Video MBS identik dengan video yang diunggah kanal YouTube Fox News, 29 Oktober 2017.

MBS menjadi salah satu pembicara dalam konferensi Future Investment Initiative yang diadakan di Riyadh, Arab Saudi.

Ia tidak bicara mengenai ketidakpedulian dengan Palestina. MBC bicara tentang upaya mengalihkan ideologi ekstremis menjadi Islam yang lebih moderat.

Ia ingin Arab Saudi berdampingan baik dengan negara lain, terutama dalam sektor ekonomi.

Pernyataan MBS dalam konferensi tersebut juga dikutip oleh CNN.

"Kami ingin menjalani kehidupan normal, kehidupan di mana agama dan tradisi kami diwujudkan dalam toleransi, sehingga kami hidup berdampingan dengan dunia dan menjadi bagian dari perkembangan dunia," kata dia.

Terkait sikap MBS terhadap konflik Israel dan Palestina, putra mahkota kerajaan Arab Saudi menyiratkan membela Palestina.

Dikutip dari Middle East Eye, Jumat (27/9/2024), sempat ada laporan bahwa MBS mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dia secara pribadi tidak peduli dengan apa yang dia sebut sebagai "masalah Palestina".

Namun, Arab Saudi membantah laporan tersebut.

Di hadapan publik, MBS menyatakan bahwa Arab Saudi tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel, tanpa berdirinya negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

"Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata MBS pada pidato tahunan di hadapan Dewan Syura di Riyadh.

Sejauh ini, tidak ditemukan aturan atau rilis resmi mengenai larangan doa bagi Palestina di Arab Saudi.

Video menampilkan MBS diambil dari konferensi Future Investment Initiative pada 2017 disebarkan dengan konteks keliru.

MBS bicara mengenai perubahan Arab Saudi ke Islam moderat. Namun narasi di media sosial mengaitkannya dengan larangan doa untuk Palestina di Arab Saudi.

Faktanya, tidak ada larangan semacam itu di Arab Saudi.

Ahir-akhir ini video yang menampilkan tindak kekerasan beredar di berbagai media sosial. Salah satunya di Youtube Short. Video itu menampilkan kawanan begal merampas motor korban dengan menggunakan sajam pada waktu malam hari. Pada video menarasikan kejadian terjadi pada 26 September 2024 di Jalan Sendang Mulyo Meteseh, Semarang pada pukul 20.17.

Saat dilakukan penelusuran, video itu terjadi di Jalan Raya Purwakarta KM 7, Kp. Muara Cipada, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kab Bandung Barat pada 17 September 2024. Dilansir dari Tribatanews Polda Jawa Barat, polisi mengamankan 5 pelaku. Menurut laporan Kapolres Cimahi pelaku merupakan warga Kabupaten Cianjur, namun beraksi di wilayah Bandung Barat.

Polrestabes Kota Semarang memastikan video pembegalan di Jalan Sendang Mulyo Semarang tidak benar. Pihak Polrestabes Semarang memberikan penjelasan pada akun Instagram @humas_polrestabessmg. Dalam narasi unggahan tersebut Polrestabes mengimbau warga menyaring informasi dan selalu mengkroscek kebenaran informasi yang di dapat.

“Kepada seluruh warga kota semarang jika melihat atau mengetahui
1. ada warga yang membawa/menyimpan senjata tajam sarana tawuran
2. Remaja pesta miras meresahkan atau indikasi mau tawuran
3. Adanya gerombolan gangster maupun kelompok balap liar
segera laporkan ke aplikasi LIBAS atau hub 110” tulis keterangan unggahan di akun Instagram Polrestabes Semarang.

BUKAN DI SEMARANG. Video tersebut terjadi di Jalan Raya Purwakarta KM 7, Kabupaten Bandung Barat pada 17 September 2024.

Artikel disadur dari akun resmi Dinas PUPR Aceh Tenggara.
Beredar akun WhatsApp mengatasnamakan Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara Sadli Desky. Nomor yang digunakan yaitu 0822 7629 0210 memasang nama dan foto profil Sadli Desky berseragam dinas coklat.

Dinas PUPR Aceh Tenggara menyatakan akun WhatsApp yang beredar bukan milik Bapak Sadli. Pada akun Facebook resmi Dinas PUPR Aceh Tenggara memposting beberapa tangkapan layar percakapan akun tiruan tersebut. Pihaknya meminta masyarakat tidak menanggapi karena dipastikan upaya penipuan.

“PEMBERITAHUAN

Jika ada yang mengatasnamakan Bpk. SADLI, ST (Kadis PUPR) meminta sejumlah uang terkait kegiatan atau pengusulan proyek pada Dinas PUPR Kab. Aceh Tenggara, Mohon untuk tidak ditanggapi, karena ini adalah PENIPUAN dan nomor HP/WA tersebut bukan milik Bpk.SADLI, ST.

Terimakasih"

Dinas PUPR Aceh Tenggara menyatakan nomor 0822 76290210 bukan milik Bapa Sadli.

Akun Youtube Garis Politik mengunggah sebuah video dengan klaim bahwa Jokowi merupakan dalang kasus korupsi timah dengan total kerugian negara hingga 300 triliun

Setelah dilakukan penelusuran, gambar thumbnail yang ditampilkan merupakan hasil manipulasi dari gabungan beberapa gambar yang berbeda. Saat ditelusuri menggunakan google lens, ditemukan bahwa foto thumbnail merupakan foto pengumuman tersangka kasus minyak goreng oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kemudian digabung foto Kejagung saat umumkan tersangka kasus korupsi Tol Jakarta-Cikampek.

Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ada informasi bahwa Jokowi merupakan dalang kasus korupsi Timah 300T. Cuplikan video yang ditampilkan juga tidak mendukung klaim video.

Narator hanya membacakan narasi dari mediaindonesia.com berjudul “Anggota DPR Minta Jaksa Berani Panggil Jokowi Terkait Kasus Korupsi Timah”. Artikel tersebut membahas mengenai anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Jaksa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara Rp 300 triliun. Karena menurutnya pengadilan harus memanggil Jokowi untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Namun hingga sekarang tidak ditemukan bukti bahwa Jokowi dipanggil oleh Kejagung untuk memberikan keterangan terkait kasus korupsi timah tersebut.

Terkait kasus korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, Kejaksaan Agung (Kejagung) pun telah menetapkan 22 tersangka. Satu diantaranya yaitu Harvey Moeis yang merupakan suami artis Sandra Dewi. Berdasarkan hal tersebut, unggahan dengan klaim di atas merupakan konten yang dimanipulasi.
.

Faktanya tidak ada bukti terkait hal tersebut. Dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, telah ditetapkan 1 tersangka perintangan penyidikan dan 22 tersangka pokok perkara.