Investigasi Tempo yang terbit 9 Oktober 2021 menemukan sejumlah masalah yang mendukung kesimpulan bahwa pelaksanaan program food estate menunjukkan kegagalan. Kondisi itu paling kentara di lokasi pengerjaan program di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Setidaknya 600 hektare hutan digunduli pada November 2020. Lalu lahan itu ditanami singkong. Namun, setelah enam bulan, tinggi pohon singkong hanya sampai selutut orang dewasa.

Seorang petani di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah, yang bernama Heriyanto, mengikuti program food estate untuk menanam padi di wilayahnya.

Sebelum mengikuti program itu, dia menghasilkan 5 sampai 6 ton gabah kering giling per hektare sekali panen. Namun, setelah mengikuti program food estate pemerintah, produktivitas sawahnya menjadi 700 kilogram gabah kering giling per hektare.

Berita dalam format video dari BBC, juga secara jelas menggambarkan gagal panen program food estate, setelah melakukan pembabatan ratusan hektare hutan tersebut. Berita video Tempo juga menyatakan proyek tersebut menyebabkan banjir di desa sekitar.

Dosen Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma mengatakan bahwa food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 ha dari bekas proyek lahan gambut dengan komoditas padi dinyatakan gagal.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan itu. Pertama, karena terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen serta hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya.

Kedua, masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal. Ketiga, pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan.

“Empat, masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian. Lima, tidak melibatkan masyarakat terkait pembangunan food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat,” kata Masitoh, Minggu 21 Januari 2024.

Sementara program food estate yang dilaksanakan mulai 2021 di Kabupaten Gunung Mas, dengan luas 31.000 hektare berupa hutan produksi dengan komoditas singkong dan gandum, kata Masitoh, dinyatakan gagal juga dengan beberapa faktor.

Pertama, belum ada skema terkait pembebasan lahan kepemilikan masyarakat. Kedua, perencanaan program perkebunan singkong di Gunung Mas masih belum optimal. Ketiga, kurangnya informasi dan tidak ada kajian terkait lingkungan yang komprehensif. Dan empat, tidak ada koordinasi antara Kementerian Pertahanan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan Peternkan Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian juga program food estate yang dilaksanakan mulai 2021 di Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Pakpak Bharat, Sumatera Utara, dengan luas 30.000 hektare dalam bentuk lahan agrikultural kentang dengan komoditas bawang merah dan bawang putih, dinyatakan gagal.

Faktornya, pertama, kondisi aksesibilitas menuju kawasan food estate curam dan masih berbahaya, terutama saat musim hujan. Kedua, tidak melibatkan petani dalam proses pengemban gan food estate. Tiga, masih ada persoalan lahan milik warga.

“Empat, masih terdapat isu terkait adanya praktik mekanisme pertanian yang dilandasi investasi yang akan berdampak pada laju deforestasi,” kata Masitoh lagi.

Dosen Fakultas Ilmu dan Bisnis, Universitas Padjajaran, Viktor Primana, juga membenarkan bahwa program food estate gagal. Dia menyatakan beberapa perkebunan pangan skala besar yang didirikan oleh pemerintah Indonesia di bawah program food estate, dilaporkan telah ditinggalkan.

Dia menjelaskan investigasi lapangan pada tahun 2022 dan 2023 menemukan bahwa terdapat semak liar dan ekskavator yang ditinggalkan di lahan yang telah dibuka untuk singkong dan padi di provinsi Kalimantan Tengah. Para aktivis mengatakan kegagalan program ini sudah terlihat sejak awal, karena kurangnya penilaian dampak yang dilakukan sebelum memilih lokasi dan membuka hutan untuk tanaman yang tidak cocok dengan tanah.

“Program ini mencerminkan Mega Rice Project pada pertengahan tahun 1990-an, yang gagal meningkatkan hasil panen dan menyebabkan kerusakan luas pada lahan gambut kaya karbon,” kata Viktor, Minggu 21 Januari 2024.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Mahfud MD yang menyatakan program food estate yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan, merupakan proyek gagal, adalah benar.

Tinjauan di lapangan dan wawancara oleh berbagai pihak membuktikan proyek tersebut gagal, tidak membuahkan panen sebagaimana yang diharapkan, merusak hutan, serta menyebabkan bencana banjir.

Beredar sebuah informasi bahwa pemerintah menyarankan untuk secara oportunis atau memanfaatkan kesempatan untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat yang sedang dalam pengaruh obat penenang. Postingan Facebook tersebut menyebutkan bahwa tindakan tersebut adalah mengerikan.

Faktanya bukan secara oportunis atau memanfaatkan kesempatan pemberian vaksin kepada pasien yang sedang dalam pengaruh obat penenang, melainkan maksud dari saran pemerintah tersebut adalah menggunakan anestesi atau obat bius untuk masyarakat yang takut terhadap jarum suntik.

Penelusuran AFP menunjukkan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Australia menghimbau bahwa pemberian vaksin dengan obat bius harus dengan persetujuan pasien bukan memanfaatkan seseorang yang sedang tidak sadar karena pengaruh obat penenang.

Diketahui penggunaan anestesi sebelum penyuntikan memang dapat menjadi solusi bagi seseorang yang memiliki ketakutan pada jarum suntik. Dilansir dari klikdokter.com, penggunaan anestesi sebelum suntik dapat mematikan rasa pada daerah yang akan terkena jarum suntik, sehingga pasien tidak akan merasakan sakit.

Dengan demikian, pemerintah Australia menyarankan pemberian vaksin dengan memanfaatkan pasien yang berada dalam pengaruh obat penenang adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Faktanya saran tersebut diberikan kepada masyarakat yang memiliki ketakutan pada jarum suntik dan tetap atas persetujuan dengan seseorang yang akan divaksinasi. Selengkapnya pada bagian penjelasan.

Tempo memverifikasi pernyataan Gibran tersebut dengan membandingkannya dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. Data itu menjelaskan bahwa jumlah desa tertinggal mengalami penurunan sebanyak 20.432 pada 2014 menjadi 13.232 pada 2018. Namun, belum ada bukti bahwa penurunan desa tertinggal itu disebabkan karena Dana Desa.

Menurut Romauli Panggabean dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, narasi dana desa menurunkan angka desa tertinggal tidak tepat. Berdasarkan penelitian dari SMERU ditemukan bahwa transfer dana desa meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional terutama di desa-desa yang tertinggal.

“Yang tepat adalah bahwa transfer dana desa meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional terutama di desa-desa yang tertinggal,” kata Romauli.

Peneliti Queensland University, Udiana Puspa Dewi, menyatakan meskipun dana desa telah membantu menurunkan jumlah desa tertinggal, belum ada alat ukur yang akurat untuk mengukur hubungan ketersaluran dana dan tingkat angka kemiskinan suatu desa.

“Dari data studi di desa-desa Nusa Tenggara Timur, terbukti keterserapan dana desa masih rendah dan minimnya kesiapan pemerintah desa untuk menggunakan data yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi prioritas nasional di level perangkat desa dan masyarakat desa dari pemerintah pusat,” katanya.

Berdasarkan verifikasi Tempo, bisa disimpulkan bahwa narasi yang mengatakan bahwa dana desa menurunkan angka desa tertinggal adalah sebagian benar.

Berdasarkan data BPS dan hasil penelitian, angka desa tertinggal menurun. Namun, belum ada alat ukur yang akurat untuk mengukur hubungan ketersaluran dana dan tingkat angka kemiskinan suatu desa.

Belum ada bukti yang menunjukkan bahwa impor minyak di Indonesia turun karena B35 dan B40. Indonesia baru meluncurkan program Biodiesel 35 persen atau B35 pada Rabu, 1 Februari 2023. B35 adalah campuran minyak sawit (CPO) 35 persen dengan minyak solar 65 persen. Sementara untuk penerapan B40 baru akan dilakukan pada 2024.

Namun data dari Badan Pusat Statistik (BPS), impor minyak mentah RI selama Januari-Agustus 2023 tercatat mencapai 11,42 juta ton, melejit 17% dibandingkan periode yang sama pada Januari-Agustus 2022 yang mencapai 9,77 juta ton.

Data yang diolah oleh KataData dari BPS pada September 2023 Indonesia mengimpor minyak mentah 1,88 juta ton, meningkat 29% dibanding September tahun lalu (year-on-year/yoy).

Dengan demikian, total volume impor minyak Indonesia (gabungan impor minyak mentah dan hasil minyak) pada September 2023 mencapai 4,08 juta ton. Angka itu bertambah sekitar 10% dibanding September tahun lalu (yoy).

B35 juga mempunyai masalah terhadap lingkungan. Sejumlah masyarakat sipil menyoroti bahwa bahan bakar nabati yang digunakan sebagai campuran biodiesel di Indonesia masih sangat bergantung pada minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Dampak tersebut antara lain:

1. Peningkatan kadar CPO untuk campuran biodiesel akan menyebabkan munculnya tarik menarik kebutuhan bahan baku ini antara industri pangan versus industri energi. Alokasi CPO yang tidak seimbang bisa memicu kelangkaan pasokan untuk pangan, seperti kasus kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022.

2. Sepanjang 2014-2022, peningkatan permintaan biodiesel berbasis CPO berbanding lurus dengan peningkatan luasan kebun kelapa sawit. Hal itu didasarkan pada penelitian berjudul Biofuels Development and Indirect Deforestation (2023). Pada periode tersebut terjadi peningkatan 4,25 juta hektare lahan sawit.

3. Alih-alih menurunkan emisi, pengembangan biodiesel yang bergantung pada minyak kelapa sawit justru berpotensi meningkatkan emisi akibat ekspansi lahan sawit untuk memenuhi kebutuhan energi baru tersebut.

Berdasarkan verifikasi Tempo, bisa disimpulkan bahwa menyatakan terbukti B35 dan B40 sudah menurunkan impor minyak dan mendorong nilai tambah dan lebih ramah lingkungan adalah belum ada bukti.

Program biodiesel 35 masih dihantui berbagai tantangan, seperti kondisi infrastruktur yang belum merata, skema pemberian insentif yang justru membebani APBN, dan mengancam kerusakan lingkungan.