Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait melalui sejumlah media kredibel. Hasilnya, pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai untuk UMKM atau BLT UMKM per bulan Oktober hingga Desember 2022 senilai Rp 1,2 juta. Calon penerima dapat mengecek melalui tautan eform.bri.co.id. Untuk bansos 2024 informasinya dapat dicek melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. 

Tautan yang disematkan melalui keterangan pada poster di atas bukanlah situs resmi. Jika di-klik akan mengarah pada sebuah situs yang berbahaya.



Berdasarkan arsip berita Tempo, BLT UMKM senilai Rp 1,2 juta ini diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang memenuhi syarat. BLT digelontorkan untuk membantu permodalan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini juga sebagai langkah pemerintah mengantisipasi dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Untuk memperolehnya, penerima bansos tersebut perlu memiliki usaha yang jelas untuk bisa mendapatkan bantuan ini. Karena BLT UMKM ini berbeda dengan bantuan subsidi lainnya, maka pelaku usaha perlu berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mendapatkannya.

Dikutip dari Detik.com, para calon penerima dapat segera mengecek apakah termasuk penerima bantuan ini atau tidak melalui tautan eform.bri.co.id. Untuk mendapatkan bantuan ini syaratnya adalah sebagai berikut:

Cara Daftar BLT UMKM eform.bri.co.id : 

Dilansir dari Viva.co.id, untuk tahun 2024, BLT sebesar Rp 2,4 juta bisa didapatkan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan ini bukan dari program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang harus daftar lewat e-form BRI, tapi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2024.

BPNT 2024 adalah program yang memberikan bantuan pangan sebesar Rp 200 ribu per bulan selama 12 bulan kepada keluarga miskin dan rentan miskin. Totalnya bisa mencapai Rp 2,4 juta per tahun.



Bantuan sosial (Bansos) di tahun 2024 bisa dicek melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk melihat apakah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi penerima manfaat (PM) bisa di cek ke situs cekbansos.kemensos.go.id.

"Jenis-jenis Bansos Kemensos yakni, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Beras 10 Kg dan BLT Mitigasi Risiko Pangan," dikutip dari laman cnbcindonesia.com.

Berdasarkan verifikasi Tempo, poster disertai klaim syarat dan tautan pendaftaran BLT UMKM 2022 adalah keliru. 

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai untuk UMKM atau BLT UMKM per bulan Oktober hingga Desember 2022 senilai Rp 1,2 juta. Calon penerima dapat mengecek apakah termasuk penerima bantuan ini atau tidak melalui tautan eform.bri.co.id. Untuk bansos 2024 informasinya dapat dicek melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. 

Beredar sebuah video pendek di media sosial Facebook, dari sebuah akun bernama Penipu Curang. Akun ini mengunggah sebuah video, yang diklaim sebagai video kubu Prabowo yang sedang mengamuk, usai Puan memutuskan untuk menyetujui hak angket. Di dalam video tersebut, tampak terjadi kerusuhan yang cukup panas antara anggota dewan yang ada di dalam ruangan rapat DPR RI. Lalu apakah benar video tersebut adalah kerusuhan yang diakibatkan kubu Prabowo usai Puan setujui hak angket?

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai video ini, ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa klaim di dalam video tersebut adalah salah.
Melansir dari artikel Kompas.com, video tersebut tampak serupa dengan video yang diunggah pada kana Youtube BeritaSatu pada 2 Oktober 2014 lalu dengan judul, "Ricuh Sidang Paripurna, Anggota DPR RI Nyaris Baku Hantam".

Diketahui bahwa kericuhan tersebut terjadi pada sidang paripurna perdana DPR RI periode 2014-2019, yang berlangsung Rabu, 1 Oktober 2014 malam hingga Kamis 2 Oktober 2014 dini hari di Ruang Sidang Paripurna Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda penetapan pimpinan DPR RI 2014-2019 diwarnai interupsi. Saat rapat awal konsultasi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Demokrat mengusulkan agar paripurna pemilihan pimpinan DPR ditunda. Usulan tersebut disetujui oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla di Pilpres 2014, yakni PDI-P, PKB, HANURA, dan Nasdem. Namun empat partai lain, yakni Gerindra, PKS, PAN dan Golkar mengusulkan pemilihan dilakukan sesuai jadwal pada 1 Oktober 2014.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyebut bahwa video tersebut adalah video kericuhan yang disebabkan kubu Prabowo karena Puan setujui hak angket, merupakan informasi yang salah dan termasuk pada kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, video tersebut adalah milik kanal Youtube BeritaSatu yang berjudul "Ricuh Sidang Paripurna, Anggota DPR RI Nyaris Baku Hantam". Video aslinya diunggah pada 2 Oktober 2014.

Beredar unggahan di media sosial Tiktok yang mengklaim biji alpukat dan cairan yang mengandung alkohol 70 persen bisa menjadi obat oles anti nyeri di lutut dan punggung.

Dalam video yang berdurasi 1 menit 7 detik itu dijelaskan bagaimana cara membuat obat nyeri sendi dari biji alpukat dan cairan alkohol. Disebutkan juga bahwa obat nyeri sendi tersebut bisa menggantikan obat anti nyeri yang dijual di pasaran.

Faktanya, dilansir dari tempo.com, klaim tersebut adalah tidak benar. Peneliti bioteknologi di Poznan University of Medical Science, Polandia, Anastasia Hermosaningtyas, mengatakan belum ada penelitian yang membuktikan pengaplikasian rendaman biji alpukat dan cairan beralkohol dapat menjadi pereda nyeri sendi.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang mengatakan biji alpukat dan cairan beralkohol 70 persen bisa menjadi obat oles untuk nyeri sendi di lutut dan punggung adalah tidak benar. Selain itu ‘dokter’ yang memberikan informasi di video tersebut bukan merupakan dokter sungguhan, melainkan hanya merupakan karakter yang dibuat dengan teknologi AI.

Video yang mengklaim rendaman biji alpukat dan cairan yang mengandung alkohol 70 persen bisa menjadi obat oles anti nyeri di lutut dan punggung adalah salah. Faktanya belum ada penelitian yang membuktikan pengaplikasian rendaman biji alpukat dan cairan beralkohol dapat menjadi pereda nyeri sendi.

Beredar narasi di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Jepang melarang penyuntikan vaksin Covid-19 berbasis mRNA. Pelarangan tersebut berkaitan dengan angka kematian mendadak yang meningkat di Jepang sejak 2021.

Dilansir dari Reuters.com, Jepang memang pernah menangguhkan penggunaan 1,63 dosis vaksin Covid-19 berbasis mRNA yang diproduksi Moderna pada Agustus 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya dugaan terjadinya kontaminasi pada botol vaksin.

Seusai masalah dugaan kontaminasi teratasi, Jepang tetap melanjutkan program vaksinasi. Melansir dari Reuters.com, pada 19 Oktober 2023, Jepang kembali membeli 1 juta dosis vaksin Covid-19 mRNA dari Moderna.

Hingga Maret 2024, Jepang tetap memberikan vaksin Covid-19 secara gratis. Namun, Kementerian Kesehatan Jepang akan mulai menerapkan vaksinasi berbayar pada April 2024 mendatang. Sejauh ini tidak ada keputusan dari pemerintah Jepang untuk menghentikan vaksinasi Covid-19

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang mengatakan Jepang akan menghentikan vaksinasi Covid-19 berbasis mRNA adalah tidak benar. Faktanya, program vaksinasi Covid-19 di Jepang terus berjalan, namun mulai berbayar mulai April 2024.

Narasi yang mengklaim bahwa Jepang melarang penyuntikan vaksin Covid-19 berbasis mRNA adalah tidak benar. Faktanya program vaksinasi Covid-19 di Jepang terus berjalan, namun mulai berbayar mulai April 2024.