Beredar sebuah unggahan melalui media sosial X, video dengan sebuah narasi yang menyatakan bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah telah naik secara signifikan dari Rp 20 triliun menjadi Rp 493 triliun. Unggahan oleh akun @cameymey683 ini juga turut menyertakan sebuah video dari salah satu partai yang mengajak pendukungnya untuk memilih pasangan calon Prabowo-Gibran karena pemberian bansos tersebut dilakukan secara langsung oleh Jokowi. Lalu apakah benar bahwa anggaran untuk pemberian bansos telah naik secara signifikan dari Rp 20 triliun menjadi Rp 493 triliun? Lalu apakah benar bahwa pemberian bansos tersebut ada kaitannya terhadap kampanye pemenangan Prabowo-Gibran oleh Jokowi?

Namun, setelah melakukan penelusuran mengenai hal tersebut, klaim yang menyatakan bahwa anggaran bansos oleh pemerintah telah naik dari Rp 20 triliun menjadi Rp 493 triliun, merupakan sebuah klaim yang mengandung kekeliruan. Pasalnya, melansir dari keterangan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, anggaran bansos yang dianggarkan pada APBN Tahun 2024 telah naik sebanyak Rp 20 triliun, dari Rp 476 triliun menjadi Rp 496 triliun.

Adapun dalam pembagiannya, bansos tersebut akan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjudul Mitigasi Risiko Pangan untuk 18,8 juta penerima. Rencananya, pembagian bansos ini akan dilakukan pada periode bulan Januari-Maret. Namun, Jokowi memutuskan akan melakukan pembagian sekaligus pada bulan Februari, bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu. Hal inilah yang menjadi awal kekhawatiran dari masyarakat dan pengamat, apabila pembagian bansos oleh Jokowi ini digunakan untuk kepentingan menggaet pemilih dalam kontestasi pemilihan presiden.

Namun, Sri Mulyani mengatakan bahwa bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN.

“Saya ingin menekankan pada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama,” kata dia.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan tidak hanya melalui bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan yang tercatat meningkat dari Rp 104,2 triliun menjadi Rp 114,3 triliun.

“Ini termasuk program untuk ketahanan produksi, ketahanan pertanian, infrastruktur pertanian, juga pengembangan sentra produksi,” jelasnya.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyatakan bahwa anggaran bansos naik dari Rp 20 triliun menjadi Rp 493 triliun, merupakan sebuah klaim yang keliru. Adapun kaitan antara pemberian bansos oleh Jokowi dengan kesimpulan untuk memilih Prabowo-Gibran, juga merupakan sebuah kekeliruan. Oleh karena itu, unggahan ini termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Faktanya, kenaikan APBN untuk bansos naik sebanyak Rp 20 triliun, dari Rp 476 triliun menjadi Rp 496 triliun. Kenaikan ataupun pembagian bansos ini merupakan program pemerintah yang telah disetujui melalui DPR, oleh karena itu tidak ada kaitannya dengan upaya pemenangan paslon Prabowo-Gibran.

Beredar sebuah pesan berantai melalui aplikasi pesan Whatsapp, tentang pemberitahuan mengenai aksi demo yang akan dilakukan oleh 100 ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Menurut informasi yang tercantum di dalam lampiran selebaran, demo yang bertajuk “Geruduk Istana” ini akan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2024 di depan Istana Presiden dan Gedung MPR RI. Demo ini dilakukan dalam rangka mendesak MPR agar segera melakukan sidang istimewa untuk menurunkan Jokowi dari jabatannya sebagai presiden. Terlihat pula beberapa logo organisasi dan badan eksekutif mahasiswa yang diklaim terlibat dalam aksi demo ini. Lalu apakah benar, bahwa akan ada demo “Geruduk Istana” yang dilakukan oleh 100 ribu mahasiswa pada tanggal 1 Februari 2024 untuk menurunkan Jokowi?

Melansir dari artikel detik.com yang terbit pada 30 Januari 2024, seluruh organisasi kemahasiswaan yang tercantum di dalam selebaran tersebut membantah ikut serta dalam rencana aksi itu. Mereka menyatakan rencana aksi itu bohong belaka. Salah satunya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) Gielbran Muhammad Noor memastikan kabar perihal keikutsertaan pihaknya dalam rencana aksi “Geruduk Istana”.

Jajaran Ketua Umum dari organisasi seperti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jefri Gultom, dan Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Pengurus Pusat Keluarga Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), juga menyampaikan hal serupa. Seluruhnya serentak menyampaikan bahwa keterlibatan pihaknya di dalam aksi demonstrasi tersebut adalah hoaks atau bohong belaka.

Ketua BEM UI nonaktif, Melki Sedek Huang, yang nomor ponselnya dicantumkan di bagian bawah selebaran tersebut, juga mengatakan tidak terlibat dengan rencana aksi “Geruduk Istana”.

“Ingin saya sampaikan bahwa saya tak terlibat sama sekali dalam demonstrasi 1 Februari tersebut. Saat ini saya sedang fokus di Forum Anomali (forum yang saya bentuk bersama Gielbran Ketua BEM UGM, Afiq Ketua BEM Paramadina, dan Haikal Ketua BEM Unpad) yang baru akan melaksanakan mimbar bebasnya di Jumat, 2 Februari nanti di depan MK. Saya tak tahu menahu sama sekali itu aksi apa dan mengapa ada pencatutan nama dan nomor telepon pribadi saya di sana,” kata Melki.

Jadi dapat disimpulkan, rencana aksi demonstrasi “Geruduk Istana” tanggal 1 Februari 2024 yang mencatut beberapa tokoh dan organisasi mahasiswa, merupakan informasi bohong dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, informasi mengenai adanya aksi demonstrasi oleh 100 ribu mahasiswa ini telah dibantah oleh setiap organisasi dan tokoh mahasiswa yang tercatut di dalam selebaran. Mereka menyampaikan bahwa tidak ada rencana aksi bertajuk “Geruduk Istana” yang akan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2024 dalam rangka menurunkan Jokowi.

Beredar unggahan video melalui media sosial Tiktok, yang menampilkan sebuah kapal yang diklaim sebagai fasilitas yang akan diberikan pemerintah kepada petugas KPPS, untuk menikmati liburan setelah menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan pemilu. Berupa kapal pesiar, akun @Rizal207 ini menyatakan bahwa kapal tersebut akan membawa anggota KPPS ke luar negeri.

Namun setelah melakukan penelusuran terkait dengan informasi tersebut, ternyata klaim yang menyatakan bahwa petugas KPPS akan diajak berlibur ke luar negeri menggunakan kapal pesiar merupakan klaim yang keliru. Tidak ditemukan informasi mengenai fasilitas liburan yang akan diberikan kepada petugas KPPS.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan salah satu badan adhoc KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota KPPS diberikan beberapa fasilitas dari negara. Salah satunya adalah honor atau gaji. Dilansir dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, gaji anggota dan ketua KPPS pada pemilu 2024 mengalami kenaikan. Di tahun ini gaji ketua KPPU 2024 mencapai angka Rp 1.200.000 sementara untuk anggota mencapai angka Rp 1.100.000.

Petugas KPPS juga akan mendapatkan tunjangan pulsa untuk kebutuhan komunikasi serta perlindungan. Selain itu, ada juga satuan biaya perlindungan untuk melindungi para petugas badan ad hoc Pemilu 2024, termasuk KPPS yaitu:

Santunan bagi yang meninggal dunia sebesar Rp 36.000.000 per orang.Santunan untuk yang cacat permanen sebesar Rp 3.800.000 per orang.Santunan untuk luka berat sebesar Rp 16.500.000 per orang.Santunan untuk luka sedang sebesar Rp 8.250.000 per orang.Bantuan biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000 per orang, juga diberikan sebagai perlindungan bagi anggota KPPS jika terjadi kecelakaan selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa setiap petugas KPPS juga berhak atas fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.

“Presiden menginstruksikan akan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu jenis ketenagakerjaan yang diinstruksikan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan itu disebutkan adalah penyelenggara pemilu. Bebannya kepada APBD atau anggaran daerah,” ucapnya.

Hasyim mengeklaim, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). KPU provinsi, kabupaten, dan kota juga disebut telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya informasi terkait fasilitas berupa liburan ke luar negeri menggunakan kapal pesiar yang akan diberikan kepada petugas KPPS Pemilu 2024. Oleh karena itu, unggahan ini dapat dikategorikan sebagai konten satire/parodi.

Faktanya, tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa akan ada kegiatan liburan ke luar negeri bagi petugas KPPS menggunakan kapal pesiar.

Penelusuran Tim Cek Fakta menelusuri informasi soal surat suara sudah tercoblos di Sampang, Jawa Timur sebelum pemungutan suara Pemilu 2024. Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur menyebut bahwa informasi tersebut tidak benar.

Komisioner KPUD Jawa Timur, Miftahur Rozak memastikan, tidak ada surat suara yang tercoblos di Sampang sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 digelar.

"Jadi teman-teman di KPU Sampang tadi pagi sudah berikan rilis fakta sebenarnya di TPS 21 di Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Ini tidak benar dilakukan proses pencoblosan (surat suara) tadi malam," kata Miftahur kepada wartawan, Rabu (14/2/2024).

Miftahur menjelaskan, peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ia menuturkan, sebagian warga Desa Gunung Kesan kaget karena petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) pada Selasa 13 Februari 2024 malam.

"Fakta yang ada adalah sebagian masyarakat kaget atas beberapa KPPS mendirikan TPS, itu disangka melakukan pencoblosan. Miskomunikasi," tutur Miftahur.

Lebih lanjut, Humas Polres Sampang Dua Dedy Deli mengatakan, peristiwa itu terjadi di salah satu rumah petugas KPPS Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, pada Selasa, 13 Februari 2024, malam.

Ia menjelaskan, bahwa kericuhan tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman antara petugas KPPS dengan warga mengenai tidak diterimanya surat undangan pencoblosan. Dedy membantah pemicunya adalah tidak terbaginya surat suara dan sudah tercoblos, seperti narasi yang mengiringi sebaran video itu.

Dia menegaskan, saat ini suasana di desa tersebut sudah kondusif, setelah mediasi berjalan lancar. Pemungutan suara di TPS yang semula ribut juga berlangsung. "Proses pemungutan suara masih berjalan dan teman-teman BKO Brimob masih mengamankan di lokasi," kata Dedy kepada wartawan.

Informasi yang diklaim surat suara sudah tercoblos di Sampang, Jawa Timur sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 merupakan informasi keliru. Video klaim video surat suara di Sampang telah diklarfikasi.

Humas Polres Sampang Dua Dedy Deli mengatakan, peristiwa itu terjadi di salah satu rumah petugas KPPS Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, pada Selasa, 13 Februari 2024, malam.