Telah diunggah sebuah video di Facebook pada 27 Desember 2022 lalu, dalam thumbnail video tersebut terdapat klaim yang mengatakan, “Enam Menteri Dicopot. Jokowi Bersihkan Kabinet dari Pengkhianat”.

Dalam penelusuran, video tersebut tidak memberikan penjelasan sesuai klaim yang diberikan pada judul dan thumbnail unggahan. Isi yang disuguhkan dalam video tersebut si narator hanya membacakan ulang artikel yang pernah diunggah di tribunnews.com pada 26 Desember 2022 lalu dengan judul artikel, “Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat, Ini Daftar 6 Menteri yang Dicopot Jokowi di Periode Kedua”

Isi artikel tersebut pun lebih banyak menjelaskan mengenai siapa saja menteri yang pernah dicopot Jokowi di periode keduanya dan juga sedikit membahas mengenai adanya isu akan adanya reshuffle kabinet lagi, namun Jokowi enggan membicarakannya lebih jauh.

Kesimpulannya adalah unggahan video di Facebook tersebut merupakan informasi yang salah, karena tidak ada bukti penjelasan bahwa Jokowi membersihkan kabinetnya dari pengkhianat dengan mencopot enam menteri.

Hasil periksa fakta Vendra Panji

Video tersebut berisi informasi yang salah, dalam video tersebut tidak ditemui informasi yang menjelaskan bahwa Jokowi membersihkan kabinetnya dari pengkhianat dengan mencopot enam menteri.

Kanal Youtube LIDAH RAKYAT mengunggah video dengan klaim Yenny Wahid yang resmi diumumkan menjadi cawapres Anies Baswedan. Dalam video menampilkan cuplikan kebersamaan Anies dan Yenny. Selain itu terdapat potongan video yang menampilkan pendapat Yenny terhadap Anies.

Setelah dilakukan penelusuran, cuplikan video yang menampilkan Yenny memuji Anies sebagai orang yang intelektual, identik dengan video yang diunggah Merry Riana dalam Channel YouTubenya.

Dalam podcast Yenny Wahid diminta untuk berkomentar terkait tokoh-tokoh Indonesia. Salah satunya, Anies Baswedan. Menurut Yenny, Anies merupakan sosok intelektual, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan pengalaman/wawasan globalnya juga sangat baik, karena beliau punya kemampuan Bahasa Inggris yang sangat baik.

Sedangkan narasi dalam video, identik dengan artikel Warta Ekonomi yang diunggah pada 17 Januari 2023 dengan judul “Yenny Wahid ‘Merapat’ ke Nasdem, Fix Jadi Wakil Anies Baswedan?“. Artikel tersebut menjelaskan tentang Politikus sekaligus aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Yenny Wahid nampaknya menjadi rebutan beberapa partai politik.

Selain itu, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai penunjukan cawapres baik dari pihak Yenny Wahid, Anies Baswedan, maupun partai NasDem seperti yang diklaim pada video yang beredar.

Hasil periksa fakta Agnes Amungkasari.

Informasi yang salah. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi penunjukan Yenny Wahid sebagai cawapres baik dari Anies Baswedan maupun Partai Nasdem.

Kanal Youtube CCTV POLITIK mengunggah video dengan klaim Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memecat PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Di bagian thumbnail video terlihat foto Tito saat diwawancarai awak media dengan keterangan “Tito Pecat Tidak Hormat H3ru Usai Kejaksaan Umumkan PJ Gubernur Resmi Tersangka”.

Dikutip dari Merdeka.com, foto yang digunakan pada thumbnail video identik dengan yang diunggah situs rm.id. Foto yang sama diunggah dalam artikel berjudul “Mendagri Minta Kepala Daerah Buat Kebijakan Pro UMKM,” pada 20 Juli 2022.

Penelusuran lainnya dilakukan dengan melihat secara keseluruhan isi video. Hasilnya, video tersebut tidak ada kaitannya dengan pemecatan Heru dan tidak ditemukan penyataan Tito terkait klaim tersebut.

Sedangkan narasi dalam video identik dengan berita yang diunggah situs Rmol.id berjudul “Kalau Pelantikan Pj Gubernur DKI Tak Patuhi Putusan MK, Mendagri Terancam Digugat” pada 18 Mei 2022.

Artikel itu berisi berencana Jakarta Strategic Centre (JSC) menggugat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian seandainya pelantikan penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hingga saat ini Heru Budi Hartono masih resmi menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta dan tidak ada pengumuman resmi mengenai pemecatan yang diklaim pada video.

Hasil periksa fakta Agnes Amungkasari.

Informasi yang salah. Hingga saat ini Heru Budi Hartono masih menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta dan tidak ada pengumuman resmi mengenai pemecatan yang diklaim pada video.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri informasi pembagian bantuan Rp 120 juta dari BPJS Kesehatan, dalam artikel berjudul "Waspada Hoaks Pemberian Bantuan Uang dari BPJS Kesehatan" yang dimuat situs Liputan6.com, 
 BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap informasi pemberian bantuan uang jutaan rupiah. Informasi tersebut beredar lewat aplikasi percakapan WhatsApp.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, SMS atau chat WhatsApp tentang dana bantuan BPJS Kesehatan adalah hoaks alias berita bohong.
"Jika anda pernah menerima SMS atau chat WhatsApp tentang dana bantuan BPJS Kesehatan waspadalah itu hoaks alias berita bohong," kata Ali, dikutip dari video yang diunggah akun instagram resmi BPJS Kesehatan @ bpjskesehatan_ri.
Menurutnya BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan bantuan dana apapun seperti yang tertulis dalam SMS atau chat WhatsApp tersebut.
"Informasi seputar kesehatan bisa anda akses di website dan media sosial resmi BPJS Kesehatan seperti Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube di aplikasi mobile JKN," tuturnya.
Dia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hatilah terhadap berbagai macam modus penipuan dan membiasakan cek kebenaran informasi dulu sebelum membagikan pada orang lain.
"Anda juga dapat menghubungi call center BPJS Kesehatan di nomor 1500 400 jika membutuhkan informasi melakukan pengaduan atau bahkan mengecek kebenaran informasi yang anda terima," imbuhnya.
 
Dalam video yang diunggah akun instagram resmi BPJS Kesehatan @ bpjskesehatan_ri, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, SMS atau chat WhatsApp tentang dana bantuan BPJS Kesehatan adalah hoaks alias berita bohong.
"Jika anda pernah menerima SMS atau chat WhatsApp tentang dana bantuan BPJS Kesehatan waspadalah itu hoaks alias berita bohong," kata Ali.
Menurutnya BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan bantuan dana apapun seperti yang tertulis dalam SMS atau chat WhatsApp tersebut.
"Informasi seputar kesehatan bisa anda akses di website dan media sosial resmi BPJS Kesehatan seperti Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube di aplikasi mobile JKN," tuturnya.
Dia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hatilah terhadap berbagai macam modus penipuan dan membiasakan cek kebenaran informasi dulu sebelum membagikan pada orang lain.
"Anda juga dapat menghubungi call center BPJS Kesehatan di nomor 1500 400 jika membutuhkan informasi melakukan pengaduan atau bahkan mengecek kebenaran informasi yang anda terima," imbuhnya.
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, informasi pembagian bantuan Rp 120 juta dari BPJS Kesehatan tidak benar.
SMS atau chat WhatsApp tentang dana bantuan BPJS Kesehatan adalah hoaks alias berita bohong. Jika anda pernah menerima SMS atau chat WhatsApp tentang dana bantuan BPJS Kesehatan waspadalah itu hoaks.