• (GFD-2024-16814) [SALAH]: Demo menolak Jokowi berkuasa

    Sumber: tiktok.com
    Tanggal publish: 22/03/2024

    Berita

    demo menolak jokowi berkuasa, menuntut kecurangan kpu dan diskualifikasi prabowo gibran secara uud, karena secara uud bila terjadi kecurangan dalam pemilu, maka paslon tersebut akan di diskualifikasi.

    Hasil Cek Fakta

    Beredar sebuah video dengan narasi menolak Jokowi berkuasa, menuntut kecurangan KPU dan mendiskualifikasi Prabowo Gibran.

    Namun setelah dilakukan penelusuran video tersebut adalah tidak benar.

    Faktanya Puluhan mahasiswa dari Aliansi Aliansi Mahasiswa Untuk Amanat Penderitaan Rakyat Kalbar atau Ampera kembali melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.(12/11/2020)

    Setelah melakukan aksi setidaknya lebih dari satu jam di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan gerbang masuk Kantor Gubernur Kalbar, puluhan mahasiswa itu sempat masuk ke depan kantor gubernur. Massa pun diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kalbar.

    Namun, mengetahui Gubernur Kalimantan Barat tidak berada di kantor, mahasiswa kembali melanjutkan aksi dengan berjalan kaki ke Pendopo Rumah Dinas Gubernur Kalbar. Mahasiswa tetap ngotot ingin bertemu gubernur untuk menuntut sikap penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang sudah disahkan presiden.

    Poin tuntutan mahasiswa kepada Gubernur Kalbar yakni menolak diterapkannya UU Cipta Kerja, menuntut gubernur menolak penerapan UU Cipta Kerja di Kalbar, serta meminta Gubernur Kalbar membuka ruang diskusi bersama mahasiswa.

    Dengan demikian klaim video tersebut tidak benar dengan kategori konten yang dimanipulasi.

    Kesimpulan

    Video yang beredar dengan narasi menolak Jokowi berkuasa dan menuntut diskualifikasi Prabowo Gibran adalah tidak benar. Aksi mahasiswa tersebut merupakan demonstrasi bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja, video tersebut telah dimanipulasi dengan narasi yang menyesatkan.

    Rujukan

  • (GFD-2024-16813) [HOAKS] 13 Negara Bersama WEF Merekayasa Kelaparan Global

    Sumber: kompas.com
    Tanggal publish: 20/03/2024

    Berita

    KOMPAS.com - Beredar narasi mengenai 13 negara yang telah disusupi oleh Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) merekayasa kelaparan global.

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu hoaks.

    Informasi soal 13 negara bersama WEF merekayasa kelaparan global disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini.

    Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Minggu (17/3/2024):

    13 Negara disusupi WEF dan setuju untuk merekayasa kelaparan global, apa tujuan para globalis? Mengurangi populasi bumi sehingga mrk dapat mengendalikan manusia yg tersisa dgn lebih baik.

    akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Minggu (17/3/2024), soal 13 negara merekayasa kelaparan global bersama WEF.

    Hasil Cek Fakta

    Pengguna Facebook mendapatkan sumber informasi dari situs The People Voice.

    Berdasarkan identifikasi Media Bias/Fact Check (MBFC), situs tersebut memiliki kredibilitas sangat rendah dan bias. 

    Situs web berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat, tersebut rutin menerbitkan artikel soal konspirasi, propaganda, dan disinformasi sejak 2014 di bawah perusahaan induk Newspunch LLC.

    Negara-negara yang masih mengalami kelaparan memang menjadi perhatian WEF.

    Dikutip dari situs WEF, dengan perkiraan jumlah penduduk dunia sebanyak 828 juta jiwa, ada 10 persen populasi terkena dampak kelaparan pada 2021.

    Kelaparan paling banyak terjadi di Afrika dan berdampak pada 20 persen populasi. Sementara, di Asia ada 9 persen populasi yang terdampak.

    Narasi dalam artikel konspirasi itu mengaitkan negara-negara yang mengalami kelaparan dengan alternatif pangan dari serangga.

    Alternatif itu diklaim diinisiasi oleh WEF. Namun, tidak ditemukan program atau seruan WEF untuk mengonsumsi serangga secara global.

    Fakta lainnya, tidak ada perjanjian antara WEF dengan negara-negara tersebut untuk menciptakan kelaparan.

    Kesimpulan

    Narasi soal 13 negara bersama WEF merekayasa kelaparan global adalah hoaks. Klaim tersebut bersumber dari situs dengan kredibilitas sangat rendah dan bias.

    Selain itu, Media Bias/Fact Check mengidentifikasi situs The People Voice rutin menerbitkan artikel soal konspirasi, propaganda, dan disinformasi sejak 2014.

    Rujukan

  • (GFD-2024-16812) Benar, Pernyataan Prabowo Subianto soal Angka Rasio Pajak Indonesia

    Sumber: cekfakta.tempo.co
    Tanggal publish: 21/03/2024

    Berita



    Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyatakan keinginannya untuk menaikkan tax ratio Indonesia karena masih sekitar 10%. Angka ini lebih kecil dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, maupun Kamboja.

    "Our tax ratio banyak bisa di-improve, sekarang 10% dan tetangga kita, Thailand di 16%, Malaysia 16%, Vietnam (dan) Kamboja sekitar 16%, 17%, 18%,” ujarnya saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Fairmont, Jakarta, Selasa, Maret 2024.

    Menurutnya, peningkatan rasio pajak sangat penting karena hal ini yang akan menjadi fokus utama Prabowo ke depan. Sehingga, ia sekaligus meminta pandangan dari para pakar ekonomi Indonesia yang hadir di forum itu.

    Benarkah pernyataan Prabowo Subianto itu?

    Hasil Cek Fakta



    Peneliti dari Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi menilai pernyataan Prabowo yang menyebutkan bahwa rasio pajak Indonesia 10% dan di bawah negara-negara tetangga adalah benar. Namun, pernyataan tersebut harus ditinjau dari berbagai sisi, termasuk upaya dalam pengumpulan pajak itu sendiri.

    Pendapatan pajak Indonesia terhadap PDB adalah 10,8% pada Desember 2023, atau meningkat dari 9% pada September 2023. “Angka ini memang masih di bawah negara-negara ASEAN,” kata Alexander.

    Sementara itu, data dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan bahwa pada 2021, rasio pajak Malaysia sudah mencapai 11,8%, Thailand sebesar 16,4%, Vietnam sebesar 18%, dan Filipina sebesar 18,1%.

    Sebuah studi tahun 2019 menunjukkan bahwa tax effort di Indonesia masih 50% di bawah standar internasional. Tax effort adalah indikator yang mengukur efisiensi suatu negara dalam menggunakan instrumen pajak dalam pemungutan penerimaan. Terdapat beberapa penyebab; mulai dari berbagai permasalahan struktural seperti penghindaran pajak yang cukup masif, keterbatasan kapasitas institusi, kompleksitas pemungutan pajak, distribusi horizontal wajib pajak yang masih menjadi pertanyaan, hingga adanya pengampunan pajak (tax amnesty). 

    Studi dari Tulane University, Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa sumbangsih pajak terhadap PDB bisa naik 3-4% jika masalah-masalah di atas, diatasi.

    Maka, keinginan Prabowo untuk menaikkan pajak perlu melihat bagaimana reformasi yang akan dilakukan. “Apakah dari sisi administrasi atau meningkatkan basis penerimaan pajak (tax base) yang ada,” kata Alexander.

    Kesimpulan



    Klaim Prabowo tentang angka rasio pajak di Indonesia sekitar 10% dibandingkan negara-negara tetangga, adalah benar.

    Namun, pernyataan Prabowo harus ditinjau dari berbagai sisi seperti bagaimana reformasi yang akan dilakukan, termasuk upaya dalam pengumpulan pajak itu sendiri. 

    **Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

    Rujukan

  • (GFD-2024-16811) Keliru, Video Perayaan Kemenangan Pendukung Anies-Muhaimin Setelah Memperoleh 49 Persen Real Count

    Sumber: cekfakta.tempo.co
    Tanggal publish: 21/03/2024

    Berita



    Sebuah konten di Instagram memuat video kolase dari cuplikan tayangan CNN Indonesia TV dan perayaan dari pendukung Capres 01 Anies-Muhaimin.

    Tayangan CNN Indonesia TV dalam kolase video tersebut memperlihatkan hasil perhitungan manual Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang menempatkan pasangan Anies-Muhaimin memperoleh 49,52 persen, disusul pasangan Prabowo-Gibran dengan perolehan suara 32,87 persen dan pasangan Ganjar-Mahfud dengan perolehan suara 17,61 persen. Video tersebut dibagikan dengan klaim kemenangan untuk paslon nomor urut 01 tersebut dalam Pemilu 2024.



    Benar ini video perayaan kemenangan tim pendukung capres 01 Anies-Muhaimin?

    Hasil Cek Fakta



    Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo memfragmentasi video kemudian melakukan penelusuran dengan menggunakan layanan reverse image Google. Hasilnya, real count yang ditampilkan merupakan hasil suntingan. Sementara video perayaan kemenangan Anies tidak terkait dengan real count pada video pertama, melainkan yel-yel pendukung Anies-Muhaimin di Malaysia.

    Video Pertama



    Video yang identik pernah diunggah ke YouTube oleh kanal resmi CNN Indonesia pada 18 Februari 2024 dengan judul "Pakar IT: Aplikasi SiRekap Bukan Gunakan Teknologi Baru".

    Pada tayangan ini real count KPU mencatat perolehan suara paslon 01 Anies-Muhaimin yakni 24,52 persen, paslon 02 Prabowo-Gibran 57,88 persen dan paslon 03 Ganjar-Mahfud dengan perolehan suara 17,61 persen. Real count itu diikuti dengan catatan update 16.50 WIB dan suara masuk 65,59 persen.

    CNN Indonesia TV edisi 20 Februari 2024 memang pernah keliru menyajikan data, namun hal tersebut telah diklarifikasi. 

    Dalam klarifikasinya, CNN Indonesia TV memberikan penjelasan bahwa mereka sempat keliru menyajikan data saat tayangan talkshow secara live pada 20 Februari tersebut. Mereka salah memasukkan data dari real count KPU sehingga Anies-Imin tertulis mendapat 57,34 persen suara sedangkan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 23,69 persen.

    Menurut CNN, setelah mengetahui adanya kekeliruan input data, mereka langsung memperbaiki kesalahan. Data yang benar adalah Anies-Muhaimin mendapat 24,25 persen suara, Prabowo-Gibran 58,65 persen, dan Ganjar-Mahfud 17,1 persen.

    Video Kedua



    Video yang identik pernah diunggah ke YouTube oleh kanal Fuazen Official pada 12 Februari 2024. Meski suasana dalam video ini diambil dari angle yang berbeda, namun terdapat kesamaan dalam hal arsitektur bangunan.   

    Video identik lainnya pernah diunggah ke Youtube oleh kanal Hodari Podcast Rakyat pada 12 Februari 2024 dengan judul "Malaysia Menang Telak...!! Ramai-Ramai Pilih Anies, Gaungkan Perubahan Di Malaysia.”

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia pada 10 Maret 2024.

    Dilansir dari Kompas.com, berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang disampaikan oleh anggota KPU Idham Holik dalam rapat pleno terbuka pada Senin, 18 Maret 2024, jumlah DPT di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang. Namun, jumlah pemilih yang menggunakan suaranya hanya 3.605 orang. Kemudian, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) mencapai 1.828 dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) mencapai 6.924.

    Masih berdasarkan hasil rekapitulasi yang sama, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) di Kuala Lumpur. 

    "Bisa kita sahkan, ya. Bismillah, sah," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU, Senin. 

    Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara sebanyak 6.266 suara. Posisi kedua ditempati oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dengan memperoleh 4.674 suara. Adapun posisi terakhir ditempati paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dengan perolehan suara 1.134.

    Kesimpulan



    Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, kolase video dengan klaim perayaan kemenangan tim pendukung capres 01 Anies-Muhaimin adalah keliru. 

    Perayaan kemenangan dalam video di atas dilakukan pendukung capres 01 Anies-Muhaimin di Malaysia dan tidak ada kaitannya dengan hasil real count yang tampil pada layar CNN Indonesia.

    Hasil real count yang ditampilkan pada layar CNN Indonesia TV pada kolase video di atas merupakan hasil suntingan.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) di Kuala Lumpur.

    Rujukan