Informasi mengenai cara menghemat elpiji dengan merendam tabung dalam air telah beredar pada 2023.

Hal itu telah dibantah oleh PT Pertamina Patra Niaga dan peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, merendam tabung di dalam air untuk menghemat elpiji adalah cara yang keliru.

Menurut Irto, tabung elpiji sudah didesain sedemikian rupa dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Tabung direndam dalam air secara terus-menerus tidak direkomendasikan karena akan mempercepat proses korosi pada tabung," kata Irto pada 27 Januari 2023.

Bukan dengan merendam tabung di air, ia mengatakan bahwa pemakaian elpiji dapat dihemat dengan cara mengatur knop kompor.

Sementara itu, peneliti Pusat Riset Metalurgi BRIN Yudi Nugraha Thaha mengatakan, merendam tabung di air tidak menyebabkan pemakaian gas menjadi hemat.

"Tidak ada pengaruhnya tabung gas yang direndam dengan konsumsi gas," kata Yudi, pada 28 Januari 2023.

Ia mengatakan, tabung yang direndam sampai mengambang justru berisiko menyebabkan regulator tidak stabil dan rawan bocor.

"Cara menghemat gas bisa dilakukan dengan mengatur nyala api sesuai bahan yang dimasak," kata dia.

Informasi mengenai cara menghemat pemakaian elpiji dengan merendam tabung dalam air adalah hoaks. Merendam tabung dalam air tidak berpengaruh terhadap konsumsi elpiji.

Tindakan itu justru berisiko mempercepat proses korosi pada tabung dan menyebabkan regulator tidak stabil sehingga rawan bocor.

Cara menghemat konsumsi elpiji dapat dilakukan dengan mengatur knop kompor dan menyesuaikan nyala api saat memasak.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim narasi agama dihapus dalam perencanaan peta jalan pendidikan 2020-2035 Kemendikbud, dengan mengunjungi situs resmi Kementerian KementerianPendidikan dan Kebudayaan kemdikbud.go.id, dalam situs tersebut  terdapat tulisan "Disinformasi Penghapusan Frasa “agama” dalam Dokumen Draf Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020-2035" yang dimuat pada 28 Februari 2024.
Situs kemdikbud.go.id menyebutkan, kembali beredar potongan video dengan narasi yang menyebut bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hendak menghapus frasa “agama” dalam dokumen draf Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020-2035.
Video dengan format berita tersebut sama dengan video yang disebarkan pada tahun 2023 dan telah dikategorikan juga oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai video “disinformasi”.
Faktanya, pada tahun 2021 Kemendikbudristek telah merespons isu ini, bahwa tidak benar agama akan dihapus dalam Peta Jalan Pendidikan.
Dalam rilis resmi Kemendikbudristek pada 9 Maret 2021, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, Hendarman mengatakan bahwa dokumen draf Peta Jalan Pendidikan yang dimaksud dalam video bukanlah dokumen final.
Dapat dilihat pada keterangan di setiap halaman bahwa dokumen tersebut masih berupa “DRAFT” dan pada saat itu masih menjadi pembahasan dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta 60 organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, asosiasi profesi, institusi pendidikan, organisasi multilateral, dsb.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pada 2021 juga sudah pernah merespons dengan menyatakan, “isu ini tidak benar dan tidak akan pernah Kemendikbud menghapus mata pelajaran agama. Agama bukan hanya hal yang sangat penting, namun hal esensial bagi pendidikan bangsa kita.”
Berdasarkan penelusuran, isu mengenai pelajaran agama di sekolah akan dihapus sudah pernah beredar sejak tahun 2017 dan kembali terulang pada tahun 2019, tahun 2021, tahun 2023, hingga di awal 2024. Isu ini masuk dalam kategori disinformasi.
 
Sumber:https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/02/disinformasi-penghapusan-frasa-agama-dalam-dokumen-draf-peta-jalan-pendidikan-tahun-20202035

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim narasi agama dihapus dalam perencanaan peta jalan pendidikan 2020-2035 Kemendikbud tidak terbukti.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pada 2021 juga sudah pernah merespons dengan menyatakan, isu ini tidak benar dan tidak akan pernah Kemendikbud menghapus mata pelajaran agama. Agama bukan hanya hal yang sangat penting, namun hal esensial bagi pendidikan bangsa kita.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan video yang identik dengan postingan. Video itu diunggah dalam akun Jusuf Hamka yang sudah bercentang biru atau terverifikasi di Instagram pada 24 Januari 2022.
Video itu bukan berisi bagi-bagi uang di Facebook, namun terkait peresmian tol Cisumdawu. Berikut narasi dalam postingan itu selengkapnya:
"Pd hari Senin tgl 24/1/22 jam 15:30 ,sy meresmikan TOL CISUMDAWU seksi 1 , jurusan Cileunyi - Jatinangor - Pamulihan , utk itu,Gub JABAR : Bpk Ridwan Kamil dan Kepala BPJT :Bpk Proff Danang Parikesit dan sy bersama2 melakukan perjalanan perdana dng mobil listrik Pak RK, dan kami mendpt kehormatan disupirin oleh Bpk RK?? Kpd teman2 warga Sumedang, insyallah pd bulan Juni 2022 bisa mudik dr Bandung ke Sumedang dan Bandara Kertajati yg biasanya ditempuh dlm 3,5 jam, nantinya dpt ditempuh dibawah 60 menit?Kami bertekad bersama2 Pemerintah utk terus bersama2 membangun dan menghubungkan kota2 diseluruh Nusantara?? Smg kami ttp sehat dan dpt trs mengabdi dan membangun Negeri tercintaMy lovely Country: INDONESIA??mohon doanya, spy semuanya Lancar??amin yra'
Selain itu Cek Fakta Liputan6.com beberapa kali menemukan akun palsu Jusuf Hamka di Facebook dengan klaim serupa. Padahal Jusuf Hamka sudah menjelaskan tidak punya akun media sosial selain @jusufhamka di Instagram dan @mohjusufhamka_official di Tiktok.
Ia juga menjelaskan tidak punya akun resmi di Facebook. Postingan pada 31 Maret 2023 itu juga disertai narasi:
"HATI2 PENIPUAN. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan dengan menggunakan nama saya.
Untuk itu saya tegaskan kembali melalui video di atas ini. Mohon tidak mudah percaya kepada akun-akun lain, kecuali Instagram dan Tiktok seperti video di atas ini.
Bila ada yang minta-minta nomor rekening atau uang administrasi, mohon jangan dilayani karena itu pasti penipuan.
Think smart, do smart, and be smart."
Postingan yang beredar viral di Facebook mengarahkan masyarakat pada link tertentu. Ini merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal.
Selain itu sangat berbahaya jika memberikan data pribadi seperti buku tabungan untuk diunggah di media sosial. Pasalnya data pribadi ini rawan digunakan untuk penipuan.

Postingan Ridwan Kamil dan Jusuf Hamka membagikan uang Rp 55 juta hanya dengan menebak nama kota di Facebook adalah hoaks.

Tempo memverifikasi konten tersebut menggunakan layananreverse image searchdari mesin pencari Google. Ditemukan versi lengkap video tersebut, yang secara detail dijelaskan sebagai berikut:

Verifikasi Video



Video yang beredar memperlihatkan Presiden Jokowi berbicara mengenai saham Freeport, pernah dipublikasikan di Kompas TV. Pidato tersebut disampaikan saat Presiden Jokowi hadir dalam acara Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia, di Balai Sarbini, Jakarta, 11 Oktober 2022.

Berikut beberapa kalimat yang disampaikan Presiden Jokowi saat itu terkait Freeport:

Freeport sekarang ini mayoritas sudah milik Indonesia, bukan milik perusahaan Amerika lagi. Karena sebelumnya kita hanya diberi 9,3 persen, tiga tahun kami negosiasi, sangat alot sekali. Dan kita sekarang sudah memegang mayoritas 51 persen. Saya dulu-dulu nggak mau ke Freeport karena itu bukan milik kita. Tetapi sekarang saya ke Freeport, karena jelas itu sudah menjadi milik BUMN kita. Artinya milik pemerintah Indonesia.

Dan juga yang saya senang, waktu ke sana saya cek, ini karyawannya saya dengar banyak yang bule, o ndak Pak, sekarang 98 persen itu adalah Indonesia, dan 40 persen Papua.

Penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement/HoA) terkait penjualan seluruh hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke PT Inalum (sekarang Mind ID) pada 12 Juli 2018, sebagaimana dipublikasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Rio Tinto adalah perusahaan gabungan dari perusahaan-perusahaan tambang asal Inggris dan Australia yang berdiri sejak tahun 1873, dan sebelumnya memiliki hak partisipasi di PTFI. Dilansir Kontan, saat ini pemilik izin pertambangan di Tembagapura tersebut adalah PTFI yang sebesar 48,8% sahamnya dimiliki oleh Freeport-Mc.Moran Inc. (FCX) asal Amerika Serikat, dan 51,23% dimiliki Inalum.

Saham yang dimiliki Inalum, sebagian dipegang PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) yang juga terafiliasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Mimika dan Pemprov Papua Tengah.

Kendali Perusahaan Asing Masih Kuat

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI yang dibeli Pemerintah RI berhasil dikonversi menjadi saham PTFI pada 2022. Mulai saat itulah Pemerintah RI secara riil memiliki 51 persen saham PTFI.

Namun, dia mengatakan kewenangan operasional tambang masih dipegang Freeport McMoran yang belum menerapkan hilirisasi industri di dalam negeri. Mereka memproses hasil tambang itu di smelter luar negeri. 

“Kita dari segi kepemilikan memang 51 persen, tapi kontrol operasionalnya itu tetap pada McMoran. Meskipun Dirut-nya (PTFI) dari Indonesia, tapi kontrol operasional tetap ada pada McMoran. Dalam konteks hilirisasi hal ini merugikan Indonesia,” kata Fahmy melalui telepon, Rabu, 28 Februari 2024.

PTFI dalam situsnya mengatakan mereka menghasilkan dan menjual konsentrat, bukan bentuk logam. Fasilitas smelter di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang akan mereka gunakan sebagai tempat hilirisasi industri tambang pun belum selesai dibangun.

Fahmy mengatakan Freeport McMoran terus mendapat kelonggaran ekspor konsentrat hasil tambang ke luar negeri dari Pemerintah RI. Padahal, bila konsentrat diolah di dalam negeri, akan menghasilkan nilai tambah produk yang membantu peningkatan ekonomi dalam negeri.

“Dengan bertambahnya saham mejadi 51 persen, itu jelas memberikan dampak dalam peningkatan deviden. Kalau dampak terhadap perekonomian Indonesia atau Papua, itu saya kira masih sangat kecil. Karena yang diekspor itu masih konsentrat, sehingga nilai tambahnya itu rendah,” kata Fahmy lagi.

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang mengatakan saham tambang emas Freeport mayoritas dimiliki Indonesia dan meragukan kepemilikan perusahaan asing atas tambang tersebut adalah klaim yangsebagian benar.

Pemerintah Indonesia melalui Inalum alias Mind ID menguasai 51 persen saham PTFI yang memiliki izin pertambangan di Freeport. Sementara Freeport McMoran memiliki 48,8 persen saham PTFI dan berwenang atas operasional pertambangan di sana.