(GFD-2024-15301) Cek fakta, Gibran sebut terdapat lima juta "green jobs"
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Gibran menyebut terdapat 19 juta lapangan pekerjaan terbuka untuk anak muda dan perempuan, dan lima juta diantaranya “green jobs” yang berkaitan dengan peluang kerja pada bidang kelestarian lingkungan.
Hasil Cek Fakta
Jakarta (ANTARA/JACX)- Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat menyebut terdapat peluang lima juta green jobs.
Gibran menyebut terdapat 19 juta lapangan pekerjaan terbuka untuk anak muda dan perempuan, dan lima juta diantaranya “green jobs” yang berkaitan dengan peluang kerja pada bidang kelestarian lingkungan.
“Green jobs adalah peluang kerja masa kini dan masa depan,” kata Gibran dalam debat cawapres keempat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Ahad.
Benarkah apa yang disampaikan Gibran tersebut?
Penjelasan
Perwakilan dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean, mengatakan terdapat perbedaan data untuk green jobs yang tersedia.
Apabila menggunakan asumsi dari report LCDI yang diterbitkan oleh Bappenas, maka sampai 2030 akan ada kurang lebih 1,8 juta green jobs yang tersedia apabila pemerintah menerapkan target net zero sampai 2030.
KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut tiga.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.
Gibran menyebut terdapat 19 juta lapangan pekerjaan terbuka untuk anak muda dan perempuan, dan lima juta diantaranya “green jobs” yang berkaitan dengan peluang kerja pada bidang kelestarian lingkungan.
“Green jobs adalah peluang kerja masa kini dan masa depan,” kata Gibran dalam debat cawapres keempat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Ahad.
Benarkah apa yang disampaikan Gibran tersebut?
Penjelasan
Perwakilan dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean, mengatakan terdapat perbedaan data untuk green jobs yang tersedia.
Apabila menggunakan asumsi dari report LCDI yang diterbitkan oleh Bappenas, maka sampai 2030 akan ada kurang lebih 1,8 juta green jobs yang tersedia apabila pemerintah menerapkan target net zero sampai 2030.
KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut tiga.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.
Kesimpulan
Apabila menggunakan asumsi dari report LCDI yang diterbitkan oleh Bappenas, maka sampai 2030 akan ada kurang lebih 1,8 juta green jobs yang tersedia apabila pemerintah menerapkan target net zero sampai 2030.
Rujukan
(GFD-2024-15300) CEK FAKTA: Gibran Sebut Indonesia Memiliki Cadangan Nikel Terbesar dan Cadangan Timah Nomor Dua Terbesar di Dunia
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar dan cadangan timah terbesar nomor dua di dunia. Hal tersebut disampaikan Gibran dalam debat cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Minggu (21/1/2024) malam.
“Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia timah terbesar nomor dua,” kata Gibran.
“Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia timah terbesar nomor dua,” kata Gibran.
Hasil Cek Fakta
Dikutip dari Kompas.id, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Hingga 2022, Indonesia tercatat memiliki cadangan nikel sebesar 21 juta metrik ton. Cadangan nikel Indonesia hanya disamai oleh Australia yang memiliki cadangan sebesar 21 juta metrik ton. Setelah Australia dan Indonesia, negara yang juga memiliki cadangan nikel cukup besar adalah Brazil dengan cadangan di kisaran 16 juta metrik ton.
Setelah Brazil, posisi keempar ditempati Rusia dengan cadangan sebesar 7,5 juta metrik ton. Kemudian, diikuti Kaledonia Baru yang memiliki cadangan sebesar 7,1 juta metrik ton. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, bahwa Indonesia memiliki cadangan logam timah terbesar nomor dua di dunia di bawah China. Dilansir Kompas.id, cadangan logam timah Indonesia saat ini yakni 2,23 juta ton, sebesar 91 persennya berada di Kepulauan Bangka Belitung.
Setelah Brazil, posisi keempar ditempati Rusia dengan cadangan sebesar 7,5 juta metrik ton. Kemudian, diikuti Kaledonia Baru yang memiliki cadangan sebesar 7,1 juta metrik ton. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, bahwa Indonesia memiliki cadangan logam timah terbesar nomor dua di dunia di bawah China. Dilansir Kompas.id, cadangan logam timah Indonesia saat ini yakni 2,23 juta ton, sebesar 91 persennya berada di Kepulauan Bangka Belitung.
Kesimpulan
Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Hingga 2022, Indonesia tercatat memiliki cadangan nikel sebesar 21 juta metrik ton. Cadangan nikel Indonesia hanya disamai oleh Australia yang memiliki cadangan sebesar 21 juta metrik ton
Rujukan
(GFD-2024-15299) Cek Fakta Debat Cawapres, Mahfud MD: Food Estate di Indonesia Gagal, Rugi Dong
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Cawapres nomor urut 3 Pilpres 2024 Mahfud MD dalam sambutannya di debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu (21/1/2024), menyebut bahwa food estatedi Indonesia gagal.
Tak hanya itu, menurut Mahfud MD, dalam proyek food estate,pemerintah tak terlihat melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan.
“Maka kami punya program petani, di laut jaya, nelayan sejahtera. jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita,” ucapnya.
Tak hanya itu, menurut Mahfud MD, dalam proyek food estate,pemerintah tak terlihat melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan.
“Maka kami punya program petani, di laut jaya, nelayan sejahtera. jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita,” ucapnya.
Hasil Cek Fakta
Menurut Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Masitoh Nur Rohmah, pernyataan Mahfud MD tersebut adalah benar.
Menurutnya, food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektare dari bekas proyek lahan gambut dapat dinyatakan gagal karena berbagai faktor:
(1) terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen serta hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya;
(2) masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal;
(3) pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan;
(4) masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian;
(5) tidak melibatkan masyarakat terkait pembangun an food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus Muhamad Iqbal yang menyebut menurut laporan BBC Indonesia (2023), food estatedi Kalimantan Tengah mengalami kegagalan.
“600 hektare perkebunan singkong mengalami gagal panen, dan 17.000 hektar sawah baru tidak panen juga. Kegagalan diakibatkan perencanaan yang terlalu elitis hingga tidak ada partisipasi (bahkan terjadi penolakan) dari masyarakat,” ungkapnya.
Pernyataan juga dibenarkan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad), Viktor Primana.
Viktor mengatakan beberapa perkebunan pangan skala besar yang didirikan oleh pemerintah Indonesia di bawah program food estate dilaporkan telah ditinggalkan.
Investigasi lapangan pada 2022 dan 2023 menemukan semak liar dan ekskavator yang ditinggalkan di lahan yang telah dibuka untuk singkong dan padi di provinsi Kalimantan Tengah.
“Para aktivis mengatakan kegagalan program ini sudah terlihat sejak awal, karena kurangnya penilaian dampak yang dilakukan sebelum memilih lokasi dan membuka hutan untuk tanaman yang tidak cocok dengan tanah,” tulisnya.
Program ini mencerminkan Mega Rice Project pada pertengahan 1990an, yang gagal meningkatkan hasil panen dan menyebabkan kerusakan luas pada lahan gambut kaya karbon.
Menurutnya, food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektare dari bekas proyek lahan gambut dapat dinyatakan gagal karena berbagai faktor:
(1) terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen serta hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya;
(2) masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal;
(3) pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan;
(4) masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian;
(5) tidak melibatkan masyarakat terkait pembangun an food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus Muhamad Iqbal yang menyebut menurut laporan BBC Indonesia (2023), food estatedi Kalimantan Tengah mengalami kegagalan.
“600 hektare perkebunan singkong mengalami gagal panen, dan 17.000 hektar sawah baru tidak panen juga. Kegagalan diakibatkan perencanaan yang terlalu elitis hingga tidak ada partisipasi (bahkan terjadi penolakan) dari masyarakat,” ungkapnya.
Pernyataan juga dibenarkan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad), Viktor Primana.
Viktor mengatakan beberapa perkebunan pangan skala besar yang didirikan oleh pemerintah Indonesia di bawah program food estate dilaporkan telah ditinggalkan.
Investigasi lapangan pada 2022 dan 2023 menemukan semak liar dan ekskavator yang ditinggalkan di lahan yang telah dibuka untuk singkong dan padi di provinsi Kalimantan Tengah.
“Para aktivis mengatakan kegagalan program ini sudah terlihat sejak awal, karena kurangnya penilaian dampak yang dilakukan sebelum memilih lokasi dan membuka hutan untuk tanaman yang tidak cocok dengan tanah,” tulisnya.
Program ini mencerminkan Mega Rice Project pada pertengahan 1990an, yang gagal meningkatkan hasil panen dan menyebabkan kerusakan luas pada lahan gambut kaya karbon.
Rujukan
(GFD-2024-15298) (CEK FAKTA Debat) Gibran: Dana Desa Berhasil Turunkan Jumlah Desa Tertinggal
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
(CEK FAKTA Debat) Gibran: Dana Desa Berhasil Turunkan Jumlah Desa Tertinggal
Hasil Cek Fakta
KBR, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjanjikan jika Prabowo-Gibran terpilih pada Pemilu 2024, maka dana desa akan ditingkatkan.
Gibran mengklaim dana desa berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal dan menaikkan jumlah desa berkembang dan desa mandiri.
"Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu anggaran desa akan ditingkatkan," kata Gibran dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Verifikasi:
Data Kementerian Keuangan 2022 mencatat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berdampak pada turunnya jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.
Pada tahun 2018 terdapat 14.047 desa yang statusnya sangat tertinggal. Pada tahun 2021 jumlah tersebut menurun tajam menjadi hanya 5.333 desa. Sedangkan desa tertinggal pada tahun 2018 berjumlah 33.339 desa, maka pada tahun 2021 telah menurun tajam lebih dari setengahnya yaitu 15.935 desa.
Sedangkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat dalam 7 tahun (2015-2022), jumlah desa sangat tertinggal berkurang dari 13.453 menjadi 4.438 desa.
Sedangkan jumlah desa tertinggal berkurang dari 33.592 menjadi 9.238 desa. Jumlah desa berkembang dari 22.882 (tahun 2015) menjadi 33.893 (tahun 2022).
Untuk desa maju, bertambah dari 3.608 desa (2015) menjadi 20.249 (tahun 2022). Sedangkan desa mandiri, jumlahnya bertambah dari sebelumnya 174 desa (2015) menjadi 6.239 desa (2022).
Klaim dana desa berhasil mengurangi desa tertinggal benar, namun itu tidak bebas dari masalah. Pengucuran dana desa juga menyebabkan persoalan lain yaitu jumlah kasus korupsi dana desa yang tinggi.
Data lembaga pemantau korupsi Indonesia (ICW), sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintahan desa meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian (2022) jumlah kasusnya melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat secara akumulatif selama 2015-2022 KPK menangani 851 kasus korupsi dana desa yang melibatkan 973 orang sebagai tersangka.
Gibran mengklaim dana desa berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal dan menaikkan jumlah desa berkembang dan desa mandiri.
"Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu anggaran desa akan ditingkatkan," kata Gibran dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Verifikasi:
Data Kementerian Keuangan 2022 mencatat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berdampak pada turunnya jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.
Pada tahun 2018 terdapat 14.047 desa yang statusnya sangat tertinggal. Pada tahun 2021 jumlah tersebut menurun tajam menjadi hanya 5.333 desa. Sedangkan desa tertinggal pada tahun 2018 berjumlah 33.339 desa, maka pada tahun 2021 telah menurun tajam lebih dari setengahnya yaitu 15.935 desa.
Sedangkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat dalam 7 tahun (2015-2022), jumlah desa sangat tertinggal berkurang dari 13.453 menjadi 4.438 desa.
Sedangkan jumlah desa tertinggal berkurang dari 33.592 menjadi 9.238 desa. Jumlah desa berkembang dari 22.882 (tahun 2015) menjadi 33.893 (tahun 2022).
Untuk desa maju, bertambah dari 3.608 desa (2015) menjadi 20.249 (tahun 2022). Sedangkan desa mandiri, jumlahnya bertambah dari sebelumnya 174 desa (2015) menjadi 6.239 desa (2022).
Klaim dana desa berhasil mengurangi desa tertinggal benar, namun itu tidak bebas dari masalah. Pengucuran dana desa juga menyebabkan persoalan lain yaitu jumlah kasus korupsi dana desa yang tinggi.
Data lembaga pemantau korupsi Indonesia (ICW), sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintahan desa meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian (2022) jumlah kasusnya melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat secara akumulatif selama 2015-2022 KPK menangani 851 kasus korupsi dana desa yang melibatkan 973 orang sebagai tersangka.
Kesimpulan
Klaim dana desa berhasil mengurangi desa tertinggal benar, namun itu tidak bebas dari masalah. Pengucuran dana desa juga menyebabkan persoalan lain yaitu jumlah kasus korupsi dana desa yang tinggi.
Rujukan
Halaman: 2794/6006