Isu reshuffle kabinet kembali mencuat, kali ini isu tersebut datang dari sebuah foto yang diduga merupakan surat dari Kementerian Sekretariat Negara RI yang berisi daftar nama 13 menteri Kabinet Jokowi yang akan diganti. Dari 13 menteri yang direshuffle di foto tersebut, terdapat 4 menteri dari PDIP yang dicopot oleh Presiden Jokowi.

Namun foto tersebut ternyata tidak benar, hal ini langsung diklarifikasi oleh pihak Kementerian Sekretariat Negara RI. Dilansir dari merdeka.com Mensesneg, Pratikno memastikan salinan surat berisi daftar menteri yang direshuffle itu hoaks. Pratikno menegaskan, belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat. Kabar tersebut menjadi bukti hoaks perlu diwaspadai.

Pihak Kementerian Sekretariat Negara juga sudah mengunggah klarifikasi di Instagram resmi mereka @kemensetneg.ri berupa postingan feed yang menyanggah kebenaran dari isu yang telah beredar tersebut.

Surat reshuffle kabinet tersebut tidak benar, hal ini langsung dibantah oleh pihak Kementerian Sekretariat Negara RI.

Pada 21 November 2023 lalu muncul unggahan video di Youtube memberikan sebuah klaim pada judul jika Jakarta tenggelam akibat dari terjangan tsunami.

Video diawali dengan narator yang memaparkan potongan penjelasan dari seorang prakirawan bernama Deas Achmad Rivai mengenai pola angin di wilayah Indonesia utara dan selatan, penjelasan tersebut disampaikan pada 13 November 2023 di detik.com/jateng.

"Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Selatan-Barat dengan kecepatan angin berkisar 4-15 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian Selatan umumnya bergerak dari Timur-Selatan dengan kecepatan 6-20 knot. Kecepatan angin terpantau di Perairan selatan Banten, Laut Bali, Perairan Manokwari, dan Perairan Biak"

Kemudian isi dari video tersebut dilanjutkan dengan membacakan ulang sebuah artikel yang diunggah pada 14 Desember 2022 lalu oleh jpnn.com dengan judul “Peringatan Dini, Gelombang Tinggi 6 Meter Berpotensi Melanda Wilayah Ini”.

Dalam artikel tersebut sendiri hanya menjelaskan jika BMKG memberikan informasi tentang peringatan dini potensi gelombang tinggi antara satu hingga enam meter di wilayah pesisir perairan Indonesia pada 14 sampai 15 Desember 2022. Bahkan tidak dijelaskan juga jika salah satu titik pesisir yang berpotensi terdapat gelombang air tinggi adalah Jakarta.

Dari dua artikel yang disampaikan tersebut, tidak ada satu kalimat yang membahas mengenai tenggelamnya Jakarta akibat dari tsunami.

Isi video tersebut hanya membahas dua artikel yang keduanya tidak memuat sebuah informasi yang membenarkan tentang kejadian tsunami yang menenggelamkan Jakarta.

Beredar di Facebook sebuah video yang menampilkan judul menarasikan Mahfud MD mengamuk di Istana Negara terkait adanya kecurangan dalam pemilu 2024.

Namun, saat disimak isi dari video tersebut narator hanya mengulas sebuah artikel Republika.co.id yang berjudul “Soal Pemilu, Mahfud MD: Sesuatu yang Diperoleh tak Baik, tak akan Beri Berkah”

Dalam artikel tersebut membahas mengenai Mahfud MD yang mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan berbagai laporan soal dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Mahfud MD juga meminta masyarakat yang bergabung dengan kontestan pemilu agar tertib dalam memproduksi informasi, termasuk dengan tidak memproduksi berita bohong atau hoaks.

Hingga akhir video tidak dijelaskan tentang benar adanya peristiwa Mahfud MD yang mengamuk di Istana karena kecurangan dalam pemilu, Mahfud MD hanya memberikan statement mengenai banyaknya laporan yang ia terima terkait dengan kecurangan pemilu.

Hingga akhir video tidak dijelaskan tentang benar adanya peristiwa Mahfud MD yang mengamuk di Istana karena kecurangan dalam pemilu, Mahfud MD hanya memberikan statement mengenai banyaknya laporan yang ia terima terkait dengan kecurangan pemilu.

Penelusuran Fakta

Penelusuran Cek Fakta TIMES Indonesia, poster tersebut bukan berasal dari Bawaslu. poster infografis serupa pernah muncul pada tahun 2020.

Melansir keterangan dari Bawaslu Kepulauan Riau, poster berlogo Bawaslu dengan kata-kata yang sama pernah beredar saat menjelang Pilkada Serentak 2020. 

Bawaslu Kepri menegaskan poster yang mencatut nama Bawaslu tersebut palsu/hoaks.

poster dengan informasi serupa juga beredar di Boyolali, Jawa Tengah, seperti diberitakan oleh media Solopos.com dalam artikelnya berjudul "Poster Larangan Politik Praktis ASN Beredar di Boyolali, Bukan dari Bawaslu".

Dalam artikel tersebut, Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, mengungkapkan Bawaslu tidak pernah membuat poster tersebut. Ia mengatakan isinya memang terkait anjuran netralitas, akan tetapi yang memproduksi bukan dari Bawaslu.

“Kami sudah konfirmasi berjenjang sampai ke atas. Kalau isinya dianggap relevan dengan undang-undang ya silakan tapi jangan mengatasnamakan Bawaslu. Juga jangan memasang logo Bawaslu,” kata dia saat ditemui di kantornya, Selasa (21/11/2023).

Widodo mengatakan dalam isi poster tersebut ada yang relevan dan tidak relevan. Ia mencontohkan untuk ketua RT/RW memang dilarang terlibat politik praktis, salah satunya kampanye.

Sejumlah media juga memberitakan isu serupa, seperti Harian Banten yang memuat pernyataan Bawaslu Cilegon yang tegas menyatakan poster infografis yang tersebar di medsos itu hoaks dan bukan imbauan yang dibuat oleh Bawaslu.

Kesimpulan

Hasil penelusuran Cek Fakta TIMES Indonesia, poster berlogo Bawaslu tersebut bukan dikeluarkan oleh Bawaslu. Poster tersebut juga pernah beredar pada 2020. Jadi, merupakan hoaks lama yang kembali muncul. Informasi yang beredar ini merupakan konten palsu atau fabricated content.