Berdasarkan hasil penelusuran, adanya nomor WhatsApp yang mengaku sebagai layanan konsultasi dan reservasi dari layanan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin dr. Nur Khamidah, Sp.KK merupakan konten tiruan.

Faktanya, berdasarkan penelusuran relawan Mafindo Jombang, dr. Nur Khamidah, Sp.KK menyatakan kliniknya tidak pernah menggunakan nomor tersebut dan nomor tersebut merupakan ulah pihak yang tidak bertanggung jawab.

dr. Nur Khamidah, Sp. KK adalah dokter Spesialis Kulit dan Kelamin yang lulus dari Universitas Udayana Bali. Saat ini dr. Nur Khamidah, Sp. KK masih aktif berpraktik untuk melayani pasien serta memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) medis.

Berdasarkan hasil penelusuran menggunakan mesin pencari Google, nomor layanan untuk klinik dr. Nur Khamidah, Sp. KK di Jombang adalah 089653692369.

Informasi palsu. dr. Nur Khamidah, Sp.KK menyatakan kliniknya tidak pernah menggunakan nomor tersebut dan nomor tersebut merupakan ulah pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beredar sebuah video melalui media sosial Facebook, yang menunjukkan tubuh seorang pria yang terbaring lemah, dengan kondisi kepala sampai tubuh bagian bawah ditutupi perban. Video ini juga menunjukkan, bahwa setelah perban di kepada pria tersebut dibuka, tampak banyak belatung yang memenuhi rongga kepala sebagai tanda tubuh pria tersebut mulai membusuk. Narasi di dalam unggahan menyatakan bahwa, pria di dalam video tersebut merupakan tubuh Ariel Sharoon. Mantan Presiden Israel, yang ketika berkuasa pernah menjajah dan merebut paksa tanah Palestina. Akun Facebook Ibnu Mas Ud ini juga menambahkan bahwa kondisi yang Ariel Sharoon ini berlangsung selama 7 tahun sebelum dinyatakan benar-benar meninggal dunia. Apakah benar pria di dalam video tersebut adalah Ariel Sharoon?

Setelah melakukan penelusuran mengenai video yang beredar ini, ditemukan sebuah informasi yang menunjukkan bahwa klaim di dalam unggahan ini mengandung kekeliruan. Melansir dari artikel periksa fakta dari Cekfakta.tempo, dapat dilihat bahwa unggahan yang beredar ini merupakan hoaks lama.

Ariel Sharon adalah Mantan Perdana Menteri Israel yang mengalami koma selama delapan tahun sejak 2006 dan meninggal dunia pada 2014. Dikutip dari BBC, ia mengalami stroke mulai tahun 2005 yang kembali menyerang secara lebih parah tahun 2006. Sejak saat itu ia koma selama delapan tahun dan meninggal dunia tahun 2014. Tidak pernah ada foto atau video resmi yang dipublikasikan saat Ariel Sharon koma di rumah sakit.

Video pria yang dirawat di rumah sakit itu sebenarnya baru beredar di Youtube sejak tahun 2022. Belum ada keterangan pasti siapakah pria dalam video itu. Sejumlah akun mengklaimnya sebagai Sharon, namun beredar klaim lain bahwa pria itu adalah Ayatollah Sadegh Khalkhali, tokoh Revolusi Islam Iran 1979, atau seorang polisi dari Lahore. Akun-akun Youtube yang mengatakan sosok orang sakit itu adalah Sharon bisa dilihat di sini, sementara yang menyatakan orang itu Khalkhali bisa ditemukan di sini, atau yang menyebutnya seorang polisi di Lahore.

Jadi dapat disimpulkan, unggaha video yang diklaim sebagai video jasad Ariel Sharoon yang telah membusuk, merupakan sebuah klaim yang keliru. Unggahan ini dapat dikatakan sebagai sebuah konten yang menyesatkan atau misleading content.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Pemeriksa Fakta Junior)

Faktanya, video pria yang diklaim sebagai Ariel Sharoon tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sampai saat ini, tidak ada video atau foto yang dikeluarkan secara resmi perihal kondisi Ariel Sharoon semasa menjalani koma 8 tahun, sebelum resmi dinyatakan meninggal pada tahun 2014.

Beredar sebuah unggahan melalui media sosial Facebook, tentang informasi yang menyatakan bahwa pasangan Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menggantikan pasangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Akun Facebook bernama ini mengklaim pula bahwa informasi ini merupakan informasi A1, yang biasa diartikan sebagai informasi terpercaya. Apakah benar Puan-AHY akan maju dalam Pilpres 2024 menggantikan Ganjar Pranowo?

Namun setelah melakukan penelusuran mengenai hal ini, tidak ditemukan informasi resmi dari partai pengusung yang berkaitan, mengenai pergantian pasangan calon yang akan maju pada Pilpres 2024. Puan Maharani, sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, siap memenangkan Ganjar di Pilpres 2024.Pada deklarasi dukungan pada 21 April 2023, Megawati meminta Puan untuk membentuk tim yang akan difokuskan untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024.

“Sebelumnya saya memberi tugas Mbak Puan untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan ketua umum partai politik,” kata Megawati, dikutip dari detikNews, Sabtu (22/4/2023).

Mengenai AHY, Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menyatakan, bahwa Demokrat saat ini lebih rasional untuk tidak tetap memaksakan pengusungan AHY sebagai wakil presiden untuk calon presiden yang diusung oleh koalisinya. Menurutnya Partai Demokrat tidak lagi mengharuskan agar AHY menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) sebagai syarat untuk menjalin koalisi tersebut.

“Rasional. Rasional. Ya kalau diajak jadi cawapres siap, tapi kalau tidak, kami lebih rasional untuk bisa bergabung dengan koalisi. Ya mengikuti apa yang memang sudah menjadi komitmen bersama dalam koalisi tersebut,” ujar Herman di Kantor DPP Partai Demokrat pada Sabtu (9/9/2023).

Jadi dapat disimpulkan, informasi yang menyatakan bahwa Puan-AHY akan menggantikan calon presiden Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, merupakan sebuah informasi yang termasuk ke dalam kategori konten menyesatkan atau misleading content.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Pemeriksa Fakta Junior)

Faktanya, tidak ada informasi resmi yang dapat mengklarifikasi pernyataan tersebut. Sampai hari ini, masing-masing koalisi partai masih mempertahankan dukungannya terhadap calon presiden yang telah ditetapkan.

Sebuah unggahan video beredar melalui media sosial Tiktok dengan nama akun Limited Edition. Dalam video tersebut, terdapat hasil tangkapan layar sebuah artikel berita online yang membahas mengenai ketidaksetujuan PDIP terhadap hukuman mati yang diterapkan kepada koruptor di Indonesia. Dalam judulnya, artikel tersebut berjudul, ”PDIP Tolak Hukuman Mati Koruptor: Kita Harus Rawat Kehidupan”. Namun sebuah informasi juga disampaikan melalui video ini, yang menyebutkan bahwa PDIP menolak hukuman mati kepada koruptor karena takut kadernya habis. Apakah benar PDIP menolak hukuman mati kepada koruptor karena takut kadernya habis?

Pencarian mengenai kebenaran informasi ini diawali dengan mencari informasi mengenai isi artikel berita yang ada di dalam video unggahan tersebut. Artikel ini diketahui berasal dari media Gelora.com yang diterbitkan pada 12 Desember 2019 lalu.

Namun, saat dilakukan pencarian dengan kata kunci ”PDIP Tolak Hukuman Mati bagi Koruptor”, pembaca akan diarahkan pada beberapa artikel cek fakta tentang yang terbit pada tahun 2020-2022. Artikel cek fakta ini mengulas tentang beredarnya informasi mengenai PDIP menolak hukuman mati bagi para koruptor karena para koruptor adalah teman sehidup semati mereka. Salah satunya juga artikel cek fakta dari turnbackhoax.id berjudul, [SALAH] “pdip menolak dng tegas hukuman mati bagi koruptor, dengan alasan semua koruptor adalah teman sehidup semati mereka…”, yang terbit pada 11 Januari 2021 lalu.

Jika memperhatikan isi ulasan dari artikel yang membahas mengenai penolakan PDIP terhadap hukuman mati bagi para koruptor, maka tidak ditemukan sebuah pernyataan resmi dari pihak partai tersebut, yang menyatakan bahwa penolakan terhadap hukuman mati ini karena PDIP takut kadernya habis. Dalam artikel aslinya, terdapat ungkapan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan bahwa semua pihak tidak boleh menjadi penentu kehidupan seseorang.

Hasto mengaku sepakat esensi dari korupsi adalah membunuh kemanusiaan. Namun, dia mengatakan hukuman terberat bagi koruptor bukan dengan cara membunuhnya. Dia menganggap koruptor tetap harus dihukum berdasarkan tingkat korupsinya. Terlebih, semangat pendirian Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi kehidupan warganya.

“Jadi PDIP merasa bahwa dengan jalan koruptor dimiskinkan, bahkan ada koruptor yang kemudian menerima hukuman karena dia adalah pejabat negara melakukan kerusakan sistemik ada yang dilakukan hukuman seumur hidup itu jauh lebih relevan,” ujarnya.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyatakan bahwa PDIP menolak hukuman mati bagi para koruptor karena takut kadernya habis adalah sebuah informasi yang salah dan termasuk ke dalam kategori manipulated content atau konten yang dimanipulasi.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Pemeriksa Fakta Junior)

Faktanya, tidak ada pernyataan dari PDIP yang menyatakan bahwa mereka menolak hukuman mati bagi para koruptor karena takut kader mereka habis.