Setelah dilakukan penelusuran, faktanya judul tersebut berbeda dengan isi dan narasi dalam video.

Pada kenyataannya, video tersebut menjelaskan mengenai buntut panjang dari kasus penganiayaan anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya diketahui bahwa Rafael telah dipecat secara tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Institusi DJP Kemenkeu lantaran terbukti menyembunyikan harta dan tidak patuh membayar pajak. Permasalahan pun masih berlanjut karena ia dan ratusan pegawai Kemenkeu terindikasi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Munculnya kabar mengenai kasus TPPU di Kemenkeu pertama kali diungkapkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Ia menyebutkan bahwa terdapat transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 T di Kemenkeu selama periode 2009 hingga 2023 berdasarkan 300 surat laporan analisis dari PPATK.

Sepanjang video pun, tidak ditemukan adanya pemberitaan mengenai Arteria Dahlan yang terlibat kasus korupsi Rp 349 T di Kemenkeu seperti yang tertulis pada judul unggahan.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh kanal YouTube KABAR NEWS merupakan informasi yang salah.

Hasil periksa fakta ‘Ainayya Al Fatikhah.

Unggahan video dengan judul yang mengklaim bahwa Arteria Dahlan terlibat kasus korupsi sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan merupakan konten yang dimanipulasi. Faktanya, judul tersebut berbeda dengan isi dan narasi video.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan foto yang identik dengan postingan. Foto itu diunggah oleh Jawapos.com dalam artikel berjudul "Dapat Penghargaan KPK, Ini yang Dilakukan Pemprov Jateng" yang tayang pada 13 Desember 2017.
Berikut isi artikelnya:
"JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah kembali menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaik tahun 2017.
Penghargaan diserahkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2017, Selasa (12/12).
Dalam acara itu, Ganjar menyatakan keseriusannya dalam mewujudkan reformasi birokrasi. "Kita mendorong pelaporan LHKPN untuk perwujudan birokrasi yang bersih. Dengan pelaporan harta yang tertib, maka penerimaan pejabat yang tidak sah, baik dari hasil korupsi maupun gratifikasi, bisa diminimalkan," ujar orang nomor satu di Jawa Tengah itu.
Guna mendukung LHKPN, politisi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) ini bahkan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 770/4 Tahun 2014. Isinya adalah ketentuan pelaporan LHKPN di lingkungan Pemprov Jateng diwajibkan bagi pejabat eselon I sampai eselon IV serta direksi, komisaris, dewan pengawas BUMD milik Provinsi Jateng. “LHKPN sampai eselon IV ini meniru sistem di sejumlah kementerian, belum banyak pemerintah daerah yang melakukan ini,” katanya.
Pemprov Jateng sendiri telah tiga tahun berturut-turut menerima penghargaan dari KPK. Tahun 2016, KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi pada Pemerintah Provinsi Jateng. Kategori yang diperoleh yaitu Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Sedangkan 2015, Pemprov Jateng juga memperoleh penghargaan dari KPK dalam pengendalian gratifikasi dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak.
Tak berhenti sampai di situ, Pemprov Jateng juga memperoleh nilai terbaik dalam evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tahun 2016. Deretan penghargaan inilah yang kemudian membuat reformasi birokrasi Jateng diakui secara nasional.
Ganjar mengatakan, melaporkan LHKPN sebenarnya adalah pekerjaan mudah, namun masih saja ada sebagian pejabat yang mengaku menemui kendala. “Mereka sulit menuliskan sumber hartanya dari mana, bahkan ada yang katanya menjual hartanya dulu sebelum lapor LHKPN,” beber dia."
Dalam foto asli Ganjar tidak berfoto dengan Kakek Sugiono yang merupakan aktor film dewasa asal Jepang. Foto dalam postingan merupakan hasil suntingan oknum tidak bertanggung jawab.
Berikut foto aslinya:

Postingan Ganjar Pranowo berfoto dengan Kakek Sugiono adalah hoaks.

Akun Twitter @IIMSII4 mengunggah video yang menunjukkan sebuah bangunan runtuh di tengah terjadinya gempa. Video tersebut diklaim diambil saat gempa di Marrakesh, Maroko, pada 9 September 2023 lalu.

Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut telah banyak beredar di internet sejak Desember 2022 silam, terutama di YouTube. Salah satu pengguna YouTube dengan nama “Ouba INFO DIV” mengunggah video serupa dengan judul Bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

“Runtuhnya sebuah rumah di lingkungan Mohammadi di Casablanca”.

Selain itu, kanal berita Maroko menulis berita yang juga menggunakan video serupa. Berita tersebut berjudul “Casablanca: The collapse of a 3-storey house creates a widespread state of alert among the security forces and local authorities”. Artikel tersebut dipublikasikan pada 17 Desember 2022.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan @IIMSII4 merupakan konteks yang salah.

Hasil periksa fakta Evarizma Zahra.

Konteks yang salah. Video bangunan runtuh akibat gempa tersebut diambil saat gempa di Kota Casblanca, Maroko, pada Desember 2022, bukan di Marrakesh 9 September lalu.

Beredar sebuah video dari channel youtube bernama KURSI POLITIK yang menampilkan gambar thumbnail sebuah bangunan terbakar dengan narasi yang menyatakan bahwa bangunan tersebut adalah kantor pusat Partai NasDem yang dibakar oleh warga akibat Surya Paloh ingkar janji.

Setelah dilakukan penelusuran, dari awal hingga akhir video tidak ditemukan pemberitaan terkait kantor pusat Partai NasDem yang dibakar. Video tersebut hanya berisi cuplikan kegiatan Partai NasDem yang tidak ada kaitannya dengan klaim narasi.

Narasi yang dibacakan dalam video tersebut bersumber dari artikel tribunnews.com berjudul “Menagih Janji Surya Paloh Bubarkan Partai NasDem Jika Ada Kadernya yang Korupsi” yang diunggah pada 15 Oktober 2015.

Gambar bangunan terbakar yang ditampilkan pada thumbnail video tersebut merupakan Kantor Inspektorat dan Kominfo Natuna yang terbakar pada 18 Desember 2021 silam.

Gambar aslinya dimuat pada artikel suluhkepri.com berjudul “Kantor Inspektorat dan Kominfo Natuna Dilahap Si Jago Merah”.

Dengan demikian, klaim narasi yang dibagikan dalam video unggahan channel youtube KURSI POLITIK tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Tidak ditemukan informasi kredibel terkait klaim narasi yang beredar. Thumbnail yang menampilkan bangunan terbakar tersebut merupakan Kantor Inspektorat dan Kominfo Natuna dan bukan kantor pusat Partai NasDem.