SUMBER membagikan video dengan menambahkan narasi/klaim yang memelintir isu yang menyebabkan kesimpulan yang MENYESATKAN. FAKTA: BUKAN karena kritis terhadap Pemilu 2024, dijaga untuk pengamanan kegiatan demonstrasi oleh Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI.

Salah satu sumber video yang identik dengan konteks yang BENAR, tempo.co pada 26 Feb 2024: “Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) yang terletak di Kalibata Timur IV, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, ramai dijaga oleh pihak kepolisian, Senin 26 Februari 2024. Menurut peneliti ICW Wana Alamsyah setidaknya ada lebih dari 150 orang polisi berada di sekitar kantornya.

Narasi Newsroom di X/Twitter pada 26 Feb 2024: “Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kalibata dan Lokataru di Tebet dikabarkan bakal didemo massa dari Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI, Senin (26/2/2024).

MENYESATKAN, memelintir isu. FAKTA: BUKAN karena kritis terhadap Pemilu 2024, dijaga untuk pengamanan kegiatan demonstrasi oleh Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI.

Akun Twitter bercentang biru @FFT1776 mengunggah video yang menunjukkan seorang wanita menyampaikan informasi baru mengenai ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) yang dituduh mengizinkan imigran ilegal untuk membeli dan memiliki senjata api. Cuitan dan video yang diunggah pada 4 Maret tersebut telah disukai hampir 10,000 orang, dikutip dan dibagikan ulang hampir 8,000 kali, serta telah dilihat hampir 500,000 kali.

Setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut menyesatkan. Pada situs pemerintah AS yang menjelaskan kebijakan-kebijakan yang ada, pada bagian UU ‘Unlawful acts’ tertulis bahwa UU tersebut melarang warga AS atau orang-orang yang tinggal AS secara ilegal membeli atau memiliki senjata api, dengan ‘pengecualian terbatas’, namun pengecualian ini tidak termasuk untuk imigran ilegal.

Selain itu, pada situs resmi ATF dijelaskan bahwa ATF tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan atau regulasi baru, melainkan hanya mempublikasikan dan menegakkan UU yang dibuat oleh pemerintah pusat atau UU Federal yang bernama ‘Gun Control Act’ dan ‘National Firearms Act’.

Dengan demikian, informasi yang disebarkan oleh @FFT1776 merupakan konten yang menyesatkan.

Konten yang menyesatkan. Pemerintah AS tidak membuat UU baru mengenai kepemilikan senjata api dan ATF tidak memiliki wewenang untuk ‘mengizinkan’ atau membuat UU baru tentang senjata api.

Akun Twitter bercentang biru @caldiax mengunggah cuplikan video Presiden Volodymyr Zelenskyy yang tengah berada di wawancara NBC News. @caldiax mengklaim bahwa Presiden Zelenskyy terlihat “‘coked out’ of his mind” yang merupakan kata-kata ‘slang’ yang berarti tidak sadarkan diri setelah menghirup kokain dengan jumlah yang banyak. @caldiax juga menambahkan keterangan bahwa di tengah reaksi Presiden Zelenskyy yang terlihat seperti pecandu kokain tersebut, Kongres justru ingin memberikan tambahan $60 miliar untuk Ukraina. Cuitan dan video yang diunggah pada 26 Februari tersebut telah dilihat hampir 600 kali.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut menyesatkan. Klaim ini telah banyak dibahas oleh beberapa media, salah satunya snopes.com. Melansir dari snopes.com, reaksi Presiden Zelenskyy di video tersebut tidak bisa secara langsung dikaitkan atau dijadikan bukti bahwa beliau menggunakan kokain sebelum interview tersebut. Selain itu, snopes.com juga menyatakan bahwa reaksi beliau ada kaitannya dengan alat penerjemah yang beliau gunakan di telinganya.

Selain itu, informasi serupa juga pernah dibahas oleh turnbackhoax.id dengan judul “[SALAH] Volodymyr Zelenskyy Pecandu Kokain” dan dikategorikan sebagai konten yang menyesatkan.

Dengan demikian, informasi yang disebarkan oleh @caldiax merupakan konten yang menyesatkan.

Konten yang menyesatkan. Tidak ada bukti valid yang menunjukkan Presiden Volodymyr Zelenskyy menggunakan kokain sebelum wawancara NBC News maupun bukti bahwa Presiden Zelenskyy merupakan pecandu kokain.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui jika informasi tersebut tidak benar. Melansir dari akun X @DitjenPajakRI, ditegaskan jika Email yang beredar bukan berasal dari Ditjen Pajak. Masyarakat diimbau untuk mengabaikan Email seperti halnya yang beredar.

“Hi, #KawanPajak Model email seperti ini adalah penipuan ya, #KawanPajak. Email resmi DJP hanya menggunakan domain http://pajak.go.id” pungkas Ditjen Pajak melalui akun X resminya.

Berdasar seluruh referensi, narasi yang beredar seputar verifikasi nomor telepon untuk melindungi akun pajak oleh Ditjen Pajak adalah TIDAK BENAR. Email tersebut masuk ke dalam hoaks dengan kategori imposter content atau konten tiruan.

Hal tersebut dinyatakan hoaks. Ditjen Pajak telah melakukan klarifikasi melalui akun X @DitjenPajakRI.