• (GFD-2024-16057) [SALAH] China Komunis XI JIN Ping menagih hutang ke Indonesia, JKW membangun IKN hanya untuk rakyat Komunis Tiongkok

    Sumber: whatsapp.com
    Tanggal publish: 14/02/2024

    Berita

    Beredar sebuah pesan berantai dalam bentuk video di WhatsApp dengan narasi yang menyatakan bahwa China Komunis XI JIN Ping menagih hutang ke Indonesia, dan IKN hanya untuk rakyat Komunis Tiongkok, setelah tahu nama Anies Rasyid Baswedan mendunia.

    NARASI:
    Kenapa televisi lokal kok pada Bungkam ..???Justru televisi luar yg peduli terhadap Indonesia. Akhirnya China Komunis XI JIN Ping menagih hutang ke Indonesia setelah tahu nama Anies Rasyid Baswedan mendunia China menagih mau dibayar dengan uang atau 200 juta rakyat Tiongkok Komunis menetap secara permanen di Indonesia terutama di Kalimantan, akhirnya kebohongan pasti terbongkar JKW membangun IKN hanya untuk rakyat Komunis Tiongkok, dan kebenaran pasti muncul di permukaan
    Indonesia telah porak poranda secara paripurna saat ini, Indonesia dalam bahaya yang dilakukan oleh Rezim
    Allah SWT telah membuka satu demi satu

    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan hasil penelusuran, pesan berantai tersebut merupakan hoaks lama yang bersemi kembali. Kabar tersebut muncul pertama pada tahun 2022.

    Dilansir dari Liputan6.com, setelah dilakukan periksa fakta, klaim video tersebut identik dengan video berjudul “Gravitas: 165 countries owe at least $385 billion to China” yang diunggah akun YouTube resmi WION, pada 20 Oktober 2021. Dalam video tersebut pembawa berita WION, Palki Sharma menyebutkan narasi yang sama.

    Artikel serupa juga pernah diunggah di laman Turnbackhoax.id pada Juni 2023, dengan judul [SALAH] Cina Tagih Hutang Mau Dibayar Dengan Uang Atau 200 Juta Rakyat Tiongkok Komunis Menetap Secara Permanen di Indonesia.

    Video tersebut mengulas tentang jebakan hutang China yang menguras uang peminjamnya karena biaya proyek yang meningkat di luar kesepakatan, salah satunya adalah proyek kereta cepat yang didanai Cina.

    Dengan demikian, informasi hoaks lama bersemi kembali tersebut masuk dalam kategori konten menyesatkan.

    Kesimpulan

    Hoaks lama bersemi kembali, Palki Sharma selaku pembawa berita WION menyebutkan narasi yang sama, namun berita tersebut mengulas tentang jebakan hutang China yang menguras uang peminjamnya karena biaya proyek yang meningkat di luar kesepakatan, salah satunya adalah proyek kereta cepat yang didanai Cina.

    Rujukan

  • (GFD-2024-16056) [SALAH] Gambar Anies Masuk Semua Agama, Termasuk Dibaptis dengan Nama Yohanes

    Sumber: Facebook.com
    Tanggal publish: 17/02/2024

    Berita

    “Perlu di pilih ga yg kaya gini…silakan di renungi…semua aliran agama ssh si masuki,termasuk di baptis yg namanya di ganti menjadi YOHANES…”

    Hasil Cek Fakta

    Akun Facebook peserta anonim mengunggah gambar Anies yang sedang di kelenteng. Postingan tersebut diunggah pada 26 Januari 2024 pukul 19.19 dalam grup Jokowi 3 periode. Postingan tersebut disertai caption yang mengklaim semua aliran agama sudah dimasuki termasuk dibaptis dan namanya diganti menjadi Yohanes.

    Setelah ditelusuri dan menggunakan kata kunci Anies berdoa di kelenteng ditemukan artikel yang membantah klaim tersebut. Melansir dari turnbackhoax.id gambar tersebut adalah Anies yang sedang memasang dupa di Vihara Dharma Jaya Toasebio Jakarta Barat pada Minggu, 5 September 2021. Saat itu Anies yang masih menjadi Gubernur berkunjung ke vihara sebagai bentuk apresiasi Pemprov DKI Jakarta, karena pengurus vihara selama ini kerap membantu dalam menyukseskan vaksinasi di Jakarta bukan untuk bersembahyang. Adapan ritual agama di vihara tersebut terdapat 3 unsur yaitu pembakaran dupa, kertas emas dan lilin. Menurut penuturan tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma menegaskan bahwa Anies tidak melakukan ketiga hal tersebut.

    Klaim Anies dibaptis juga tidak benar, tokoh msyarakat Kristen DKI Jakarta, Pendeta Shephard Supit menegaskan pemberian nama Yohanes bukan nama baptis nama tersebut bersifat penghargaan dan rasa persaudaraan. Pemberian nama baptis harus melalui ritual baptis di gereja.

    Dengan demikian postingan pada Facebook tidak benar. Gambar yang diunggah merupakan gambar Anies saat berkunjung di Vihara Dharma Jaya Toasebio bentuk apresiasi Pemprov DKI Jakarta, karena pengurus vihara selama ini kerap membantu dalam menyukseskan vaksinasi di Jakarta bukan untuk bersembahyang. Yohanes bukan nama baptis Anies hal tersebut bersifat penghargaan dan rasa persaudaraan, sehingga masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

    Kesimpulan

    Faktanya, gambar yang diunggah merupakan gambar Anies saat berkunjung di Vihara Dharma Jaya Toasebio bentuk apresiasi Pemprov DKI Jakarta, karena pengurus Vihara selama ini kerap membantu dalam menyukseskan vaksinasi di Jakarta bukan untuk bersembahyang. Yohanes bukan nama baptis Anies hal tersebut bersifat penghargaan dan rasa persaudaraan

    Rujukan

  • (GFD-2024-16055) CEK FAKTA: Penjelasan PPLN Jeddah dan Bawaslu soal Video Surat Suara Tercoblos di Mekkah

    Sumber: kompas.com
    Tanggal publish: 16/02/2024

    Berita

    KOMPAS.com - Beredar video disertai narasi soal surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang sudah tercoblos di Mekkah.
    Dalam video tampak seorang pria menunjukkan surat suara tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Pria itu mengaku kurang teliti untuk memeriksa surat suara. Menurut dia, surat suara itu sudah tercoblos pada gambar Prabowo-Gibran, sementara ia memilih paslon lain.
    Video tersebut dibagikan oleh akun Twitter ini, dan akun Facebook ini, ini, serta ini.
    Salah satu akun menuliskan keterangan demikian: Ustadz Abdul Wahid, ketika nyoblos (di Makkah), ternyata nomer 2 sudah tercoblos, kecurangan yang nyata Kisanak astaghfirullah...
    Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah, Yasmi Andriansyah menjelaskan, pihaknya sudah meminta keterangan kepada Buya Abdul Wahid, pria dalam video itu.
    Menurut Yasmi, Buya Abdul Wahid menyatakan tidak teliti saat mencoblos dan menyayangkan adanya narasi kecurangan.
    "Pertama, Buya Abdul Wahid sudah menyatakan ketidaktelitian beliau pada saat pencoblosan. Kedua, beliau sangat tidak setuju dan menyayangkan narasi yang beredar seolah telah terjadi kecurangan," ujar Yasmi, dikutip dari akun Instagram @pplnjeddah2024.
    "Ketiga, beliau menyatakan pada kami bahwa para penyelenggara telah melayani dengan baik dan beliau sangat menghargai hal tersebut," kata dia.
    Yasmi menuturkan, PPLN Jeddah akan meminta polisi untuk menelusuri penyebaran informasi yang dianggap keliru.
    "Kami PPLN Jeddah akan meminta kepolisian untuk melakukan investigasi menyeluruh atas penyebaran informasi yang menyesatkan ini," tutur dia.
    Seperti diberitakan Kompas.com, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty mengungkapkan, tidak terdapat pelanggaran pemilu terkait video Buya Abdul Wahid.
    Sebab, kata dia, pada saat itu ada situasi yang membuat pemilih tidak membuka terlebih dahulu surat suaranya.
    "Jadi, berdasarkan laporan hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran karena pada saat itu ada situasi yang membuat pemilih tidak membuka dulu kertasnya, karena kan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sudah memiliki prosedur," kata Lolly Suhenty, pada Selasa (13/2/2024).
    Lolly menyebutkan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga sempat menanyakan kepada Buya Abdul Wahid soal kemungkinan mencoblos dua kali.
    Namun, menurut Lolly, persoalan itu telah ditangani. Para saksi dari partai politik juga sudah tidak mempermasalahkan karena Buya Abdul Hamid mendapatkan surat suara pengganti.

    Hasil Cek Fakta

    Kesimpulan

    Video yang beredar luas di media sosial dan memiliki narasi surat suara sudah tercoblos untuk pasangan Prabowo-Gibran di Mekkah, Arab Saudi merupakan sebuah kekeliruan.
    Telah terjadi misinformasi, sebab menurut PPLN Jeddah, Buya Abdul Hamid yang merupakan pria dalam video itu mengakui bahwa dia tidak teliti dan menyesalkan ada narasi kecurangan.
    Kasus itu telah ditangani, dan Buya Abdul Hamid juga sudah mendapatkan surat suara pengganti.
    ***
    Artikel ini adalah hasil kolaborasi Kompas.com bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo), Cekfakta.com.
    Kolaborasi melibatkan 131 media di tingkat nasional dan media di tingkat lokal secara offline dan online.

    Rujukan

  • (GFD-2024-16054) [KLARIFIKASI] Beda Data Perolehan Suara Pilpres di TPS Ciputat Timur, KPU Sebut Salah Tulis

    Sumber: kompas.com
    Tanggal publish: 16/02/2024

    Berita

    KOMPAS.com - Beredar narasi mengenai dugaan kecurangan pemilihan umum di tempat pemungutan suara atau TPS 34, Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.
    Beberapa akun Facebook mengunggah foto formulir C Hasil-PPWP (Pemilihan Presiden-Wakil Presiden).
    Dalam formulir tersebut terdapat perbedaan data perolehan suara pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Pada kolom perincian perolehan suara sah, Prabowo-Gibran mendapatkan 86 suara, tetapi di kolom jumlah suara sah tercatat 886 suara.
    Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah memberikan klarifikasi.
    Foto data perolehan suara pemilihan presiden-wakil presiden di TPS 34, Ciputat Timur, disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.
    Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Kamis (15/2/2024):
    Ciputat banten Prabowo dpt 86 di tulis 886 delapan Ratus delapan enam
    Merapat Masuk semua di sini ayo sebarkan disini.Nanti aku upload disini terus kalian komen sebanyak banyaknya disini biar viral.

    Hasil Cek Fakta

    Ketua KPU Kota Tangsel, M Taufiq MZ mengatakan, terdapat kesalahan penulisan pada formulir model C Hasil-PPWP dan telah diperbaiki.
    “Sudah direvisi, itu hanya salah tulis,” kata Taufiq, pada Kamis (15/2/2024), dikutip dari Kompas.com.
    Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di satu TPS tidak boleh lebih dari 300 jiwa.
    “Masa, angka perolehannya sampai 886, DPT maksimalnya per TPS saja 300,” ujar dia.

    Kesimpulan

    Perbedaan data perolehan suara pemilihan presiden-wakil presiden di TPS 34, Ciputat Timur, terjadi karena salah tulis.
    Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di satu TPS tidak boleh lebih dari 300 jiwa.

    Rujukan