Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebutkan anggaran pemerintah untuk mengatasi krisis iklim masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan anggaran di sektor-sektor lain. Padahal, menurut Cak Imin, krisis iklim dan bencana ekologis kerap terjadi di Indonesia. Namun, pemerintah saat ini tidak serius menanganinya. “Kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya," kata Imin saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024).
(GFD-2024-15371) Cak Imin Sebut Anggaran Krisis Iklim Masih Rendah, Ini Faktanya Baca selengkapnya di artikel "Cak Imin Sebut Anggaran Krisis Iklim Masih Rendah, Ini Faktanya", https://tirto.id/gUJa
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan data World Bank pada 2022, alokasi anggaran penanganan perubahan iklim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) memang tergolong kecil, jika dibandingkan dengan kebutuhan sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC).
Sementara itu, target NDC sendiri, Indonesia akan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29 persen pada 2030. Kemudian, jika dibantu negara lain, Indonesia berjanji menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41 persen.
Dilansir dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan pendanaan rata-rata dalam setahun sebesar Rp266,3 triliun sampai dengan 2030.
Sementara, rata-rata alokasi anggaran dalam APBN untuk krisis iklim dalam kurun 2020-2022 hanya sekitar Rp37,9 triliun.
Sementara itu, target NDC sendiri, Indonesia akan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29 persen pada 2030. Kemudian, jika dibantu negara lain, Indonesia berjanji menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41 persen.
Dilansir dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan pendanaan rata-rata dalam setahun sebesar Rp266,3 triliun sampai dengan 2030.
Sementara, rata-rata alokasi anggaran dalam APBN untuk krisis iklim dalam kurun 2020-2022 hanya sekitar Rp37,9 triliun.
Kesimpulan
Berdasarkan data World Bank pada 2022, alokasi anggaran penanganan perubahan iklim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) memang tergolong kecil, jika dibandingkan dengan kebutuhan sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC).
Rujukan
(GFD-2024-15370) Cak Imin Sebut Petani Gurem Capai 16 Juta, Begini Faktanya
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyebutkan, jumlah petani gurem di Indonesia meningkat selama 10 tahun terakhir. Dia mengeklaim kini petani gurem berjumlah 16 juta orang.
"10 tahun terakhir ini jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya, 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar," katanya saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024).
"10 tahun terakhir ini jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya, 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar," katanya saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024).
Hasil Cek Fakta
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani gurem pada 2023 yaitu 16,89 juta orang. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan pada 2013, 14,25 juta orang. Berdasarkan data tersebut, jumlah petani gurem selama 10 tahun meningkat sebanyak 18,54 persen.
Kesimpulan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani gurem pada 2023 yaitu 16,89 juta orang. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan pada 2013, 14,25 juta orang. Berdasarkan data tersebut, jumlah petani gurem selama 10 tahun meningkat sebanyak 18,54 persen.
Rujukan
(GFD-2024-15369) Cek Fakta: Mahfud Md Sebut Food Estate Gagal dan Merusak Lingkungan
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Mahfud Md Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 pada debat keempat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (21/1/2024) menyebut proyek lumbung pangan atau Food Estate gagal dan merusak lingkungan.
“Saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Maka kami punya program petani, di laut jaya, nelayan sejahtera. Jangan seperti Food Estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar saja, rugi dong kita,” kata Mahfud.
“Saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Maka kami punya program petani, di laut jaya, nelayan sejahtera. Jangan seperti Food Estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar saja, rugi dong kita,” kata Mahfud.
Hasil Cek Fakta
Menanggapi klaim Mahfud tersebut, Afni Regita Cahyani Muis Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor yang tergabung dalam panel ahli “Live Fact Checking Debat Cawapres” menjelaskan bahwa Food Estate memang menjadi pemicu permasalahan baru terhadap terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia.
Hal ini didasari dari studi lapangan Greenpeace yang menyatakan adanya kondisi mengerikan di berbagai lokasi ekspansi lumbung pangan yang justru mengakibatkan kerusakan hutan, lahan gambut, dan wilayah adat di Kalimantan dan Papua.
Viktor Primana Dosen Fakultas Ilmu dan Bisnis Universitas Padjadjaran memaparkan, beberapa perkebunan pangan skala besar yang didirikan oleh pemerintah Indonesia di bawah program Food Estate telah ditinggalkan.
Investigasi lapangan pada tahun 2022 dan 2023 menemukan semak liar dan ekskavator yang ditinggalkan di lahan yang telah dibuka untuk singkong dan padi di provinsi Kalimantan Tengah.
Para aktivis mengatakan kegagalan program ini sudah terlihat sejak awal, karena kurangnya penilaian dampak yang dilakukan sebelum memilih lokasi dan membuka hutan untuk tanaman yang tidak cocok dengan tanah.
Program ini mencerminkan Mega Rice Project pada pertengahan tahun 1990-an, yang gagal meningkatkan hasil panen dan menyebabkan kerusakan luas pada lahan gambut kaya karbon.(iss)
Hal ini didasari dari studi lapangan Greenpeace yang menyatakan adanya kondisi mengerikan di berbagai lokasi ekspansi lumbung pangan yang justru mengakibatkan kerusakan hutan, lahan gambut, dan wilayah adat di Kalimantan dan Papua.
Viktor Primana Dosen Fakultas Ilmu dan Bisnis Universitas Padjadjaran memaparkan, beberapa perkebunan pangan skala besar yang didirikan oleh pemerintah Indonesia di bawah program Food Estate telah ditinggalkan.
Investigasi lapangan pada tahun 2022 dan 2023 menemukan semak liar dan ekskavator yang ditinggalkan di lahan yang telah dibuka untuk singkong dan padi di provinsi Kalimantan Tengah.
Para aktivis mengatakan kegagalan program ini sudah terlihat sejak awal, karena kurangnya penilaian dampak yang dilakukan sebelum memilih lokasi dan membuka hutan untuk tanaman yang tidak cocok dengan tanah.
Program ini mencerminkan Mega Rice Project pada pertengahan tahun 1990-an, yang gagal meningkatkan hasil panen dan menyebabkan kerusakan luas pada lahan gambut kaya karbon.(iss)
Kesimpulan
Afni Regita Cahyani Muis Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor yang tergabung dalam panel ahli “Live Fact Checking Debat Cawapres” menjelaskan bahwa Food Estate memang menjadi pemicu permasalahan baru terhadap terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia.
Rujukan
(GFD-2024-15368) Sebagian Benar, Klaim Mahfud MD bahwa Deforestasi Indonesia Mencapai 12,85 Juta Ha, Lebih Luas dari Korea Selatan
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan deforestasi Indonesia mencapai 12,85 juta ha, lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luas Pulau Madura dalam 10 tahun terakhir.
“Data 10 tahun terjadi deforrestasi 12,85 juta ha. itu lebih luas dari Korsell dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. ini deforestrasi dalam 10 tahun terakhir. mencabut itu banyak mafianya saya sudah mengirim tim 8 sudah putusan MA. untuk pertambahangan di indnesia banyak sekali ilegal dan diback ing oleh aparat,” kata Mahfud dalam Debat Kandidat oleh KPU, Minggu 21 Januari 2024.
“Data 10 tahun terjadi deforrestasi 12,85 juta ha. itu lebih luas dari Korsell dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. ini deforestrasi dalam 10 tahun terakhir. mencabut itu banyak mafianya saya sudah mengirim tim 8 sudah putusan MA. untuk pertambahangan di indnesia banyak sekali ilegal dan diback ing oleh aparat,” kata Mahfud dalam Debat Kandidat oleh KPU, Minggu 21 Januari 2024.
Hasil Cek Fakta
Menurut Peneliti Sajogyo Institute Kiagus M Iqbal, data yang disampaikan Mahfud MD mendekati dengan data yang disediakan oleh Global Forest Watch (GFW), sebuah aplikasi web sumber terbuka untuk memantau hutan global secara real-time. GFW merupakan inisiatif dari World Resources Institute, dengan mitra-mitra termasuk Google, USAID, University of Maryland, Esri, Vizzuality, dan banyak organisasi akademis, nirlaba, publik, dan swasta lainnya.
Sesuai data GFW itu, dalam rentang 2001-2022 Indonesia mengalami deforestasi hingga 29,4 juta hektar. Sedangkan dalam sepuluh tahun (2012-2022), Indonesia telah mengalami deforestasi 15,848 juta ha atau 158.480 km2
Jika dibandingkan dengan wilayah Korea Selatan seluas 100,210 km². Artinya, deforestasi Indonesia memang lebih luas dari Korea Selatan.
Jika dibandingkan dengan luas Pulau Madura yakni 5,379 km², yang berarti luas deforestasi Indonesia sekitar 29 kali luas Pulau Madura.
Sedangkan menurut Direktorat Informasi dan Data dari Auriga Nusantara, Adhitya Adhyaksa, deforestasi dalam rentang 2013-2022 ialah sebesar 3,8 juta hektare mengacu data BPS.
Tempo memeriksa situs BPS tersebut yang menyediakan data deforestasi netto Indonesia secara tahunan, dari tahun 2013 sampai 2022. Setelah dihitung, didapati jumlah 3.840.835,8 hektare luas deforestasi Indonesia dalam jangka waktu tersebut.
Sesuai data GFW itu, dalam rentang 2001-2022 Indonesia mengalami deforestasi hingga 29,4 juta hektar. Sedangkan dalam sepuluh tahun (2012-2022), Indonesia telah mengalami deforestasi 15,848 juta ha atau 158.480 km2
Jika dibandingkan dengan wilayah Korea Selatan seluas 100,210 km². Artinya, deforestasi Indonesia memang lebih luas dari Korea Selatan.
Jika dibandingkan dengan luas Pulau Madura yakni 5,379 km², yang berarti luas deforestasi Indonesia sekitar 29 kali luas Pulau Madura.
Sedangkan menurut Direktorat Informasi dan Data dari Auriga Nusantara, Adhitya Adhyaksa, deforestasi dalam rentang 2013-2022 ialah sebesar 3,8 juta hektare mengacu data BPS.
Tempo memeriksa situs BPS tersebut yang menyediakan data deforestasi netto Indonesia secara tahunan, dari tahun 2013 sampai 2022. Setelah dihitung, didapati jumlah 3.840.835,8 hektare luas deforestasi Indonesia dalam jangka waktu tersebut.
Kesimpulan
Klaim Mahfud MD tersebut sebagian benar.
Rujukan
Halaman: 2785/6014