan Rp90,45 Miliar untuk Bayar Buzzer” yang ditulis oleh Hilda Jualika.

Unggahan Facebook tersebut menambahkan kalimat ‘Pemprov DKI’ di belakang kata ‘pemerintah’ serta, menambahkan kalimat ‘buat bikin hoaks’ diakhir judul.

Dengan demikian, unggahan Facebook yang mengklaim Pemerintah Pemprov DKI Habiskan Rp90,45 Miliar untukBayar Buzzer buat bikin hoaks adalah salah. Unggahan tersebut termasuk dalam konten yang dimanipulasi.

Unggahan tersebut merupakan hasil dari konten yang dimanipulasi. Faktanya, tangkapan layar itu dari artikel mediaindonesia.com yang berjudul “Pemerintah Habiskan Rp90,45 Miliar untuk Bayar Buzzer.”

Akun Youtube “Pilihan Rakyat” pada tanggal 2 September 2023 mengunggah sebuah video dengan klaim Ahok resmi dilantik menjadi ketua KPK. Dalam thumbnail digambarkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

Setelah dilakukan penelusuran klaim tersebut tidak mempunyai bukti yang kredibel. Video berdurasi 11 menit 27 detik tersebut, tidak membahas mengenai pelantikan Ahok melainkan membahas mengenai pernyataan Ahok yang menyebut dirinya sebagai “Anjing penjaga uang rakyat”. Dilansir dari cnbcindonesia.com, faktanya saat ini Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama BUMN PT PERTAMINA dan Ketua KPK RI saat ini ialah Firli Bahuri.

Video pelantikan Ahok menjadi ketua KPK oleh Presiden Jokowi adalah konten tidak benar. Faktanya tidak ada bukti kredibel terkait hal tersebut. Diketahui saat ini ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI adalah Firli Bahuri

Channel youtube bernama KURSI POLITIK pada 23 September 2023 membagikan sebuah video bernarasikan Jokowi tunjuk Ahok menjadi pimpinan untuk Ibu Kota baru Nusantara.

Setelah ditelusuri, thumbnail video yang menampilkan sosok Jokowi, Ahok dan Ma’ruf Amin tersebut adalah hasil manipulasi. Video tersebut hanya menampilkan cuplikan dari beberapa video berbeda yang digabung menjadi satu.

Narator dalam video tersebut hanya membacakan ulang artikel dari jawapos.com berjudul “TERUNGKAP! Luhut: Jokowi Sudah Menunjuk Pemimpin Ibu Kota Baru, Ahok Kandidat Pemimpin Nusantara” yag diunggah pada 18 Januari 2022.

Dengan demikian, klaim narasi yang dibagikan dalam video unggahan channel youtube KURSI POLITIK tersebut adalah keliru dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Faktanya judul dan isi video tidak berkaitan. Thumbnail merupakan hasil manipulasi dan dalam video tersebut sama sekali tidak ditemukan informasi terkait klaim narasi yang beredar.

Beredar sebuah video dari channel youtube bernama POLITIK NUSANTARA bernarasikan Jokowi dan Megawati telah merestui duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada pilpres 2024 mendatang.

Setelah ditelusuri, thumbnail yang ditampilkan pada video tersebut merupakan hasil rekayasa. Selain itu dari awal hingga akhir video tidak ditemukan pemberitaan terkait klaim narasi yang beredar. Video tersebut hanya berisi cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang tidak ada kaitannya dengan klaim narasi.

Narator video tersebut hanya membacakan ulang artikel dari seword.com berjudul “Mengukur Peluang Pasangan Ganjar Capres dan Prabowo Cawapres” yang dimuat pada 26 November 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim narasi yang menyatakan Jokowi dan Megawati restui duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Tidak ditemukan informasi kredibel terkait klaim yang beredar. Narasi yang menyatakan Jokowi dan Megawati restui duet Ganjar dan Probowo adalah tidak benar.