Setelah dilakukan penelusuran, ternyata unggahan tersebut adalah konten yang dimanipulasi. Narasi dalam video yang mengklaim bahwa Pulau Pasir adalah milik Indonesia dan telah masuk ke ZEE adalah informasi yang salah. Pasalnya, pada 24 Oktober 2022 lalu, pihak Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional RI, Amrih Jinankung, telah menegaskan bahwa selama ini Pulau Pasir memang tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Abdul Kadir Jailani selaku Dirjen Asia Pasifik dan Afrika yang mengatakan bahwa Pulau Pasir merupakan bagian dari Australia. Kendati demikian, nelayan Indonesia masih diperbolehkan untuk berlayar di sekitar perairan tersebut.

Tak hanya itu, unggahan tersebut juga hanya berisi potongan-potongan video dari peristiwa yang tidak berkaitan, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara narasi dengan judul yang diunggah. Misalnya pada narasi dengan klaim bahwa Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, akan menjatuhkan sanksi gelombang kelima terhadap Rusia karena telah ikut campur dalam konflik Australia dan Indonesia. Namun pada kenyataannya, video tersebut diambil ketika Joe Biden tiba di Bali untuk menghadiri KTT G20 pada 13 November 2022 lalu.

Video lain dengan klaim bahwa Indonesia telah membentuk pasukan khusus dari relawan dan personel gabungan TNI-POLRI nyatanya adalah video atraksi pertempuran udara dan laut dalam rangka HUT TNI ke-72 pada 5 Oktober 2017 lalu. Dalam unggahan asli milik channel YouTube Official NET News nampak berbagai andalan alutsista yang dipamerkan pada peringatan HUT TNI ke-72 di Cilegon, Banten.

Unggahan video dengan klaim bahwa Rusia akan mendukung Indonesia dalam perang melawan Australia terkait perebutan hak milik Pulau Pasir adalah konten yang dimanipulasi. Nyatanya, Pulau Pasir memang merupakan bagian dari Australia dan video yang ditampilkan pada unggahan tersebut merupakan potongan-potongan dari peristiwa yang tidak berkaitan.

Akun Facebook Nava – නවා memposting sebuah gambar yang diklaim miras yang disamarkan menjadi minuman soda dibawa ke arena Piala Dunia FIFA 2022.

Setelah ditelusuri melalui mesin pencari yandex ditemukan gambar yang identik dengan postingan Facebook pada artikel okenews berjudul “Disamarkan sebagai Soda, 48 Ribu Bir Diselundupkan ke Saudi”. Artikel tersebut diunggah sudah sejak 13 November 2015 sedangkan Piala Dunia FIFA 2022 digelar tahun 2022. Berdasarkan informasi pada artikel gambar diambil saat petugas perbatasan Arab Saudi mengungkap penyelundupan 48.000 bir kalengan.

Dengan demikian gambar tersebut tidak berhubungan dengan Piala Dunia FIFA 2022, gambar tersebut diambil 2015 saat petugas perbatasan Arab Saudi mengungkap penyelundupan 48.000 bir kalengan sehingga masuk dalam kategori koneksi yang salah.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah OJ (UIN Raden Mas Said Surakarta).

Gambar tersebut tidak berhubungan dengan Piala Dunia FIFA 2022. Faktanya, gambar tersebut diambil tahun 2015 saat petugas perbatasan Arab Saudi mengungkap penyelundupan 48.000 bir kalengan.
Selengkapnya pada bagian penjelasan.

Setelah dilakukan penelusuran, beberapa potongan video yang ditampilkan pada unggahan tersebut ternyata diambil dari channel YouTube Universitas Hasanuddin (https://www.youtube.com/@UniversitasHasanuddin). Dalam video asli milik Universitas Hasanuddin yang diunggah pada 7 Juni 2022 lalu menampilkan Perdana Menteri Australia, H.E. Anthony Albanese, ketika berada di Universitas Hasanuddin Makassar sebagai rangkaian kunjungan resmi pertamanya di Indonesia.

Selain itu, terdapat pula potongan video yang juga telah diunggah sebelumnya oleh channel YouTube Official iNews (https://www.youtube.com/@OfficialiNews) pada 23 Mei 2022. Dalam video asli tersebut ditampilkan wawancara dengan Anthony Albanese terkait rencana kerjanya sebagai Perdana Menteri baru Australia, salah satunya yakni rencana untuk menyatukan pemimpin negara bagian dan teritori.

Unggahan video dengan klaim bahwa warga Australia telah menyerahkan diri ke pihak Indonesia adalah konten yang menyesatkan. Faktanya, unggahan tersebut hanya berisi potongan-potongan video dari peristiwa yang tidak berkaitan.

Akun Twitter Lady Zebo membagikan tangkapan layar dengan klaim bahwa Anies Baswedan memberikan dana hibah sebesar Rp63 Miliar untuk istrinya. Dalam cuitannya tersebut, Lady Zebo mempertanyakan keberadaan KPK yang tidak menindak Anies.

Dalam cuitan tersebut terlampir tangkapan layar dari portal berita mengenai dugaan suap dana hibah yang melibatkan Khofifah Indar dan Emil Dardak. Selain itu juga terdapat tangkapan layar dari berita mengenai polemik dana hibah APBD DKI Jakarta untuk Bunda PAUD.

Diketahui bahwa informasi ini adalah hoaks yang disebarkan berulang. Dikutip dari Merdeka.com, mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan belanja hibah untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp63 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Saat itu, Fery Farhati Ganis, istri Gubernur Anies Baswedan, dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta pada 16 November 2017.

Gubernur Anies menyampaikan apresiasi kepada para pendidik PAUD, karena tahap ini sangat penting bagi pendidikan anak sebelum dewasa.

Melansir Medcom, jabatan Bunda PAUD merupakan predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintah dan kepala daerah di semua tingkatan. Mulai dari presiden, gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa dan lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan dan kepala daerah perempuan. Bunda PAUD diikhtiarkan sebagai penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD Berkualitas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa uang Rp63 miliar yang diberikan Anies kepada istrinya seolah untuk kepentingan pribadi, adalah salah. Faktanya, uang APBD itu tidak untuk kepentingan pribadi.

Klaim Anies Baswedan yang berikan dana APBD untuk istrinya adalah informasi yang salah. Faktanya Pemprov DKI Jakarta menganggarkan belanja hibah sebesar Rp63 miliar dalam RAPBD tahun 2018 lalu untuk PAUD, bukan untuk kepentingan pribadinya.