Sebuah informasi beredar melalui unggahan di media sosial X. Akun bernama @MichelAdam7__, membagikan cuitan yang menyebutkan bahwa menurut fakta yang ada, Presiden Jokowi telah memberikan bansos perlinsos senilai Rp 497 triliun. Hal tersebut dipandang janggal karena menurut keterangan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam kesaksian di depan Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu, dana operasional yang diberikan kepada presiden (yang juga dapat dipergunakan untuk memberikan bansos), bernilai tidak lebih dari Rp 200 miliar. Dalam narasinya, akun ini kemudian memberikan kesimpulan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan pencurian dana. Lalu, apakah benar ada indikasi pencurian dana oleh Jokowi, karena memberikan bansos perlinsos yang melampaui jumlah dana operasional kepresidenan?

Setelah melakukan penelusuran terkait informasi yang disampaikan oleh akun X ini, ditemukan beberapa artikel yang menjelaskan hal-hal terkait dengan bansos dan dana operasional kepresidenan. Penjelasan ini pun menunjukkan bahwa klaim yang disampaikan di dalam unggahan tersebut, mengandung kekeliruan.

Perlu diketahui, mengenai istilah bansos dan perlinsos yang muncul pada unggahan. Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam artikel milik Kompas.com, perlinsos dan bansos merupakan dua hal yang berbeda. Perlinsos (perlindungan sosial), merupakan akumulasi bantuan ataupun subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Muhadjir menjelaskan, perlinsos terdiri dari bansos serta beragam subsidi seperti subsidi bahan bakar minyak, listrik, LPG, pupuk, bunga KUR, dan lain-lain.

Dalam penjelasannya, Muhadjir juga mengungkapkan bahwa dari total Rp 496,5 triliun, anggaran yang ditujukan untuk bansos adalah sekitar Rp 97 triliun. Anggaran tersebut dapat bertambah dari anggaran-anggaran lembaga lain, sehingga akan bertambah, namun hanya akan mencapai angka sebesar Rp 190 triliun.

Sementara untuk Dana Operasional Presiden, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008 pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden adalah dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden, yang pengeluarannya dilakukan berdasarkan perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dalam sidang PHPU Pilpres di MK, Sri Mulyani juga menjelaskan, Dana Operasional Presiden dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti keagamaan, pendidikan, sosial ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lainnya atas perintah Presiden atau Wakil Presiden.

“Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang,” kata Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani di sidang MK juga turut membeberkan, bahwa Presiden Jokowi memiliki dana operasional hingga Rp138 miliar per tahun yang dapat dipergunakan dalam berbagai kegiatan saat kunjungan kerja, termasuk memberikan bantuan sosial (bansos).

Besaran anggarannya pun, kata dia, sempat naik dan turun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, Dana Operasional Presiden dialokasikan Rp110 miliar dengan realisasi Rp57,2 miliar (52 persen dari total alokasi). 

"Pada tahun 2020, alokasinya meningkat menjadi Rp116,2 miliar. Realisasi Rp77,9 miliar (67 persen)," ujar Sri Mulyani, dalam RRI.co.id (5/4/2024).

Selanjutnya, alokasi itu kembali naik pada tahun 2021 sebesar Rp119,7 miliar dengan realisasi Rp 102,4 miliar (86 persen). Berikutnya, pada 2022, alokasi itu melejit menjadi Rp 160,9 miliar dengan realisasi Rp138,3 miliar (86 persen). 

"Pada tahun 2023, alokasinya sedikit menurun menjadi Rp156,5 miliar dengan realisasi Rp127,8 miliar (82 persen). Sementara pada tahun 2024 sebesar Rp138,3 miliar.

"Sampai akhir Maret 2024 ini realisasinya mencapai Rp18,7 miliar. Atau 14 persen," ujarnya.

Jadi dapat disimpulkan, perlinsos senilai Rp 497 triliun dengan bansos yang diberikan menggunakan dana operasional presiden, merupakan dua hal yang berbeda. Presiden Jokowi tidak membagikan bansos senilai Rp 497 triliun, namun memberikan bansos berdasarkan dana operasional yang sampai saat ini alokasinya tidak melewati Rp 200 miliar.

Oleh karena itu, informasi yang beredar melalui akun X ini, dapat dikategorikan sebagai informasi yang menyesatkan atau misleadiny content.

Faktanya, perlinsos senilai Rp 497 triliun dengan bansos yang diberikan menggunakan dana operasional presiden, merupakan dua hal yang berbeda. Presiden Jokowi tidak membagikan bansos senilai Rp 497 triliun, namun memberikan bansos berdasarkan dana operasional yang sampai saat ini alokasinya tidak melewati Rp 200 miliar.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Hadianto mengatakan keputusan partainya soal bergabung dalam koalisi atau menjadi oposisi bagi pemerintah mendatang akan dibahas pada Rapat Kerja Nasional PDIP yang rencananya digelar 26 Mei 2024.

Utut mengatakan hingga saat ini belum bisa membeberkan langkah politik PDI Perjuangan setelah menelan kekalahan pada Pilpres 2024, sebagaimana dilaporkan ANTARA pada 27 April 2024.

Lebih lanjut, gambar pratinjau yang menampilkan suasana rapat anggota PDIP di awal video, aslinya merupakan foto pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP 2021, di sekolah partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Juni 2022.

Gambar sebenarnya dimuat di media ini, dengan judul "Megawati : Siapa Bermanuver Silahkan Keluar".

Foto tersebut tidak terkait dengan kegiatan partai pada April 2024.

Klaim: Megawati pastikan PDIP oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran akhir April, benarkah?

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Peristiwa itu terjadi pada 14 April 2024 di lembaga penyalur BBM Pertamina nomor 65.787.004, Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Area Manager Communications & CSR PT Pertamina Patra Niaga, Arya Yusa Dwicandra mengatakan, kejadian bermula dari pemindahan BBM dari mobil tangki sehingga operasional SPBU dihentikan sementara.

Namun, narasi yang beredar justru berbeda, BBM habis karena ada konsumen yang mengisi dengan wadah jeriken dan menyerobot antrean.

"Memang sangat disayangkan kejadian tersebut terekam kamera tanpa penjelasan kejadian sebelum dan sesudahnya sehingga direspons beragam oleh masyarakat," ujar Arya, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (29/4/2024).

Menurut Arya, Pertamina memberikan standar pelayanan yang sama kepada setiap konsumen. Pembelian BBM menggunakan jeriken juga sudah sesuai aturan.

"Saat kejadian pun konsumen yang mengisi dengan jeriken juga membawa surat rekomendasi SKPD sehingga tidak melanggar aturan untuk dilayani," tuturnya.

Narasi dalam video cekcok antarkonsumen di sebuah SPBU Pertamina perlu diluruskan.

Narasi bahwa BBM habis karena ulah konsumen yang mengisi dengan wadah jeriken dan menyerobot antrean adalah tidak benar.

Keributan antarkonsumen bermula dari pemindahan BBM dari mobil tangki sehingga operasional SPBU dihentikan sementara.

Konten yang beredar merupakan hasil pengeditan dari dua foto berbeda.

Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan metode reverse image search untuk menelusuri foto tersebut.

Hasil pencarian di Google Lens mengarahkan foto Jokowi tertawa dipakai dalam artikel Medan Bagus, 23 Februari 2015.

Sementara, gambar tangan memegang kartu berasal dari foto di artikel Berita Satu, 28 Mei 2013. Ini dibuktikan dengan bentuk jari dan ukuran kartu yang identik.

Kartu berwarna merah dan putih tersebut merupakan Kartu Jakarta Sehat. Tulisan asli pada kartu diedit dan dijadikan konten satire.

Foto Jokowi memegang "Kartu Kabur Saat Demo" merupakan konten satire.

Foto Jokowi tertawa dan gambar kartu yang dipegang merupakan hasil pengeditan dari dua konten berbeda.