Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan video serupa di kanal YouTube Metro TV ini yang menyiarkan kegiatan Anies-Muhaimin sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Video itu menampilkan momen Anies dan Muhaimin tiba di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, pada 19 Oktober 2023.

Mereka disambut oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan para petinggi partai. Ada pula petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dikutip dari Kompas.id, Anies-Muhaimin berangkat dari Nasdem Tower sekitar pukul 08.22. Mereka berangkat ke KPU dengan mobil jip terbuka berwarna putih yang dikendarai Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni.

Anies-Muhaimin memasuki kantor KPU sekitar pukul 10.00 dengan diantar para elite partai politik Koalisi Perubahan, antara lain, Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.

Adapun saat ini KPU belum menetapkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, penetapan rekapitulasi suara Pemilu 2024 dilakukan paling lambat 20 Maret 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hasil pemilu ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara.

Video kegiatan Anies-Muhaimin sebelum pendaftaran sebagai pasangan calon presiden-wakil presiden di KPU disebarkan dengan narasi yang keliru.

Video itu bukan menampilkan perayaan kemenangan Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri pemberitaan terkait pembentukan tim hukum dan tim pemenangan Anies-Muhaimin.

Pasangan tersebut diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dilansir Antara, Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dideklarasikan di Jalan Diponegoro Nomor 10, Jakarta, pada 14 November 2023.

Susunan Timnas Amin terdiri atas tokoh dengan beragam latar belakang, seperti purnawirawan TNI, ekonom, pengusaha, wirausaha, mantan akademisi, dan tokoh agama.

Kapten atau ketua tim dijabat mantan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) M Syaugi Alaydrus.

Selain itu, terdapat 12 co-captain atau ketua harian, antara lain, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf.

Sementara, Tim Hukum Nasional (THN) Amin dideklarasikan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada 27 November 2023, dikutip dari Antara.

Beberapa nama dalam tim hukum, yakni mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan mantan Kabareskrim Komjen Polisi (Purn) Susno Duajdi.

Berikut susunan THN Amin:

Narasi bahwa Anies lebih dulu membentuk tim hukum sebelum tim pemenangan tidak tepat.

Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dideklarasikan pada 14 November 2023.

Sedangkan, Tim Hukum Nasional Amin dideklarasikan dua pekan kemudian, yakni 27 November 2023, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebuah video beredar di tiktok memperlihatkan Ketua Umum Partai PDIP, Megawati yang sedang berpidato. Dalam video ini Megawati terlihat mengucapkan terima kasih dengan Prabowo. Selain itu, terdapat narasi yang menerangkan bahwa video ini Megawati telah mengakui kemenangan Prabowo-Gibran.

Setelah ditelusuri, dilansir dari Kompas.com video ini serupa dengan video yang diunggah Kompas TV di kanal Youtubenya pada 17 April 2019. Video yang diklaim di atas ternyata bukan berisi pengakuan Megawati atas kemenangan Prabowo-Gibran melainkan ucapan terima kasih kepada Prabowo yang mengintruksikan pendukungnya agar tidak terprovokasi pihak tertentu di pemilihan presiden tahun 2019.

Pada video sebenarnya pernyataan yang disampaikan Megawati yaitu
” Saya tadi ikut mendengarkan juga pidato dari Pak Prabowo. Yang saya lihat sebagai teman beliau, saya ingin juga mengucapkan terima kasih banyak karena beliau telah mengintruksikan untuk jangan terpengaruh, terprovokasi dan harus juga bersama-sama menjaga untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi memang itulah yang namanya demokrasi Indonesia. Jadi kita boleh saja berbeda tapi kita tetap merupakan warga bangsa. Jadi saya kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan, kita masih menunggu sampai ada hasil dari KPU”.

Dengan demikian, video yang beredar dengan menyertakan narasi bahwa Megawati mengakui kemenangan Prabowo-Gibran tidaklah benar.

Faktanya, video yang menyatakan bahwa Megawati mengakui kemenangan Prabowo-Gibran tidak benar. Video tersebut mirip dengan video yang diunggah oleh kanal Youtube Kompas TV tahun 2019. Selain itu, dalam video tidak ada perkataan Megawati yang mengakui kemenangan Prabowo-Gibran.

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan informasi valid dan pemberitaan media kredibel mengenai ucapan selamat dari Mahfud kepada Prabowo.

Mahfud justru mengungkapkan akan mengajukan gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diberitakan Kompas.com, Mahfud mengatakan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah membentuk tim hukum untuk menangani gugatan hasil Pilpres, termasuk menyiapkan berkas kelengkapan.

“Kalau kami sudah siap. TPN, kami, tim hukum kami, sudah siap, sudah lengkap. (Kalau) sekarang MK buka, kita langsung daftar,” kata Mahfud, di Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Namun, kata Mahfud, saat ini tahapan Pilpres 2024 belum selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru memulai tahapan rekapitulasi suara tingkat nasional.

Selain itu, Mahfud membantah anggapan bahwa usulan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 hanya sekadar gertakan.

Mahfud tak ikut langsung dalam mengusulkan hak angket karena dirinya bukan anggota partai politik maupun legislator. Namun, Mahfud turut memberikan saran terkait ini.

Mantan Ketua MK ini yakin pihaknya memiliki bukti kuat terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“(Ada yang bilang) kok angket itu cuma gertak, ya nunggu sidang DPR dong. DPR sidang, diserahkan secara resmi,” kata Mahfud, Jumat (1/3/2024).

Wacana penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 pertama kali diusulkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, yakni PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), untuk menggunakan hak angket di DPR.

Narasi bahwa Mahfud MD mengucapkan selamat dan memastikan Prabowo akan segera dilantik menjadi presiden adalah hoaks.

Mahfud justru mengungkapkan akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK. Selain itu, ia membantah bahwa usulan penggunaan hak angket DPR hanya sekadar gertakan.