Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah narasi yang berisi ulasan singkat terkait isu adanya uang pangkal dengan jumlah fantastis yang akan diterapkan kepada calon mahasiswa reguler di Universitas Indonesia (UI). Narasi tersebut disampaikan oleh akun bernama Galih Putra Karina. Namun, di bagian akhir dari narasinya, akun ini menyebutkan bahwa penetapan uang pangkal ini disebabkan karena anggaran pendidikan yang akan dialokasikan ke program makan siang gratis oleh pemerintah. Lalu apakah benar, penetapan uang pangkal dengan jumlah fantastis terhadap calon mahasiswa reguler UI disebabkan oleh hal tersebut?

Setelah melakukan penelusuran terkait hal tersebut, didapati penjelasan yang menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan di dalam narasi yang disampaikan oleh akun Facebook ini. Pertama, terkait dengan penetapan uang pangkal. Melansir dari artikel Okezone.com, penetapan uang pangkal oleh UI diterapkan terhadap mahasiswa Sarjana 1 reguler yang masuk melalui jalur mandiri. Uang pangkal ini disebut juga Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang diterapkan dengan merujuk pada: Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2), Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi dapat menetapkan tarif IPI dengan nilai nominal tertentu, paling tinggi 4 (empat) kali besaran BKT per tahun yang telah ditetapkan bagi setiap Program Studi.

Berdasarkan informasi dari laman resmi UI, besaran uang pangkal yang ditetapkan bagi calon mahasiswa UI mulai dari Rp9 juta untuk program D3 hingga yang tertinggi mencapai Rp161 juta untuk sarjana kedokteran.

Kedua, tentang alokasi anggaran pendidikan ke program makan siang gratis. Sampai saat ini, penetapan tentang mekanisme pembiayaan program makan siang gratis belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Mengingat presiden dan calon presiden yang mencanangkan program tersebut belum bekerja aktif saat ini.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa program makan siang gratis tidak masuk APBN 2024. Hal ini disampaikannya pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (19/3/2024). Sri Mulyani juga mengatakan sejauh ini rapat kabinet tidak pernah membicarakan program makan siang gratis. Menurut dia, rapat kabinet baru membahas postur besar dan jangkauan KEM-PPKF itu pun baru postur besar dan range-nya saja. Sehingga, Menkeu memastikan tidak ada pembahasan mengenai program makan siang gratis pada pembahasan APBN. 

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyatakan bahwa penetapan uang pangkal terhadap calon mahasiswa reguler UI karena anggaran pendidikan dialokasikan untuk makan siang gratis, merupakan klaim yang keliru. Klaim ini termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, penetapan uang pangkal tersebut ditujukan kepada mahasiswa Sarjana 1 reguler yang masuk melalui jalur mandiri. Hal tersebut tidak ada kaitannya terhadap program makan siang gratis yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Medcom.id, informasi yang dipaparkan dalam video kanal Youtube Aktual tersebut tidak sesuai fakta.  

Di unggahan video tersebut sama sekali tidak menampilkan wawancara ataupun pernyataan resmi Ahok tentang dirinya diusung maju ke Pilgub Sumut 2024. Begitupun hingga akhir video, sama sekali tidak menyinggung nama Anies Baswedan.  

Selain itu, foto yang menampilkan Ahok dan Anies juga bukan di kantor PDIP, melainkan foto momen keduanya saat bertemu di Balaikota, Jakarta Pusat pada Pilgub 2017 silam.

Klaim bahwa Ahok dan Anies bersama PDIP bakal melawan Bobby dan Kaesang seperti yang dinarasikan video Youtube tersebut adalah salah dan masuk kategori hoaks.  

Konten ini masuk dalam kategori misleading content (konten menyesatkan). Misleading content dibuat secara sengaja dengan maksud menggiring opini sesuai kehendak pembuat informasi.  

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube ini.

Dalam keterangan video, Putin menyampaikan pidato terkait hasil pemilihan presiden pada Maret 2024.

Kemudian, setelah ditelusuri lebih lanjut ditemukan transkrip pidato Putin berbahasa Inggris di laman ini.

Dalam pidatonya, Putin berterima kasih kepada warga Rusia yang telah perpartisipasi dalam pemilihan presiden. 

Menurut dia, setiap kandidat memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani isu-isu tertentu. Putin mengaku akan mempertimbangkan ide konstruktif dalam membangun negara. 

Ia juga berterima kasih karena kembali dipercaya sebagai Presiden Rusia.

Putin mengatakan, akan berusaha memastikan keberhasilan pelaksanaan proyek dan program nasional yang ia canangkan.

Dilansir CNN, Putin memenangkan pemilihan presiden dengan perolehan suara 87,3 persen.

Putin akan menjadi Presiden Rusia hingga 2030, ketika ia berusia 77 tahun. Putin akan tercatat sebagai pemimpin terlama di Rusia melewati Joseph Stalin.

Narasi soal video Vladimir Putin mengumumkan Rusia akan bersatu dengan Yaman adalah hoaks.

Dalam video aslinya, Putin menyampaikan pidato terkait hasil pemilihan presiden pada Maret 2024 dan tidak membahas soal Yaman.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar tersebut dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens dan menemukan artikel bantahan dari Misbar.

Dilansir Misbar, video itu direkam di Universitas Islam Gaza, pada 11 Maret 2018, yang menunjukkan kegiatan mahasiswa dalam rangka "Hari Kesadaran Medis".

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Forum Medis Palestina dari Fakultas Kedokteran. Mahasiswa berlatih melakukan pertolongan pertama terhadap korban tembakan peluru.

Dokumentasi kegiatan tersebut diunggah di akun Facebook Universitas Islam Gaza.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi soal warga Gaza membuat video rekayasa untuk mendapatkan simpati internasional adalah hoaks.

Video itu merupakan pelatihan pertolongan pertama yang diselenggarakan di Universitas Islam Gaza pada 11 Maret 2018 dalam rangka "Hari Kesadaran Medis".