KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, jumlah petani di Indonesia makin sedikit dan lahan pertanian makin sedikit. Namun, anggaran untuk pengadaan pupuk subsidi justru semakin besar setiap tahun. Hal ini dikatakan Mahfud dalam debat keempat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024) malam. "Saudara, sumber daya alam kita sangat kaya tapi pangan belum berdaulat, petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar," kata Mahfud dalam debat cawapres, Minggu malam. "Pasti ada yang salah. Petani sedikit, lahan hanya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik. Pasti ada yang salah," ujar Mahfud. Adapun tema debat keempat adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Lalu bagaimana faktanya? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), petani di Indonesia memang mengalami penurunan. Tercatat, jumlah petani di Indonesia sebanyak 29,3 juta petani pada 2023, turun 7,45 persen dari 31 juta petani pada 2013. Sementara itu mengacu pada data yang ditulis CNBC Indonesia pada Mei 2023, mengacu pada data BPS, mayoritas atau 15,89 juta petani hanya memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Sebanyak 4,34 juta petani memiliki lahan pertanian hanya di kisaran 0,5-0,99 ha. Kemudian, petani yang yang memiliki luas lahan sebesar 1-1,99 ha sebanyak 3,81 juta jiwa. Kemudian, petani dengan luas lahan di kisaran 2-2,99 ha sebanyak 1,5 juta jiwa. Di atas luasan itu, jumlah petaninya tak ada yang sampai 1 juta jiwa. Adapun seperti dilansir Kompas.id, menyusutnya lahan pertanian juga terjadi di kota besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, luas panen padi di Jakarta tengah menurun. Luas panen tahun 2022 mencapai 477,25 hektar, turun 82,72 hektar atau sebesar 14,77 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 559,97 hektar. Jumlah tahun 2021 tersebut juga sudah berkurang sekitar 345,54 hektar dibandingkan tahun 2020.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), petani di Indonesia memang mengalami penurunan. Tercatat, jumlah petani di Indonesia sebanyak 29,3 juta petani pada 2023, turun 7,45 persen dari 31 juta petani pada 2013.

Dilansir Antara, perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh positif sebesar 13,06 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada triwulan III 2023, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Perekonomian Sulteng ditopang oleh sektor industri pengolahan sebesar 27,91 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 13,32 persen, perdagangan 10,15 persen, dan penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 10,05 persen

Dilansir Kompas.id, pertumbuhan ekonomi Sulteng banyak disumbang sektor tambang terutama nikel. Namun, nyatanya tambang tak bisa menekan angka kemiskinan dan bahkan menciptakan kesenjangan.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Sulteng pada Maret 2023 sebesar 395.660 orang atau bertambah 5.950 orang dibandingkan dengan September 2022.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 12,41 persen, naik 0,11 persen ketimbang September 2022, dan naik 0,08 persen daripada Maret 2022.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka Februari 2023 sebesar 3,49 persen, naik ketimbang Agustus 2022 sebesar 3 persen.

Menurut akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Ahlis Djirimu, selama pemerintah hanya mengejar pertumbuhan belaka dengan bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, ke depan pembangunan hanya akan membenamkan.

Dia menuturkan, di Morowali yang menjadi pusat industri tambang, nyatanya kemiskinan masih tinggi, begitu juga penganggur.

"Kenapa? Karena yang mendorong lapangan pekerjaan bukan padat karya, tapi padat modal, yakni industri di Morowali. Lalu, angka IPM yang tahun lalu di atas 70, menurut saya, itu semu. Karena lebih banyak hanya dipengaruhi oleh paritas daya beli," papar Ahlis kepada Kompas.id. "Angka IPM ini mendapat dorongan positif dari Morowali karena tahun 2002 pendapatan per kapitanya mencapai 500 juta. Lalu Morowali Utara 100 juta," tutur dia.

Dilansir Antara, perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh positif sebesar 13,06 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada triwulan III 2023, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Ahlis Djirimu, selama pemerintah hanya mengejar pertumbuhan belaka dengan bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, ke depan pembangunan hanya akan membenamkan. Dia menuturkan, di Morowali yang menjadi pusat industri tambang, nyatanya kemiskinan masih tinggi, begitu juga penganggur.

Dikutip dari Antaranews, Dewan Energi Nasional (DEN) merevisi target bauran EBT menjadi 17-19 persen dari target sebelumnya 23 persen di tahun 2025, melalui pembaruan Kebijakan Energi Nasional atau KEN.

Pembaruan itu tercantum dalam PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Targetnya, 2023 dulu 23 persen. Dalam pembaruan KEN, nanti kalau diketok, diteken Presiden maka berubah menjadi 17-19 persen," ungkap Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN, Yunus Saefulhak, Rabu (17/1/2024).

Menurut Yunus, target tersebut dimaksudkan agar capaian target tetap masuk meski hanya tercapai di skenario angka terendah.

"Kalau skenario rendah di antaranya kita tercapai, ya sudah bagus, KEN menuntun jalan sesuai koridornya," ucap dia.

Dalam peta jalan transisi energi pada Revisi PP KEN, ditargetkan pada 2030 bauran energi primer EBT mencapai 19-21 persen, pada 2030 sebesar 25-26 persen, pada 2040 ditargetkan mencapai 38-41 persen, dan pada 2060 antara 70-72 persen.

Berdasarkan data Global Forest Watch, dalam rentang 2001-2022 (21 tahun), Indonesia mengalami deforestasi atau laju penurunan luas hutan seluas 29,4 juta hektar. Sedangkan dalam 10 tahun terakhir (2012-2022), laju deforestasi Indonesia mencapai 15,848 juta hektare.

Data deforestasi juga dilansir Forest Watch Indonesia. Menurut FWI, pada tahun 2000, Indonesia masih memiliki 106 juta ha hutan alam. Jumlah tersebut berkurang menjadi 93 juta ha pada tahun 2009, 88 juta ha pada tahun 2013, dan 82 juta ha pada tahun 2017. Hutan-hutan alam yang hilang dari tahun ke tahun tersebutlah yang dinamakan oleh FWI sebagai deforestasi.

Sementara data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut dalam rentang 2013-2022 deforestasi mencapai 3,8 juta hektare. Ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Agka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2022 mencapai 3.840.835,8 hektare.

Angka deforestasi menjadi polemik di kalangan aktivis lingkungan dan pemerintah. Pemerintah mengklaim berhasil melakukan rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 3 juta hektare dalam 10 hutan terakhir.

Klaim Mahfud MD benar jika mengacu pada data Global Forest Watch, namun salah jika mengacu data BPS.

Soal deforestasi seluas wilayah Korea Selatan atau wilayah Pulau Madura, bergantung pada data yang digunakan. Luas wilayah Korsel adalah 10,021 juta hektare. Sedangkan luas Pulau Madura adalah 537.900 hektare.

Udiana Puspa Dewi (Lead, Knowledge Generation-Koalisi Sistem Pangan Lestari) menilai deforestisasi di Indonesia telah memperparah perubahan iklim yang mengakibatkan banjir dengan tinggi air mecapai 1–4 mm per tahun dan tanah longsor.

Di daerah seperti pesisir Jawa, deforestisasi berkontribusi dalam menurunnya permukaan tanah antara 6-26 cm per tahun, yang berdampak pada tergenangnya pemukiman penduduk.

Klaim Mahfud MD benar jika mengacu pada data Global Forest Watch, namun salah jika mengacu data BPS.