Peristiwa itu terjadi pada 14 April 2024 di lembaga penyalur BBM Pertamina nomor 65.787.004, Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Area Manager Communications & CSR PT Pertamina Patra Niaga, Arya Yusa Dwicandra mengatakan, kejadian bermula dari pemindahan BBM dari mobil tangki sehingga operasional SPBU dihentikan sementara.

Namun, narasi yang beredar justru berbeda, BBM habis karena ada konsumen yang mengisi dengan wadah jeriken dan menyerobot antrean.

"Memang sangat disayangkan kejadian tersebut terekam kamera tanpa penjelasan kejadian sebelum dan sesudahnya sehingga direspons beragam oleh masyarakat," ujar Arya, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (29/4/2024).

Menurut Arya, Pertamina memberikan standar pelayanan yang sama kepada setiap konsumen. Pembelian BBM menggunakan jeriken juga sudah sesuai aturan.

"Saat kejadian pun konsumen yang mengisi dengan jeriken juga membawa surat rekomendasi SKPD sehingga tidak melanggar aturan untuk dilayani," tuturnya.

Narasi dalam video cekcok antarkonsumen di sebuah SPBU Pertamina perlu diluruskan.

Narasi bahwa BBM habis karena ulah konsumen yang mengisi dengan wadah jeriken dan menyerobot antrean adalah tidak benar.

Keributan antarkonsumen bermula dari pemindahan BBM dari mobil tangki sehingga operasional SPBU dihentikan sementara.

Konten yang beredar merupakan hasil pengeditan dari dua foto berbeda.

Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan metode reverse image search untuk menelusuri foto tersebut.

Hasil pencarian di Google Lens mengarahkan foto Jokowi tertawa dipakai dalam artikel Medan Bagus, 23 Februari 2015.

Sementara, gambar tangan memegang kartu berasal dari foto di artikel Berita Satu, 28 Mei 2013. Ini dibuktikan dengan bentuk jari dan ukuran kartu yang identik.

Kartu berwarna merah dan putih tersebut merupakan Kartu Jakarta Sehat. Tulisan asli pada kartu diedit dan dijadikan konten satire.

Foto Jokowi memegang "Kartu Kabur Saat Demo" merupakan konten satire.

Foto Jokowi tertawa dan gambar kartu yang dipegang merupakan hasil pengeditan dari dua konten berbeda.

Setelah disimak sampai tuntas, dalam video tidak ditemukan informasi KPU menunda untuk menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden.

Narator hanya membacakan artikel di laman Tribunnews ini yang berjudul "Gugatannya Diterima PTUN Untuk Disidangkan, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran". 

Artikel tersebut membahas soal Tim Hukum PDI-P yang  meminta KPU menunda penetapan Prabowo -Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih pada  Rabu (24/4/2024).

Sebab, Tim Hukum PDI-P mengeklaim gugatannya terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pencalonan Gibran ternyata diterima untuk disidangkan.

Sementara itu, beberapa klip dalam video juga tidak terkait dengan narasi KPU  menunda penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih.

Salah satu klip yang menampilkan Ketua Tim Hukum PDI-P Gayus Lumbuun identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas.com ini. 

Dalam video Gayus juga mengatakan, PTUN Jakarta telah memutuskan  gugatan PDI-P terhadap KPU terkait proses penyelenggaraan Pemilu 2024 layak diproses dalam sidang pokok perkara.

Sehingga, ia meminta KPU  menunda penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. 

Sementara itu KPU tetap menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden. Diberitakan Kompas.com, penetapan dilakukan melalui sidang pleno terbuka pada Rabu (24/4/2024) di kantor KPU RI.

Prabowo-Gibran dinyatakan menang atas dua pasangan calon lainnya dengan selisih cukup jauh.  Prabowo-Gibran memperoleh suara 96.214.691 atau sekitar 58,59 persen dari 164.227.475 suara sah nasional di Pilpres 2024.

Narasi yang mengeklaim KPU menunda dalam menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih tidak benar atau hoaks.

Judul dengan isi video tidak sesuai. Narator hanya membahas soal  Tim Hukum PDI-P yang meminta KPU RI menunda penetapan Prabowo -Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih pada Rabu (24/4/2024).

Mereka mengeklaim gugatannya terhadap KPU ke PTUN Jakarta terkait pencalonan Gibran ternyata diterima untuk disidangkan.

Sementara, KPU tetap menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih pada Rabu (24/4/2024). 

Ada kejanggalan dari video Puan yang beredar, yakni pada suara dan gerak bibirnya. Gerak bibir Puan tidak sesuai dengan kata-kata yang diucapkan.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil potongan suara dari video yang beredar, lalu menelusurinya menggunakan AI Voice Detector.

Tools tersebut dapat membantu mengetahui kemungkinan suatu suara dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Hasilnya, suara Puan mempromosikan obat nyeri sendi memiliki probabilitas 63,01 persen merupakan suara AI.

Sementara, video yang digunakan bersumber dari kanal YouTube Inter-Parliamentary Union (IPU), 10 Agustus 2020.

Sebagai perwakilan DPR RI, Puan menyampaikan peran parlemen dalam memimpin dan mengambil keputusan saat menghadapi pandemi Covid-19.

Ia menyampaikan pidato secara daring dalam rangka Konferensi Ketua Parlemen Dunia Kelima dan Konferensi Ketua Parlemen Perempuan ke-13.

Video Puan Maharani mempromosikan obat sendi merupakan manipulasi.

Video yang dipakai bersumber dari pidato Puan saat Konferensi Ketua Parlemen Dunia Kelima dan Konferensi Ketua Parlemen Perempuan ke-13, pada Agustus 2020.

Sementara audionya memiliki probabilitas 63,01 persen merupakan suara AI.