Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa penyakit stroke dan jantung merupakan penyebab utama kematian di Indonesia.
Hal ini disampaikan Prabowo saat debat capres Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.
"Jadi saya lebih ke arah solutif langsung dan cepat, masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter, kurang 140 ribu dokter itu yang utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau jantung, dua sebab kematian di beberapa kabupaten tidak ada dokter spesialis jantung atau spesialis stroke. Dua, perlengkapan yang memadai CT Scan PET Scan, jarang ada di kabupaten. Ini harus kita atasi," kata Prabowo, Minggu (4/2/2024).
Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi FK-KMK Universitas Gadjah Mada, Anis Fuad mengatakan bahwa penyakit stroke dan jantung merupakan penyebab utama kematian utama di Indonesia.
"Penyakit stroke dan jantung merupakan salah satu penyebab kematian utama di Indonesia. Namun demikian ketersediaan dokter spesialis, sarana, prasarana dan alkes untuk diagnostik dan penanganan penyakit jantung yang tidak merata menjadi salah satu sebab penanganan yang tidak optimal," kata Anis Fuad, Minggu (4/2/2024).
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dina Listiorini juga menyebut bahwa penyakit stroke dan jantung memang menjadi penyebab utama kematian di Indonesia.
"Betul. Tapi hal ini disebabkan persebaran dokter spesialis juga tidak merata sebagaimana persebaran dokter lainnya," ucap Dina.
Dikutip dari artikel berjudul "Penyakit Jantung Penyebab Utama Kematian, Kemenkes Perkuat Layanan Primer" yang dimuat situs sehatnegeriku.kemkes.go.id, penyakit jantung memang menjadi penyebab utama kematian di Indonesia.
Penyakit jantung masih menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut Kementerian Kesehatan RI lakukan penguatan layanan kesehatan di tingkat primer.
Berdasarkan Global Burden of Desease dan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2014-2019 penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018 menunjukan tren peningkatan penyakit jantung yakni 0,5% pada 2013 menjadi 1,5% pada 2018.
Bahkan penyakit jantung ini menjadi beban biaya terbesar. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2021 pembiayaan kesehatan terbesar ada pada penyakit jantung sebesar Rp.7,7 triliun.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dr. Eva Susanti, S.Kp, M.Kes mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kejadian penyakit kardiovaskuler antara lain hipertensi, obesitas, merokok, diabetes melitus, dan kurang aktivitas fisik.
“Untuk mengatasi masalah penyakit jantung di Indonesia, Kemenkes melakukan penguatan pada layanan primer melalui edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas layanan primer,” ujar Direktur Eva pada konferensi pers secara virtual terkait Hari Jantung Sedunia, Rabu (28/9) di Jakarta.
Lebih lanjut Direktur Eva menjelaskan edukasi penduduk dilakukan melalui 7 kampanye utama, antara lain imunisasi, gizi seimbang, olah raga, anti rokok, sanitasi dan kebersihan lingkungan, skrining penyakit, dan kepatuhan pengobatan.
Terkait pencegahan primer dilakukan dengan penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia.
“Pada pencegahan sekunder dilakukan skrining 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, skrining stunting dan peningkatan ANC untuk kesehatan ibu dan bayi,” ungkap Direktur Eva.
Terkait meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer dilakukan melalui pembangunan Puskesmas di 171 kecamatan, penyediaan 40 obat esensial, dan pemenuhan SDM kesehatan primer.
Penguatan layanan primer tersebut sejalan dengan transformasi kesehatan, yakni pilar pertama. Untuk diketahui, Kemenkes tengah melakukan transformasi kesehatan melalui 6 pilar, antara lain pilar layanan primer, pilar layanan rujukan, pilar sistem ketahanan kesehatan, pilar sistem pembiayaan kesehatan, pilar SDM kesehatan, dan pilar teknologi kesehatan.
Dikatakan Direktur Eva, untuk mengatasi masalah penyakit jantung juga dilakukan melalui regulasi Permenkes nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM).
Dalam Permenkes tersebut tertuang penanggulangan PTM dilakukan melalui promosi kesehatan dengan mengubah perilaku dan pemberdayaan masyarakat, deteksi dini dengan mengidentifikasi dan intervensi sejak dini faktor risiko PTM, perlindungan khusus melalui vaksinasi COVID-19 untuk komorbid, dan penanganan kasus melalui pengobatan di fasilitas layanan kesehatan sesuai standar.
Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia dr. Radityo Prakoso, SpJP (K) mengatakan penyakit jantung tidak hanya ditemukan pada usia tua. Tren menunjukkan peningkatan usia penyakit jantung pada usia yang lebih muda.
Hal itu sebagai akibat dari peningkatan prevalensi obesitas darah tinggi merokok dan kolesterol tinggi di usia muda.
“Terdapat peningkatan prevalensi serangan jantung pada usia kurang dari 40 tahun sebanyak 2% setiap tahunnya dari tahun 2000 sampai 2016,” ucap dr. Radityo.
Salah satu penyakit jantung yang mengalami peningkatan pada usia muda adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi karena ada sumbatan pada pembuluh koroner baik akibat deposit kolesterol atau inflamasi (peradangan).
Gaya hidup tidak sehat menjadi penyebab paling umum dari penyakit jantung koroner di usia muda. Masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, berhenti merokok, berhenti makan makanan berlemak, berhenti konsumsi alkohol, dan rajin olah raga minimal 30 menit sehari.
 

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyebut puluhan ribu guru honorer belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu disampaikan pada debat Capres terakhir yang digelar di Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani dalam artikel JPNN.com berjudul "Inilah Data Jumlah Guru Honorer Diangkat jadi PPPK Sejak 2021" yang tayang pada 10 November 2023 mengatakan jumlah guru honorer yang akan diangkat menjadi PPPK adalah 296 ribu.
Berikut isi artikelnya:
"jpnn.com - JAKARTA – Jumlah guru honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2023 sebanyak 296 ribu.
“Tahun ini insyaallah sedang dalam proses seleksi. Itu akan bertambah lagi jumlah guru honorer yang diangkat menjadi ASN PPPK sebanyak 296 ribu,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (9/11).
Prof Nunuk mengatakan bahwa jumlah tersebut akan menambah total guru honorer yang telah lolos semenjak tes seleksi dilaksanakan pada 2021, yakni 544.292 orang guru yang menjadi ASN PPPK.
Dijelaskan, dari jumlah 544.292 tersebut, sebanyak 293.860 guru di antaranya mengikuti seleksi pada 2021, dan 250.432 guru honorer lainnya telah mengikuti seleksi pada 2022.
“Jadi kalau dijumlahkan sudah lebih dari 800 ribu guru honorer non ASN menjadi ASN PPPK di tahun ini, dan hampir mencapai target 1 juta guru," ucapnya.
 Pada 2020, kata Prof Nunuk, Kemendikbudristek telah menghitung terdapat 1 juta guru honorer di Indonesia, dan keseluruhan guru tersebut ditargetkan untuk diangkat secara bertahap mulai 2021 menjadi ASN PPPK.
“Pada 2024 mendatang dipastikan sebanyak 1 juta guru honorer itu, semuanya telah diangkat menjadi ASN PPPK,” kata perempuan kelahiran Karanganyar pada 8 November 1966 itu.
Prof Nunuk menjelaskan, pengangkatan dilakukan tersebut karena Kemendikbudristek RI ingin seluruh rombongan belajar dan mata pelajaran di sekolah-sekolah negeri diampu oleh para guru ASN sehingga tidak akan ada lagi guru honorer.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Kemendikbudristek RI ingin menjadikan profesi guru menjadi terhormat, bermartabat, dan membanggakan sehingga pihaknya berupaya mengangkat para guru honorer menjadi ASN PPPK.
Untuk mewujudkannya, Kemendikbudristek melakukan beberapa upaya seperti koordinasi dan sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L) lain yang masuk dalam panitia seleksi nasional (panselnas) CASN.
Koordinasi tersebut di antaranya adalah untuk merumuskan kebijakan seleksi guru ASN PPPK karena setiap tahun pasti ada perubahan aturan.
Selain itu, panselnas juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) karena mereka yang mengusulkan formasi sedangkan Kemendikbudristek bertugas menghitung kebutuhannya.
“Agar usulan itu sejalan dengan kebutuhan maka kita (Kemendikbudristek) berkoordinasi dengan pemda untuk sosialisasi kebijakan dan mendorong mereka mengusulkan formasi sesuai kebutuhan yang sudah kita hitung,” katanya.
 Kemendikbudristek dan panselnas turut memberikan data pendukung untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI agar dialokasikan anggaran gaji bagi para ASN PPPK. (antara/jpnn)"

Liputan6.com, Jakarta- Calon Presiden (Capres) nomor 3 Ganjar Pranowo menyebut ada pabrik gadget di Semarang, pernyataan tersebut diucapkannya dalam debat capres, Minggu (4/2/2024).
Berikut pernyataan Ganjar dalam debat capres tersebut.
"Kita punya industri swasta untuk gadget, pabriknya ada di Semarang, harganya terjangkau, lebih murah. Kalau itu bisa masuk e-katalog kita, kita bisa membantu dia."
Benarkah pernyataan Ganjar Pranowo ada pabrik gadget di Semarang? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Penelusuran Fakta
Artikel berjudul "Advan Bangun Pabrik Rp 1 Triliun di Semarang" yang dimuat situs Liputan6.com, menyebutkan, Pemerintah Indonesia sedang berusaha memiliki pabrik perangkat teknologi yang beroperasi di Tanah Air. Karena itulah pemerintah membuat aturan skala minimal tingkat kadar dalam negeri (TKDN) yang harus dipenuhi oleh pembuat perangkat.
Aturan dari pemerintah itu agaknya mulai mempengaruhi perusahaan pembuat gadget. Produsen lokal, Advan mengatakan telah membangun sebuah pabrik perakitan di Semarang dengan luas 3.000 meter persegi.
"Saat ini pabrik kami yang ada di Semarang memiliki luas 3.000 m2 dan rencananya akan kami buat jadi 3 hektar. Tapi kita lakukan secara bertahap," ungkap Tjandra Lianto, Direktur Marketing Advan saat dijumpai tim Tekno Liputan6.com.
Pabrik yang menghabiskan dana hampir Rp 1 triliun itu diakui Tjandra menggunakan dana mandiri dari perusahaan. Fasilitas perakitan milik Advanitu sudah dapat menampung sekitar 1.500 karyawan di dalamnya.
Meskipun kapasitasnya masih terbilang kecil, Advan mengklaim bahwa kapasitas produksi pabriknya dalam sebulan mencapai 50 ribu hingga 100 ribu. "Kita akan launch ke kawan-kawan media pada bulan Mei mendatang. Nantinya kita perluas lahannya supaya bisa naikkan kapasitas ke 100 ribu sampai 300 ribu unit dalam sebulan," imbuhnya.
Penelusuran dilanjutkan dengan mengunjungi situs Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) aipti.or.id, dalam situs tersebut menyebutkan brand Advan dengan nama PT. Bangga Teknologi Indonesia beralamat Blok 23A, Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto, Ngaliyan, Semarang City, Central Java 50184.
 

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden (Capres) nomor 3 Ganjar Pranowo menyebut anggaran kesehatan terpotong, pernyataan tersebut diucapkannya dalam debat capres, Minggu (4/2/2024).
Berikut pernyataan Ganjar dalam debat capres tersebut.
"Hanya memang ketika UU sebelumnya mengatur persentase dari anggaran untuk kesehatan yang diberikan angka 5 sampai 10 persen itu terpotong itu harus dikembalikan,"
Benarkah pernyataan Ganjar anggaran kesehatan terpotong? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Penelusuran Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri pernyataan Ganjar tentang anggaran kesehatan terpotong.
Penelusuraan mengarah pada artikel berjudul "Kesehatan dan Ekonomi Sama Penting, Ini Cara Kemenkeu Siasati Masalah Keterbatasan Anggaran!" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 25 September 2023.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024, Kementerian Keuangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Anggaran Kesehatan sebesar Rp187,5 triliun. Nilai ini setara dengan 5,6 persen dari APBN.
Secara tren 5 tahun terakhir, anggaran kesehatan cenderung meningkat selama lima tahun terakhir, utamanya untuk penanganan Covid-19 dan menyesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Saat guncangan besar pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan banyak anggaran untuk menangani krisis kesehatan nilainya mencapai Rp312,4 triliun.
Tercatat, pada tahun 2020 anggaran kesehatan berjumlah Rp172,3 triliun, tahun 2021 menjadi Rp312,4 triliun, kemudian di tahun 2022 menjadi Rp188,1 triliun. Dan outlook tahun 2023 ini sebesar Rp172,5 triliun. Dengan Anggaran Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp187,5 triliun, maka jumlahnya meningkat 8,7 persen atau Rp15,0 triliun dibandingkan outlook Anggaran Kesehatan tahun sekarang.
Dalam artikel berjudul "Dalam Nota Keuangan, Jokowi Patok Anggaran Kesehatan Capai Rp 186,4 Triliun" yang dimuat Liputan6.com, Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah akan mengalokasikan Rp 186,4 triliun untuk sektor kesehatan di tahun 2024 mendatang. Hal ini diungkap Jokowi dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024.
Angka yang dipatok Jokowi itu setara dengan 5,6 persen dair total besaran APBN. Satu perhatiannya adalah untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan produktif.
"Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN," kata dia dalam Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Anggaran Kesehatan 2024 Ditetapkan Sebesar 5.6% dari APBN, naik 8.1% dibanding 2023" yang dimuat situs resmi Kementerian Kesehatan, sehatnegeriku.kemkes.go.id.
Untuk tahun 2024, Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6 persen dari APBN. Jumlah ini meningkat 8,1 persen atau Rp 13,9 triliun, dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023.
Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik setelah guncangan hebat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0%. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022.
“Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik,” jelas Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin.