Dilansir Radar Bogor, tanggal 21 November 2024, Kepala Biro Komunikasi IPB University, Yatri Indah Kusumawati, mengatakan Didin merupakan guru besar di kampus tersebut. Namun dia tidak mengeluarkan hasil survei yang beredar itu. “Informasi tersebut bukan dari Prof Didin S Damanhuri,” kata Yatri.
Demikian juga Didin yang mengaku tidak melakukan atau menghasilkan survei apapun terkait Pilpres 2024. Justru menurutnya angka survei itu diterbitkan secara independen oleh Prof Widi Agoes Pratikto dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Didin mengaku hanya ikut memviralkan hasil survei tersebut. Selain itu, dirinya masih mempertanyakan detail proses survei yang dilakukan dan samplingnya sehingga didapatkan angka-angka tersebut, namun belum mendapat jawaban.
"Maaf itu bukan dari saya, tapi dari kolega Prof. Widi Agoes Pratikto dari ITS yang menurutnya, hasil riset internal tim independen. Beliau memang aktif bersama grupnya memantau. Saya hanya ikut memviralkan," kata Didin.
Widi yang dikatakan melakukan survei tersebut juga belum memberikan keterangan terkait proses survei secara detail. Dalam artikel yang diterbitkan Duta.co, guru besar teknologi kelautan itu mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar merupakan hasil survei independen yang dilakukan Didin S Damanhuri guru besar IPB, adalah klaimkeliru.
Angka-angka itu sesungguhnya diterbitkan Widi Agoes Pratikto, guru besar ITS. Namun survei tidak dilengkapi keterangan proses jajak pendapat dan sampling secara detail, sebagai pertanggungjawaban publik.

Klaim 1: Munir dibunuh setelah talkshow televisi yang mengungkap kesaksian bahwa Prabowo tidak bersalah dan tidak terlibat pelanggaran HAM
Fakta: Dari hasil pemeriksaan Tempo, tangkapan layar yang beredar tersebut berasal dari talkshow Liputan6 SCTV yang dipublikasikan di kanal Fadli Zon pada 8 Mei 2013.
Dalam kanal itu, terdapat keterangan bahwa talkshow sebenarnya terjadi pada 8 Oktober 1999 yang menghadirkan pembicara Munir Said Thalib yang saat itu menjadi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta Fadli Zon yang menjadi juru bicara Prabowo Subianto.
Sementara itu, kematian Munir terjadi pada 7 September 2004, atau berpaut lima tahun dari talkshow di Liputan6 SCTV tersebut. Dengan demikian klaim Munir mengatakan Prabowo tidak bersalah dalam kasus penculikan sejumlah aktivis tahun 1997-1998, tidak akurat.
Klaim 2: Munir mengatakan bahwa Prabowo tidak bersalah dan tidak terlibat pelanggaran HAM
Fakta: Dalam talkshow itu, Munir tidak menyatakan bahwa Prabowo tidak bersalah atau tidak terkait dengan penculikan aktivis 1998.Pernyataan itu justru keluar dari Fadli Zon pada menit ke-07:41. 
Tempo menyimak seluruh isi talkshow yang berdurasi 8 menit 25 detik tersebut. Talkshow itu membahas rencana keluarga Djojohadikusumo akan menuntut pemerintah untuk membersihkan nama Pangkostrad Letjen (TNI) Prabowo Subianto.
“Prabowo sudah pernah bilang dia sama sekali tak pernah memerintahkan penculikan dan ini praktek yang lama terjadi dalam sistem kita,” kata Fadli Zon.
Yang Munir sampaikan bahwa penuntasan kasus penculikan aktivis 98 harus melalui proses pengadilan sipil agar lebih terbuka baik untuk keluarga orang yang hilang, masyarakat, bahkan juga Prabowo sendiri apabila ingin membuktikan dia tidak bersalah.
Menurut Munir, pemecatan Prabowo Subianto sengaja tidak melalui pengadilan menjadi bentuk politik impunitas untuk melindungi orang-orang tertentu agar tak dituntut. “Dari dulu kami usulkan bahwa setiap tuduhan harus dibuktikan melalui pengadilan, baru pemecatan itu setelah pengadilan menyatakan bersalah atau benar. Ini yang jadi soal ketika ada impunitas orang dilindungi dengan memakai fungsi-fungsi hukum agar tak dituntut di pengadilan. Itu sekaligus jadi alat politik untuk menghantam orang itu benar terlibat atau tidak,” kata Munir.
Istri Munir, Suciwati, dalam wawancara di TVOne menyatakan bahwa Munir tidak pernah mengatakan bahwa Prabowo tidak bersalah dalam kasus penculikan tersebut. Dia justru mendorong Prabowo diadili atas perannya yang diduga terlibat dalam aksi penculikan tersebut, sebagaimana dikatakan istrinya, Suciwati dalam berita TV One, 19 Januari 2024.
"Banyak banget video almarhum (Munir) yang ada di medsos, di mana dia dipotong wawancaranya, dia wawancara dengan Fadli Zon. Katanya almarhum menyatakan bahwa Prabowo Subianto tidak bersalah, itu salah, itu salah banget,” kata Suci dalam diskusi yang digelar Imparsial.
Dia mengatakan Munir sebetulnya ingin membawa Prabowo ke Pengadilan HAM untuk mendapat kesaksiannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun potongan video yang beredar dinarasikan sebaliknya, sehingga termasuk konten hoaks.
Sejumlah korban penculikan saat itu telah dibebaskan, namun menurut Suci, perbuatan penculikan tersebut adalah tindak kejahatan yang pelakunya tetap harus diadili dan dihukum. Menurutnya seharusnya pelaku tidak mendapatkan kekebalan hukum alias impunitas.
Dilansir Majalah Tempo, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Prabowo, mengatakan putranya yang ia panggil Bowo itu melakukan penculikan terhadap sembilan aktivis kala itu. Dikatakannya semuanya telah dikembalikan atau dibebaskan dalam kondisi selamat.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang beredar yang menyatakan Munir mengatakan Prabowo tidak bersalah dalam kasus penculikan sejumlah aktivis tahun 1997-1998 adalah klaimkeliru.
Sesungguhnya, Munir menuntut Prabowo diadili di Pengadilan HAM agar dia memberikan kesaksian utuh terkait aksi penculikan itu dan supaya dia mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Tim Cek Fakta Tempo membukawebsite Goodkind.id dan menemukan fitur daftar caleg seluruh Indonesia. Di daftar pencarian, terdapat kolom cari nama caleg, pilih kota/kabupaten anda. Selain itu juga bisa mencari berdasarkan nama partai dan jenis kelamin.
Pada profil caleg, selain memuat foto, nama dan asal Dapil, terdapat juga penjelasan tentang rekam jejak, tentang saya dan suara warga yang bisa diklik untuk mendapat informasi tentang aktivitas yang sudah dilakukan serta visi-misi caleg.
Namun tidak semua informasi para caleg tersedia di website tersebut. Masih banyak caleg yang hanya muncul nama dan Dapilnya saja, tidak ada foto wajah dan informasi lainnya.
Hasil penelurusan Tempo, website Goodkin.id dikelola oleh Yayasan Bersatu Indonesia Baik. Yayasan tersebut sudah terdaftar di Sisminbakum Kemenkumham yang beralamat di  Menara Imperium Lt. 9 Unit D, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. A Nomor 1 Jakarta Selatan, DKI Jakarta
CNBC Indonesia juga pernah mengulas beberapa situs yang bisa digunakan publik untuk mengetahui profil calon legislatif, salah satu situs yang diulas adalah goodkind.id.  

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, Goodkind.id adalah website untuk mengenali profil calon legislatif adalahbenar.
Website tersebut merupakanwebsite kredibel yang menampilkan informasi rekam jejak dan visi misi Caleg meskipun tidak semua Caleg di Indonesia ada profilnya di website tersebut.

Hasil pemeriksaan Tempo, video Anies Baswedan yang beredar di Facebook adalah potongan dari tayangan Youtube PKS TV pada 9 Februari 2024 berjudul Anies: Bangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Dalam video berdurasi 3:14 menit itu Anies menyampaikan tentang rencananya membangun kampung haji di Saudi Arabia yang dapat menampung 40 ribu jamaah. 
Secara garis besar, dalam acara itu Anies menyampaikan:
“....jangka panjang, haji, umroh adalah sebagai project yang tidak ada batas usianya. Selama sebelum kiamat, kita akan berangkat haji di Indonesia. Kita harus berpkir menjangkau yang amat panjang. Selama ini kita datang (ber) haji secara temproer. Numpang tempat si A, si B, atau di hotel-hotel. Sudah saatnya, kita membangun kampung haji Indonesia, sebagai sebuah investasi jangka jangng. Kenapa kita tidak membuat sendiri, harapannya ini menjadi tempat dimana peredaran dana berada di lingkar usaha Indonesia. Selama ini kita bawa uang tapi tidak balik ke indonesia. Kita memperkirakan kampung haji itu bisa menampung sampai 40 ribu jamaah haji dan umrah, semua pelayanan yang membuat tujuan ibadah terjalankan, ekonomi bergerak dengan baik, perwakilan budaya seluruh jamaah dunia bisa mampir ke kampung indonesia dan bisa merasakan indonesia di tanah suci.” 
Dalam video tersebut, sama sekali tidak ada penjelasan atau keterangan bahwa Raja Arab Saudi akan menyediakan tanah untuk kampung haji jika Anies Baswedan menang dalam Pilpres 2024. 
Juga tidak ada penjelasan bahwa dengan dibangunnya kampung haji itu, ongkos naik haji akan turun Rp 10 juta.   
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 06 tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 Hijriah/2024 Masehi, biaya ongkos naik haji yang ditetapkan adalah untuk dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi,  transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, dan biaya hidup. 
Dikutip dari laman resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) akan disesuaikan per embarkasi. Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Adapun Besaran Bipih Jemaah Haji :
Menurut Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, seperti dikutip dari l aman resmi DPR RI, berdasarkan keputusan hasil rapat Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII dengan Pemerintah, biaya ongkos naik haji yang harus ditanggung oleh jemaah atau biaya perjalanan sebesar Rp 56 juta. Sementara itu BPIH disepakati sebesar Rp 93 juta.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, menunjukkan bahwa video yang diklaim Raja Arab Saudi menjanjikan hak milik tanah untuk kampung haji jika Anies Baswedan menang Pilpres 2024 adalahkeliru. 
Dalam video yang beredar adalah janji Anies tentang rencananya membangun kampung haji di Saudi Arabia yang dapat menampung 40 ribu jamaah.