KOMPAS.com - Kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia diklaim sebagai upaya untuk memenangkan salah satu calon presiden (capres).
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks.
Informasi soal kedatangan pengungsi Rohingya untuk memenangkan salah satu capres disebarkan oleh akun Facebook ini pada 9 Januari 2024. Arsipnya dapat dilihat di sini.
Pengungsi Rohingya diklaim datang ke Indonesia untuk menambah suara dalam Pemilu 2024. Lantas dikaitkan dengan temuan nama pengungsi Rohingya yang masuk dalam DPT di Tulungagung, Jawa Timur.
Berikut narasi yang ditulis pengunggah:
Tujuan Rohingya masuk ke indonesia menambah Suara salah satu Capres... Terus Menhan kerja nya apa ?? Rohingya saja yg hanya pakai kapal Kayu bisa jebol gimana dgn Musuh.. kebanyakan omon omon..
Sementara, berikut teks yang tertera pada gambar yang diunggah:
PENGUNGSI ROHINGYA DI TULUNGAGUNG JATIM, MASUK DALAM DPT PEMILU 2024, KOK BISA?
Pengungsi Rohingya merupakan etnis minoritas beragama Muslim, yang berasal dari Myanmar yang didominasi Buddhis.
Namun kewarganegaraan mereka ditolak karena bukan bagian dari etnis yang diakui negara.
Dikutip dari situs Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR, etnis Rohingya mengalami diskriminasi dan persekusi di Myanmar.
Pada Agustus 2017, mereka mengalami serangan skala besar oleh militer sehingga harus kabur melewati hutan dan laut. Sebagian mengungsi ke Bangladesh, Thailand, dan sebagian kecil di Indonesia dan Nepal.
Belakangan, kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh kembali memicu kontroversi di tengah masyarakat Indonesia.
Dilansir Harian Kompas, sudah tiga minggu 157 pengungsi Rohingya berada di tepi pantai hutan mangrove Deli Serdang tanpa kejelasan penanganan.
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Palang Merah Indonesia mendirikan tenda pengungsian. Sayangnya, tidak ada fasilitas mandi cuci kakus bagi para pengungsi.
Warga sekitar juga memberikan pakaian, makanan, hingga rokok.
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Medan Kementerian Hukum dan HAM Sarsaralos Sivakkar mengatakan, pemerintah berusaha melakukan penanganan darurat dengan prinsip kemanusiaan.
Terkait kasus pengungsi asal Myanmar yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Tulungagung betul terjadi.
Seperti diwartakan oleh Kompas.com, nama Mohammad Sofi terdaftar sebagai DPT di Desa/Kecamatan Ngunut. Ia terdaftar karena dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP.
KPU melakukan pengecekan ulang di lapangan, lantas menemukan KK yang dipakai terbitan 2006 dan menggunakan KTP SIAK, bukan KTP elektronik.
Sekretaris KPU Tulungagung, Muchammad Anam Rifai telah mencoret nama Mohammad Sofi setelah temuan tersebut.
KPU Tulungagung juga menerima surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), tentang pencabutan kewarganegaraan Sofi.

KOMPAS.com - Sebuah artikel menginformasikan soal bantuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melunasi pinjaman online atau pinjol.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks.
Artikel soal bantuan OJK untuk melunasi pinjol disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.
"Assalamualaikum. Teman-Teman, mudah2an Lampiran ini bisa menjadi jalan keluar dan setidaknya meringankan...Silahkan dicoba," tulis salah satu pengguna Facebook, pada Jumat (19/1/2024).
Sementara, berikut judul artikel yang disebarkan:
Nasabah Galbay Bisa Tidur Nyenyak, Kini Ada Bantuan Melunasi Utang Pinjol dari OJK, Begini Syaratnya
OJK membantah soal bantuan bagi masyarakat untuk melunasi jeratan pinjol. Artikel yang beredar menyebutkan sejumlah dokumen sebagai syarat menerima bantuan.
"Marak beredar informasi adanya Program Bantuan OJK untuk melunasi utang pinjol dengan mengajukan dokumen persyaratan. Faktanya informasi ini hoaks," tulis OJK, Kamis (18/1/2024), dikutip dari akun Instagram @ojkindonesia.

Liputan6.com, Jakarta- Calon Wakil Presiden nomor urut tiga Mahfud MD menyebut orde baru batalkan tanah adat secara hukum.
Pernyataan Mahfud tersebut dilontarkan saat debat cawapres, pada Minggu (21/1/2024).
Berikut pernyataan Cak Mahfud MD:
"Di masa Soekarno, tanah adat sudah dinyatakan sah secara hukum dan dibatalkan saat orde baru"
Benarkah penyataan Mahfud MD orde baru batalkan tanah adat secara hukum?
Penelusuran Fakta
Wilayah adat telah diatur secara umum dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 22, Pasal 26, UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun, dieliminasi oleh rezim Orde Baru dengan UU No. 5/1967 tentang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Liputan6.com, Jakarta- Calon Wakil Presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut 13 ribu desa sudah maju dan mandiri.
Pernyataan Cak Imin tersebut dilontarkan saat debat cawapres, pada Minggu (21/1/2024).
Berikut pernyataan Cak Imin:
"Hari ini sudah 13 ribu desa tertinggal sudah maju ada yang mandiri. Nanti kita naikkan lagi anggaran ada kehidupan ekonomi melalui Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif."
Benarkah 13 ribu desa sudah maju dan mandiri?
Penelusuran Fakta
Berdasarkan data Kementerian Desa di tahun 2023, kategori desa maju terdapat 23.030 atau 30.94 persen. Sedangkan, kategori desa mandiri terdapat 11.456 atau sebesar 15,39 persen.