Berdasarkan hasil penelusuran, video Gibra Rakabuming Raka yang diduga mengatakan akan mundur dari cawapres adalah tidak benar.

Video tersebut merupakan potongan dari unggahan YouTube “Tribun MedanTV”. Dalam keterangan pada video tersebut, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sedang membacakan pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo di Rapat Paripurna DPRD Surakarta pada 17 Juli 2024.

Namun video tersebut justru diedit oleh oknum tak bertanggung jawab dengan cara dipotong pada bagian kalimat tertentu, sehingga seolah-olah Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi Wakil Presiden terpilih mundur dari jabatan.

Dengan demikian, video tersebut adalah tidak benar, sehingga masuk dalam kategori konten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Arief Putra Ramadhan.

Video tersebut merupakan potongan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang sedang membacakan pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo di Rapat Paripurna DPRD Surakarta pada 17 Juli 2024.

Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut sudah pernah beredar pada tahun 2022, dan termasuk hoaks lama yang muncul kembali.

Kejadian tersebut terjadi saat petugas gabungan tengah melakukan penertiban bangunan yang berada di tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Jepara.

Dilansir dari detik.com, Abdul Khalim selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Jepara menjelaskan terdapat seorang warga asal Pasuruan Jawa Timur yang mengklaim tanah tersebut miliknya dan mendirikan bangunan tanpa ada persetujuan bangunan gedung (PBG) di unit 5 dan 6 akses menuju PLTU Jepara.

Dia menerangkan kala itu terjadi adu mulut antara Camat Kembang dengan warga yang bernama Agus. Menurutnya Camat Kembang kala itu berniat meredam warga lainnya agar tidak terprovokasi.

“Sehingga perlu ditertibkan. Ketika itu bertemu dengan saudara Agus dan bersitegang Pak Camat di sana. Tapi konteks Pak Camat bukan dengan warga ya, pas saat itu aksinya seperti itu. Pak Camat sebagai kepala wilayah di sana agar merendam masyarakat agar tidak ikut-ikut menertibkan itu,” terang dia.

Sebelumnya artikel tersebut sudah diklarifikasi pada laman Turnbackhoaks.id pada Oktober 2022, dengan judul [SALAH] Keributan antara camat dan warga pemilik tanah. Sehingga informasi tersebut masuk dalam kategori konteks yang salah.

Hasil periksa fakta Arief Putra Ramadhan.

Video tersebut termasuk hoaks lama pada tahun 2022 dan muncul kembali.

Berdasarkan hasil penelusuran pada laman website resmi milik RSUD Jombang, pihaknya membantah adanya pembukaan lowongan sebagai perawat untuk RSUD Jombang.

Pihak RSUD Jombang sangat menyayangkan adanya penyebaran informasi palsu mengenai lowongan perawat RSUD Jombang. Tindakan ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga dapat merugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

RSUD Jombang tidak pernah mengeluarkan pengumuman rekrutmen melalui saluran tidak resmi. Segala pengumuman resmi terkait rekrutmen tenaga kesehatan di RSUD Jombang akan disampaikan melalui kanal resmi, antara lain:

Website resmi RSUD Jombang: rsudjombang.jombangkab.go.id
Media sosial resmi RSUD Jombang:
– Facebook @rsudkabjombang
– Instagram @rsudkabjombang
– Tiktok @rsudkabjombang
– Twitter @rsudkabjombang
– Youtube @rsudkabjombang

Dengan demikian, informasi tersebut masuk dalam kategori konten palsu.

Hasil periksa fakta Arief Putra Ramadhan.

RSUD Jombang tidak pernah mengeluarkan pengumuman rekrutmen melalui saluran tidak resmi. Segala pengumuman resmi terkait rekrutmen tenaga kesehatan di RSUD Jombang akan disampaikan melalui kanal resmi

Berdasarkan penelusuran fakta Suara.com, tidak ditemukan bukti yang valid terkait perampasan harta milik Jokowi.

Melansir RM.id, foto dalam thumbnail tersebut merupakan foto saat Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers, menunjukkan barang bukti OTT Kemenpora di Gedung KPK, Jakarta (19 Desember 2024).

Dengan demikian tidak ada hubungannya dengan perampasan harta milik Presiden Jokowi.

Video berdurasi 6 menit 23 detik tersebut juga sama sekali tidak menyebutkan perampasan harta oleh KPK. Unggahan tersebut hanya membahas mengenai beberapa kerusakan yang terjadi pada era Jokowi. Salah satunya kebijakan ekspor sedimen laut yang telah disetujui Presiden Jokowi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa narasi yang menyebut KPK telah merampas harta Jokowi tidaklah benar. Unggahan dengan klaim di atas adalah konten palsu atau konten yang dimanipulasi.