Dosen dan Koordinator Pendidikan di School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia Ahmad Rizky M. Umar, mengatakan kekuatan nasional memang harus disertai kekuatan militer. Namun mencontohkan Gaza, kata dia, merupakan analogi yang keliru.
“Prabowo menggunakan contoh Gaza (Palestina), yang hingga saat ini belum diakui secara internasional sebagai negara-bangsa oleh banyak negara dan tidak memiliki kekuatan militer yang berdaulat seperti Indonesia,” kata Rizky.
Gaza sendiri, kata Rizky, dikuasai oleh Hamas yang bukan dianggap sebagai negara-bangsa oleh banyak negara. 
Dilansir dari CNN Indonesia, umumnya keberadaan tentara atau kelompok militer dimaksudkan untuk peperangan atau pertahanan negara. Namun jika dibutuhkan, pasukan militer juga dapat bertugas melakukan pekerjaan kemanusiaan seperti memasok makanan, air hingga, perawatan medis untuk kondisi tertentu.
Kelompok militer yang besar seringkali dianggap sebagai tanda kekuasaan dan bentuk rasa aman bagi warga negara serta sekutunya, meski pendapat ini juga bisa diperdebatkan.
Namun terlepas dari peran militer bagi sebuah negara, ada pula negara yang tidak memiliki tentara atau angkatan bersenjata.
World Population Review yang dikutip dari CNN Indonesia, negara-negara yang tanpa tentara termasuk dalam satu dari tiga kategori yakni negara-negara yang telah diterapkan demiliterisasi, negara yang pendirinya tidak mendirikan militer, atau negara-negara bekas jajahan sehingga masih bergantung di bawah perlindungan kelompok militer negara lain--yang sebelumnya menjajah mereka. Beberapa negara tanpa tentara yakni Andorra, Dominica, Kiribati, Kepulauan Solomon, Palau, Samoa dan Vatikan. 
Dikutip dari KataData, meski punya cukup banyak tentara, kekuatan militer Indonesia belum menonjol di skala Asia. Hal ini terlihat dari Asia Power Index yang disusun Lowy Institute, lembaga riset asal Australia, yang menempatkan kekuatan militer Indonesia di peringkat ke-10 dari 21 negara Asia yang diriset.
Menurut Lowy Institute, Indonesia memiliki sekitar 675 ribu personel militer dan paramiliter. Jumlahnya paling banyak ke-5 di Asia, setelah India, Cina, Korea Utara, dan Pakistan.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim bahwa kekuatan nasional harus disertai kekuatan militer, tanpa itu akan mudah dilindas seperti Gaza, adalahsebagian benar. 
Menurut Ahmad Rizky M. Umar, pengajar University of Queensland, kekuatan nasional memang harus disertai kekuatan militer. Namun mencontohkan Gaza merupakan analogi yang keliru.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Anis tidak secara spesifik menyebutkan virus yang menjadi penyebab 160 ribu orang meninggal. Namun, sejak 2020, dunia global menghadapi pandemi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. 
Data Badan Kesehatan Dunia ( WHO ) menunjukkan bahwa sejak awal kemunculan hingga 31 Desember 2023, COVID-19 menyebabkan kematian 6.991.842 juta jiwa di seluruh dunia. 
Data yang disampaikan Anies Baswedan itu mendekati jumlah kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Dilansir Kata Data, sampai tanggal 13 Agustus 2023, total kematian COVID-19  di Indonesia sebanyak 161,92 ribu orang. Data ini menempatkan angka kematian COVID-19 di Indonesia di urutan dua tertinggi di Asia.
Sumber: World Health Organization
Menurut World0Meter, data kematian COVID-19 di Indonesia hingga 8 Januari 2024 mencatat 161.954 orang dari total 6.821.940 kasus.
Sumber: data kematian dari laman World-O-meter
Virus lain yang mengancam pada tahun 2023 adalah monkeypox. Dalam Laporan Situasi Eksternal 28, diterbitkan  WHO tanggal 19 September, sejak 1 Januari 2022 hingga 11 September 2023, total kumulatif kasus monkeypox adalah  90.439 kasus yang dikonfirmasi oleh laboratorium, termasuk 157 kematian di 115 negara.
Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data & Democracy Research Hub Monash University-Indonesia mengatakan pernyataan Anies yang membandingkan kematian akibat virus dalam konteks keamanan (security) yang lebih luas tidak dapat dijadikan acuan.
“Membandingkan kematian akibat virus dengan arah penguatan pertahanan Indonesia dengan melakukan pembelian alutsista tidaklah tepat atau salah arah,” kata Prasetia.
Menurutnya, keamanan kesehatan atauhealth securitymemang rentan terhadap ancaman non-tradisional termasuk ancaman virus. Namun, hal itu tidak dapat disandingkan dengan ancaman militer yang bersifat ancaman tradisional karena variabel-variabel yang mempengaruhi memiliki konteks yang berbeda.
Selama tahun 2023, perang yang diakibatkan invasi Rusia atas Ukraina menyebabkan banyak korban jiwa. Dilansir Tempo.co, korban meninggal dalam invasi Rusia ke Ukraina tembus 500 ribu jiwa. Meskipun belum pasti, 70.000 warga Ukraina tewas dan sedikitnya 120.000 terluka.
Selain itu, invasi Israel ke Gaza telah menewaskan 22.185 warga Palestina dengan paling sedikit 57 ribu terluka, menurut Menteri Kesehatan yang dikutip dari Al Jazeera. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan Fakta Tim Cek Fakta Tempo, pernyataan Anies tentang lebih dari 160 ribu orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus adalahbenar. 
Angka itu mendekati kematian warga akibat SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 di Indonesia. Akan tetapi kematian akibat virus dan perang tradisional tidak dapat dibandingkan. Hal ini karena pertahanan negara dan keamanan kesehatan memiliki variabel yang berbeda. 
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Dosen Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta Ludiro Madu, membenarkan pernyataan Prabowo bahwa sejak awal merdeka, politik Indonesia luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.
“Ini menjadi pilihan strategis Indonesia di tengah persaingan global antara AS dan Cina/Rusia sejak 1948 disampaikan oleh Mohammad Hatta,” kata Ludiro. 
Peneliti Monash University Indonesia, Prasetia Anugrah, menambahkan bahwa politik luar negeri bebas aktif dicetuskan oleh Mohammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, melalui karya tulisnya berjudul "Mendayung di Antara Dua Karang" dan "Indonesian Foreign Policy" dalam Jurnal Foreign Affairs (1953). 
Prinsip ini mengandung prinsip 'bebas' di mana Indonesia tidak memihak salah satu dari dua blok yang bertikai, sementara 'aktif' berarti upaya untuk bekerja dengan penuh semangat untuk menjaga perdamaian. 
“Indonesia memang memiliki bentuk politik luar negeri bebas aktif yang bertujuan untuk mengamankan posisinya dalam hubungan internasional,” kata Prasetia.
Akan tetapi, salah satu dampak politik luar negeri kita yang bebas aktif menyebabkan keterlibatan kongkrit Indonesia pada forum-forum internasional belum terlalu terlihat. "Sebagai contoh, di kawasan Asia, Indonesia masih kalah pengaruh dari India,” ujar Bonifasius Endo Gauh Perdana, Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tidar.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim Prabowo Subianto bahwa politik luar negeri Indonesia sejak awal merdeka adalah bebas aktif, adalahbenar.  
Akan tetapi, salah satu dampak politik luar negeri kita yang bebas aktif menyebabkan keterlibatan kongkrit Indonesia pada forum-forum internasional belum terlalu terlihat
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Seorang influencer bernama Maria Zee menyebarkan informasi mengenai MoU yang baru-baru ini ditandatangani AS dan Australia. Menurut Zee, MoU tersebut memaksa AS dan Australia untuk memberikan 30% lahan negaranya ke PBB. Zee memberikan informasi tersebut melalui media streaming pribadinya zeemedia.com, yang kemudian di unggah lagi di Twitter @Zeee_Media_. Cuitan dan video tersebut diunggah pada 4 November 2023 lalu.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut menyesatkan. Melansir dari laman resmi EPA, perjanjian antara US EPA (United States Environmental Protection Agency) dan pemerintah Australia yang disetujui pada 20 Oktober 2023 bertujuan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan warga negara di kedua negara tersebut.

EPA juga menambahkan bahwa MoU tersebut pada awalnya berfokus kepada lingkungan saja, namun kemudian Australia juga setuju untuk membentuk EPA di dalam badan pemerintahan Australia. Perjanjian tersebut memiliki tiga fokus utama yaitu membangun institusi dan kebijakan yang kuat di bidang lingkungan, memperkuat penegakan dan kepatuhan hukum lingkungan yang telah dibuat, serta meningkatkan akses terhadap air bersih. Tidak disebutkan penyerahan lahan sebanyak 30% baik di situs resmi EPA maupun di dokumen MoU yang asli.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh Maria Zee merupakan konten yang menyesatkan.

Konten yang menyesatkan. MoU yang telah disetujui Australia dan AS pada 20 Oktober 2023 berfokus pada kerja sama antar pemerintah kedua negara tersebut dalam menangani isu perubahan iklim, tidak ada kaitannya dengan penyerahan lahan ke PBB.