Setelah ditelusuri, konten yang sama diunggah di platform Twitter (X) pada Rabu (14/2/2024). Namun, konten tersebut telah dihapus.
Sebelum dihapus, konten tersebut ditanggapi oleh akun Twitter terverifikasi milik Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddi Muhtadi @BurhanMuhtadi.
Burhanuddin mengatakan, konten itu merupakan hasil manipulasi. Ada pihak yang mengubah keterangan tanggal di aplikasi berbasis situs quick count Indikator melalui fitur inspect element yang terdapat di peramban (browser) internet.
Tim Cek Fakta Kompas.com kemudian melakukan penelusuran dari video di akun YouTube milik Indikator Politik Indonesia.
Dari video itu terlihat bahwa keterangan waktu saat data masuk 53,37 persen adalah 14 Februari 2024 pukul 16:03:44 WIB.
Sebagai catatan, hasil quick count baru boleh dipublikasi pukul 15.00 WIB, sesuai ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sedangkan, dalam berbagai unggahan yang menyatakan Survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan tanggal 13 Februari 2024 adalah ketika data terkumpul 61,60 persen pada pukul 12.18 WIB.
Pada tayangan di akun YouTube Narasi Newsroom, memang terlihat tanggal yang muncul adalah 13 Februari. Namun, kekeliruan itu terjadi akibat permasalahan teknis.
Jika kita mengecek gambar di bawah ini, maka dalam video Indikator Indonesia itu ditayangkan pada saat yang bersamaan dan serentak dengan Narasi Newsroom.
Pada gambar ini, video di Narasi Newsroom ditandai dengan gambar panah berwarna merah.
Jika melihat video di Narasi yang berjalan sekitar 1 jam 40 menit sejak dimulainya acara "Musyawarah Hasil Hitung Cepat" pada 14 Februari pukul 14.45 WIB, maka tayangan seperti yang ada dalam tanda merah itu terjadi sekitar pukul 16.25 WIB.
Pada pukul 16.25 WIB, data yang masuk di Indikator Politik Indonesia tercatat di angka 61,60 persen.
Dengan demikian, tayangan di akun YouTube milik Indikator yang memperlihatkan tanggal 14 Februari memang berjalan bersamaan dengan tayangan di Narasi yang memperlihatkan 13 Februari.
Ada kemungkinan terjadi kesalahan teknis pada tayangan yang memperlihatkan tanggal 13 Februari.
Kepada Kompas.com, Burhanuddin kemudian mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan penjelasan dari tim Teknologi Informasi di Narasi.
Tim TI Narasi pernah menemukan suatu isu teknis, yaitu terjadi kekeliruan akibat pengaturan time zone atau zona waktu di perangkat yang digunakan untuk mengakses situs.
Namun, masalah itu terjadi karena pengaturan zona waktu di perangkat pengakses, bukan di situsnya.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida juga menyatakan bahwa Indikator Politik Indonesia tidak menemukan kekeliruan tanggal saat bekerja sama dengan media lain.
"Di media partner yang lain, semua tanggal 14 Februari. Kalau memang salah Indikator, seharusnya media lain juga salah," ujar Rizka.

Narasi soal hasil quick count disiapkan sebelum hari pemungutan suara adalah hoaks.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, konten itu merupakan hasil manipulasi.
Keterangan tanggal di aplikasi berbasis situs quick count Indikator Politik Indonesia diubah menggunakan fitur inspect element di browser.
Selain itu, dalam video yang diunggah di akun milik Indikator Politik Indonesia, terlihat bahwa tanggal yang digunakan merupakan 14 Februari 2024. Tidak benar bahwa Indikator menyiapkan hasil quick count pada 13 Februari.
Jika ada kesalahan penulisan tanggal, maka kemungkinan besar itu adalah kekeliruan teknis.
Kekeliruan itu bukan bagian dari bentuk kecurangan pemilu, seperti yang disampaikan dalam berbagai narasi yang muncul di media sosial.
***
Artikel ini telah mengalami perubahan pada Minggu (18/2/2024), dengan menambahkan penjelasan mengenai kemungkinan terjadi kesalahan teknis saat menayangkan hasil quick count Indikator Politik Indonesia.
Penyuntingan artikel tidak

Beredar sebuah tangkapan layar yang diunggah oleh akun Tiktok @willy.nahampun pada 18 Februari 2024 yang menampilkan judul berita dari situs detik.com.
Tangkapan layar tersebut diunggah dengan judul ucapan Presiden Rusia, Vladimir Putin, kepada AMIN.
Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan fakta bahwa tangkapan layar tersebut merupakan hasil suntingan dari berita di situs Detik.com berjudul “Putin Ucapkan Selamat ke Prabowo, Yakin Kerja Sama Rusia-RI Terus Maju” yang ditulis oleh Wilda Hayatun Nufus dan diunggah pada 16 Februari 2024.
Dengan demikian, klaim yang beredar mengenai ucapan Putin kepada AMIN sebagaimana tangkapan layar yang beredar, tidak benar.

Faktanya, tangkapan layar yang beredar merupakan hasil suntingan dari berita di situs detik.com berjudul “Putin Ucapkan Selamat ke Prabowo, Yakin Kerja Sama Rusia-RI Terus Maju” yang ditulis oleh Wilda Hayatun Nufus dan diunggah pada 16 Februari 2024.

Sebuah video yang menampilkan anggota Pemuda Pancasila sedang melakukan longmarch, ramai disebarkan di platform Whatsapp. Video tersebut disebarkan dengan klaim narasi pemuda Pancasila bersama Anies.
Setelah dilakukan penelusuran video yang identik menggunakan tool Google Lens, ditemukan berita dengan latar gambar serupa dengan yang ada pada video. Berita tersebut dimuat di situs patrolinusantara.com dengan judul “Ribuan Massa Organisasi Pemuda Pancasila Kab Bekasi Gelar Aksi Damai di Depan PT. TB INA yang diunggah pada 27 Juli 2023.
Selain itu, pencarian manual di facebook menggunakan kata kunci “Demo Pemuda Pancasila PT TB INA” didapati video yang diunggah oleh akun dengan nama Roy Aldi dan diunggah pada 27 Juli 2023 dengan narasi sebagai berikut:
“Ribuan masa pemuda pancasila kab.bekasi gelar aksi damai di depan PT.TB INA kawasan industri mm2100”
Dengan demikian, klaim pada video yang beredar terkait dukungan Pemuda Pancasila kepada AMIN dalam Pemilu 2024, tidak benar.

Faktanya, tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024. Video yang digunakan merupakan cuplikan longmarch Pemuda Pancasila saat demo di depan PT. TB INA pada 27 Juli 2023.

Akun Tiktok @oscardanysusanto mengunggah sebuah video yang menampilkan aksi demonstrasi mahasiswa dengan latar waktu malam hari. Video tersebut diunggah dengan klaim aksi demonstrasi mahasiswa di depan kantor MPR-DPR RI untuk menuntut pemakzulan Jokowi.
Dalam video tersebut terlihat mahasiswa membentangkan spanduk di sebuah gerbang dengan tulisan “Gedung ini disita mahasiswa” dan “KPK Wafat”.
Penelusuran dengan mencari gambar identik menggunakan tool Google Lens mendapati sebuah berita pada situs berita suara.co dengan berita berjudul “Sita Gedung DPR, Mahasiswa Bertahan untuk Batalkan UU KPK Baru dan RUU KUHP” yang diunggah pada 19 September 2019.
Didapati juga gambar identik dari situs berita Tirto.id dengan judul “Kawal RUU Bermasalah, Mahasiswa Siap Aksi Lanjutan” yang diunggah pada 19 September 2019.
Diketahui pada 19 September 2019 para mahasiswa, pelajar, dan jurnalis Indonesia melakukan aksi demonstrasi yang digelar di Kompleks Parlemen MPR, DPR, dan DPD RI untuk mendesak pemerintah membatalkan revisi UU KPK, menunda pengesahan RKUHP, segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan beberapa tuntutan lainnya.
Dengan demikian, klaim pada narasi yang beredar bahwa video yang digunakan merupakan aksi demonstrasi mahasiswa di depan gedung MPR dan DPR RI untuk menuntut pemakzulan Jokowi, tidak benar.

Faktanya, video yang digunakan bukan demonstrasi mahasiswa untuk melengserkan Jokowi, melainkan video demonstrasi mahasiswa terkait isu Reformasi Dikorupsi pada 19 September 2019 di depan gedung DPR RI.