Liputan6.com, Jakarta- Calon Wakil Presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut jumlah tambang ilegal mencapai 2.500.
Pernyataan Cak Imin tersebut dilontarkan saat debat cawapres, pada Minggu (21/1/2024).
Berikut pernyataan Cak Imin:
"Selain yang disampaikan Pak Mahfud, data ESDM itu ada 2500 tambang ilegal. Sementara, tambang yang legal saja, tidak membawa kesejahteraan. Dan, kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan."
Benarkah jumlah tambang ilegal mencapai 2.500?
Penelusuran Fakta
Dalam artikel berjudul "Cak Imin Sebut Ada 2.500 Tambang Ilegal Keruk Bumi RI, Ini Faktanya!" yang dimuat situs cnbcindonesia.com, pada 21 Januari 2024, berdasarkan catatan ESDM telah identifikasi terdapat PETI di 2.741 lokasi, dari jumlah tersebut sebanyak 1.215 lokasi telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "SERIUS TANGANI TAMBANG ILEGAL, DITJEN MINERBA ESDM AKAN BENTUK SATGAS!" yang dimuat situs resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara minerba.esdm.go.id, pada 8 Desember 2023.
Artikel situs minerba.esdm.go.id menyebutkan, berdasar hasil pemetaan, telah identifikasi terdapat PETI di 2.741 Lokasi, dari jumlah tersebut sebanyak 1.215 lokasi telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa Pemerintah Indonesia telah membagikan 110 juta sertifikat tanah.
Menurut Gibran, hal ini tak lepas dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Untuk program reforma agraria, ini akan kami kuatkan dan kami sempurnakan. Sekarang sudah ada program PTSL, yang sudah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat. Dulu sebelum ada program ini, hanya bisa menghasilkan membagikan 500.000 sertifikat, bayangkan itu butuh berapa tahun untuk menyelesaikan masalah," kata Gibran saat debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Dikutip dari artikel berjudul "BPN Tuntaskan 109,8 Juta Bidang Tanah PTSL" yang dimuat situs rri.co.id, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah menuntaskan sebanyak 109,8 juta bidang tanah melalui program PTSL.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mengklaim pihaknya telah menuntaskan sebanyak 109,8 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jumlah tersebut dari target yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 126 juta bidang tanah.
“Sampai saat ini, dari tugas menyelesaikan 126 juta bidang tanah di Indonesia, kita sudah menyelesaikan pendaftaran 109,8 juta bidang tanah," ungkap Raja Juli Antoni saat menyerahkan sertifikat tanah di Bangkalan, Rabu (6/12/2023).
PTSL merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang berhasil mengakselerasi sertifikasi tanah dari sebelumnya 500 ribu bidang per tahun, menjadi 6 sampai dengan 7 juta bidang per tahun. Sertifikasi ini membuat tanah aman dari gangguan mafia tanah serta bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui pemanfaatan sertifikat sebagai akses ke lembaga keuangan formal.
PTSL ditujukan bukan hanya menyertifikasi aset tanah milik individu, namun juga tanah-tanah wakaf dan rumah ibadah. Maka itu, diusunglah Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren untuk mempercepat sertifikasi agar meminimalisir terjadinya konflik pertanahan.
"Dengan pendaftaran tanah, pemegang hak akan menerima tanda bukti hak atas tanahnya, yakni sertifikat. Sehingga, dengan sertifikat itu pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensi haknya," tutur Raja Juli Antoni.
Ia berharap, pendaftaran tanah bisa dipercepat hingga seluruh tanah terdaftar dan tersertifikasi, termasuk di Kabupaten Bangkalan. "Pelaksanaan pendaftaran tanah ini harus terus dilakukan (hingga tuntas, red), sehingga kelak tanah bagi manusia benar-benar dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya sebagaimana yang diharapkan," lanjut Raja Juli Antoni.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar melaporkan bahwa di Kabupaten Bangkalan sendiri terdapat total 578.573 bidang tanah. “Sampai hari ini 80,91% atau 468.125 bidang dari total bidang tanah di Bangkalan sudah terdaftar. Bahkan 61,44% atau 355.449 di antaranya sudah bersertifikat," ungkapnya
Ia menyampaikan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bangkalan juga memiliki program penunjang PTSL. “Digitalisasi Warkah, targetnya sebanyak 110.000. Hal ini dilakukan guna menjaga dan menyimpan dokumen pertanahan. Kantah Kabupaten Bangkalan juga telah menyelesaikan pembangunan gedung arsip, diharapkan dengan berfungsinya gedung arsip tersebut dokumen pertanahan dapat lebih terjaga," imbuh Jonahar.

Liputan6.com, Jakarta Calon Wakil Presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut target Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi diturunkan jadi 17 persen.
Pernyataan Cak Imin tersebut dilontarkan saat debat cawapres, pada Minggu (21/1/2024).
Berikut pernyataan Cak Imin:
"Memang pajak karbon ini salah satu, bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah dipersiapkan transisi energi baru dan terbarukan.
Sayangnya, Komitmen pemerintah hari ini tidak serius. Target energi baru dan terbarukan yang mestinya kita harus punya target 2025, berkurang dari 23 justru diturunkan jadi 17 persen."
Benarkah target EBT dalam bauran energi diturunkan jadi 17 persen?
Penelusuran Fakta
Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Konsumsi Energi Fosil Terus Meroket, Target Bauran EBT Turun Jadi 17% di 2025" yang dimuat situs liputan6.com, pada 17 Januari 2024 menyebutkan, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) bakal merevisi target bauran energi primer Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi 17-19 persen di 2025. Angka itu turun dari target yang seharusnya 23 persen.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengabarkan, bauran EBT hingga 2023 baru sekitar 13,09 persen. Proyek-proyek energi terbarukan saat ini pun terus bertambah, tapi di sisi lain pemanfaatan energi fosil juga tetap naik.
"Kalau berdasarkan angka tadi sudah mencapai 13,09 persen. Nah, di 2025 target 23 persen. Tapi masalahnya ini ditekan pemakaian energi fosil yang nambah juga. Kalau revisi KEN itu kita optimisnya 17 persen, terus pesimisnya 19 persen di 2025," terang Djoko di Kantor Dewan Energi Nasional, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Target Bauran EBT RI 2025 Turun Jadi 17 persen, Ini Alasan ESDM.." yang dimuat situs cnbcindonesia.com.
Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada 2025 akan direvisi menjadi sekitar 17-19%. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan target sebelumnya yang ditetapkan sebesar 23%.
Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN Yunus Saefulhak mengatakan di dalam pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah menargetkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sekitar 17-19 persen pada 2025.
"Di dalam pembaharuan KEN nanti kalau sudah diketok, ini masih dalam proses harmonisasi. Kalau sudah diteken jadi 17-19 persen jadi bunyi nya range. Artinya KEN menuntun jalannya sesuai koridornya," kata dia dalam Konferensi Pers Capaian Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 Dewan Energi Nasional (DEN), Rabu (17/1/2024).

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki Indonesia sangat melimpah yaitu mencakup 3686 gigawatt.
Hal ini disampaikan Gibran saat debat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada (21/1/2024).
"Potensi energi baru terbarukan (EBT) juga luar biasa, ada energi surya, energi angin, air, bio energi, panas bumi, dan kita punya potensi yang besar sekali, 3686 gigawatt," kata Gibran.
Dikutip dari artikel "Melimpah Ruah, Indonesia Dianugerahi Potensi Energi Terbarukan 3.500 GW" yang dimuat artikel money.kompas.com pada 9 Juni 2023.
KOMPAS.com – Indonesia dianugerahi potensi energi baru terbarukan yang melimpah ruah hingga 3.500 gigawatt (GW). Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam orasi ilmiahnya pada acara Dies Natalis Universitas Negeri Semarang (Unnes) ke-58 di Auditorium Unnes, Kamis (8/6/2023).
Arifin menyampaikan, potensi energi terbarukan di Indonesia yang melimpah ruah tersebut terdiri dari berbagai jenis sumber.
“Ini adalah anugerah dari Tuhan, di mana Indonesia terletak di khatulistiwa dan beriklim tropis, dengan potensi tenaga surya mencapai 3.200 GW, hidro 95 GW, angin 155 GW, dan lainnya,” kata Arifin.
Dengan potensi yang begitu besar, akan menjadi peluang yang besar jika Indonesia mampu mengelola energi terbarukan tersebut secara optimal.
Di satu sisi, kebutuhan energi Indonesia diprediksi akan meningkat drastis pada 2060, sebagaimana dilansir dari siaran pers Kementerian ESDM.
Pada 2060, jumlah penduduk Indonesia diproyeksi mencapai lebih dari 330 juta jiwa dengan kebutuhan energi mencapai mencapai lebih dari 500 juta ton minyak ekuivalen.
“Pada tahun 2020, berdasarkan sensus, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta jiwa, sedangkan kebutuhan energinya hanya sebesar 142 juta ton minyak ekuivalen,” ujar Arifin.
Arifin mengatakan, terjadi kesenjangan yang semakin jauh selisihnya antara produksi dengan kebutuhan energi berupa minyak dan gas bumi (migas).
Apabila tidak ditemukan cadangan migas baru, akan berimplikasi kepada subsidi yang semakin besar dan dapat menjadi beban yang sangat besar bagi keuangan negara.
“Kalau kita biarkan produksi minyak tidak ada tambahan sementara akan ada pertumbuhan demand, akan ada perbedaan (antara produksi dengan kebutuhan) sebesar 4 juta mbopd (juta barel minyak per hari),” tutur Arifin.
“Dan kalau ini dibebankan kepada beban subsidi, maka jumlah subsidinya akan tidak tertangguhkan,” sambungnya.
Meski demikian, Arifin menyebut bahwa pemerintah tengah berupaya untuk mengoptimalkan produksi migas dengan membuka lapangan-lapangan baru. Pasalnya, Indonesia masih memiliki sumber migas yang sangat potensial.
Selain itu, strategi lainnnya adalah dengan optimalisasi lapangan migas yang sudah ada dan dengan melakukan berbagai program efisiensi energi.