Beredar sebuah unggahan di TikTok berupa tangkapan layar postingan dari akun Instagram resmi milik Presiden Jokowi.

Dalam tangkapan layar tersebut terlihat Jokowi mengunggah poster film dokumenter Ice Cold yang merupakan dokumenter dari kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna dan Jessica sebagai pelaku pembunuhan. Selain itu pada narasi caption Jokowi menuliskan sedang menggelar rapat terbatas di istana.

Berdasarkan hasil penelusuran, Unggahan dari akun TikTok tersebut merupakan hasil menipulasi atau editan. Konten Aslinya adalah saat Jokowi mengadakan rapat terbatas di istana untuk membahas soal Proyek Strategis Nasional (PSN).

Unggahan yang diposting pada 5 Oktober 2023 tersebut memperlihatkan Jokowi dengan para Menteri di meja rapat, bukan foto poster film dokumenter Ice Cold.

Gambar suntingan atau manipulasi. Konten Aslinya adalah saat Jokowi mengadakan rapat terbatas di istana untuk membahas soal Proyek Strategis Nasional (PSN). Unggahan yang diposting pada 5 Oktober 2023 tersebut memperlihatkan Jokowi dengan para Menteri di meja rapat, bukan foto poster film dokumenter Ice Cold.

Beredar pesan berantai di aplikasi WhatsApp berupa informasi yang mengklaim bahwa program vaksin Human Papiloma Virus (HPV) kepada anak-anak sekolah bertujuan untuk membuat mandul dan menekan populasi Indonesia karena adanya agenda manusia Cina untuk Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran, pihak Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya, dr. Mohammad Syahril menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah palsu atau Hoaks.

“Imunisasi HPV sudah dipastikan keamanannya dan pada umumnya tidak menimbulkan reaksi yang serius sesudah pemberian imunisasi.” Jelas dr. Syahril.

Ada reaksi di lokasi suntikan dapat berupa kemerahan, pembengkakan dan nyeri ringan. Timbul satu hari setelah pemberian imunisasi dan dapat berlangsung satu sampai tiga hari. Reaksi umum seperti demam juga bisa muncul setelah pemberian imunisasi, lanjut dr. Syahril.

Imunisasi HPV bertujuan mencegah penyakit kanker serviks yang disebabkan oleh infeksi HPV, bahkan keberhasilannya dapat mencapai 100% jika diberikan sebanyak dua dosis pada anak perempuan saat berusia 9-13 tahun.

Komitmen Indonesia dalam pencegahan kanker serviks dibuktikan dengan masuknya Imunisasi HPV ke dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2023. Sampai saat ini sudah ada 135 negara yang memberikan imunisasi HPV dalam program imunisasi nasionalnya. Diantaranya adalah Malaysia, Singapura, Amerika, Inggris, dan Perancis.

Imunisasi HPV diberikan sebanyak dua dosis kepada anak perempuan sebelum lulus SD/MI atau sederajat. Imunisasi diberikan dalam kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) setiap bulan Agustus di sekolah.

Informasi menyesatkan. Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Mohammad Syahril memastikan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah palsu atau Hoax. Imunisasi HPV bertujuan mencegah penyakit kanker serviks yang disebabkan oleh infeksi HPV, bahkan keberhasilannya dapat mencapai 100% jika diberikan sebanyak dua dosis pada anak perempuan saat berusia 9-13 tahun.

Sebuah akun Facebook mengunggah video yang menunjukkan sejumlah orang yang tergabung dalam Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Dalam unggahannya, akun tersebut mengklaim bahwa di akhir pertemuan, orang-orang di video tersebut menyerukan PKI jaya sambil mengepalkan tangan.

Berdasarkan hasil penelusuran, video yang diklaim merupakan momen ketika PKN menyerukan “PKI Jaya” berasal dari akun Tiktok. Jika dicermati, orang-orang dalam video sebenarnya mengatakan “PKN jaya”. Namun karena pengucapannya cukup cepat seolah-olah dianggap mengatakan “PKI jaya”.

PKN sendiri merupakan partai baru di Indonesia. Partai tersebut menjadi salah satu partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Dilansir dari kompas.com, PKN dideklarasikan pada 28 Oktober 2021 dan telah resmi berbadan hukum dengan mengantongi Surat Keputusan Kememteriam Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tertanggal 7 Januari 2022.

Partai berlambang garuda merah itu didirikan oleh Gede Pasek Suardika dan sejumlah loyalis Anas Urbaningrum seperti mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, eks pengurus Demokrat Ian Zulfikar, aktivis HMI Asral Hardi, serta Sri Mulyono yang kini jadi sekretaris jenderal PKN.

Ketua Umum PKN, Gede Pasek menyebut, partainya merupakan partai politik baru yang hanya ingin meramaikan gelaran Pemilu 2024.

Informasi menyesatkan. Dalam video aslinya Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyerukan “PKN jaya”. Namun karena pengucapannya cukup cepat seolah-olah dianggap mengatakan “PKI jaya”.

Sebuah akun Facebook mengunggah video yang menampilkan Jokowi sedang berpidato terkait TAP MPRS mengenai paham komunisme. Dalam unggahan tersebut terdapat narasi klaim bahwa MPRS tersebut telah dicabut dan menyebabkan PKI bebas bergerak.

Berdasarkan penelusuran, pencabutan yang disinggung Jokowi dalam video yang beredar di Facebook tersebut adalah terkait TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Pernyataan itu berisi penegasan kembali status Ir Soekarno sebagai Proklamator RI dan pahlawan nasional, yang tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara. Video tidak berisi dukungan pada PKI sebagaimana tuduhan yang beredar di Facebook.

Dikutip dari CNN Indonesia, pencabutan terhadap TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno itu dilakukan pada 2003. Peraturan itu menyinggung keterlibatan Soekarno dalam peristiwa G30S.

Pada bagian pertimbangan Tap MPRS itu menyebut Soekarno membuat keputusan yang menguntungkan gerakan G30S. Selain itu, Soekarno disebut melindungi para tokoh PKI.

Jokowi menyatakan tak perlu ada tindakan hukum lebih lanjut mengenai hal yang diatur dalam Tap MPRS itu. Jokowi menegaskan Soekarno tak pernah mengkhianati negara.

Hal itu dibuktikan dengan penyematan gelar pahlawan proklamator bagi Soekarno pada 1986. Pemerintah, kata Jokowi, juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soekarno pada 2012.

Informasi menyesatkan. Video tersebut adalah terkait TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Pernyataan itu berisi penegasan kembali status Ir Soekarno sebagai Proklamator RI dan pahlawan nasional, yang tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara.