Tidak ada pernyataan atau informasi dalam video soal Gibran mengamuk. Narator hanya membacakan sejumlah artikel berita media daring.

Pertama, artikel dari Viva, 21 Februari 2024, mengenai pendapat Adian terkait kejanggalan proses Pemilu 2024.

Salah satu kejanggalan yang disinggung Adian yakni, penggelembungan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Narator juga membacakan artikel CNN berisi pendapat Adian soal opsi hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Terkait kecurangan, Gibran pernah mengatakan bahwa ia juga mengantongi sejumlah bukti kecurangan.

Dilansir Kompas.com, ia mempersilakan kubu lawan untuk melaporkan dugaan kecurangan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Gibran mengatakan, akan menampung setiap kritik, termasuk penggunaan hak angket sebagai bahan evaluasi dan masukan.

"Masalah hak angket, segala kritikan, evaluasi, demo atau surat terbuka kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan dan lain-lain. Matur nuwun (terima kasih)," kata Gibran, pada Rabu (21/2/2024), dikutip dari Kompas.com.

Narasi soal Gibran mengamuk karena Adian mengungkap bukti kecurangan Pemilu 2024 merupakan hoaks.

Judul video tidak sesuai dengan isinya. Narator hanya membacakan artikel soal pendapat Adian seputar dugaan kecurangan Pemilu 2024 dan hak angket.

Gibran mempersilakan kubu lawan untuk mengajukan gugatan jika ditemukan bukti kecurangan. Terkait hak angket, Gibran menganggapnya sebagai bahan evaluasi dan masukan.

Setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan berita di kanal YouTube Metro TV ini, yang diunggah pada Rabu (28/2/2024).

Metro TV memberitakan soal pemberhentian petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur.

Dua penyelenggara pemilu diberhentikan setelah mengaku melakukan penggelembungan suara calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, video pengakuan Ketua PPK Kertosono Muh Alwy Baroya dan anggota Panwascam Moch Muchsin beredar di media sosial sejak Februari lalu.

Mereka mengaku menggelembungkan suara caleg DPRD dari Partai Golkar di Dapil III Nganjuk, Nisa Aprilia.

Dugaaan kecurangan pemilu ini terungkap saat proses rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, pada Jumat (23/2/2024) malam.

Alwy dan Muchsin sempat mengaku melakukan penggelembungan suara karena diperintah oleh tim kampanye Nisa. Kemudian, polisi membawa mereka ke Kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

KPU Nganjuk pun memberhentikan sementara Alwy dan empat anggota PPK Kertosono lainnya, yakni Huda, Lukman, Bagas, dan Muchlis. Mereka diberhentikan sampai proses hukum di Bawaslu Kabupaten Nganjuk tuntas.

Kesimpulan

Narasi soal pengakuan anggota KPPS di Jawa Timur menggelembungkan suara pasangan calon nomor nomor urut 2 adalah hoaks.

Video pengakuan Ketua PPK dan anggota Panwascam Kertosono disebarkan dengan narasi keliru.

Mereka mengaku menggelembungan suara caleg DPRD dari Partai Golkar di Dapil III Nganjuk, Nisa Aprilia.

Dugaaan kecurangan pemilu ini terungkap saat proses rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, pada Jumat (23/2/2024) malam.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video itu dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens.

Hasilnya, klip itu adalah potongan dari video YouTube tvOneNews, 24 September 2019, yang memberitakan unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR.

Dalam video itu, polisi menghalau massa dengan water cannon. Pengunjuk rasa berupaya memasuki Gedung DPR.

Diberitakan Kompas.com, mahasiswa dari berbagai universitas menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, pada Selasa (24/9/2019).

Mereka menuntut DPR membatalkan pengesahan UU KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). 

Kericuhan terjadi sekitar pukul 16.42 WIB, berawal dari upaya mahasiswa menerobos ke dalam Gedung DPR.

Polisi yang berjaga di balik pagar langsung mengerahkan mobil water cannon dan menyemprotkan air ke arah mahasiswa.

Kemudian, polisi menembakkan gas air mata berkali-kali dan membuat mahasiswa berhamburan menghindar.

Adapun isu hak angket tengah menguat. DPR didorong menggulirkan hak angket agar dugaan kecurangan Pemilu 2024 bisa dibuka ke publik.

Diberitakan Kompas.com, massa yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Demokrasi menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/3/2024).

Mereka menuntut DPR segera menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Demonstrasi ini berbarengan dengan rapat paripurna pertama pembukaan masa sidang DPR usai Pemilu 2024.

Video unjuk rasa mahasiswa menuntut pembatalan pengesahan UU KPK dan RKUHP di DPR, pada 24 September 2019, disebarkan dengan narasi yang keliru.

Demonstrasi itu tidak terkait tuntutan agar DPR menggunakan hak angket untuk membongkar kecurangan pada Pemilu 2024.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, konten tersebut identik dengan video di kanal YouTube Pikiran Rakyat ini.

Dalam video itu, Anies dan Muhaimin mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapatkan gelar jenderal kehormatan dari Presiden Joko Widodo.

Dikutip dari Kompas.id, Presiden Jokowi memberikan gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, pada Rabu (28/2/2024).

Menurut Jokowi, gelar itu diberikan karena Prabowo dianggap memberikan kontribusi yang luar biasa pada kemajuan TNI dan negara.

Jenderal kehormatan merupakan pangkat istimewa yang diberikan kepada perwira tinggi TNI AD yang dianggap memiliki prestasi luar biasa serta berjasa besar bagi bangsa dan negara.

Sementara, sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari mengatakan, penetapan rekapitulasi suara Pemilu 2024 dilakukan paling lambat 20 Maret 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hasil pemilu ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara.

Video Anies dan Muhaimin mengucapkan selamat kepada Prabowo yang menerima gelar jenderal kehormatan disebarkan dengan narasi keliru.

Ucapan selamat dari Anies dan Muhaimin tidak terkait Pilpres 2024. KPU belum menetapkan hasil penghitungan perolehan suara.